Kasus rasisme yang melibatkan Natalius Pigai dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai konflik lain yang mengancam kamtibmas di wilayah Papua. Untuk itu, Kepala Suku Jayawijaya, Abner Wetipo SH, meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga situasi keamanan di wilayah Papua.

“Menyikapi kejadian ini kami himbau kepada saudara-saudara kami tetap tenang dan tidak perlu ada kekhawatiran karena kasus ini sudah ditangani oleh aparat Kepolisian” kata Abner Wetipo. Pihaknya berharap, pelaku diproses hukum secara transaparan dan tidak boleh mendapatkan perlakuan khusus serta campur tangan pihak lain agar masyarakat Papua bisa puas dengan hasil keputusannya.

“Saya mengajak seluruh kepala-kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat mendukung aparat kepolisian untuk memproses pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya.

Lanjut Abner Wetipo, dia juga meminta kepada para adik-adik Mahasiswa dan tokoh-tokoh pemuda tidak melakukan tindakan yang tidak perlu untuk menghindari timbulnya permasalahan lain. “Kami sebagai kepala suku mengharapkan agar himbauan ini diteruskan kepada yang lain sehingga kita bisa menciptakan situasi yang kondusif untuk menjadikan Papua tanah yang damai” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Suku Mee di Kabupaten Mimika, Piet Nawipa, mengatakan dirinya mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kedamaian di wilayah Papua, tanpa ada lagi konflik dan kekerasan yang terjadi.

“Harus ada kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah, tentara, polisi, dengan masyarakat dari berbagai suku. Jadi ada kerjasama antara aparat dengan masyarakat dan semua pihak, agar menciptakan kedamaian di Bumi Cendrawasih”, tutur Piet Nawipa. Dirinya juga menegaskan bahwa masing-masing suku di Papua juga dituntut untuk menjaga dan melindungi masyarakat akar rumputnya.

Oleh: Rizal Arifin *

Radikalisme masih menjadi ancaman nyata bagi bangsa dan negara. Oleh sebab itu, diperlukan moderasi beragama yang lebih komprehensif guna melawan paham terlarang tersebut
Indonesia sejatinya merupakan laboratorium demokrasi dunia. Semangat berbagai paham keagamaan yang tinggi dapat menerima paham demokrasi yang mengedepankan egaliter sehingga tidak ada pandangan yang merasa kelompoknya lebih baik daripada kelompok lainnya. Hal tersebut dapat terwujud karena semangat moderasi beragama diantara kemajemukan berbangsa yang sangat komplek.

Kemajemukan yang dimiliki Indonesia bukan berarti minim perpecahan, justru sebaliknya, keragaman tersebut sekaligus menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, karena dapat menjadi penyebab terjadinya ketegangan hingga konflik bahkan kekerasan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan antar nilai-nilai hidup yang dapat mengoyak keamanan sosial.

Lantas persoalan seperti apakah yang dapat menjadi ancaman keharmonisan sosial? Salah satunya adalah sikap keberagamaan ekslusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, artinya memiliki pahaman bahwa prinsip yang dipegang adalah yang terbaik untuk semua, sehingga menampik prinsip orang lain, hal ini tentu dapat menimbulkan gesekan, salah satunya gesekan antar kelompok agama.

Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap keberagamaan yang ekslusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik.

Konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi dimasa lalu berasal dari kelompok ekstrim kiri (komunisme) dan ekstrim kanan (Islamisme). Untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau cara berIslam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, sikap tersebut biasa ialah sikap moderasi beragama.

Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Misalnya, dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab. Sikap moderat ini harus mengedepankan toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis.

Moderasi harus dipahami ditumbuhkembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka.

Untuk mewujudkan moderasi tentu tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman dan perpsepsi keislaman. Dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun.
Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran keselamatan. Perbedaan dari satu agama yang dibawah seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja.

Maka, jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap ‘tenggang rasa’, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Seruan untuk selalu menggaungkan moderasi, mengambil jalan tengah, melalui perkataan dan tindakan bukan hanya menjadi kepedulian para pelayan publik seperti penyuluh agama, atau warga Kementerian agama namun seluruh warga negara Indonesia saja dan seluruh umat manusia,

Dengan demikian moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (local wisdom). Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan,menumbuhkembangkan wawasan moderasi beragama terhadap masyarakat Indonesia untuk terwujudnya keharmonisan dan kedamaian.

*Penulis merupakan Pegiat Forum Muda Bhinneka

Oleh : Deka Prawira )*

Jumlah pasien corona melonjak drastis, dan pemerintah sampai 2 kali menerapkan PSBB di awal 2021 ini. Masyarakat juga diminta untuk kooperatif dan tetap menjaga protokol kesehatan. Walau sebentar lagi kita mengantri giliran untuk vaksin corona, tetap wajib pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak.

Ketika pandemi kita alami hampir setahun lamanya, maka vaksin corona adalah penyelamat. Vaksin Sinovac diklaim memiliki efektivitas lebih dari 90% dan membuat kita bisa kebal dari serangan virus covid-19. Jumlah pasien akan berkurang hingga 0. Jika semua orang di Indonesia disuntik vaksin 2 kali, pandemi bisa segera berakhir. Karena sudah terbentuk kekebalan kelompok.

Namun kita tak boleh leha-leha sambil menunggu giliran vaksin. Semua orang masih harus menaati protokol kesehatan, untuk mencegah penularan corona. Karena menurut Panji Hadisoemarto, epidemiolog Unpad, kekebalan kelompok membutuhkan waktu selama setahun. Jadi tidak boleh mentang-mentang habis divaksin langsung bebas melepas masker.

Amatlah miris ketika beberapa bulan kemarin kedisiplinan masyarakat mulai menurun. Terbukti dari jumlah pasien corona yang melonjak drastis menjadi lebih dari 6.000 orang sehari. Ketika pemerintah memberlakukan 2 kali PSBB sejak januari 2021, jangan dikeluhkan. Karena jika mobilitas tidak dibatasi, akan menambah jumlah pasien corona.

Meskipun angka kesembuhan pasien covid naik, namun banyaknya jumlah pasien baru tentu menyesakkan. Tidak semua pasien boleh isolasi mandiri dan mengkonsumsi obat, karena tergantung daya tahan tubuhnya. Jika tidak dapat kamar di RS, sedangkan ia harus ditunjang dengan ventilator.

Apakah kita mau sakit selama 14 hari dan menahan sesak di dada, hanya gara-gara malas pakai masker? Jangan lupakan fakta bahwa pasien corona tak hanya merasa sesak, tapi juga pusing, sakit mata, sampai delirium (pikirannya tidak sinkron). Setelah sembuh, ia juga masih beresiko karena daya tahan tubuhnya menurun. Jadi masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan.

Selain disiplin pakai masker dan rajin cuci tangan, protokol kesehatan lain juga wajib ditaati. Menjaga jarak memang agak susah pada awalnya, namun harus dilakukan demi keamanan dan kesehatan bersama. Jangan mentang-mentang sekolah anak diliburkan untuk sementara, malah lalai dan berjalan-jalan ke Mall atau tempat hiburan lain.

Sabarlah dan tetap di rumah untuk sementara. Saat harus work from home, maka kurangi intensitas keluar rumah. Untuk belanja sayuran dan kebutuhan sehari-hari lain, saat ini sudah ada aplikasi atau toko online yang membuka layanan antar dengan ongkos kirim terjangkau. Jadi Anda tidak usah berdesak-desakan ke pasar, dan mengabaikan physical distancing.

Begitu juga dengan acara hajatan, arisan, dan pesta pernikahan. Ingatlah bahwa pandemi adalah masa prihatin. Tak usahlah membuka tenda dan mengundang ribuan tamu seperti dulu. Menurut standar dari Tim Satgas Covid, boleh saja ada pernikahan tapi tamu maksimal 30 orang. Jangan sampai pasca acara, menimbulkan klaster corona baru, karena nekat mengundang banyak orang.

Ingatlah bahwa menjaga protokol kesehatan tidak hanya penting untuk diri sendiri, tapi juga orang lain. Jangan sampai Anda jadi OTG karena lupa pakai masker dan menularkannya pada anak yang masih kecil. Menjaga protokol kesehatan wajib dilakukan sekeluarga, dan orang tua melakukannya untuk memberi teladan kepada anak-anaknya.

Disiplin menjaga protokol kesehatan wajib dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keamanan diri sendiri dan keluarga. Jangan malas pakai masker dan mencuci tangan atau pakai hand sanitizer. Tetaplah jaga jarak dan batasi pertemuan dengan orang lain, jika tidak benar-benar penting. Jika semua orang disiplin menjaga protokol dan sudah divaksin, maka pandemi bisa lekas berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ternyata dianggap menjadi vitamin atau stimulus yang menjadi angin segar bagi pemulihan nasional yang saat ini berjuang mengatasi pandemi Covid-19.

Tim Analis DBS Kee Yan Yeo menuturkan stimulus ekonomi dari pemerintah dan undang-undang cipta kerja diharapkan akan menjadi tambahan ‘vitamin’ agar perekonomian Indonesia dapat pulih dari keterpurukan akibat pandemi.

Kee Yan Yeo menambahkan, walaupun saat ini pemerintah sedang melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara massal, tetapi seperti yang disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) bahwa vaksinasi saja tidak cukup.

Ia berujar bahwasanya, kombinasi ketaatan pada protokol kesehatan 3M seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan harus tetap diperlukan, didukung dengan adanya vaksinasi sebagai prasyarat bagi pemulihan ekonomi.

Pada awalnya, beberapa vaksin tidak akan diberikan secara Cuma-Cuma. Sekitar 75 juta penduduk Indonesia diharapkan membayar sendiri vaksin covid-19. Alasannya, anggaran pemerintah sangat terbatas, hanya mampu memberikan vaksin gratis kepada 104 juta penduduk penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Namun, kebijakan itu berubah.

Pemerintah juga menargetkan setidaknya 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa yang harus diberi vaksin. Ia menambahkan, proses produksi dan distribusi vaksin akan menjadi tantangan besar berikutnya. Seberapa besar kapasitas produksi dan kemampuan mendistribusikan vaksin akan menentukan berapa lama waktu vaksinasi hingga mencapai herd imunity atau masyarakat kebal virus.

Sejumlah lembaga juga menuturkan, kecepatan dan kemampuan setiap negara dalam vaksinasi Covid-19 ini akan berbeda-beda. Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali positif tumbuh 4% pada tahun 2021.

Untuk memperbaiki ekonomi nasional, tentu saja Indonesia tidak bisa terlalu bergantung pada sektor pariwisata dan transportasi, tetapi juga berupaya untuk membangkitkan kembali ekonomi domestik yang menjadi sesuatu yang krusial.

Tercatat ada 29,12 juta pekerja di Indonesia yang terdampak negatif dari Pandemi Covid-19. Jumlah tersebut belum termasuk pekerja paruh waktu dan setengah menganggur yang mencapai 55 juta orang. Adanya RPP dari Cipta Kerja nantinya diharapkan menjadi terobosan untuk investasi dan juga melahirkan wirausahawan baru sehingga bisa membawa dampak positif bagi tenaga kerja.

UU Cipta kerja tentu diharapkan dapat menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi daya saing yang dipandang pada level regional dan global.

UU Cipta kerja juga telah memangkas regulasi yang berbelit-belit, sehingga hal ini diharapkan menjadi multiplier effect terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelunya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijiono Moegiarso menyatakan keberadaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2021.

Ia juga mengungkapkan bahwa dampak pandemi Covid-19 sangatlah masif terhadap perekonomian. Dimana hampir semua sektor terkena dampak. Pada kuartal II, ekonomi Indonesia terkontraksi dalam hingga lebih dari minus 5%. Memasuki kuartal III, ekonomi mulai pulih ke level 3,49%.

Tentu saja permasalahan ini harus dicari solusi alternatifnya, sehingga UU Cipta Kerja bisa menjadi game changer melalui reformasi struktural dan ekonomi. Selain itu, UU Cipta kerja juga memberikan dukungan yang besar bagi pelaku UMKM. Dukungan ini tentu saja diharapkan dapat melecutkan semangat pelaku UMKM di Indonesia agar bisa naik kelas.

Selain UMKM, UU cipta kerja juga menjadi angin segar bagi para investor. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menuturkan, UU Cipta Kerja diyakini bisa memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia.

Selain memberikan jaminan kemudahan investasi, juga memangkas perizinan yang berbelit. Dampak dari terbitnya UU tersebut tentu saja akan meningkatkan kepercayaan investor.

Menurut Ibrahim, ada sejumlah pasal dalam klaster investasi yang mempermudah para calon penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dimana dalam regulasi tersebut, juga terdapat berbagai klaster yang berkaitan dengan penyederhanaan perizinan, termasuk dengan investasi dan proyek pemerintah dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selama ini banyak investor yang merasa kesulitan saat ingin memproses perizinan dan investasi, karena proses perizinan usaha yang berbelit. Dengan dimudahkannya proses perizinan, tentu saja diharapkan perekonomian Indonesia akan melesat bangkit sehingga hal ini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Saby Kosay )*

Perdamaian di Bumi Cendrawasih hampir rusak saat ada penghinaan kepada salah satu putra Papua, yakni Natalius Pigai. Kepala Suku Jayawijaya Abner Wetipo berusaha mengajak warga sipil agar tidak terpengaruh dan terbakar emosinya. Namun memnta mereka untuk menahan diri, demi mewujudkan Papua yang aman dan damai.

Publik dikejutkan oleh ulah Ambrosius Nababan yang menghina Natalius Pigai secara terang-terangan. Ia sengaja mengedit foto sehingga Natalius Pigai seolah sedang berjajar dan mengobrol dengan gorila. Tindakan Ambrosius otomatis memantik emosi masyarakat, khususnya warga asli Papua. Karena mereka juga ikut merasa terhina.

Kepala Suku Jayawijaya Abner Wetipo menginstruksikan kepada semua kepala suku di Papua untuk menciptakan situasi kondusif, dan tetap tenang, karena kasus penghinaan ini sudah diproses oleh kepolisian. Dalam artian, Abner meredam gejolak emosi dan meminta kepala suku lain serta masyarakatnya untuk tidak terprovokasi, setelah melihat foto editan itu.

Langkah Abner sangat tepat, karena sebagai kepala suku, ia menenangkan warganya dan berusaha agar suasana tetap adem. Bukan malah sebaliknya, ikut emosional dan memerintahkan penyerangan. Dengan kebijakan Abner, maka masyarakat Papua ikut tenang dan tidak terprovokasi, serta ikut menjaga perdamaian di wilayah Papua.

Abner menambahkan, ia dan segenap kepala suku lain, serta tokoh masyarakat Papua, mendukung aparat kepolisian untuk memproses pelaku (Ambrosius Nababan) sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam artian, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga tiap pelanggaran harus diproses secara hukum, bukannya main hakim sendiri.

Ketika kepala suku menginstruksikan untuk meyerahkan kasus rasisme kepada kepolisian, maka warga akan tetap tenang. Karena jika tidak ada perintah seperti ini, mereka bisa saja menajamkan ujung anak panah dan memulai lagi peperangan seperti puluhan tahun lalu. Padahal situasi ini amat berbahaya, karena menyangkut suku yang berbeda, juga bisa menimbulkan korban jiwa.

Selain itu, perang antar suku juga bisa dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mencari kesempatan dalam kesempitan. Misalnya OPM dan KKSB. Mereka bisa membakar emosi untuk memusuhi warga Papua dari etnis yang berbeda, lalu merayu warga untuk ikut gerakan separatis. Hal ini sangat berbahaya karena merusak perdamaian dan persatuan di Papua.

Ambrosius Nababan sudah dijemput paksa oleh polisi, selasa 26 januari 2021, sekitar pukul 18:30 WIB. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Setelah dilakukan pemeriksaan, ia ditetapkan menjadi tersangka kasus rasisme terhadap Natalius Pigai. Ambrosius terancam hukuman 6 tahun penjara.

Hukuman kurungan selama itu didapatkan karena Ambrosius melanggar pasal berlapis. Tak hanya mengenai rasisme, tapi juga UU ITE. Pasal yang ia langgar antara lain pasal 4 ayat 2, juncto pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 perubahan UU ITE. Ia juga melanggar UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta pasal 156 KUHP.

Selain mendapat hukuman ini, Ambrosius juga dipecat dari jabatannya di partai. Bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. Ia mendapat hukuman yang setimpal atas kesalahannya, menghina orang lain secara terang-terangan. Alasannya bahwa Natalius Pigai dijadikan candaan, karena menolak divaksin, tidak bisa diterima. Karena seharusnya ia menegur secara halus.

Anjuran kepala suku kepada warga Papua untuk menahan diri sangat dipuji oleh publik. Karena ia mengambil langkah bijak, dengan mendinginkan suasana dan tidak memerintahkan peperangan. Penghinaan yang dilakukan oleh Natalius Pigai memang menyakitkan, namun masyarakat Papua tidak emosi dan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta