Pembangunan Papua dan Papua Barat terus menjadi isu yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun ke tahun. Apalagi keberhasilan pembangunan di dua provinsi ini seperti menjadi tolak ukur pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru Indonesia.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, Pemerintah akan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia.

“Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widowo memiliki target besar untuk membangun kemajuan di wilayah Papua dan Papua Barat. Ada optimisme, kebersamaan yang saling menguatkan, tidak seperti dipersepsikan oleh kelompok tertentu yang mengesankan Papua mendapat diskriminasi,” ujar Jaleswari Pramodhawardani.

Tugas menguatkan Papua, kata Jaleswari, perlu melibatkan semua komponen bangsa. Apalagi, cerita Papua sejatinya tidak seperti digambarkan pihak-pihak tertentu yang menggambarkan suram. Pembangunan yang dijalankan di Papua oleh pemerintah, diharapkan menjadi landasan menuju Papua yang lebih baik dan penuh optimisme.

Keyakinan itupun muncul juga dari Wakil Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo. Ia mengatakan masyarakat perlu mengapresiasi komitmen Pemerintah pusat mengakselerasi pembangunan Papua, dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Pioritas Pemerintah yakni mnenciptakan kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar. “Saya percaya pak Jokowi sungguh-sungguh membangun Papua dan kami pun mengapresiasinya,” kata Thomas Eppe Safanpo.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, menyampaikan, pemerintah di luar negeri terus melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya di Papua kepada masyarakat internasional, di mana pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan demokrasi telah mengalami lompatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

“Kita harus menginformasikan kepada penduduk dunia bahwa pembangunan yang dikerjakan Pemerintah Indonesia di wilayah Papua bertujuan mensejahterakanw warga serta komitmen Pemerintah untuk kemajuan Papua.” pungkas Tantowi.

Oleh : Zakaria )*

PPATK menemukan fakta bahwa ada dana yang masuk dari rekening luar negeri, ke tabungan milik FPI, dan sebaliknya. Penemuan ini membuat penegak hukum menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Karena jika ada transfer lintas negara, bisa ditemukan siapa penyandang dana FPI. 

Sejumlah 92 rekening milik FPI dan rekanannya dibekukan oleh pemerintah. Pemblokiran ini dilakukan karena status mereka yang resmi dibubarkan, sehingga segala sumber dana otomatis harus dimatikan. Sementara pembubaran FPI berdasarkan surat keputusan bersama 6 pimpinan lembaga. Sehingga mereka tak bisa berkutik lagi.

Tanggal 24 januari 2021, PPATK menemukan fakta baru bahwa ada transfer uang lintas negara, yang keluar dan masuk ke rekening FPI. Namun Dian Rae, Kepala PPATK, belum menjelaskan lebih lanjut berapa nominalnya, dari negara mana, dll. Ia hanya menjelaskam bahwa PPATK bukanlah lembaga penegak hukum.

Dalam artian, untuk menyelidiki kasus ini, maka yang berwenang adalah polisi. Ketika satu fakta terbuka, maka polisi sebagai penegak hukum di Indonesia berhak melakukan penyelidikan. Tujuannya agar diketahui siapa penyandang dana FPI, mengapa sampai ada transferan dari rekening luar negeri, dll.

Jika ada dana dari luar negeri, maka kasus ini bisa dikembangkan lagi. Karena ada dugaan bahwa penyokong FPI adalah ISIS. Pertama, ada puluhan anggota FPI yang tercokok karena kasus terorisme. Kedua, bisa jadi ada anggota ISIS atau oknum lain yang tidak suka melihat Indonesia jadi negara yang pancasilais.

Ketiga, pernah ada penggalan video ketika Rizieq Shihab terang-terangan mendukung ISIS. Maka dugaan bahwa FPI berafiliasi dengan ISIS makin terlihat. Padahal konsep negara khilafiyah sangat berbahaya karena mereka anti pluralisme. Sehingga tidak cocok diterapkan di Indonesia yang mengakui 6 agama dan terdiri dari banyak suku bangsa.

Publik jangan melupakan fakta bahwa FPI dibentuk untuk membangun negara khilafiyah. Sehingga mereka menolak mentah-mentah pancasila dan UUD 1945. Dugaan transferan dana dari negara luar negeri yang juga berazas khlafiyah makin nampak. Namun sayang penyelidikan ini belum selesai dan publik harus bersabar untuk mengetahui faktanya.

Masyarakat pun mendukung penuh penegakan hukum atas kasus transferan di rekening FPI. Penyebabnya jika ada negara lain yang terbukti cawe-cawe dan ingin merusak Indonesia, dengan memanfaatkan suatu ormas, maka bisa digugat ke pengadilan internasional. Mereka sudah mengganggu kedaulatan Indonesia dan berbuat hal yang sangat tidak sopan.

Penyelidikan kasus ini hendaknya dilakukan dengan cepat. Pasalnya, menurut aturan dari PPATK, pemblokiran rekening hanya bisa dilakukan selama maksimal 20 hari. Namun ketika ditemukan fakta bahwa rekening disalahgunakan untuk terorisme, maka bisa masuk ke ranah pidana dan bisa diblokir permanen.

