Pemerintah telah memetakan tantangan mendasar di Papua dan Papua Barat tahun 2020-2024. Perhatian paling utama terkait kebutuhan masyarakat Papua yakni pemerataan pembangunan. Inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah terus memaksimalkan pembangunan di Papua.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, yang mengatakan Pemerintah terus mengoptimalkan pembangunan di wilayah Papua guna mensejahterakan warga melalui berbagai pendekatan. Dari konteks daerah, Papua dihadapkan pada tantangan kemiskinan dan IPM yang rendah. Untuk itu Pemerintah menyiapkan beberapa strategi pendekatan yang diharapkan dapat menunjang pembangunan yang dilakukan di bumi Cendrawasih.

“Pendekatan yang pertama yakni kesejahteraan, kedua pendekatan politik dan keamanan, lalu pendekatan dialog kultural, serta pendekatan komunikasi dan diplomasi,” ujar Monoarfa.

Hal ini untuk memastikan kebijakan percepatan pembangunan melalui Inpres 9/2020 berbasis 7 wilayah adat dan memilih kegiatan prioritas sebagai “window” yang bersifat quick wins dan terpadu berjalan.

Hal senanda juga diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono. Ia menegaskan bahwa Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pembangunan di wilayah Papua. Sebab di berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat semakin membaik, khususnya di angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun.

Dia mengatakan, sepanjang 2015-2019, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen, dan Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen. Hal itu, kata Edy, menunjukan bahwa pembangunan yang dikerjakan pemerintah mampu mendorong sektor ekonomi warga Papua. “Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” kata Edy Priyono.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada 2018 menunjukkan, pembangunan jaringan jalan di wilayah itu telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas. Kehidupan ekonomi masyarakat meningkat karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Oleh : Adityo Nugroho )*

Kematian 6 eks anggota FPI telah berhasil menarik banyak pihak untuk membahasnya termasuk media asing. Meski demikian ditengah isu adanya pelanggaran HAM, rupanya ada seorang pakar hukum yang menyebutkan bahwa kematian 6 Eks Anggota FPI tersebut bukanlah pembunuhan di luar hukum (unlawfull killing). Pengusutan kasus tersebut juga sudah melibatkan banyak pihak dan sesuai prosedur.

Pakar hukum dari Universitas Indonesia Prof. Indriyanto Seno Adji melalui siaran pers mengatakan, merujuk pada temuan Komnas HAM dalam investigasinya yang menyatakan bahwa serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI.

            Indriyanto mengatakan, ada satu catatan penting rekomendasi Komnas HAM terkait kematian Laskar FPI yaitu serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI terhadap penegak hukum. Sehingga dalam hal ini artinya tidak ada yang Namanya unlawful killing.

            Dirinya mengatakan, suatu bentuk pembelaan yang terpaksa dari keputusan diambil apparat kepolisian saat menjalankan tugasnya, karena mengancam keselamatan jiwa apparat penegak hukum.     

            Ia juga menuturkan, bahwa apa yang dilakukan oleh apparat penegak hukum justru sebaliknya, pembelaan terpaksa apparat justru dibenarkan, memiliki dasar legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena adanya serangan terlebih dahulu yang mengancam jiwa.

            Oleh karena itu, Indriyanto justru berujar bahwa aparatlah yang seharusnya menelisik kepemilikan senjata api dari anggota FPI secara illegal.

            Sementara itu, Komnas HAM juga bukan tanpa alasan menyatakan bahwa tindakan aparat yang menewaskan 6 orang lascar pengawal eks pimpinan FPI Rizieq shihab bukanlah kasus pelanggaran berat.

            Meski demikian, pihak komnas HAM juga telah memutuskan untuk memproses dengan pendekatan pidana karena komnas HAM tidak menemukan unsur pelanggaran berat dalam kasus tersebut.

            Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM sekaligus ketua TIM penyelidikan peristiwa Karawang, Choirul Anam, menemukan 6 orang yang merupakan lascar FPI tewas dalam 2 peristiwa yang menewaskan dua orang lascar FPI di sepanjang Karawang Barat sampai diduga mencapai KM 49. Sementara satu insiden lagi menewaskan 4 orang.

            Pada kesempatan berbeda, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa hingga saat ini masuh banyak beredar video-video hoax mengenai kasus kematian 6 laskar FPI. Video hoax tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mendesak Komnas HAM bahwa kasus kematian 6 FPI tersebut merupakan pelaggaran HAM berat.

            Dalam keterangan tertulisnya, Taufan menyatakan, bahwa terdapat pihak yang mendesak dan membangun opini sejak awal serta terus menerus bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM berat. Caranya adalah dengan menyebarkan berbagai video-video pendek yang dijadikan dalam 1 video.

            Setelah itu, pihak yang mendesak tersebut menggunakan potongan-potongan video dari keterangan anggota Komnas HAM dan aktifis HAM, namun isi dari video tersebut tidaklah berkaitan dengan kasus kematian 6 laskar FPI. 

            Padahal, berdasarkan penyelidikan dan temuan bukti yang dikumpulkan Komnas HAM, kasus kematian 6 laskar FPI tersebut bukanlah termasuk pelanggaran HAM Berat, karena tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana dinyatakan statua Roma maupun UU Nomor 26 tahun 2020 tentang pengadilan HAM.

            Berdasarkan fakta atau data, tentu saja kesimpulan yang ditetapkan oleh Komnas HAM sudah tepat. Sehingga, suatu asumsi tidak bisa menyimpulkan apakah kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat atau bukan.

            Perlu kita ketahui juga bahwa kasus tewasnya enam lascar FPI tentu sulit untuk dibawa hingga mahkamah internasional atau Internasional Criminal Court (ICC), seperti tertuang dalam pasal 1 statuta Roma.

            Mahkamah International dibentuk sebagai komplementari untuk melengkapi system hukum domestic negara-negara yang sudah tergabung dalam keanggota Statuta Roma.

            Di sisi lain, Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi statute Roma. Kasus ini tentu sulit jika harus dibawa ke mahkamah internasional.

            Dalam statute roma pasal 17 ayat 3 : sebuah kasus bisa dibawa ke mahkamah internasional ketika terjadi kondisi unable atau telah terjadi kegagalan system pengadilan nasional secara sebagian atau menyeluruh.

            Dalam kasus ini unsur unable tidak terpenuhi dalam kasus tewasnya 6 laskar FPI. Sebab, saat ini juga kasus tersebut masih diproses, baik oleh Lembaga Negara Independen, yakni Komnas HAM RI.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Banten

Oleh : Zakaria )*

Vakasinasi corona nasional adalah program yang harus berhasil 100%. Karena hanya vaksin yang bisa menolak ganasnya virus covid-19. Namun hoax bisa menggagalkan vaksinasi. Karena ada saja kalangan masyarakat yang masih mempercayai berita palsu mengenai vaksin corona.

Ketika masyarakat Indonesa diwajibkan untuk divaksin, maka halangannya bukan harga, karena vaksin digratiskan oleh pemerintah. Namun yang patut diwaspadai untuk jadi batu sandungan adalah hoax alias berita palsu. Hoax sudah menyebar ke mana-mana, mulai dari media sosial hingga grup WA. Sehingga keberadaannya agak susah untuk dikendalikan oleh tim satgas covid.

Masyarakat perlu mewaspadai hoax corona yang sudah terlanjur tersebar ke mana-mana.  Berita palsu yang santer beredar adalah vaksin ini mengandung sel vero alias kera hijau afrika. Menurut Bambang Heriyanto, Sekretaris Perusahaan Bo Farma, memang dalam kultur virus dikembangkan dalam media sel vero, akan tetapi tidak mengandung sel vero. Proses pengembangan virus diperlukan karena vaksin mengandung virus yang dilemahkan.

Hoax kedua tentang vaksin corona adalah ia mengandung chip sehingga berbahaya bagi manusia. Bagaimana bisa sebuah chip yang terbuat dari benda padat dimasukkan ke dalam cairan vaksin? Berita palsu ini sangat menggelikan namun juga meresahkan, karena orang awam akan percaya dan akhirnya menolak untuk divaksin.

Berita palsu selanjutnya adalah vaksin sinovac yang dibeli oleh pemerintah Indonesia tidak ampuh, karena masyarakat dijadikan kelinci percobaan. Hoax ini ditambah pula dengan gambar kemasan vaksin yang bertuliskan “only for clinical trial”. Padahal ini adalah gambar kemasan vaksin untuk uji klinis tahap 3, bukan yang dibeli oleh pemerintah Indonesia.

Hoax lain yang juga menggelikan adalah klaim bahwa vaksin berbahaya, sebab ia bisa menusukkan jarum langsung ke dalam kulit dan menembus jaringan tubuh. Bagaimana bisa sebuah jarum suntik masuk 100% ke dalam tubuh manusia? Selain itu, para tenaga medis yang menyuntikkan pasti berhati-hati dan tidak akan melakukan hal ini.

Ganasnya hoax di masyarakat memang menyebalkan, karena masih saja ada yang mempercayainya. Kalangan yang terjebak berita palsu langsung takut divaksin, karena mereka terlalu percaya akan judul berita yang bombastis. Mereka percaya hoax tentang vaksin corona dan mulai menyalahkan pemerintah.

Mereka yang percaya hoax karena memiliki kemampuan literasi yang rendah, sehingga tida mengecek kebenaran suatu berita di internet. Padahal segala sesuatu di dunia maya tidak 100% benar. Minimnya kemampuan literasi ini menyedihkan, karena faktanya masih banyak masyarakat yang tidak suka membaca, sehingga bisa dikibuli oleh hoax.

Untuk mencegah hoax vaksin, maka kita bisa mengadakan gerakan anti hoax, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Pemerintah berusaha menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin dan mereka jadi tidak percaya hoax, dengan menyuntik para tokoh masyarakat terlebih dahulu, seperti Gubernur dan Wali Kota. Masyarakat akan mengikuti langkah sang pemimpin.

Selain itu, masyarakat juga bisa mendukung vaksinasi corona dan memukul hoax dengan berkampanye di media sosial. Sosmed digunakan untuk menyebarluaskan pentingnya vaksinasi dan menepis hoax corona yang ada di kalangan netizen. Sehingga jika para followers membaca kampanye itu terus-menerus, alam bawah sadarnya akan menolak hoax dan akhirnya mau divaksin.

 Jika ada seseorang yang membuat status mengenai hoax maka laporkan saja ke pihak Facebook atau Instagram. Postingan itu langsung dihapus karena dianggap berita bohong yang meresahkan banyak orang. Meski postingan tentang hoax boasanya langsung dihapus otomatis oleh mereka, namun tidak ada salahnya melapor.Meluasnya hoax tentang vaksin corona di media sosial bisa dicegah jika kita peduli terhadap sesama, dengan berkampanye anti hoax. Jangan lelah untuk saling mengingatkan, karena program vaksinasi corona nasional harus berhasil 100%. Tujuannya agar kita punya kekebalan kelompok dan bisa mengakhiri masa pandemi