Oleh : Deka Prawira )*

Uraian penerapan prokes atau protokol kesehatan mulai digalakkan. Tak hanya mengawali tahun 2021 ini. Namun, tahun sebelumnya sejak pandemi masih menunjukkan taringnya. Bahkan, sejumlah operasi terkait prokes ini makin ditingkatkan.

Menerapkan protokol kesehatan kini bukan hanya sebagai formalitas semata. Namun telah menjadi rutinitas yang wajib dipatuhi saat pandemi masih menyerang. Pandemi yang telah menyelimuti hampir setahun terakhir ini memaksa kebiasaan masyarakat untuk terus mengalami penyesuaian.

Menurut pakar kesehatan masyarakat yakni Dr Hermawan Saputra. Beliau turut mengingatkan jika masyarakat agar semakin disiplin dalam penerapan prokes. Lebih tepatnya pada era adaptasi kebiasaan baru.

Meski sekolah tatap muka hingga sektor lainnya sempat dibuka, namun menilik angka peningkatan COVID-19. Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan kelas daring juga PSBB resmi dilakukan. Bahkan PSBB dilakukan dengan skala lebih ketat.

Bahkan, ada pemberian sanksi kepada pihak pelanggar jika secara sengaja melanggar aturan tersebut. Bukan hanya aturan tertulis saja, pihak aparatur negara seperti kepolisian turut mengadakan operasi.

Di beberapa daerah telah diberlakukan operasi masker, hingga jam buka-tutup usaha. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pihak mampu menjaga satu sama lain. Dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Mengingat ekspansi virus ini cukup cepat sehingga membutuhkan penanganan yang sangat serius.

Penerapan protokol kesehatan ditengarai memiliki cakupan yang luas. Hal ini tentu harus dimulai dari kebersihan diri. Mencuci tangan dengan sabun setiap hendak beraktivitas. Termasuk saat mengakhiri aktivitas tersebut.

Makan makanan yang dimasak dengan benar, memakai masker hingga mengusulkan penyemprotan cairan desinfektan secara berkala. Bahkan, di tempat umum juga diwajibkan melakukan pembatasan sosial. Sehingga, antara orang satu dengan lainnya tidak langsung berkontak.

Hal ini diklaim cukup efektif untuk memerangi Corona. Lebih-lebih dengan adanya program di rumah saja. Agar virus mampu ditanggulangi dengan sempurna. Ditilik dari kasus-kasus yang bermunculan dengan beragam klaster. Membuat pemerintah getol melakukan sejumlah usaha yang nyata.

Klaster-klaster baru yang nyatanya berdampingan dengan keseharian kita. Atau bahkan mungkin beriringan dengan mobilitas sehari-hari. Memang layak diwaspadai, gejala-gejala COVID-19 ini seolah tak bisa diprediksi.

Terlebih OTG alias Orang tanpa gejala yang harus ekstra warning. Sebab, banyak ditemukan penyebaran dengan tipe berikut. Tahu-tahu ketika dites antigen atau PCR sudah positif saja. Bukankah hal ini cukup menakutkan.

Maka dari itu imbauan-imbauan hingga sederet prokes yang diberikan oleh pemerintah, harap bisa dipatuhi. Hal ini demi menjaga diri juga orang-orang yang kita sayangi. Tak menyangkal jika era kebiasaan baru ini terkesan ribet atau merepotkan.

Salah satunya pemakaian masker yang terkadang membuat kondisi pernapasan pengap. Namun segala hal baik dimulai dari yang terkecil dahulu. Diniatkan agar menjadi kebiasaan yang mudah untuk dilakoni.

Jika sudah demikian, sinyalemen otak serta tubuh akan otomatis betkontribusi mendukung kegiatan ini. Alarm-alarm otak secara alami akan mengingatkan kita terkait prokes. Yang mana telah tertanam baik didalam diri.

Bisa jadi kedepan kebiasaan ini membawa banyak keuntungan. Dengan ada atau tidaknya COVID-19, hidup akan menjadi lebih sehat, lebih aware dengan dunia luar. Termasuk waspada menghadapi segala kondisi kesehatan.

Toh, prokes ini diterapkan demi kebaikan bersama. Tak mungkin kan, semua ini dilakukan sendiri. Makanya, kita semua wajib berbenah. Sadar betul atas pandemi yang seolah enggan pergi serta membuat tatanan hidup menjadi tak menentu.

Kendati demikian, pastilah akan selalu ada hikmah disetiap kejadian. Kolaborasi seluruh elemen negara ini diperlukan. Menjaga satu sama lain menjadi suatu hal yang diprioritaskan. Kemungkinan saja masker yang kita kenakan ialah upaya menjaga orang lain dari kita.

Mengingat, kitapun juga berpotensi memularkan, bukan. Stop bersifat egois, negatif thinking hingga asumsi-asumsi salah. Sebab, hal ini dapat memperburuk keadaan. Situasi yang tak kondusif sangat rentan membuat ekspansi COVID-19 meningkat.

Ya, seperti munculnya klaster baru seperti yang telah disinggung diatas. Menyadari jika COVID-19 ini memang mengancam. Ada baiknya bersegera mengubah kebiasaan untuk disiplin prokes. Ingat pepatah, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
Mari bergotong royong melawan COVID-19. Agar penyebaran mampu ditekan dengan cepat, sehingga harapan hidup normal akan segera bisa disongsong kembali. Yakinlah!

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang dibuat untuk segala sektor, mulai dari ekonomi hinga investasi. Pada klaster investasi, para penanam modal asing diberi kemudahan dalam berbisnis. Sehingga mereka tertarik untuk masuk ke Indonesia, dan bekerja sama dengan perusahaan Start Up.

Dalam waktu kurang lebih 10 tahun, pertumbuhan perusahaan Start Up di Indonesia sangat bagus. Mereka bergerak di berbagai bidang, mulai dari IT, transportasi, hingga marketplace. Keberadaan Start Up sangat bagus karena banyak anak muda yang bersemangat untuk jadi wirausaha modern, yang memanfaatkan teknologi untuk pemasarannya.

Namun sayang ketika pebisnis Start Up punya ide brilian, mereka terbentur modal. Karena untuk membuat perusahaan yang bagus, butuh suntikan dana yang cukup besar, untuk membuat situs, aplikasi, biaya maintenance kantor, dll. Di sinilah peranan investor diperlukan, agar ada simbiosis mutualisme di antara keduanya.

Investor asing akan masuk ke Indonesia dan membeli saham pada perusahaan start up. Mereka mau join karena ada klaster kemudahan berusaha dan investasi pada UU Cipta Kerja. Sehingga ada kemudahan perizinan bagi mereka, agar bisa bekerja sama dengan perusahaan start up di Indonesia.

Selain pembelian saham langsung, ada juga metode lain yakni melalui lembaga pengelola investasi. Baru-baru ini diresmikan Sovereign Wealth Found (SWF) yang mengurus dana investor asing agar pengelolaan dan penyalurannya tepat. Menteri Luhut Bnsar Panjaitan diminta Presiden Jokowi untuk merayu apra investor asing, agar mau menanamkan modal ke Indonesia, dan dikelola oleh SWF.

Handito Djoewono, Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia menyatakan bahwa aspek implementasi UU Cipta Kerja menjadi faktor yang lebih efektif untuk mendongkrak investasi ke perusahaan start up. Prediksinya, pada 2021 investor akan masuk dan mempercayai perusahaan rintisan untuk bekerja sama.
Jaminan perizinan pada UU Cipta Kerja membuat investor asing tersenyum kembali. Penyebabnya karena izin usaha bisa didapat hanya dalam waktu 7 hari kerja. pengurusannya juga bisa via online, sehingga hanya ebrmodal gadget, bisa mendapatkan legalitas dengan cepat dan tepat.

Para investor senang karena setelah izin keluar dengan mudah dan cepat, mereka tak perlu pusing menghadapi birokrasi. Karena dulu harus mengurus dari dinas ke dinas dan ketika terhalang oleh oknum nakal, harus mengeluarkan uang pelicin agar izin lekas keluar. Namun sekarang tidak ada lagi, karena sistem online juga mencegah KKN.

Mereka akhirnya percaya pada peraturan yang diberi oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja. Lalu memilih perusahaan start up karena mereka memiliki potensi yang bagus untuk ke depannya. Radju Munusamy, NextLevel Leader PwC Indonesia menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dan vaksin corona memberi angin segar bagi para pengusaha start up untuk bertumbuh.

Namun, sambungnya, untuk bertumbuh tentu butuh modal. Oleh karena itu, pengusaha start up butuh bantuan dari investor, agar mampu memperbesar usahanya. Kerja sama yang saling menguntungkan ini membuat start up mampu bersaing dengan perusahaan lain, dan memperbanyak karyawan, sehingga membantu pemerintah mengurangi pengangguran di Indonesia.

Contoh dari start up yang berkembang karena investor adalah salah satu marketplace lokal. Ia mampu meraih prestasi sebagai Decacron, karena permodalannya lebih dari 1.000 USD. Ada pula start up lain di bidang transportasi, yang menjadi pionir dalam bisnis ojek online dan membukukan keuntungan yang sangat besar.
Kemudahan berusaha dan perizinan dalam UU Cipta Kerja menarik minat para investor untuk menanamkan modal ke Indonesia. Mereka memilih untuk menanamkan modal ke perusahaan start up karena punya potensi besar dan bisa berkembang dengan cepat di masa depan. Pengusaha perusahaan rintisan akan diuntungkan karena bisnisnya terus maju.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Rebeca Marian )*

Kasus rasisme yang mengakibatkan Natalius Pigau merasa sudah mereda. Dewan adat Papua pun meminta agar masyarakat tidak tersulut emosi, agar tidak ada peperangan lagi di Bumi Cendrawasih.

Politisi Ambroncius Nababan menghebohkan publik karena tega memajang foto Natalius Pigai yang diedit, sehingga berdampingan dengan gorila. Walau Ambroncius melakukannya karena mengaku kesal, setelah Pigai menolak vaksinasi, namun tindakannya tentu salah. Karena ia terbukti melecehkan dan menghina Pigai secara terbuka.

Kasus ini bisa merembet ke mana-mana karena menyangkut isu SARA. Apalagi Ambroncius Nababan dan Natalius Pigai berbeda suku. Sehingga jika kasus ini terus di-blow up, bisa berbahaya dan menyebabkan peperangan. Orang Indonesia amat sensitif terhadap isu SARA, sehingga kasus ini harus segera diselesaikan.

Sekretaris II Dewan Adat Papua, John Gobay, meminta agar masyarakat di Bumi Cendrawasih tidak terprovokasi oleh ulah Ambroncius. Ia percaya polisi bisa menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Hal ini ia utarakan saat berada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Papua. Gobay mewakili Pigai untuk melaporkan tindakan Ambroncius.

Tindakan Dewan adat amat tepat, karena isi SARA sangat berbahaya, apalagi di Papua yang notabene pernah kacau akibat peperangan antar suku. Ketika Dewan adat mengademkan suasana, maka warga sipil menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bergejolak. Mereka mengkuti instruksi untuk stay cool dan tidak terprovokasi.

Meski sudah minta maaf kepada Pigai dan seluruh masyarakat Papua, namun Ambroncius tetap bersalah. Polisi berusaha menyelesaikan kasus ini, karena bukan sekadar permasalahan biasa. Melainkan kasus yang menyangkut isu SARA dan cyber bullying. Apalagi baik Ambroncius maupun Nababan adalah tokoh masyarakat, sehingga cukup memiliki pengaruh di depan publik.
Sementara itu, Kenan Sipayung, Ketua Kerukunan Masyarakat Batak Provinsi Papua, mengecam keras tindakan Ambroncius. Menurutnya, ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ambroncius Nababan adalah tindakan pribadi, dan bukan mewakili suku Batak secara keseluruhan. Ambroncius terbukti merusak citra masyarakat Batak di Indonesia.

Akibat ulah Ambroncius Nababan maka nama baik suku Batak tercoreng. Padahal mereka adalah orang baik-baik, namun bagaikan nila setititik rusak susu sebelanga, Ambroncius mengacaukannya. Jangan sampai orang Batak jadi identik dengan hal yang negatif, karena mereka adalah WNI yang taat peraturan, dan hanya ada sedikit sekali oknum seperti Ambroncius yang error.

Kenan Sipayung melanjutkan, ia ingin agar polisi segera menyelesaikan kasus ini dan menangkap Ambroncius secepatnya. Kasus rasisme ini terbukti melanggar Undang-Undang yang berlaku. Memang akhirnya aparat bergerak cepat dan mencokok Ambroncius, namun sayang ia masih menolak untuk menandatangani surat penahanannya. Karena merasa yang dilakukan hanyalah satire.

Meski menolak untuk tanda tangan, namun Ambroncius masih bisa diperkarakan. Walau bukti yang tersedia hanya berupa screenshot foto editan Pigai, namun sudah cukup untuk mengantarkannya ke meja hijau. Ia tak bisa berkelit lagi, karena sudah banyak sekali netizen yang melihat foto tersebut.

Kasus rasisme ini wajib diusut sampai tuntas, karena menyangkut 2 suku yang berbeda. Jangan sampai kerukunan antar suku di Indonesia rusak oleh ulah oknum seperti Ambroncius. Jika Piga menolak untuk divaksinasi, maka biarlah Tim Satgas yang menanganinya. Ia tak usah merusak suasana dengan melakukan bullying.

Kasus rasisme yang menyangkut 2 tokoh yang berbeda suku ini sangat memusingkan. Masing-masing pihak berusaha mendinginkan suasana, agar tidak ada peperangan ke depannya. Isu SARA amat sensitif dan janganlah digaungkan kembali. Karena tiap WNI yang baik tentu menghormati satu sama lain.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Savira Ayu )*

Presiden Jokowi meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Ekonomi Syariah, 25 januari 2021. Beliau menjelaskan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, bisa mencapai 188 triliun rupiah per tahun untuk wakaf tunai. Nantinya wakaf akan dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Kita sudah mengenal istilah sedekah dan zakat fitrah, namun mungkin belum familiar dengan istilah wakaf. Menurut UU nomor 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau angka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum.
Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Ekonomi Syariah diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 25 januari 2021 di Istana Negara.

Menurut Presiden, potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak, termasuk uang. Untuk wakaf benda tidak bergerak, potensi asetnya mencapai 2.000 triliun. Sementara untuk wakaf uang, potensinya bisa 188 triliun per tahun.

Presiden menjelaskan bahwa selama ini wakaf mayoritas ditujukan untuk kepentingan ibadah. Padahal juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi dan sosial. Peluncuran Gerakan Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan edukasi terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Namun juga memperkuat kepedulian untuk mengatasi kemiskinan.

Masyarakat mengapresasi Gerakan Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sangat peduli terhadap rakyatnya dan memikirkan nasib mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga dicarikan solusi, yakni membuat lembaga pengelola wakaf yang hasilnya disalurkan kepada rakyat yang kurang mampu.

Situasi pandemi membuat masyarakat kehilangan kekuatan finansial. Tak hanya rakyat di golongan bawah, namun kalangan menengah juga kelimpungan. Penyebabnya karena mereka ada yang bisnisnya sepi, akibat daya beli masyarakat menurun. Ada pula yang merelakan gajinya dipotong oleh perusahaan.

Jika diteruskan, maka Indonesia bisa tenggelam dalam krisis ekonomi jilid 2. Namun pemerintah berusaha keras mencegahnya, salah satunya dengan Gerakan Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah. Jika ada lembaga resmi untuk mengelola wakaf, maka wakaf benda bergerak dari para konglomerat bisa diolah dan diberikan kepada rakyat miskin.

Yang termasuk wakaf benda bergerak adalah uang, kendaraan, logam mulia, mesin, surat berharga, hak cipta dll. Jadi bukan hanya tanah atau sawah yang bisa diwakafkan. Masyarakat perlu diedukasi lagi agar mereka tahu beda antara wakaf, zakat, dan sedekah. Karena wakaf bisa disalurkan dan diolah sehingga meringankan beban kaum miskin.

Contoh dari pengolahan wakaf adalah kendaraan yang disewakan lalu hasilnya disalurkan kepada warga yang kekurangan. Atau penyaluran wakaf mesin jahit, sehingga rakyat miskin bisa menggunakannya untuk membuka usaha konveksi. Dalam artian, mereka diberi kail, bukan ikan. Sehingga bisa memanfaatkan wakaf untuk berusaha, tidak hanya menadahkan tangan.

Jika ada lembaga khusus untuk mengelola wakaf, maka dipastikan tidak ada ketimpangan sosial di Indonesia. Penyebabnya karena kalangan kelas atas dengan rela memberi wakaf lalu diberikan kepada mereka yang membutuhkan, dengan tepat sasaran. Sehingga kemiskinan akan berkurang perlahan-lahan. Pengelolaan wakaf juga sudah sesuai dengan UU nomor 41 tahun 2004.

Presiden Jokowi juga meresmikan konsep ekonomi syariah. Menurut beliau, konsep ini tidak hanya ada di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Namun juga diterapkan di Jepang hingga Amerika. Indonesia disiapkan untuk jadi pusat rujukan ekonomi syariah global.

Pengelolaan wakaf melalui gerakan Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah amat bermanfaat, karena bisa jadi program yang baik untuk mengurangi jumlah rakyat miskin di Indonesia. Wakaf yang diberikan adalah wakaf produktif. Dalam artian masyarakat diberi wakaf berupa mesin atau alat lain untuk membuka usaha, sehingga bisa survive dan mendapatkan keuntungan yang banyak.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Publik dihebohkan kasus rasisme yang menjerat Ambroncius Nababan terhadap aktivis Bumi Cenderawasih Natalis Pigai di media sosial. Ujaran kebencian ini memantik sejumlah pihak termasuk warga yang tinggal di Papua. Tidak hanya itu, tokoh adat Papua John Gobay meminta Polri menangkap pelaku rasis.

“Tadi kami sudah bertemu dengan Kapolda Papua untuk melaporkan kasus rasisme tersebut. Kami meminta Kapolda untuk segera menangkap Ambroncius Nababan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar John Gobay.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Papua Jery Yudianto, mengatakan dirinya mengimbau masyarakat Bumi Cenderawasih untuk tidak terprovokasi isu rasisme yang belakangan marak diperbincangkan. Hal itu diperlukan untuk menjaga wilayah Papua tetap kondusif. “Masyarakat Papua diharapkan dapat bersikap sabar dan tidak mudah diprovokasi,” ucapnya.

Menurut Jery, masyarakat juga dapat lebih bijak menggunakan media sosial, khususnya terkait isu rasisme tersebut. “Mari kita serahkan penanganan kasus rasisme ini kepada pihak yang berwajib,” ujarnya.

Dia menjelaskan dengan kondisi masyarakat yang tenang dan bersabar maka tidak akan mudah diprovokasi sehingga ketertiban serta kenyamanan di wilayah Papua tetap kondusif.”Jangan sampai kasus kerusuhan sebelumnya terulang lagi, sehingga harus lebih bijak menanggapinya,” tambahnya.

Sebelumnya Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, imbau masyarakat di Bumi Cenderawasih tak terprovokasi dengan dugaan rasisme yang ditujukan kepada Natalius Pigai yang viral di facebook.

Paulus Waterpauw menuturkan menanggapi ujaran rasisme ini, sejumlah elit di Papua melakukan petisi untuk mendorong aparat keamanan melakukan proses hukum.

“Isu ini sudah ditanggapi dan dijawab melalui sinergi bersama di Papua dan Papua Barat, termasuk oleh Mabes Polri. Kami sudah melaporkan setiap perkembangan kepada pimpinan dan isu ini menjadi atensi pimpinan dan tetap akan dilakukan proses hukum,” ujar Paulus.

Kata Paulus selain kepada pelaku, proses penegakan hukum juga dilakukan kepada mereka yang ikut memviralkan adanya ocehan kepada Natalius Pigai yang dianggap rasis. “Hari ini pelaku akan diamankan ke Mabes Polri untuk diproses hukum. Saya berharap kepada rekan-rekan media untuk sampaikan kepada publik agar tidak lagi membuat aksi, karena para pelaku akan di proses hukum,” terangnya.