Ketika Azis Yanuar, eks penasehat hukum FPI ditanya tentang transferan yang masuk dan keluar dari rekening ormas ini, maka ia mengelak. Namun publik hanya bisa menahan tawa, karena ia beralasan bahwa pengeluaran dana ke rekening luar negeri untuk sumbangan alias amal. Sebuah alasan yang sangat terlihat dibuat-buat.

Untuk apa menyumbang jauh-jauh ke luar negeri? Sedangkan FPI bisa saja berdonasi di Indonesia, karena masih banyak anak yatim dan dhuafa di negeri kita. Lagipula, bukankah ketika manusia menyumbang, lebih baik dirahasiakan? Ketika Azis berkata bahwa uang itu untuk donasi, apa tidak takut pahalanya hilang?

Terkuaknya fakta bahwa FPI menerima dana dari luar negeri membuat masyarakat makin percaya bahwa mereka berafiliasi dengan ISIS. Kelompok teroris memanfaatkan ormas lokal Indonesia, yang berusaha merusak negara dari dalam, dengan menggambar-gemborkan negara khilafiyah. Padahal tidak bisa diterima di Indonesia. Penyelidikan kasus ini masih berlanjut dan semoga faktanya ditemukan dengan cepat.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Abner Wanggai )*

Pembangunan di wilayah Papua menjadi satu prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Masyarakat pun mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat yang terus memperhatikan berbagai aspek pembangunan di Papua yang diharapkan mampu membawa wilayah tersebut semakin maju.

MH Said Abdullah selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, menyarankan agar para pengambil kebijakan terhadap Papua harus menjadikan semangat Bung Karno sebagai roh dalam merumuskan pendekatan pembangunan Papua. Sebab, spirit Presiden Pertama RI ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Bumi Cenderawasih.

Said menuturkan, Presiden Jokowi memiliki momentum yang tepat untuk menata kembali pembangunan Papua kedepan. Kesempatan ini tentu diharapkan dapat menjadi titik balik pembangunan Papua menuju pembangunan yang berbasis SDM, lingkungan hidup dan budaya.

            Oleh karena itu Said berharap, agar seluruh pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan Papua dengan pendekatan baru. Artinya, harus menyadari sepenuhnya tentang keunikan dan kekhasan Papua yang harus tetap terjaga dengan baik.

            Politisi asal pulau Madura ini menuturkan, pembangunan yang tetap menjadikan Papua sebagai bagian tubuh dari NKRI sampai kapanpun, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Bung Karno.

            Ir Sukarno telah secara tegas berusaha keras dalam merebut Papua dari Cengkeraman Belanda. Untuk itu, tekad Bung Karno tersebut haruslah menjadi roh dan semangat pembangunan Papua saat ini. Bahkan Sukarno memandang Papua sebagai bagian dari tubuh Indonesia.

            Said mengutip, apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Apakah seseorang tidak akan berteriak kesakitan, apabila ujung jarinya dipotong?

            Said menilai, kata-kata dari Bung Karno tersebut menunjukkan bahwa bagi bangsa Indonesia, Papua yang saat itu adaah Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia. Oleh karena itu tidak boleh ada satu kekuatan asingpun yang dating dan mengganggu kedaulatan NKRI di Tanah Papua.

            Sejauh ini jelasnya, pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2021 ini. Hal ini diatur dalam UU Nomor 2021 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kondisi ini menjadi pembahasan pemerintah daerah dan DPR serta pemerintah daerah dan DPR Papua dan Papua Barat sebagai representasi dan keterwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat secara komprehensif.

            Sehingga diharapkan lahir keputusan yang lebih baik, tidak sekadar memperpanjang dana otsus, tetapi kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan masyarakat Papua.

            Ia juga menjelaskan bahwa isu mengenai keberadaan anggaran otsus untuk tiga provinsi yakni Papua, Papua Barat dan Aceh, bukanlah isu utama dalam setiap rapat penentuan anggaran otsus di Banggar DPR RI. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memiliki konsep pembangunan yang sesuai dengan kearifan local yang tergambar dalam kondisi masyarakat, budaya serta lingkungan setempat yang sesuai dengan kerangka NKRI. Sebab, siapapun tidak bias memaksakan pembangunan di Papua harus sama dengan provinsi yang lain. Karena, terdapat ruang lebar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam menentukan dan menjalankan proses pembangunannya.

            Politisi PDIP tersebut menerangkan berakhirnya pelaksanaan otsus menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali proses penggunaan otsus.

            Dalam dua puluh tahun terakhir, alokasi dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan Papua selama 2005-2019, bersumber dari belanja pusat melalui kementerian/Lembaga K/L mencapai 205,2 triliun.

            Sedangkan dana otsus dan dana tambagan infrastruktur (DTI) mencapai Rp 126,48 triliun pada periode 2002-2020 dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 580,93 trilliun pada tahun 2005-2019.

            Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat Papua, budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup Papua.

            Dengan adanya modifikasi dan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif dan terbuka, tentu saja optimisme pembangunan Papua dapat kian meningkat.

            Untuk itu, pembangunan Papua haruslah berbasis kemanusiaan (human development) yang ditopang oleh tiga aspek dasar yang akan membentuk kualitas manusia Papua yaitu, Pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

            Tentu saja ketiga aspek tersebut harus ditunjang oleh sarang, prasarana serta SDM yang baik dan berkualitas. Misalnya masing-masing kampung di Papua harus memiliki Sekolah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat.

            Pengembangan SDM di Papua harus tetap diupayakan, karena SDM adalah kunci pembangunan Papua di masa yang akan datang. Sehingga tidak berlebihan jika SDM Papua merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Presiden Jokowi disuntik vaksin corona untuk kedua kalinya, tanggal 27 januari 2021. Pada injeksi kedua, beliau tidak merasakan efek samping yang berat. Masyarakat mengapresiasi vaksinasi ini karena sang Presiden yang langsung membuktikan keamanan vaksin corona buatan Sinovac.

Ketika vaksin Snovac sampai di Indonesia dan sudah mendapat izin penggunaan dari BPOM serta fatwa halal MUI, maka orang yang pertama kali divaksin adalah Presiden Jokowi. Tanggal 13 januari adalah hari yang mendebarkan, karena penyuntikan beliau disiarkan langsung oleh channel Youtube sekretariat presiden. Dokter yang menginjeksi adalah dr. Abdul Munthalib.

Agar lebih efektif, maka vaksin corona disuntikkan sampai 2 kali. Tanggal 27 januari 2021 Presiden Jokowi diinjeksi lagi dengan vaksin Sinovac dengan dosis 0,5 mililiter. Setelah disuntik, beliau berkata tidak ada rasa sakit atau reaksi apa-apa. Hanya saja ketika divaksin pertama kali, merasa agak pegal selama 2 jam, namun dapat beraktivitas seperti biasa.

Penyuntikan vaksin corona tahap 2 sangat diapresiasi masyarakat karena mereka percaya akan khasiat vaksin buatan Sinovac. Buktinya setelah 2 kali mendapat injeksi, Presiden Jokowi tidak merasakan sakit yang berat. Masyarakat langsung melihat hasilnya karena pada suntikan tahap 2, juga disiarkan langsung via streaming Youtube.

Siaran langsung injeksi Presiden bukanlah tindakan yang berlebihan. Justru ini salah satu cara untuk meyakinkan masyarakat yang masih ragu akan khasiat vaksin Sinovac. Vaksin ini terbukti tidak memiliki efek samping. Sehingga hoax yang beredar di media sosial langsung terbakar, oleh bukti tayangan bahwa Bapak Presiden sehat-sehat saja pasca disuntik vaksin 2 kali.

Masyarakat juga merasa aman akan vaksin Sinovac, dan menunggu giliran diinjeksi dengan sabar. Mereka menepis gosip bahwa vaksin buatan RRC tidak halal, karena isinya bukanlah gelatin babi. Melainkan corona virus yang sudah dilemahkan. Walau Sinovac diproduksi oleh RRC yang mayorirtas masyarakatnya berbeda keyakinan dengan Indonesia, tapi sudah halal MUI.

Selain itu, ketika Presiden Jokowi selalu disorot saat divaksin maupun sesudahnya, maka para antivaks akan melongo. Karena mereka merasa malu karena terlanjur termakan hoax mentah-mentah. Vaksin ini sangat aman dan terbuat dari virus yang dilemahkan, bukan dari zat yang berbahaya. Tidak ada yang namanya chip atau benda apapun yang dimasukkan dalam vaksin, seperti yang ada dalam hoax.

Sama seperti vaksinasi tahap 1, pada vaksinasi tahap 2 juga disuntik sejumlah tokoh. Seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Juga perwakilan influencer dari kalangan artis. Mereka juga membuktikan bahwa vaksin corona aman dan tidak memiliki efek samping negatif. 

Setelah divaksin, Presiden berpesan kepada masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan dan bawa hand sanitizer, dan tetap jaga jarak minimal 2 meter. Dalam artian, walau seseorang sudah disuntik vaksin, tetap harus menjaga protokol. Agar tubuhnya aman dan sehat.

Mengapa tetap harus menjaga protokol kesehatan? Karena menurut para epidemiolog, kekebalan kelompok pasca vaksinasi corona nasional baru terbentuk minimal 1 tahun setelah injeksi. Jadi masyarakat tidak boleh abai sedikitpun. Walau hanya pergi ke warung tetangga, masih harus memakai masker kain atau masker non medis yang sesuai standar WHO.

Presiden Jokowi menerima suntikan vaksin Sinovac untuk kedua kalinya. Setelah diinjeksi tidak ada efek samping yang berat, dan masyarakat lega karena hal ini membuktikan keamanan vaksin Sinovac. Masyarakat menunggu giliran divaksin dengan sabar dan tetap menaati protokol kesehatan, seperti yang dianjurkan oleh Presiden Jokowi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok