Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan PON XX Papua. Salah satu upaya tersebut adalah memberikan program vaksinasi kepada atlet yang akan bertanding agar terlindungi dari penyebaran virus Corona.

Pada tahun ini tidak hanya Jepang yang tengah sibuk dengan persiapan dalam menghadapi Olimpiade Musim Panas yang harus disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19. Selain negeri matahari terbit tersebut, Indonesia juga memiliki event nasional yang harus disukseskan yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021.
PON memang tidak selevel dengan Olimpiade, namun keduanya adalah multievent yang melibatkan banyak atlet dan banyak faktor, termasuk dalam memenuhi standar kesehatan di tengah wabah virus corona yang belum mereda.

Tidak berbeda dengan pelaksanaan Olimpiade di Tokyo, dimana event internasional tersebut harus diundur satu tahun karena adanya pandemi, begitu juga dengan PON XX Papua yang rencananya akan digelar pada 2020 terpaksa diundur 1 tahun dan akan dilaksanakan dengan beberapa aturan baru, seperti aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang tidak memungkinkan menggelar hajat besar ini.

Dalam hal kesiapan infrastruktur, tentunya panitia memiliki lebih banyak waktu dengan pendundaan ini. Panitia PON XX Papua juga telah menyatakan bahwa pihaknya siap menggelar hajat pesta Olahraga terbesar empat tahunan tersebut.

Ketua Harian PB PON Yunus Wonda mengungkapkan, Kesiapan Papua sebagai tuan rumah sudah mencapai 90%. Di tengah wabah Covid-19 di Tanah Air, Panitia sudah mulai melakukan penyesuaian dalam proses persiapan, misalnya acara peresmian arena-arena yang sudah selesai dilakukan secara virtual.

Saat menetapkan penundaan satu tahun, semua orang berharap pandemi sudah berakhir dan tidak ada lagi pembatasan serta penghalang lainnya untuk kegiatan masyarakat.

Meski demikian, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan sejumlah pakar epidemi dalam pernyataan baru-baru ini mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 akan bertahan dalam waktu yang lama, meskipun program vaksinasi sudah mulai dilakukan di seluruh dunia.

Dari hasil studi WHO tersebut dipastikan pada tahun 2021 segala aturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan harus tetap diaplikasikan sebagai syarat diadakannya berbagai kegiatan yang mengundang kerumunan termasuk Olahraga.

Dengan mengusung tagline “torang bisa” PON XX akan diikuti oleh sebanyak 6.484 atlet, ditambah dengan staf pendukung yang jumlahnya mencapai ribuan.

Multievent tersebut akan memperlombakan 37 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di arena-arena yang terbagai dalam klaster Kota Jayapura, Klaster Kabupaten Jayapura, Klaster Mimika dan Klaster Merauke.

Kegiatan yang akan melibatkan banyak orang dan banyak prosesi yang harus dilakukan ini juga menjadi tantangan bagi penyelenggara dalam menjadikan PON di Papua nanti adalah PON yang aman dilaksanakan saat Pandemi.

Sementara itu, dengan dimulainya vaksinasi Covid-19 di Indonesia, setidaknya hal tersebut menjadi salah satu optimisme bagi para olahragawan sekaligus stafnya.

Namun, para atlet yang hendak turut serta dalam PON XX, haruslah bersabar karena tidak serta merta mereka akan langsung mendapat vaksin yang produksinya masih terbatas, sementara banyak yang harus diinokulasi.

Pihak IOC juga tidak setuju apabila atlet harus “melompati antrean” untuk vaksin karena prioritas utama adalah untuk tenaga kesehatan dan kaum rentan.

Sejumlah negara seperti Israel, Hongaria dan beberapa negara Eropa, telah memulai vaksinasi untuk atletnya, menyusul selesainya inokulasi kepada para tenaga kesehatannya.

Di Indonesia saat ini masih dalam proses penyelesaian vaksinasi massal tahap pertama untuk tenaga kesehatan dan sejumlah kalangan yang dinilai layak mendapat suntikan awal.

Sehingga ada harapan dari kalangan atlet yang akan mendapatkan giliran dalam waktu dekat ini melalui program vaksinasi nasional tahap kedua.

Atlet termasuk di antara profesi yang akan mendapatkan vaksin tahap 2, selain tenaga pendidik, wartawan dan pekerja transportasi, serta kelompok pekerja lainnya.

Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga telah membuat daftar atlet yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi untuk diserahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dalam waktu dekat, atlet-atlet yang akan mengikuti kompetisi resmi, baik di dalam maupun luar negeri, diutamakan untuk segera mendapat vaksin. Diantaranya atlet bulu tangkis yang akan bertanding di Eropa, dan sepak bola yang akan menggelar kompetisi liga 1 dan pelatnas timnas.

Dengan adanya vaksinasi kepada para atlet, tentu saja hal ini mendukung pelaksanaan kompetisi olahraga di Indonesia yang telah lama vakum akibat pandemi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Pandemi telah kita lewati selama setahun. Badai corona memang sempat memporak-porandakan kehidupan masyarakat, karena ada yang kehilangan pekerjaan dan bisnisnya sepi. Namun kita harus tetap optimis. Tahun 2021 adalah waktu untuk move on dan bersiap, agar segera bangkit dari masa suram.

Virus sekecil corona mengobarak-abrik seluruh dunia dan menyebabkan krisis global. Begitu juga di Indonesia. Roda perekonomian melambat karena daya beli masyarakat menurun. Penyebabnya karena banyak yang di-PHK oleh perusahaannya, atau harus rela menerima hanya separuh gaji karena keuntungan perusahaan menurun.

Walau tahun 2020 bagaikan mimpi buruk, tetapi kita tidak boleh terpuruk berlama-lama, karena hidup harus terus berjalan. Presiden Jokowi menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah melampaui masa sulit pertumbuhan ekonomi. Tahun 2021 adalah masa recovery, masa kebangkitan yang harus disambut dengan optimistis, antusias, kerja keras, dan penuh keberanian.

Presiden Jokowi menambahkan, sejumlah lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, IMF, dan OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4-5% di tahun 2021. Namun kita harus membuktikan bahwa Indonesia harus lebih baik dari yang mereka prediksi. Syaratnya, energi bangsa harus bersatu, fokus menangani krisis kesehatan, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Persatuan memang penting agar seluruh masayrakat Indonesia bekerja sama dalam menangani efek pandemi covid-19. Jangan malah saling menyalahkan dan bermusuhan, karena memiliki pandangan hidup yang berbeda. Ingatlah bahwa bhinneka tunggal ika bukanlah sekadar kata-kata, namun wajib dilakukan, agar kehidupan masyarakat menjadi damai.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa kunci dari pemulihan ekonomi nasional adalah kemampuan dalam mengatasi pandemi. Dengan cara berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), serta melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment).

Protokol kesehatan terus digaungkan pemerintah selama setahun, dan terus dikampanyekan agar semua orang berdisiplin. Penyebabnya karena belakangan banyak yang abai dan malas pakai masker. Padahal masker bisa mencegah droplet yang bisa menularkan corona, dan kita tidak tahu siapa orang tanpa gejala yang bisa membawa virus covid-19 ke lingkungannya.

Begitu juga dengan physical distancing. Walau sudah jaga jarak di luar ruangan, namun jangan nekat mengadakan acara di dalam ruangan. Jika ingin mengadakan syukuran pernikahan, tamu harus dibatasi maksimal 35 orang, sehingga bisa menjaga jarak dan menghindarkan semua orang dari klaster corona baru. Acara lain seperti arisan juga dilaksanakan dengan menjaga jarak.

Selain itu masyarakat harus patuh pada aturan PPKM (pemberlakuakn pembatasan kegiatan masyarakat) dan melakukan vaksinasi corona. Pemilik kafe atau restoran harus patuh dan menutup tempatnya jam 8 malam. Ia dan seluruh anggota keluarganya juga wajib divaksin, agar sehat dan tidak tertular corona.

Ketika semua orang sudah divaksin, masih harus menaati protokol kesehatan, karena herd immunity baru bisa terjadi setahun pasca dimulainya vaksinasi nasional. Janganlah lelah melakukannya, karena lebih sakit lagi saat terkena corona. Saat semua orang sehat dan jkumlah pasien corona berkuran, maka kita bisa bebas dari status pandemi.

Sambil menunggu giliran vaksinasi, maka kita wajib optimis dalam menatap masa depan. Jika kehilangan pekerjaan, maka carilah yang baru, karena mati satu tumbuh seribu. Ada banyak lowongan di surat kabar maupun di internet, dan carilah yang sesuai dengan bidang Anda.

Saat belum ada lowongan, cobalah peluang baru dengan berjualan. Apalagi sekarang kita dimudahkan dengan media sosial yang bisa dijadikan tempat promosi. Justru saat pandemi, pasar online tumbuh subur dan menjadi peluang yang bagus, karena banyak orang yang memilih belanja via media sosial atau marketplace daripada pergi ke pasar.

Optimisme adalah kunci untuk terus bangkit walau kita dihantam corona. Jangan menyerah untuk mendapatkan peluang kerja baru, karena akan selalu ada harapan bagi manusia yang berusaha keras. Tetaplah niat untuk bekerja di luar rumah sambil menerapkan protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Yasin )*

Rakyat NTT bergembira karena akhirnya memiliki bendungan yang sudah lama diidam-idamkan. Bendungan bernama Napun Gette ini diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi, tanggal 23 februari 2021. Setelah bendungan berdiri, maka masyarakat akan mendapatkan irigasi untuk mengaliri persawahan dan peternakan, sehingga tidak takut mendapat bencana kekeringan.

Nusa Tenggara Timur adalah wilayah yang sangat potensial karena memiliki savana, sehingga cocok untuk dijadikan peternakan. Banyak kuda dan hewan lain yang diternakkan di sana dan menjadi primadona, karena kualitasnya yang bagus. Namun sayang bisnis peternakan terancam oleh kekeringan.

Untuk mengatasi kekeringan di wilayah NTT, maka pemerintah membangun Bendungan Napun Gette. Bendungan yang terletak di Kabupaten Sikka sangat bermanfaat bagi banyak orang. Milfan Rantawi, Direktur utama PT Indra Karya (konsultan konstruksi) menyatakan bahwa Bendungan Napun Gette dibuat untuk mengatasi kebutuhan air baku bagi masyarakat NTT.

Bendungan Napun Gette memang dibangun sesuai dengan permintaan rakyat NTT kepada Presiden Jokowi. Bendungan ini berkapasitas 11,22 juta meter kubik air dan dan debit airnya 214 liter per detik. Dengan kapasitas sebesar itu, maka mampu menampung air hujan sekaligus mencegah banjir. Juga akan menyediakan stok air untuk irigasi bagi rakyat NTT.

Ketika ada persediaan air, maka rakyat NTT tidak akan takut lagi akan bencana kekeringan. Karena saat ini datangnya musim hujan agak susah diprediksi, karena waktunya bergeser, akibat efek pemanasan global. Ketika ada irigasi dari Bendungan Napun Gette, maka air bisa dialirkan ke persawahan dan perkebunan, sehingga petani masih bisa panen dan tak gigit jari saat hujan tak kunjung datang.

Bendungan Napun Gette akan mengalirkan air ke 300 hektar sawah di kawasan NTT. Bendungan yang termasuk dalam proyek strategis nasional ini akan menghindarkan rakyat dari bencana kelaparan, karena jika ada air maka sawah akan subur. Masyarakat akan senang karena stok padi dan tanaman bahan pangan lain aman terkendali, berkat irigasi dari bendungan.

Begitu juga dengan para peternak. NTT yang terkenal dengan kuda Sumbawa dan beberapa jenis hewan ternak lain, akan aman saat hujan belum turun. Karena ada aliran air dari bendungan, sehingga rerumputan bisa tumbuh subur dan peternak bisa lega karena kuda mendapatkan sumber makanan yang cukup.

Irigasi air di NTT sangat penting, agar kejadian tahun lalu tidak berulang. Sebenarnya ada ekspor daging sapi hingga ke Singapura. Namun terpaksa dihentikan karena persediaan sapi yang akan disembelih tidak mencukupi, karena jumlah pakannya juga tak mencukupi. Ketika ada irigasi maka dedaunan dan tanaman yang jadi pakan sapi bisa menyubur, sehingga ekspor bisa dilanjutkan lagi.

Selain untuk peternakan, persawahan, dan perkebunan, irigasi dari Bendungan Napun Gette juga penting untuk ketersediaan air warga. Mereka bisa minum air bersih yang cukup saat musim panas, dan tak takut akan kekeringan ketika musim hujan bergeser mundur. Stok air bersih sangat penting, karena terkait juga dengan sanitasi, sehingga menghindarkan dari penyakit kulit.

Rakyat sangat berterimakasih kepada pemerintah, khususnya untuk Presiden Jokowi, karena telah diberi bendungan sesuai dengan permintaan mereka. Setelah ada bendungan, maka mereka tak akan takut saat sedang musim panas, dan juga tak khawatir akan kebanjiran ketika musim hujan tiba.

Bendungan Napun Gette sangat bermanfaat bagi masyarakat di NTT. Mereka akan mendapatkan irigasi untuk kebun dan sawah, sehingga panennya akan berhasil. Selain itu, air yang dialirkan dari bendungan akan mengaliri savana, sehingga sapi dan kuda akan bisa makan rumput yang hijau dan subur. Hewan ternak akan makin sehat dan siap untuk dijual.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Prima Nerito )*

Pemerintah rupanya ingin menggaet lebih banyak investor dengan cara membangun banyak kawasan ekonomi khusus (KEK). Untuk itu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) 40/2021 tentang Penyelenggaan Kawasan Ekonomi Khusus yang merupakan turunan dari Undang-undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Aturan turunan UU Cipta Kerja mengakomodir banyak kemudahan. Salah satu poin penting yakni mengenai lahan KEK. Dalam beleid yang diundangkan pada 2 Februari 2021 itu, pemerintah mensyaratkan kawasan yang diusulkan menjadi KEK harus sudah menguasai lahan minimal 50% dari total rencana pembangunan proyek. Aturan akan berlaku dalam 60 hari setelah diundangkan.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perubahan yang terjadi lewat aturan turunan UU Cipta Kerja ini bisa menjadi pemicu kecepatan masuknya investasi ke Indonesia.

Airlangga menuturkan, perubahan dalam proses perizinan dan perluasan bidang usaha untuk investasi, diyakini akan menjadi game changer dalam percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru.

Lebih lanjut, melalui aturan turunan yang sudah dibuat, pemerintah telah mengubah konsep cakupan investasi dari semula berbasis kepada Bidang Usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Bidang Usaha Prioritas. Berbagai bidang usaha yang menjadi prioritas ini akan diberikan insentif dan kemudahan yang meliputi insentif fiskal dan non fiskal.

Insentif fiskal yang diberikan dibagi menjadi dua, yang pertama adalah insentif perpajakan, antara lain pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance) pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday).

Pemerintah juga mengatur soal pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka investasi, serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu.

Sementara itu, Hingga akhir 2020 realisasi investasi di KEK telah mencapai Rp 23,1 triliun.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijiono Moegiarso mengatakan, pengembangan KEK telah menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp 70,4 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp 23.1 triliun hingga akhir 2020.

Susiwijono mengatakan, realisasi investasi terbesar berasal dari KEK Galang Batang di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang resmi beroperasi pada akhir tahun 2018.

Disusul KEK Sei Mangkei di Provinsi Sumatera Utara dan KEK Kendal di Provinsi Jawa Tengah yang baru saja ditetapkan sebagai KEK pada akhir 2019. Dari pengembangan KEK ini telah tercipta lapangan pekerjaan untuk 19.951 orang hingga akhir 2020.

Selain menarik investasi dan terciptanya lapangan pekerjaan, beberapa pelaku usaha di KEK telah melakukan produksi dan berkontribusi menyumbang devisa melalui eksplor ke lebih dari 30 negara senilai Rp 5,2 triliun pada tahun lalu.

Hingga saat ini, sudah ada 15 KEK telah beroperasi dengan rincian 6 KEK pariwisata dan 9 KEK Industri.

Pada kesempatan berbeda, Pakar Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Arisman mengatakan, Undang-undang (UU) no.11/2020 tentang Cipta Kerja memiliki dampak positif pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, ada 2 peran utama dari UU Ciptaker terhadap pengembangan KEK.

Pertama adalah, meminimalisasi kewenangan. Hal itu karena desentralisasi menyebabkan masalah kewenangan, muncul raja-raja kecil di daerah sehingga memperlambat perizinan. Kedua adalah resentralisasi perizinan.

Arisman juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja lebih cocok disebut sebagai UU kemudahan berusaha. Karena, menurutnya, penciptaan lapangan kerja itu hanya multiplayer effect dari kemudahan berusaha.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah membangun dan menyiapkan 15 KEK yang tersebar di beberapa wilayah, dimana sebarannya cukup merata dan jenis KEK-nya sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

KEK tersebut memiki tujuan untuk akselerasi pembangunan ekonomi yang dapat mengundang investasi asing. Untuk itu perizinan usaha dipercepat, akses terhadap tanah lebih dipermudah dan aturan ketenagakerajaan yang lebih baik.

Tentu saja selain didukung dengan infrastruktur fisik yang baik, KEK juga harus didukung dengan kebijakan regulasi dan birokrasi. UU Cipta kerja juga telah diperjelas dengan adanya Aturan turunan dari UU tersebut.

Pembangunan ekonomi tentu saja menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan, tentu saja hal tersebut membutuhkan regulasi yang dapat mempermudah investasi di Indonesia, sehingga tidak ada berita yang menyatakan bahwa pengurusan investasi di Indonesia sangat berbelit-belit.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Para guru akan menjadi sasaran vaksinasi tahap 2. Mereka mendpat giliran vaksin di awal, karena termasuk tenaga kerja publik dan bertemu dengan banyak orang, sehingga memiliki resiko tinggi untuk tertular corona. Presiden menginstruksikan agar semua provinsi melaksanakan vaksinasi untuk guru.

Saat vaksin Sinovac hadr di Indonesia, masyarakat deg-degan karena ingin disuntik vaksin. Namun mereka tetap sabar menunggu, karena pada tahap , vaksinasi diberikan kepada para tenaga kesehatan. Lantas, tahap 2 vaksinasi diberikan kepada para lansia (di atas 60 tahun) dan pegawai pelayanan publik. Karena mereka lebih memiliki resiko tinggi untuk diserang virus covid-19.

Salah satu pegawai pelayanan publik yang mendapat prioritas pada vaksinasi tahap 2 adalah guru. Mereka mendapat kehormatan untuk disuntik, setelah para nakes, karena pekerjaannya cukup beresiko. Meskipun saat ini mayoritas pengajaran masih online, namun ada guru yang mendapat giliran bekerja di sekolah, untuk rapat, persiapan bahan ajar, koordinasi, dll.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik sudah bisa dilakukan di luar DKI Jakarta. Karena untuk wilayah ibukota sudah dilaksanakan vaksinasi corona tahap kedua untuk mereka. Dalam artian, pemberian vaksinasi harus adil. Jika di Jakarta sudah maka harus menyusul ke wilayah lain, sampai ke pelosok Indonesia.

Presiden Jokowi menambahkan, pemberian vaksin ini untuk mendukung proses belajar mengajar tatap muka pada semester dua ini. Dalam artian, pada beberapa provinsi yang sudah zona hijau sudah boleh belajar seperti biasa di dalam kelas. Jadi untuk meminimalisir resiko penularan corona, para guru harus diberi vaksin corona buatan Sinovac.

Pada hari rabu tanggal 24 februari 2021 memang sudah dilakukan penyuntikan terhadap 600 guru di Jakarta, di sebuah SMU di daerah Bulungan. Namun bukan berarti hanya mereka yang diberi vaksin, karena akan menyusul guru-guru lain yang disuntik dan mendapatan kekebalan, sesegera mungkin.

Pemberian vaksin corona kepada para guru memang sangat penting, apalagi jika mobilitas mereka tinggi. Bukan rahasia lagi jika ada guru yang menyambi jadi tutor di bimbel atau pengajar privat. Jika mereka kebal karena sudah diberi vaksin, maka para murid les tidak akan takut tertular corona.

Begitu juga dengan para guru TK dan SD. Ada sekolah yang membuat sistem belajar kelompok di rumah dan diajar oleh guru secara langsung, karena anak kecil agak sulit untuk melakukan kelas online. Pemberian vaksin pada guru amat penting, karena anak kecil beresiko tinggi kena corona. Jadi sang guru harus dinaikkan imunitasnya, agar virus tidak menular kemana-mana.

Saat sang guru sudah kebal dari corona, maka murid-murid akan aman. Begitu juga dengan anak-anaknya. Mereka yang masih belum mendapat vaksin covid tidak akan takut tertular dari orang tua yang berprofesi guru. Semua jadi aman dan bebas corona, dan tidak takut kena virus covid-19 dari klaster keluarga. Asalkan tetap menjaga protokol kesehatan dan imunitas masing-masing.

Pemberian vaksin untuk para guru sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, yang pahlawan tanpa tanda jasa. Ingatlah bahwa tak semua guru sudah diangkat PNS, dan yang honorer harus bertahan agar mampu hidup sampai akhir bulan. Para guru wajib dijaga kesehatan dan imunitasnya, karena mereka ikhas mengajar berapapun bayarannya.

Vaksinasi corona untuk para guru diprioritaskan karena mereka beresiko tinggi terpapar corona saat berada di tempat umum. Jadi, daripada menularkan ke para murid atau anak-anaknya, guru harus diberi suntikan vaksin covid terlebih dahulu. Vaksinasi dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, agar menjaga azas keadilan.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia 

Oleh : Zakaria )*

Rizieq Shihab dan FPI seenaknya mencaplok tanah dan mendirikan bangunan di atasnya. Padahal tanah itu milik PTPN, sehingga otomatis harus dikembalikan pada negara. FPI tak bisa beralasan bahwa di atasnya sudah ada gedung sekolah. Karena salah mereka sendiri, mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.

FPI selama ini dikenal sebagai ormas dengan reputasi negatif, karena sering membuat keonaran di mana-mana. Selain sweeping sembarangan di tempat umum, mereka juga membuat bangunan di atas tanah negara. Tindakan ini tak bisa dibenarkan, karena ilegal. Meski mereka beralasan bahwa bangunannya untuk sekolah, namun tetap saja harus dihancurkan.

Tanah yang dicaplok oleh Rizieq Shihab dan FPI adalah milik PTPN VIII di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Indriyanto Seno Adji, pakar hukum negara dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa yang bertanggungjawab dalam kasus ini adalah Rizieq Shihab. Karena melakukan penguasaan fisik terhadap tanah tersebut.

Indriyanto melanjutkan, penegak hukum bisa melakukan penyitaan pada tanah milik PTPN VIII tersebut. Dalam kasus ini, maka hanya bisa diselesaikan secara hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum dan prinsipnya, semua orang sama di depan hukum. Dalam artian, walau Rizieq adalah tokoh terkenal, ia tak bisa lolos dari jeratan hukum. Karena terbukti menyerobot tanah negara.

Dalam kasus ini, Rizieq terkena beberapa pasal sekaligus. Di antaranya pasal 167 KUHP tentang masuk ke pekarangan tanpa izin, pasal 107 UU 39 tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan, dan pasal 69 UU nomor 26 tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruang.

Di samping itu, Rizieq masih terkena pasal 480 KUHP tentang penadahan dan pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah. Banyaknya pasal yang membelit Rizieq membuatnya harus menghadiri pengadilan lagi ke depannya. Karena ia tak hanya terkena kasus kerumunan di Petamburan, tapi juga kasus pengambilan tanah negara tanpa izin. Sehingga dipastikan hukumannya akan bertambah lama.

Pemaksaan pengambilan tanah PTPN VIII tersebut wajar, karena aparat hanya menjalankan tugasnya. Mereka bukannya tega dan menyuruh para murid di Pesantren Megamendung, yang berdiri di atas tanah negara tersebut, untuk pulang ke rumahnya sesegera mungkin. Namun yang dipermasalahkan adalah tingkah Rizieq yang mendirikan gedung Pesantren di atas tanah yang bukan miliknya.

Lagipula, bagaimana bisa ilmu yang diajarkan berkah, jika gedung tersebut ada di atas tanah yang bukan milik yayasan atau Rizieq sendiri? Dari awal mereka sudah membohongi para wali murid dengan berkata bahwa gedung itu milik pribadi, tetapi ternyata milik PTPN. Sehinga wali murid dan anak-anaknya otomatis mendapat kerugian yang tak sedikit, karena harus mencari sekolah lain. 

FPI beralasan bahwa tanah PTPN yang terbengkalai ada di mana-mana. Namun itu hanya alibi mereka saja. Memang PTPN sebagai perusahaan BUMN memiliki banyak aset dan tidak semuanya aktif. Namun bukan berarti tanah itu bisa digunakan oleh masyarakat seenaknya sendiri. Sehingga tanah itu harus dikembalikan secepatnya.

Jika Rizieq divonis bersalah oleh hakim, karena terbukti menyerobot tanah, maka akan sangat mempermalukan mereka. Juga memperpanjang daftar kasus yang dilakukan Indonesia, mulai dari kerumunan di Petamburan, menularkan corona kepada puluhan orang, berbohong bahwa terinfeksi virus covid-19, melakukan provokasi di depan khayalak ramai, dan lain-lain.

Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Rizieq Shihab sangat menjengkelkan, karena ia menggunakan properti yang bukan miliknya untuk kepentingan bisnis. Ia harus mengembalikan tanah tersebut kepada pihak PTPN VIII dan meminta maaf karena telah merugikan banyak orang.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pekan olahraga nasional akan digelar di Papua, tahun 2021 ini. Meski sempat ditunda setahun karena corona, tetapi persiapannya sudah 100%. Segenap venue olahraga dan fasilitas lain untuk atlit dan official-nya telah disediakan. Tujuannya agar acara lomba olahraga ini berjalan dengan lancar.

Papua mendapat kehormatan menjadi tuan rumah PON XX.  Kesempatan emas ini dimanfaatkan baik-baik oleh Pemda Papua, dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari stadion sepakbola, arena aquatik, dan tempat pertandingan lain sudah siap 100%. Begitu juga dengan penginapan atlit di Wisma Atlit, sudah tersedia gedung barunya yang sangat representatif.

Pada pagelaran olahraga terbesar se-Indonesia ini, ada 4 klaster yang dibagi berdasarkan cabang olahraga. Keempat klaster itu adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Merauke. Di Kabupaten Mimika, persiapan pertandingan sudah 100%. Dalam artian, walau acara ini ditunda setahun karena alasan pandemi, namun persiapan terus dilakukan dengan matang.

Cesar Avianto Tunya, Sekretaris Umum Sub Panitia Besar PON XX Papua Klaster Mimika menyatakan bahwa progress semua venue di sana sudah siap 100%. Tinggal membereskan fasilitas pendukung pertandingan. Untuk sementara, fasilitas pendukung akan diurus oleh PB PON pada masing-masing cabang olahraga.

Di Kabupaten Mimika akan diselenggarakan beberapa pertandingan olahraga pada PON XX. Di antaranya Atletik, Terbang Layang, Terjun Payung, Bola Basket 3×3, Bola Basket 5×5, Biliar, Panjat Tebing, Futsal, Bola Tangan, dan Tarung Drajat.  Pada cabang olahraga biliar, terbang layang, dan aero modeling masih harus dilengkapi lagi fasilitasnya.

Fasilitas dan arena olahraga dibangun dengan dana APBD Papua. Lantas, ada sebagian yang merupakan sumbangan dari perusahaan pertambangan di Papua. Namun fasilitas sumbangan itu akan dirupakan sebagai hibah untuk Pemda Papua dan diberikan lagi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.

Ketika semua persiapan tempat dan fasilitas olahraga sudah tersedia, maka tinggal pemeliharaan dan menunggu para atlet dan pelatih serta official datang. Mereka yang datang dari penjuru Indonesia akan bertanding dengan sportif, dan menunjukkan hasil terbaik. Sehingga memenangkan pertandingan dengan fairdan bangga karena mewakili provinsinya masing-masing.

Para atlit dan tim pendampingnya akan menikmati akomodasi dan penginapan di Wisma atlit sekaligus kantor KONI Papua. Namun ada sebagaian yang ditampung di rumah susun. Penyebabnya karena di gedung wisma atlit tidak mencukupi. Namun dipastikan mereka akan mendapat fasiltas yang sama, meskipun tidur di rumah susun.

PON wajib dipersiapkan dengan matang, baik fasilitas pertandingan dan penginapannya,  karena baru kali ini Papua mendapat kehormatan menjadi host. Dengan menjadi tuan rumah, maka seluruh mata netizen akan dihadapkan ke Papua. Mereka akan melihat bahwa di Papua sangat aman dan tidak ada gangguan dari kelompok separatis, seperti yang diberitakan selama ini.

Selain itu, pertandingan PON menjadi momen krusial untuk mempromosikan wisata papua. Baik pemirsa dari Indonesia maupun seluruh dunia, akan turut menikmati pertandingan olahraga, sekaligus menikmati keindahan alam di Bumi Cendrawasih. Sehingga akan merencanakan traveling menuju Raja Ampat atau tempat lain, setelah pandemi selesai.

Mereka akan melihat bahwa ternyata Papua itu sudah maju, bukan berisi hutan melulu. Papua sudah sangat modern dan siap menjadi tuan rumah yang baik bagi para atlet yang datang, dan mereka tak usah takut akan perjalanan dari bandara menuju wisma atlit. Karena sudah ada jalan raya yang representatif dan membuat mobilitas akan lancar.

PON XX di Papua sudah disiapkan 100%. Seluruh stadion dan arena olahraga lain tersedia dan siap menyambut para atlit dari provinsi lain. Mereka akan menikmati alam Papua yang indah dan fasilitasnya sangat modern. Di Bumi Cendrawasih juga eksotis dan aman, sehingga cocok dijadikan tujuan wisata.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kasus positif demi mengendalikan pandemi Covid-19 melalui sejumlah kebijakan, antara lain berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Penerapan kebijakan yang telah dimulai sejak 9 Februari 2021 tersebut didasari oleh hasil evaluasi Pemerintah terhadap kebijakan pembatasan dengan cakupan wilayah yang sebelumnya lebih luas.

Pandemi Covid-19 masih terus terjadi dan Pemerintah terus berinovasi dalam mempercepat penanggulangan wabah tersebut, salah satunya melalui PPKM Mikro. Menurut Presiden Joko Widodo, pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang lebih luas. Ia mencontohkan, jika hanya ada satu orang dalam 1 RT yang terinfeksi Covid-19, maka cukup 1 RT yang dikarantina.

            Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan terkait dengan PSBB skala mikro. Karena hal tersebut tidak efektif. Jika yang zona merah hanya 1 RT, maka cukup 1 RT saja yang dikarantina, tidak perlu satu kota.

            Kebijakan serupa PPKM skala mikro juga sudah diterapkan di negara lain selain Indonesia, antara lain di India berhasi menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown secara luas, melainkan lockdown dalam skala mikro.

            Jokowi memandang bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut, yakni perangkat pemerintah hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hal tersebut diyakini akan sangat membantu pelaksanaan PPKM skala mikro.

            Pada kesempatan berbeda, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, penularan virus corona di wilayahnya dapat terkendali berkat adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Karena itu, penerapan PPKM mikro di Banten akan diperluas.

            Halim mengungkapkan, untuk mempercepat pencegahan dan pengendalian Covid-19, saat ini Pemprov Banten telah kembali menerbitkan instruksi Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang PPKM berbasis Mikro dengan melibatkan perangkat pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu RT/RW di bawah desa/kelurahan.

            Iaa menuturkan bahwa wilayah Tangerang keluar dari zona risiko tinggi penularan Covid-19. Sebelumnya, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang masuk dalam zona risiko tinggi.

            Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan yang menjabat sebagai juru Bicara Tim Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Banten, Ati Pramudji menjelaskan, berdasarkan data kasus konfirmasi Covid-19 di Banten per 22 Februari 2021 ini, ada sebanyak 34.341 kasus. Ia melanjutkan positif rate atau kasus aktif mencapai 9,4 persen, tingkat kesembuhan mencapai 87,9 persen dan tingkat kematian sebesar 2,8 persen.

            Sedangkan untuk Tangerang Raya sendiri, Ati menuturkan bahwa data kasus terkonfirmasi Covid-19 per 22 Februari, totalnya mencapai 21.895 orang yang masih dirawat sebanyak 1.310 orang, sembuh sebanyak 19.958 orang dan meninggal sebanyak 627 orang.

            Di tempat berbeda, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander K. Ginting, dalam siaran daring dari Graha BNPB.

            Dirinya mengatakan bahwa Satgas Covid-19 sangat terbantu dengan adanya Posko Desa semenjak PPKM Mikro. Alexander menyebut, Posko Desa punya peran penting dalam pengawasan dan penanganan pasien positif yang dirawat secara mandiri.

            Ia mengakui memang PPKM Mikro terlihat lebih longgar jika dilihat dari PPKM sebelumnya. Namun, ia mengatakan bahwa di dalam PPKM Mikro ada penguncian sehingga jika desa atau kelurahan tempat tinggal masuk dalam zona merah, tentu akan ada pembatasan secara ketat untuk membatasi penularan.

            Di Jombang, setelah hampir sepekan kabupaten tersebut masuk ke dalam zona merah atau resiko tinggi penularan, Jombang kembali ke zona orange.

            Mundjidah Wahab mengatakan, penurunan status tersebut diakibatkan akrena berkurangnya pasien baru dan angka kematian kasus Covid-19 di Jombang.

            Mundjidah mengklaim, penurunan tersebut terjadi karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Jombang.

            Sejak dua pekan lalu, Pemkab Jombang menerapkan PPKM berskala Mikro di sejumlah wilayah desa, pada ratusan RT yang masuk klasifikasi zona merah, orange dan kuning.

            Dari 187 RT yang melaksanakan PPKM Mikro, sebanyak 156 RT kini berada di zona kuning dan 31 RT sudah masuk dalam zona hijau.

            PPKM rupanya menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang efektif dalam menekan penyebaran Covid-19, selain itu kebijakan ini juga mempermudah koordinasi dengan satgas penanganan Covid-19 yang ada di daerah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Zakaria )*

Aturan UU Cipta Kerja telah resmi diundangkan. Publik pun berharap agar aturan pelaksanaan tersebut dapat segera mempercepat pembukaan usaha di Indonesia. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan 49 aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres).

Dari regulasi tersebut, terdapat pp yang memberikan kemudahan berusaha mulai dari aspek perizinan, perpajakan dan sebagainya.

            Berikut ini adalah rangkuman singkat beberapa pp yang dimaksud serta kemudahan berusaha yang ditawarkan :

Potongan Pph Pasal 26 atas bunga obligasi. Aturan tersebut menawarkan kemudahan perpajakan, salah satunya adalah potongan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha. Sebelumnya PPh bunga obligasi tersebut ditetapkan sebesar 20 persen kemudian pemerintah memberikan diskon menjadi 10 persen.

            Bunga obligasi yang mendapatkan penurunan tarif PPh Pasal 26 meliputi tiga macam. Pertama, bunga dari obligasi dengan kupon sebesar jumlah bruto bunga dengan masa kepemilikan obligasi.

            Kedua, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

            Ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

            Pengecualian dividen dari objek PPh, aturan tersebut juga mengecualikan dividen atau penghasilan lain dari objek PPh yangg berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri. Ketentuan ini berlalu sejak diundangkannya UU Cipta Kerja.

            Namun, wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri tersebut harus memenuhi ketentuan investasi pada Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh.

            Pada bunyi pasal 2A aturan tersebut berbunyi, Dividen yang dikecualikan dari objek PPh itu merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Sementara itu, penghasilan lain merupakan penghasilan pajak dari suatau bentuk usaha tetap di luar negeri dan pengahasilan aktif dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap.

            Selanjutnya, bagi wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi UU PPh, maka tetap menerima potongan PPh atas dividennya.    

            Perizinan berusaha berdasarkan risiko, dalam aturan tersebut, pemerintah mengklasifikasikan perizinan berusaha berdasarkan riziko sehingga meringankan pengusaha.

            Sementara itu, penetapan tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang wajib dilakukan secara transparan, akuntabel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.

            Kemudian, pasal 10 mengklasifikasikan kegiatan berusaha berdasarkan risikonya meliputi : 

  1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah.  Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha tersebut berupa nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
  2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha tersebut berupa NIB dan sertifikat standar.
  3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha tersebut berupa NIB dan sertifikat standar.
  4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha tersebut berupa NIB dan izin.

Perizinan berusaha satu pintu melalui Online Single Submission (OSS). Pasaal 22 aturan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dilakukan hanya melalui 1 pintu, yaitu OSS.

Pihak yang berwenang mengeluarkan perizinan usaha melalui OSS yakni Dinas Penanaman usaha melalui OSS yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP)  di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kepala badan pengusaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Dalam hal perizinan di daerah, pemerintah harus memberikan kemudahan lantaran wajib menggunakan OSS. Dengan demikian, pengusaha tidak mengalami proses perizinan yang berbelit lantaran semuanya menggunakan sistem online.

Aturan UU Cipta Kerja tentu saja menjadi angin segar bagi siapapun yang ingin menjadi pengusaha, dengan adanya regulasi ini, diharapkan akan muncul lapangan kerja baru sehingga turut andil dalam penyerapan tenaga kerja. 

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Firza Ahmad )*

Rekening milik FPI dan afiliasinya diusut oleh PPATK, sebagai bentuk penelusuran agar diketahui siapa penyandang dana ormas terlarang tersebut. Meski belum diketahui siapa manusia di baliknya, namun masyarakat tetap sabar menunggu. Mereka percaya pada kerja sama antara Polri, PPATK, dan pihak lain, untuk mengusut kasus ini.

Sebanyak 92 rekening milik petinggi dan anggota FPI, termasuk keluarga Rizieq Shihab dibekukan oleh pemerintah. Pemblokiran ini dilakukan untuk mencegah terlahirnya kembali Neo FPI, karena ormas ini sudah dinyatakan terlarang. Sehingga menurut hukum di Indonesia, rekeningnya bisa dibekukan.

Selain itu, pembekuan rekening FPI juga merujuk pada surat keputusan bersama (SKB) 6 menteri, tanggal 30 desember 2020. Juga UU nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan UU nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

Setelah diblokir, maka ada pengusutan lebih lanjut mengenai arus masuk dan keluar dana pada rekening-rekening tersebut. Meski Munarman, eks pengurus FPI protes karena rekeningnya diblokir, namun ia tak bisa berbuat apa-apa, dan harus menaati hukum di Indonesia. Lagipula, pembekuan rekening ini tak selamanya, sehingga tak takut uangnya akan hilang.

Penyidikan lebih mendalam dilakukan pada 92 rekening tersebut. Karena jika sudah terdeteksi siapa saja yang sering memberi uang pada FPI, maka akan terbukti ialah dalang di balik radikalisme pada ormas tersebut. Bisa saja ia yang menyuruh FPI untuk melakukan berbagai kerusuhan di Indonesia. Tujuannya agar terbentuk negara khilafiyah dan menghapus pancasila.

Untuk menyamakan persepsi tentang kasus ini, maka dilakukan perkara, yang dilakukan oleh Polri dengan menggandeng PPATK dan Densus 88. Keterlibatan Densus 88 di sini, karena ada anggota FPI yang terlibat terorisme. Sehingga jika penelusuran pada 92 rekening FPI dan afiliasinya sudah selesai, bisa dikaitkan apakah benar ada pihak luar yang ingin menyebarkan terorisme di Indonesia.

Mengapa pihak luar? Karena setelah ditelusuri PPATK, ada aliran dana yang masuk dan keluar ke rekening luar negeri. Meskipun pihak FPI menyangkal dan bilang bahwa uang itu untuk donasi, namun mengapa jauh-jauh ke luar negeri? Sehingga setelah itu diteliti lagi apakah ada kucuran dana dari rekening luar negeri.

Sementara itu, dari gelar perkara diperlihatkan aliran dana dari luar, yakni yang berhubungan dengan JI. Pengirimnya adalah Tazneen, seorang WN luar yang merupakan istri teroris. Penemuan ini makin menguatkan bukti bahwa FPI adalah organisasi radikal dan teroris. Sehingga dugaan masyarakat benar-benar terjadi.

Penelusuran rekening masih belum selesai, karena ada 92 yang diperiksa satu-persatu oleh PPATK. Ia ditunjuk karena menjadi lembaga yang berhak melakukannya, dan selalu sigap dalam bekerja sama dengan polri. Karena ingin agar kasus ini segera selesai, sehingga masyarakat tahu semua aliran dana yang masuk dan keluar dari rekening-rekening ini.

Masyarakat menanti hasil dari penyidikan terhadap kasus ini. Karena pada kasus rekening FPI ini tak main-main, sudah masuk dalam ranah pencucian uang dan terorisme. Mereka yakin bahwa polri dan seluruh pihak akan bekerja sebaik-baiknya. Sehingga ada bukti dan saksi, dan para pengurus FPI lain akan diketahui apakah juga terlibat jaringan terorisme internasional.

Pengusutan kasus rekening milik pengurus FPI dan afiliasinya sangat didukung oleh masyarakat. Karena mereka tak mau FPI bangkit lagi dan seenaknya sendiri, ketika rekeningnya tidak diblokir. Penelusuran aliran dana pada rekening tersebut akan dilakukan dengan sangat teliti, agar bisa memunculkan siapa dalang terorisme dan radikalisme yang sebenarnya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor