Oleh : Deka Prawira )*

Vaksin Sinovac yang sudah mendarat di Indonesia terbukti aman dan sudah halal MUI. Masyarakat tak perlu ragu saat akan disuntik. Karena pemerintah dan para kiai di MUI sudah menjaminnya. Vaksin Sinovac terbuat dari virus yang dilemahkan, dan tidak mengandung gelatin babi, sehingga dinyatakan halal 100%.

Program vaksinasi nasional menjadi perhatian pemerinah pada 2021. Rencananya, dalam 12 bulan ke depan, vaksin akan didistribusikan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia, mulai Sumatra sampai Papua. Setelah itu akan disuntikkan ke seluruh WNI, dan tiap orang akan mendapat 2 kali injeksi. Tujuannya agar bisa kebal dari serangan virus covid-19 dan membentuk herd immunity.

Sayangnya program ini bisa gagal jika masyarakat tidak percaya akan keampuhan vaksin. Pemerintah meyakinkan mereka bahwa vaksin ini 100% aman, dengan menyiarkan langsung penyuntikan vaksin pada Presiden Jokowi. Setelah diinjeksi vaksin Sinovac, Presiden sehat-sehat saja dan tidak ada efek samping yang timbul di tubuh beliau.

Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari menyatakan bahwa jika ada pasien yang mengalami gangguan kesehatan pasca divaksin, maka biaya pengobatan dan perawatannya ditanggung pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017. Jaminan dari pemerintah membuat masyarakat makin yakin dan berani divaksin.

Masyarakat percaya akan keamanan dan keampuhannya, karena khasiat vaksin Sinovac di atas 90%. Janganlah kita berpikiran negatif tentang vaksin corona. Karena sebelumnya masyarakat sudah biasa disuntik vaksin lain seperti hepatitis, rubella, dll. Jadi anggap saja penyuntkan vaksin ini seperti imunisasi biasa, bedanya dilakukan di masa pandemi, sehingga harus mematuhi protokol kesehatan.

Selain aman dan berkhasiat, vaksin corona buatan Sinovac juga sudah halal MUI. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am menyatakan bahwa setelah dilakukan diskusi panjang dari penjelasan auditor, maka komisi fatwa menyepakati bahwa vaksin corona suci dan halal. Sehingga fatwa halal ini melegakan umat muslim di Indonesia dan mereka mau divaksin.

Asrorun menambahkan, auditor juga mengawasi sejak vaksin masih dalam tahap pembuatan di laboratorium di Beijing, RRC. Proses pengawasan diteruskan ketika vaksin Sinovac mendarat, lalu disimpan di PT Bio Farma, Bandung. Dalam artian, auditor benar-benar mengawasi mulai dari fase awal hingga penyimpanan di Indonesia, jadi benar-benar aman dan halal.

Sementara itu, Ketua MUI M Cholil Nafis menjelaskan vaksin Sinovac halal karena tidak mengandung zat babi dan organ tubuh manusia. Dalam artian, selama ini masyarakat ada yang meragukan kehalalan suatu vaksin, karena ada vaksin yang terbuat dari gelatin babi. Namun dalam pembuatan vaksin corona, terbukti tidak mengandung zat tersebut.

Masyarakat tak usah ragu lagi terhadap keamanan dan kehalalan vaksin. Karena keamanannya sudah dijamin pemerintah dan kehalalannya dijamin oleh para kiai MUI. Janganlah percaya bahwa hoax bahwa vaksin ini tidak halal karena dibuat di lab RRC, yang bukan negara muslim. Namun percayalah pada auditor dari MUI yang mengawal pembuatan vaksin ini dari awal, sehingga yakin bahwa ia benar-benar halal.

Sebelum vaksinasi nasional dimulai, ingatlah bahwa ada relawan di Jawa Barat yang juga disuntik vaksin Sinovac, termasuk Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat tersebut terbukti sehat-sehat saja dan ketika dites swab secara teratur, hasilnya selalu negatif. Hal ini membuktikan keampuhan vaksin corona buatan Sinovac.

Vaksin Sinovac terbukti 100% halal dan diperjelas dengan fatwa MUI. Juga sangat aman karena tidak menimbulkan efek samping yang parah. Jika lengan merasa agak nyeri pasca disuntik, maka hal itu amat wajar. Namun setelah itu kita dapat beraktivitas seperti biasa, dan selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Timotius Gobay )*

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan kelompok separatis yang selalu bertindak brutal terhadap rakyat Sipil. Kali ini, KKB kembali berulah dengan membunuh seorang warga sipil di Intan Jaya Papua, sehingga masyarakat mendukung penuh TNI/Polri untuk memberantas kelompok tersebut.

Peristiwa penembakan di Papua kembali terjadi, Kelompok Kriminal Bersenjata Papua telah mengirimkan surat kepada TNI Polri melalui seorang pastor bernama Yustinus Rahangyar.
Dalam surat tersebut KKB Papua di Intan Jaya mengklaim telah menembak seorang warga bernama Boni Bagau di perbatasan Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo.

Pastor Yustinus Rahangiyar dan keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sugapa. Keluarga korban atas nama Wilem Bagau berharap agar jenazah Boni dimakamkan di Kampung Agapa Intan Jaya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal menyebutkan pertemuan antara keluarga korban, tokoh agama dan TNI Polri dilakukan di Ruangan Pastoran Kampung Bilogai Distrik Sugapa.

Kamal menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Pastor Yustinus Rahangiyar membawa sebuah surat dari KKB Papua pimpinan Undius Kogoya yang ditujukan kepada TNI Polri yang berada di Kabupaten Intan Jaya, bahwa telah terjadi penembakan terhadap masyarakat bermarga Bagau

Dari hasil pertemuan tersebut orang tua korban atas nama Gad Bagau meminta agar korban dikuburkan di Kampung Agapa, mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan apabila diambil atau dibawa ke Distrik Sugapa maupun Distrik Homeyo.

Kama menjelaskan bahwa informasi yang diterima, KKB menembak warga sipil karena mencurigai korban sebagai mata-mata apparat keamanan TNI Polri. Kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan laporan penembakan tersebut.

Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan KKB merupakan sekelompok orang yang sering bergerombol dan melakukan gangguan keamanan. Waterpauw menegaskan bahwa dirinya selalu mengkategorikan KKB sebagai free man. Hidupnya hanya melakukan kekerasan, menakutkan semua orang, mengancam semua orang dengan senjata.

Pada Pertengahan 2020 lalu, sedikitnya dua petugas medis tim gugus tugas Covid-19 ditembak oleh KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Satu orang korban meninggal dalam kejadian tersebut.

Tenaga medis tersebut tergabug dalam tim gugus tugas Covid-19 dan mengemban amanah mulia. Sebelumnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sempat berulah dengan membakar satu unit pesawat komersil milik PT MAF di Intan Jaya, Papua.
Aksi brutal tersebut dimulai dengan adanya penembakan terhadap beberapa pesawat sipil termasuk beberapa hari yang lalu dilakukan penembakan terhadap pesawat helikopter PT Freeport Indonesia dan saat ini dilakukan pembakaran pesawat MAF.

Sebelumnya, KKB juga telah menembak warga sipil sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel CZI IGN Suriastawa mengakui adanya insiden penembakan yang dilakukan KKB dengan korban 2 warga sipil, dimana seorang diantaranya meninggal dunia.

Kedua korban yakni Amanus Murib mengalami kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia.

Aksi kriminal tersebut diduga bermotif intimidasi dari KKB kepada masyarakat, karena aksinya selama ini tidak mendapat dukungan dari warga setempat serta berbagai upaya memutarbalikkan fakta dengan menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya.

Pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia.

Selain menyerang masyarakat sipil, KKB juga tidak segan menyerang aparat keamanan, pada 22 Januari lalu, dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR meninggal dunia setelah mendapatkan serangan tembakan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Dua korban yang meninggal dunia tersebut atas nama Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani.

Menurut informasi, Pratu Roy ditembak dari jarak 200 meter, sedangkan Pratu Dedi ditembak saat melakukan pengejaran kepada KKB yang menembak Pratu Roy.

Kedua prajurit tersebut juga ditembaki secara membabi buta dari arah ketinggian di hutan yang terletak di antara kampung sugapa lama dan kampung Hitadipa.

Keduanya sempat hendak dilarikan ke Rumah Sakit di Timika untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi naas, keduanya meninggal dunia dalam perjalanan menuju Timika Papua.

Kelompok separatis seperti KKB tentu saja harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, sehingga siapapun yang menentang dan mencabik-cabik keutuhan NKRI, harus dibabat sampai akar-akarnya. Jangan sampai kelompok seperti KKB terus berkeliaran dan menebar teror di tanah Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Ahmad Kurniawan )*

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya menjadi penyelamat bagi pengusaha UMKM. Penyebabnya karena ada berbagai kemudahan yang ditawarkan pemerintah, mulai dari kemudahan perizinan sampai penggratisan biaya. Sehingga pengusaha UMKM akan terbantu dan mampu menyelamatkan bisnisnya dari status pailit.

Selama ini UMKM hidupnya sudah senin-kamis, karena daya beli masyarakat menurun saat pandemi covid-19. Namun dengan adanya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, mereka akan terbantu. Karena ada peraturan yang memudahkan langkah mereka dalam menjalankan usahanya. Saat berbisnis, mereka tak lagi terganjal birokrasi yang memusingkan.

UU Cipta Kerja akan dilengkapi dengan aturan turunan, berupa 44 peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Dalam aturan turunan ini, akan dibahas lebih detail tentang implementasi UU Cipta Kerja. Sehingga UU ini bisa diterapkan, tanpa ada halangan dari manapun.

Aturan turunan UU Cipta Kerja belum diresmikan, namun Presiden Jokowi menjanjikan bahwa peraturan pemerintah dan peraturan presiden akan segera terbit. Ketika sudah diresmikan, maka masyarakat yang akan diuntungkan, terutama pengusaha UMKM. Karena dalam aturan turunan ini ada berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengusaha UMKM.

Pertama, pengusaha UMKM akan mendapat fasilitas berupa penggratisan biaya perizinan. Jika dulu mereka akan mengurus legalitas, harus membuat izin HO yang biayanya jutaan rupiah. Namun sekarang izin malah digratiskan 100%. Pengusaha UMKM kan beramai-ramai mengurus izin agar usahanya legal dan diakui negara.

Selain itu, dalam rancangan PP, disebutkan bahwa pengurusan izin via online. Sehingga pengusaha bisa mendapatkan legalitas dengan berbekal gawai, jaringan internet, hasil scan KTP, KK, dan surat-surat penting lain. Selanjutnya tinggal isi formulir dan jika disetujui, izin akan keluar dalam 7 hari kerja.

Perizinan dalam UU Cipta Kerja berbasis resiko, sehingga pengusaha UMKM yang resikonya rendah akan sangat dimudahkan dalam membuat legalitas. Mereka hanya perlu membuat NIB (nomor izin berusaha), bukan lagi izin HO. Sehingga dengan NIB ini, usaha dianggap legal dan mendapat dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM.

Ketika usaha mereka dicatat oleh pihak Dinas, maka akan mudah untuk mendapat pembinaan. Pemerintah memang gencar untuk memberi bantuan kepada pengusaha UMKM dalam bentuk pendampingan. Misalnya edukasi tentang internet marketing, pembuatan situs untuk berpromosi, pemasaran via media sosial (FB, IG, Tiktok), dll.

Edukasi pemasaran via internet dilakukan melalui pihak ketiga. Sehingga akan lebih menguntungkan banyak orang. Baik pengusaha UMKM maupun pengajarnya. Selain itu, ketika pengusaha UMKM sudah masuk ke lingkaran Dinas, akan lebih mudah mendapatkan networking dari sesama pebisnis.

Selain izin digratiskan, maka pengusaha UMKM akan dipermudah saat mengajukan sertifikat halal. Sertifikat bisa didapatkan dengan lebih mudah, tanpa harus melanggar aturan. Tetap ada pengetesan produk apakah benar-benar halal. Kemudian sertifikat ini bisa didapatkan tanpa harus menunggu berbulan-bulan, dan digratiskan juga.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan pemerintah, yang tercantum dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, akan membuat langkah pengusaha UMKM makin mudah. Mereka akan mendapat legalitas usaha lalu dengan percaya diri meneruskan bisnisnya. Ketika berjualan di pinggir jalan, tak perlu takut saat bertemu aparat, karena usahanya sudah memiliki izin.

Legalitas juga jadi salah satu syarat dalam mengekspor barang. Pengusaha UMKM bisa memperluas pasar hingga ke luar negeri. Mereka akan bangkit dari masa mati suri, lalu menggencarkan produksi dan mengekspor barang dengan lancar. Semua ini berkat UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

Masyarakat menanti peresmian aturan turunan UU Cipta Kerja. Ketika sudah diresmikan, maka bisnis UMKM akan bangkit lagi dan mendapatkan legalitas dengan mudah. Mereka juga bisa mengajukan sertifikat halal dan hasilnya lekas keluar. Sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dan bisa mengekspor produknya ke negara Timur Tengah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media

Oleh : Rizal Arifin*

Bhinneka Tunggal Ika merupakan dogma absolut dalam keberagaman bangsa Indonesia. Bahwa diantara karakterisitik setiap entitas bangsa, adalah Indonesia suatu kesatuan utuh yang tidak akan terpisahkan selamanya. Dengan demikian, diperlukan internalisasi nilai-nilai Pancasila guna menguatkan persatuan bangsa.

Di dalam pancasila terdapat nilai-nilai dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah diIndonesia. Pancasila dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa dalam kebebasan beragama tersebut. Utamanya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa kemudian menjiwai pasal 28 E ayat 1 dan pasal 29 sebagai dasar hukum hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam kebebasan beragama.

Ideologi Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka yang memiliki arti yaitu ideologi yang mampu mengikuti arus perkembangan zaman, dinamis, sistem pemikiran yang terbuka, dan hasil konsensus masyarakat. Oleh karenanya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila muncul pada saat minimnya kesadaran masyarakat untuk bersatu, kesadaran ini muncul dari kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang besar dalam membentuk bangsa yang besar. Hakekatnya fungsi Pancasila tidak berubah dan tidak boleh untuk diubah, dalam artian harus tetap sebagaimana yang dirancang oleh pendiri bangsa sebagai pedoman bangsa, dasar negara, dan sebagai ideologi Negara.

Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi dan menekan arus radikalisasi di era globalisasi, bangsa Indonesia perlu optimis agar dapat bertahan sampai masa akan datang, masyarakat harus dibimbing dan selalu diberikan sosialisasi untuk merektualisasi nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi penyangga atau pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran ideologi Pancasila dalam menekan dan menghambat radikalisme di Indonesia menjadi hal penting dalam mewujudkan bangsa yang berkemajuan yang mampu menjalankan tatanan kenegaraan berdasarkan landasan nilai-nilai dasar Pancasila.

Maraknya aksi kekerasan, gerakan separatis dan tindakan radikal yang mengusung semangat agama dan ideologi tertentu sangat mengkhawatirkan. Indonesia sebagai negara yang besar memiliki berbagai tantangan yang besar yaitu adanya semangat primordialisme yang sempit, oleh karena itu aksi kekerasan seringkali muncul dan menggunakan nama agama tentu saja cukup bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Isu lama yang kerap muncul ke permukaan yaitu keinginan beberapa kelompok yang ingin menegakkan kembali syariat islam dan khilafah islamiyah sebagai hukum negara, padahal kontroversi soal negara islam secara ideologi politik maupun sebagai sebuah dasar negara mendapat penolakan dan resistensi oleh semua elemen bangsa.

Perumusan ideologi Pancasila yang digagas oleh founding father telah menetapkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang telah diterima oleh semua golongan dan semua kelompok kepentingan karena Pancasila mempunyai kemampuan untuk mempersatukan masyarakat yang plural yang memiliki potensi besar dalam konflik dan perpecahan.

Bagi negara-negara maju ideologi bukanlah masalah yang perlu di pertimbangkan, berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia implementasi ideologi Pancasila seringkali menjadi persoalan bangsa. Maraknya perkembangan aksi radikalisme di Indonesia termasuk radikalisme agama harus mampu dikendalikan, lebih lanjut penyebaran paham radikal telah memasuki kalangan remaja sehingga penyebaran paham radikal bisa tumbuh dengan pesat. Tumbuh pesatnya perkembangan dan penyebaran paham radikal dalam umat muslim disebabkan karena minimnya pemahaman agama dan nilai-nilai Pancasila sehingga dengan mudah untuk melakukan tindakan kekerasan bahkan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku hanya berpegang kepada hadist-hadist doif dan buku-buku perjuangan yang hanya dipahami secara literal, harfiah dan skriptual sehingga menimbulkan pemikiran yang sesat.

Implementasi lima nilai dalam tubuh Pancasila merupakan semangat kebersamaan untuk menjaga persatuan dari kejahatan kaum-kaum radikal dan terorisme. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan ide-ide keseluruhan, manusia yang menjalani kelima nilai tersebut akan memelihara sikap solidaritas antar manusia dan persatuan akan diletakkan diatas perbedaan. Maka, penekanan dalam memahami nilai-nilai ideologi Pancasila haruslah terus digemborkan Karena kemajemukan Bangsa Indonesia dapat menjadi pemicu perpecahan dan gerakan radikal yang mengancam keamanan nasional.

*Penulis merupakan Pegiat Forum Muda Bhinneka

Pemerintah terus berupaya menekan jumlah korban positif Covid-19 di wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah yakni melaksanakan program vaksinasi di sejumlah daerah, termasuk wilayah Papua.

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan vaksinasi Covid-19 harus didukung oleh warga yang tinggal di wilayah Papua. Menurut Rustan, vaksin berfungsi membentuk dan memperkuat imunitas sehingga orang yang sudah menerima vaksin tidak akan mudah terinfeksi virus Covid-19. Vaksin membuat kita tidak mudah tertular dan juga tidak mudah menularkan.

“Mari gelorakan gerakan ayo vaksin. Kalau penduduk kota bisa divaksin 70 persen saja maka dengan sendirinya, Insya Allah pandemi Covid-19 akan segera berakhir,” ujar Rustan.

Dukungan jua hadir dari Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai, Papua Barat, Zakarias Horota. Ia mengatakan warga siap melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Untuk itu diharapkan masyarakat tidak terprovokasi dengan berbagai kabar bohong tentang bahaya vaksinasi Covid-19.

“Ini masalah pilihan sehat untuk hidup di tengah ancaman pandemi, bukan persoalan diajak atau terpaksa. Oleh karena itu semua pihak ikut mendukung program vaksinasi di Papua Barat,” kata Horota.

Juru bicara Satgas Covid-19 Papua Barat, Arnold Tiniap, mengatakan vaksin Covid-19 adalah salah satu solusi Pemerintah untuk melemahkan virus Corona.

“Jadi fungsi kerja vaksinasi Covid-19 ini hanya untuk melemahkan virus Corona, jadi ketika disuntikkan ke tubuh manusia, maka tubuh penerima vaksin akan lebih mampu melawan virus Corona ketika terpapar,” ujar Tiniap

Oleh : Savira Ayu )*

Aparatur Sipil Negara merupakan ujung tombak dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga perlu untuk bebas dari paham anti Pancasila. Dengan demikian, larangan ASN untuk terlibat dalam Ormas terlarang sudah tepat karena dapat mengganggu jalannya program Pemerintah dan mengancam ideologi bangsa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hubungan ataupun memberikan dukungan kepada seluruh organisasi terlarang, termasuk FPI.
Perintah ini disampaikan melalui surat edaran bersama Menteri PAN-RB dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2001 No. 2/SE/I/2021 yang diterbitkan pada Senin (25/1).

Organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Front Pembela Islam (FPI).

Ditegaskan pula dalam surat edaran tersebut bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau memiliki pertalian lain, memberi dukungan, menjadi simpatisan hingga terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang atau yang mencabut status badan hukumnya.

ASN juga tidak boleh menggunakan simbol dan atribut, maupun mengekspresikan relasi apapun terhadap organisasi yang telah dinyatakan terlarang atau yang dicabut status badan hukumnya melalui media sosial dan media lainnya.

Apabila terbukti melanggar aturan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing instansi akan ditugaskan untuk memberikan sanksi disiplin terhadap ASN atau PNS yang bersangkutan, mulai dari hukukuman ringan hingga berat sesuai peraturan perundang-undangan.

Tjahjo mengatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah pemerintah yang menegaskan pembubaran FPI. Tjahjo menilai pengaturan yang ditujukan kepada ASN dan PNS mutlak diperlukan.

Larangan tersebut diterapkan agar ASN mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kewajiban mereka. Ia menyebutkan bahwa ASN merupakan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dalam surat edaran tersebut tertulis, keterlibatan ASN dalam mendukung dan/atau berafiliasi dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungan ASN, sehingga patut untuk dicegah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan, semua ASN atau PNS memang harus taat dan setia terhadap dasar negara, termasuk pancasila.

Saan juga meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut. Ia berharap agar pemerintah juga melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap ASN terkait larangan berafiliasi dengan ormas terlarang.

Ia menegaskan, tidak cukup hanya sebagas edaran saja, tetapi juga harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, mulai dari melakukan sosialisasi secara sistemik.

Nantinya, SE tersebut akan menjadi panduan bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memberikan larangan ke ASN. Dikutip dari situs KemenPAN-RB, ada 7 hal yang dilarang, yaitu : menjadi anggota, memberikan dukungan, menjadi simpatisan, terlibat dalam kegiatan, menggunakan simbol, menggunakan berbagai media untuk menyatakan keterlibatan dan penggunaan simbol atribut dan melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan ormas yang dicabut badan hukumnya.

ASN merupakan perangkat negara yang memiliki tugas dalam melayani rakyat, tentu saja aturan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menegakkan disiplin bagi ASN sebagai pelayan masyarakat. Luqman juga menilai bahwa edaran terkait larangan berafiliasi dengan organisasi terlarang tersebut terlambat untuk diterbitkan.

Politisi PKB Luqman Hakim mengatakan organisasi terlarang juga telah melakukan penyusupan hingga pembinaan terhadap ASN. Ia pun mencontohkan kasus wakil Dekan UNPAD yang dicopot dari jabatannya karena sempat tergabung dalam ormas HTI. Dicopotnya jabatan wakil Dekan tersebut karena yang bersangkutan diduga sempat menjadi Ketua HTI Bandung. UNPAD juga memutuskan untuk mengganti wakil Dekan FPIK sehubungan dengan didapatkan informasi setelah pelantikan pada tanggal 2 Januari yang lalu terkait dengan rekam jejak yang bersangkutan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut pun mengatakan pemerintah sejak dulu semestinya membuat aturan pelarangan ASN yang terlibat dalam organisasi terlarang. Khususnya organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Ia juga meminta agar ada tindak lanjut terhadap surat edaran terkait pelarangan ASN yang berafiliasi dengan ormas terlarang tersebut. Luqman berharap agar pemerintah dapat melakukan pemetaan dan profiling ASN di seluruh Indonesia.

Aturan ini tentu saja tidak berlebihan, justru harus ditegakkan karena ASN ataupun PNS harus terbebas dari ormas yang tidak sesuai dengan 4 pilar kebangsaan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

UU Cipta Kerja tak hanya mengatur bidang ketenagakerjaan, tapi juga perpajakan. Ada berbagai kemudahan yang diberikan kepada tiap WNI yang jadi wajib pajak. Reformasi pajak membuat beban mereka diringankan, karena pemerintah paham bahwa semua kesusahan akibat masa pandemi.

Pengusaha, karyawan, dan orang dengan profesi lain wajib membayar pajak kepada negara. Namun sayangnya, banyak yang kesusahan untuk membayar pajak, karena pendapatannya menurun. Padahal membayar pajak adalah keharusan bagi tiap WNI. Lantas bagaimana solusinya?

UU Cipta Kerja jadi solusi dengan mengatur reformasi bidang perpajakan. Ada relaksasi penurunan pajak penghasilan, dari 25% jadi 22%. Khusus untuk tahun 2020 dan 2021. Sedangkan tahun 2022, pajaknya diturunkan lagi jadi 20%. Penurunan ini akan meringankan para wajib pajak, sehingga mereka bisa tetap membayarnya, karena nominalnya dikurangi.

Penurunan pajak memang dibuat secara bertahap. Walau ada penurunan namun wajib pajak tetap harus membayarnya. Mengapa ada penurunan PPh, bukannya penghapusan? Karena jika dihapus total, negara yang akan sengsara. Karena tidak mendapatkan pajak dari masyarakat. Harap mereka mengerti bahwa dalam masa pandemi yang sulit ini, tetap harus membayar pajak.

Selain penurunan pajak penghasilan, juga ada ekstra diskon 3%, khusus untuk perusahaan yang masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia. Jangan dilihat dari nominal diskonnya, tapi lihatlah usaha pemerintah untuk meringankan masyarakat. Karena baik masyarakat kelas bawah maupun atas, semua terkena dampak pandemi. Termasuk pemilik perusahaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa jika ada masyarakat yang menginvestasikan uangnya dalam bursa saham, maka pajak dalam dividen dihapuskan. Dengan catatan, ia berstatus wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak barang dalam negeri. Ia juga harus menanamkan saham minimal 30% di dalam negeri.

Penawaran pembebasan pajak dividen akan membuat penanam saham yang berstatus WNI, tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan begitu, ia turut menyelamatkan perusahaan di Indonesia. Karena jadi pemegang saham mereka, sehingga perusahaan itu bisa berjalan terus. Karena mendapat sokongan dari para pemilik saham.

Reformasi perpajakan ini sangat brilian. Karena dividen yang didapatkan akan lebih banyak, karena bebas dari pajak penghasilan. Selisihnya bisa dimasukkan lagi ke pasar modal, dan akan menyemarakkan dunia investasi di Indonesia. Sehingga negara akan aman dari status kebangkrutan, karena masyarakatnya dengan rela membeli saham pada perusahaan asli Indonesia.

Selain keringanan PPh, ada aturan lain dalam UU Cipta Kerja yang mengatur masalah perpajakan. Pertama, WNA yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Sehingga ia harus mengurus NPWP, SPT tahunan, dan terkena pajak. Jadi walau bukan WNI dan stay lama di Indonesia, lalu bebas melenggang tanpa bayar pajak.

WNA yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia, dan memiliki keahlian tertentu, akan dikenakan pajak penghasilan. Aturan ini dibuat agar penghasilan pajak ke pemerintah lebih besar, sehingga bisa disalurkan ke hal lain. Misalnya untuk dana penanganan efek pandemi, dll.

Reformasi pajak di Indonesia sangat diperlukan agar meringankan beban WNI yang jadi wajib pajak. Mereka yang memegang saham akan mendapat dividen yang nominalnya lebih tinggi, karena pajaknya dihapuskan. Sehingga akan makin bersemangat untuk menanamkan saham di Indonesia.

Jika ada reformasi pajak maka WNI akan rela membayar pajak, karena nominalnya diturunkan oleh pemerintah. Mereka yang kesulitan karena terkena efek pandemi covid-19, akan tetap tertib dan membayar pajak penghasilan dan pajak lainnya. Karena WNI yang bijak taat pajak, dan mematuhi aturan yang ada di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker )*

Vaksinasi corona nasional dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Vaksin Sinovac akan diinjeksi secara bertahap dan masyarakat sabar menunggu giliran. Ada 1.006 vaksinator untuk menyukseskan gerakan vaksinasi di Bumi Cendrawasih. Mereka sudah terlatih untuk menyuntik sehingga progam ini bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.

Sejak awal januari 2021, vaksin Sinovac sudah sampai di Papua. Namun vaksinasi baru dimulai pertengahan bulan, karena menunggu fatwa halal MUI dan izin BPOM. Orang pertama yang menerima vaksin corona di Papua Barat adalah Wakil Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Witono, SH, M.Hum. Pada gelombang 1 vaksinasi tersebut, juga ada beberapa dokter dan tokoh masyarakat yang disuntik.

Setelah gelombang 1 vaksinasi, maka ada gelombang selanjutnya. Untuk menyukseskan program vaksinasi, maka selain suplai vaksin, dibutuhkan pula vaksinator alias orang yang menyuntikkannya. Mereka adalah tenaga medis yang andal dan bekerja secara profesional saat vaksinasi.

Sebanyak 1.006 vaksinator disiapkan untuk menyukseskan program vaksinasi corona di Papua. Dokter Aaron Rumainum, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Papua menyatakan bahwa para vaksinator tersebar di 12 kabupaten/kota dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua. Mereka ada di berbagai daerah, mulai dari Nabire sampai Merauke.

Dokter Aaron juga mengungkap bahwa jumlah vaksinator akan bertambah, karena di sejumlah kabupaten belum ada vaksinator terlatih. Oleh karena itu, akan diadakan pelatihan kepada para tenaga medis secara tatap muka. Pelatihan tatap muka dilakukan karena keterbatasan jaringan telekomunikasi. Tujuan pelatihan ini agar para tenaga medis bisa menyuntikkan vaksin dengan benar.

Pemerintah daerah Papua menyiapkan program vaksinasi agar 100% berhasil. Karena mereka ingin agar seluruh masyarakat di Bumi Cendrawasih bebas corona. Selain melatih para vaksinator, juga diatur tentang alat penyimpan vaksin Sinovac. Karena vaksin ini hanya bisa bertahan di suhu 2-8 derajat celcius. Sehingga harus diatur juga distribusi alat pendinginnya, alur pemberiannya, dll.

Selain itu, saat vaksinasi juga diatur agar sesuai protokol kesehatan. Para dokter dan nakes lain yang bertugas, memakai masker dan sarung tangan. Warga sipil Papua juga wajib memakai masker (bukan hanya face shield) dan wajib mencuci tangan sebelum masuk ruangan. Saat mengantre giliran, jarak antar kursi juga diatur agar tetap menaati protokol physical distancing.

Saat ini di Papua baru ada 1.679 orang yang mendapat vaksin corona. Mayoritas dari mereka adalah tenaga medis dan hal ini sangat wajar. Karena menurut instruksi tim penanganan covid-19, yang pertama kali mendapatkan injeksi vaksin Sinovac adalah para dokter dan nakes. Alasannya karena mereka lebih berisiko tinggi ketika berinteraksi dengan pasien.

Namun masyarakat tak usah takut tak mendapatkan vaksin, karena pasti akan mendapat giliran disuntik. Tiap orang akan mendapat 2 kali injeksi vaksin Sinovac dengan jarak 14 hari. Warga sipil Papua tinggal menunggu SMS dari tim satgas penanganan covid-19 yang berisi pemberitahuan jadwal vaksin, lalu datang ke tempat yang telah ditunjuk, untuk diinjeksi.

Penyuntikan vaksin corona hingga ke wilayah Papua menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menomorsatukan asas keadilan. Semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan mendapatkan vaksin covid-19. Sabar saja menunggu giliran, karena perkiraannya, program vaksinasi corona nasional akan berlangsung hingga setahun.

Masyarakat Papua sangat mengapresiasi vaksinasi corona di Bumi Cendrawasih. Mereka mau disuntik dan ingin bebas dari serangan virus covid-19 sesegera mungkin. Karena vaksinasi bisa membentuk herd immunity sehingga di Papua dan seluruh wilayah Indonesia bisa bebas dari cengkraman pandemi.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Dimas Sanjaya )

Pemerintah terus berinovasi guna menekan laju penularan Covid-19, salah satunya melalui rencana penerapan karantina wilayah terbatas. Masyarakat pun mendukung upaya karantina wilayah tersebut yang diharapkan mampu mengendalikan laju penambahan kasus positif.

Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyambut baik akan adanya wacana karantina wilayah terbatas lingkup rukun tetangga (RT) hingga rukun warga (RW). IDI menilai karantina wilayah terbatas mikro menjadi model penguatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ketua umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih mengatakan, karantina wilayah ini merupakan model penguatan PSBB atau PPKM, IDI juga menyetujui langkah tersebut.

Daeng menuturkan, IDI sebenarnya pernah meminta model karantina wilayah skala mikro agar dilakukan. Jika memungkinkan, ia melanjutkan karantina wilayah ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi prioritasnya tetap pada zona merah dimana wilayah tersebut memiliki angka penularan yang tinggi.

Sebab, di daerah zona merah tersebut banyak orang tanpa gejala (OTG) dan mereka sudah masuk di rumah-rumah penduduk.

Oleh karena itu, pengawasan di wilayah kecil harus dilakukan supaya terpantau dengan baik. Hal ini bisa digalakkan oleh aparat RT/RW, gang-gang kampung, ketika di pedesaan ada pos desa yang dibantu Babinsa, Babinkamtibmas. Kemudian petugas kesehatan di kampung-kampung tersebut, termasuk dokter, perawat/bidan desa yang melakukan supervisi

Dirinya menuturkan, mereka-lah yang nantinya akan melakukan pengawasan atau monitoring terkait dengan adanya mobilitas penduduk, warga yang keluar masuk, kemudian apakah disiplin melakukan protokol kesehatan. Itu lebih gampang dilakuan jika berada dalam lingkup kecil.

Tak hanya pengawasan, menurutnya para aparat ini juga bisa membantu proses testing dan pelacakan. Sehingga apabila ada warga yang diamati, diawasi, dicurigai terinfeksi virus maka testing akan semakin mudah dilakukan.

Kemudian setelah hasilnya keluar dan terkonfirmasi positif, aparat bisa melakukan pelacakan kontak erat. Pengurus RT/RW tentu bisa memanfaatkan gedung kosong di sekolah atau balai RT/RW di wilayahnya yang disulap menjadi tempat karantina isolasi mandiri.

Ia juga mengaku akan mendukung penuh opsi tersebut, dengan catatan pemerintah harus lebih tegas dalam penegakkan protokol kesehatan.

Pada tempat terpisah, Halik Malik selaku Humas PB IDI menuturkan, apapun bentuk kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan, harapan IDI adalah upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan pengendalian situasi pandemi dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan terpadu. Pemetaan wilayah menjadi semakin jelas dan pembatasan aktifitas yang dilakukan kian efektif.

Ia menambahkan, kegiatan masyarakat ataupun karantina terbatas tetap saja perlu dijalankan dengan strategi 3T yang lebih masif lagi dan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat secara tegas dan konsisten.

Halik menilai, semua bentuk pelanggaran disiplin terhadap protokol kesehatan di arena publik sejauh ini cukup berhasil diminimalisir dengan adanya serangkaian regulasi, peringatan dan penindakan oleh aparat setempat.

Namun, kebijakan karantina hanya akan berhasil jika semua pihak memberikan dikungan nyata terharap perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menko Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang mengungkapkan bahwa pemerintah berencana melakukan karantina wilayah terbatas hingga tingkat RT/RW guna menekan laju penyebaran virus corona.

Muhadjir menjelaskan, sebenarnya kebijakan tersebut merupakan salah satu perintah dari Presiden Joko Widodo dalam upaya mengatasi pandemi, namun hal tersebut tidak pernah dijalankan.

Sementara itu, pemerintah juga masih akan memanfaatkan hotel dan wisma sebagai tempat untuk merawat pasien suspek Covid-19 sebagai rencana cadangan jika pihak RT/RW sudah tidak mampu untuk mengatasi permasalahan ini. Menurutnya, hal tersebut juga berdampak baik bagi bisnis perhotelan yang sempat annjlok akibat dihantam pandemi.

Anggota DPR RI Komisi IX Rahmad Handoyo meminta kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu bahwa yang dimaksud karantina wilayah bukanlah lockdown seperti yang dibayangkan. Agar rencana karantina terbatas ini berhasil, rachmad menyebut perlu ada kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Khususnya pada tingkatan RT dan RW yang kini jadi target kekarantina.

Karantina wilayah terbatas merupakan salah satu upaya dalam menekan laju penyebaran covid-19. Dibalik keputusan ini tentu sudah ada berbagai evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga langkah ini patut didukung sebagai salah satu ikhtiar pemerintah agar pandemi segera berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini