Oleh : Sabby Kosay )*

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan duri dalam daging yang selalu memprovokasi masyarakat dan menghambat pembangunan di Papua. Masyarakat pun mendukung TNI/Polri untuk menumpas kelompok tersebut yang selalu bertindak keji dan melanggar hukum secara nyata.

Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua memang sudah sepatutnya ditumpas, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso sempat menuturkan bahwa kelompok separatis tersebut bisa lebih berbahaya jika didiamkan. Bisa saja Papua lepas dari Indonesia.

Lebih lanjut, jenderal bintang 3 komando pasukan khusus (kopassus) tersebut mengatakan, saat ini yang dilakukan KKB dan kelompok separatis lain yang ada di Papua terus berupaya menyeret asing untuk masuk ke Papua. Caranya dengan membuat keonaran, memunculkan kerusuhan. Disaat yang sama, mereka terus berkampanye tentang kemerdekaan di luar negeri.

Sutiyoso menjelaskan bahwa KKB tidak bekerja sendirian, melainkan adan kelompok lainnya yang aktif menuntut kemerdekaan. Ia membeberkan, ada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang memiliki angkatan perang bernama Tentara Nasional Papua Barat (TNPB). Mereka melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan untuk mencapai cita-citanya, yakni berpisah dari NKRI.

Di luar negeri sudah ada ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) yang terus berkampanye dan mencari dukungan negara-negara lain dan bergerilya ke PBB dengan isu HAM.

Upaya kelompok-kelompok tersebut untuk merdeka dilakukan dengan berbagai cara. Gangguan keamanan yang mereka lakukan itu bertujuan menyeret keterlibatan pihak asing untuk masuk ke Papua. Apalagi mereka menyadari perjuangan mereka tidak mungkin terwujug tanpa melibatkan pihak asing.

Pada kesempatan berbeda, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mencatat, KKB di wilayah Kabupaten Intan Jaya telah melakukan sedikitnya 23 kali teror penembakan dan kasus-kasus kekerasan lainnya sepanjang 2020.

Paulus menegaskan, banyaknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Intan Jaya, Papua menunjukkan bahwa kelompok tersebut merupakan kumpulan orang yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan laporan intelijen, sejak Oktober 2019 sejumlah kelompok KKB mulai bergeser dari wilayah timur intan jaya seperti puncak Ilaga, Puncak Jaya, Tolikara, bahkan Lanny Jaya ke wilayah sekitar Sugapa. Bahkan sebagian dari kelompok tersebut sempat memasuki wilayah Tembagapura Mimika pada Februari 2020.

Mereka semua bergabung memasuki wilayah tersebut untuk menyiapkan logistik yang akan mereka siapkan untuk bertempur di wilayah Tembagapura yang mereka nyatakan sebagai medan perang, tetapi juga mereka terus mencari amunisi dan senjata api yang mereka rampas dari anggota TNI Polri.

Paulus juga berharap akan adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk dapat mengajak KKB agar mau berdialog guna mengakhiri segala bentuk kekerasan di wilayahnya.

Di penghujung tahun 2020 Polres Mimika mengungkap kasus kekerasan penembakan oleh KKB mengalami peningkatan dan menjadi kasus yang paling menjadi perhatian paling menonjol di sepanjang 2020.

Tercatat beberapa KKB melakukan aksi teror penembakan di Tembagapura hingga teror penembakan di kantor pusat Administrasi PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana yang terjadi pada 30 Maret 2020. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga negara asing (WNA) asal Selandia Baru, Graeme Thomas Wall, tewas.

Aksi tersebut juga sempat membuat warga yang tinggal di distrik Tembagapura meminta untuk dievakuasi ke Timika.

Kapolres Timika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata mengatakan kasus teror penembakan yang dilakukan KKB meningkat lantaran KKB di daerah pegunungan menggabungkan kelompoknya dan melakukan aksi teror di daerah Tembagapura. Kondisi ini membuat mereka lebih intens melakukan aksi-aksi penembakan.

Pihaknya juga berharap pada tahun 2021 kasus tindak kekerasan bisa berkurang dengan kerja sama semua pihak untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di tanah Papua.

Aksi kekerasan KKB yang belum lama terjadi adalah tewasnya seorang warga yang ditembak mati atas tuduhan menjadi mata-mata TNI-Polri. Usai menembak warga bernama Boni, KKB lantas mengirim surat yang ditujukan kepada TNI-Polri. Dalam surat tersebut, KKB mengaku telah menembak warga sipil yang tinggal di sekitar perbatasan antara Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo.

Pada Januari 2021 lalu, personel Yonif Raider 400/BR Prada Agus Kurniawan gugur dalam kontak senjatan dengan KKB, korban meninggal akibat tembakan di bagian punggung.

Tindakan dari KKB tentu saja sudah tidak bisa ditolerir, sehingga pemerintah khususnya BIN, Kementerian Pertahanan dan TNI Polri perlu menumpas KKB demi menjaga keutuhan NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Putu Raditya )*

DPR dan Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja sebagai salah satu terobosan untuk memangkas regulasi. Produk hukum tersebut juga diyakini banyak membawa kontribusi positif dalam memudahkan membuka usaha hingga lapangan kerja.

Pemerintah berkomitman untuk menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaan (PP) UU Cipta Kerja, dengan telah melakukan pembahasan bersama para pemangku kepentingan dan mempertimbangkan semua aspirasi dan masukan dari masyarakat dan dunia usaha yang telah diterima melalui berbagai kanal serap aspirasi yang sudah disiapkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penyelesaian keseluruhan RPP dan Perpres tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan tujuan utama pembuatan UU Cipta Kerja, yaitu sebagai bentuk Reformasi Regulasi dan upaya Debirokratisasi, sehingga mendorong terciptanya layanan pemerintah yang lebih efisien, mudah dan pasti dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

Airlangga menuturkan, peraturan pelaksanaan ini juga untuk mencapai tujuan UU Cipta Kerja yang mendorong tumbuhnya lebih banyak lapangan kerja yang tersedia, kemudahan perizinan berusaha, hingga mendorong masyarkat membuka usaha baru, penguatan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta upaya pencegahan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Sesuai arahan Presiden, Pemerintah telah membuka dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi sejak awal proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Menko Airlangga berujar, sejak awal pemerintah telah membuka dan menyediakan 4 kanal utama bagi masyarakat luas untuk menyampaikan masukan dan menyampaikan aspirasi, yakni melalui Portal dan Posko UU Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA), Acara Serap Aspirasi, serta melalui surat resmi ke Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait.

Ada pun jumlah masukan yang diterima melalui keempat kanal utama tersebut hingga 25 Januari 2021, diantaranya.

  1. Melalui Portal UU Cipta Kerja dan Posko Cipta Kerja sebanyak 112 masukan melalui web-form, 48 melalui email dan akses ke Portal (hits) sebanyak 4,88 juta pengakses.
  2. Masukan melalui Acara Serap aspirasi yang dilaksanakan secara luring di 15 daerah seluruh Indonesia, dengan mencatat masukan sebanyak 38 berkas masukan.
  3. Aspirasi dan masukan melalui Tim Serap Aspirasi (TSA) yang menampung, membahas dan memberikan rekomendasi sebanyak 227 berkas masukan.
  4. Melalui Surat Resmi ke Kemenko Perekonomian maupun ke Kementerian dan Lembaga Terkait, sebanyak 72 berkas masukan.

Untuk mendapatkan masukan yang cukup dari akademisi serta praktisi hukum, telah dilaksanakan pula pembahasan dengan sejumlah akademisi dari Fakultas-fakultas Hukum, serta menunjuk beberapa ahli yang dikoordinasikan oleh Prof Romli Atmasasmita. Para Konsultan Hukum juga aktif memberikan masukan, baik dari sisi perspektif hukum maupun terhadap implementasinya.

UU Cipta kerja memang didesain pemerintah untuk meringankan beban pengusaha kecil, karena ada beberapa pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dapat mengubah nasib mereka menjadi lebih baik lagi di masa depan.

Pada pasal 91 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa perizinan UMKM akan lebih mudah. Jika sebelumnya pengusaha harus datang mengurus langsung ke Dinas Perizinan dan melewati birokrasi yang berliku-liku, maka saat ini bisa didaftarkan via online. Dengan syarat harus melampirkan surat izin usaha dari Ketua RT serta KTP yang masih berlaku.

Terhadap PP dan Perpres yang ditetapkan dengan mempertimbangkan luasnya cakupan dan dinamika perubahan yang terjadi, pemerintah akan terus melakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan nasional.

Jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja sebanyak 54 peraturan, dimana 2 sudah ditetapkan dalam bentuk PP (PP 73/2020 dan PP 74/2020), sedangkan yang dalam proses penyelesaian sebanyak 52 peraturan pelaksanaan, terdiri dari 47 RPP dan 5 Rperpres.

Pengusaha kecil seperti pelaku bisnis UMKM haruslah menjadi bagian dari supply chain yang besar. Keberpihakan terhadap industrial estate, misalnya, keberpihakan dimana harus tersedia fasilitas dan kemudahan bagi koperasi dan UMKM.

UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan. Seperti memanfaatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun mendatang (2020-2040), kemudian menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Pelaksanaan atau implementasi UU Cipta kerja tentu harus diapresiasi, karena langkah ini akan memungkinkan adanya lapangan kerja baru sehingga banyak angkatan kerja yang terserap.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Eks anggota ormas terlarang tidak boleh berpolitik dan mencalonkan diri jadi pejabat di tingkat apapun. Hal ini tercantum dalam draft UU pemilu. Pelarangan ini bukan mencabut hak mereka sebagai warga negara. Namun, mereka terbukti tidak setia pada NKRI, sehingga dilarang keras beraktivitas politik.

Publik dikejutkan dengan draft UU pemilu yang masih dalam tahap pembahasan oleh DPR. Dalam rancangan ini, ada rencana bahwa mantan anggota organisasi terlarang tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada. Mereka juga tidak boleh maju sebagai calon presiden atau calon anggota legislatif.

Zulfikar Sadikin, anggota Komisi II DPR, menyatakan bahwa eks anggota ormas dilarang mencalonkan diri karena tidak sesuai dengan konsensus bangsa. Yakni pancasila, UUD 1945, NKRI, dan bhineka tunggal ika. Sedangkan dalam persyaratan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, kepala daerah atau pemilihan presiden, syaratnya adalah harus setia pada 4 konsensus bangsa tersebut.

Zulfikar menambahkan, eks anggota organisasi terlarang bertolak belakang dengan pancasila dan konsensus lain. Karena mereka ingin mengganti dasar negara dengan prinsip khilafiah. Sehingga baik mantan anggota maupun pengurus organisasi terlarang tidak diperbolehkan jadi pejabat publik.

Masyarakat menyetujui pelarangan ini. Pertama, mereka tidak ingin ada calon presiden yang merupakan mantan pengurus organisasi terlarang. Karena mereka selalu berbuat onar, dengan melakukan hate speech dan mengumbar isu SARA. Sehingga meresahkan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Kedua, ex pengurus organisasi terlarang juga terbukti tidak setia pada negara. Buktinya ada yang tertangkap karena kasus terorisme dan terbukti berafiliasi dengan ISIS. Bagaimana bisa Indonesia punya pejabat yang teroris? Bisa-bisa negara cepat hancur jika mereka diberi kesempatan untuk maju dalam pilkada, pileg, atau pilpres.

Sedangkan yang ketiga, ex pengurus organisasi terlarang selalu ingin membuat negara khilafiah dan menolak pancasila. Padahal prinsip khilafiah tidak bisa digunakan di Indonesia, karena masyarakatnya multi kultural dan mengakui 6 agama. Khilafiah tidak bisa menerima pluralisme, sehingga amat tidak cocok jika dijalankan di Indonesia, yang masyarakatnya bhinneka tunggal ika.

Bayangkan jika saja eks anggota ormas terlarang tidak dicegah untuk jadi capres atau cawali, maka ia bisa melenggang asalkan punya modal dan massa pendukung. Kalau ia terpilih, maka bisa-bisa Indonesia diubah jadi negara khilafiyah. Padahal Indonesia adalah negara pancasila, jika diubah maka akan menghianati perjuangan proklamator dan pahlawan bangsa.

Jika ada yang protes, mengapa pelarangan ini jadi seperti masa orde baru? Maka merekalah yang salah paham, karena perbandingannya tidak apple to apple. Pertama, negara tidak pernah mengambil hak warga negara untuk mencalonkan diri. Namun ketika ada WNI yang terbukti menjadi eks anggota ormas terlarang, otomatis ia gugur di fase administrasi. Karena tidak setia pada pancasila.

Yang kedua, pelarangan ini dibuat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh ormas terlarang. Jika eks anggota mereka jadi pejabat, katakanlah jadi walikota, maka warganya pelan-pelan dipengaruhi untuk menjadi anti pancasila. Hal ini amat mengerikan karena bisa-bisa mereka dicuci otak dan diajak untuk jadi separatis, karena menolak demokrasi.

Jika ada yang memprotes, maka suruhlah ia untuk memahami larangan ini dan memikirkan efek jangka panjangnya. Jangan jadi kaum sumbu pendek dan merasa haknya dicederai. Karena negara memproteksi pancasila dan UUD 1945 dengan meresmikan UU pemilu. Karena dasar negara tidak bisa diganti dengan apapun.

Pelarangan eks anggota organisasi terlarang untuk jadi caleg, cawali, atau capres sangat masuk akal. Karena mereka terbukti tidak setia pada negara, dan selalu marah-marah pada setiap keputusan pemerintah. Bagaimana bisa mereka jadi pejabat jika selalu kontra dengan presiden? Masyarakat mendukung UU pemilu dan berharap segera diresmikan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Situasi pandemi cenderung semakin serius yang ditandai dengan semakin banyaknya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Masyarakat pun diminta sadar dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar tidak semakin banyak lagi orang yang tertular Corona.

Pandemi memang belum berakhir, distribusi vaksin juga belum merata untuk seluruh masyarakan Indonesia, sehingga masyarakat perlu untuk terus diingatkan terkait dengan sense ofe crisis atau kewaspadaan terhadap penyebaran virus covid-19.
Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kewaspadaan masyarakat justru cenderung menurun. Kondisi inilah yang menyebabkan penyebaran virus covid-19 di Indonesia seolah tidak terbendung.

Epidemiolog dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad menyebutkan, bahwa dengan semakin bertambahnya waktu, sense of crisis akan semakin merendah, sehingga masarakat harus diingatkan, karena ada konsekuensi dari setiap tindakannya.

Hingga akhir Januari lalu, total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 1.078.314 orang. Bertambahnya angka penularan virus pun diiringi dengan bertambahnya jumlah angka kematian.

Riris menilai, ketika transmisi virus tinggi, maka masyarakat tidak bisa hanya bertumpu pada protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Protokol Kesehatan 3M menjadi tdak memadai ketika kasus positif Covid-19 berada di angka yang tinggi. Jika kondisi ini yang terjadi, maka masyarakat wajib mengurangi mobilitas agar terhindar dari virus.

Ia juga menegaskan bahwa yang membuat virus menular adalah mobilitas manusia. Semakin tinggi mobilitas, virus akan semakin bisa menular.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LKP2PK), Ardiansyah Bahar juga mendorong masyarakat agar mendukung semua kebijakan dari pemerintah supaya terhindar dari penularan virus Covid-19.

Ardiansyah mengatakan, bahwa sense of crisis tentu menjadi hal utama yang harus dimiliki oleh masyarakat, mengingat kondisi pandemi yang belum berakhir. Apalagi dengan semakin bertambahnya beban fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani pasien Covid-19.

Menurutnya, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) adalah upaya untuk mengurangi mobilisasi masyarakat. Kebijakan tersebut harus dipatuhi agar mengurangi risiko penularan.

Dirinya meyakini, jika kebijakan pembatasan mobilitas dijalankan dengan baik, ditambah dengan program vaksinasi yang sukses, tentu hal ini akan berdampak pada penurunan kasus. Namun demikian tentu saja upaya ini harus didukung dengan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Kabarnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang beruntung, karena termasuk dari 40 negara pertama yang bisa melakukan vaksinasi.

Tentu saja masyarakat memiliki peran vital dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, jika masyarakat kita patuh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan maka penanggulangan bencana non alam ini akan lebih cepat.

Bagaimanapun juga, protokol 3M dan Vaksinasi adalah 2 agenda yang sama pentingnya untuk menangani pandemi Covid-19.

Epidemiolog Syahrizal Syarif menuturkan, vaksin membutuhkan waktu untuk menciptakan kekebalan tubuh seseorang. Selain itu, tidak mungkin seluruh masyarakat akan dapat langsung divaksinasi karena proses pemberian vaksin akan dilakukan secara bertahap.

Syahrizal mencontohkan, meskipun saat ini terdapat puluhan vaksin, namun dari tahun 1940an, dunia mencatat kemunculan 365 penyakit baru dan hanya satu penyakit yang dapat tereradikasi (musnah) yakni cacar.

Dengan adanya fakta tersebut, Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir dengan keamanan vaksin, karena hal tersebut merupakan syarat utama dalam pembuatannya.

Pada kesempatan berbeda, wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan bahwa perkembangan kasus pandemi Covid-19 di Kota Pontianak mengalami penurunan serta cenderung melandai. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil screening swab test dan kondisi rumah sakit yang ada di kota Pontianak.

Edi menambahkan, perilaku masyarakat sudah sangat familiar dengan protokol kesehatan. Masyarakat juga sudah memahami bagaimana menjaga imunitas tubuh dengan pola hidup sehat sehingga bisa melawan virus corona. Namun demikian pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus Covid-19 di Kota Pontianak dimana mobilitas dan aktifitas masyarakat semakin tinggi. Untuk itu tim satgas covid-19 Kota Pontianak terus melakukan monitoring.

Hal ini diperkuat dengan penuturan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu yang mengatakan, bahwa rumah sakit yang melayani pasien Covid-19 tingkat huniannya tercatat dibawah 30%.

Tentu saja apa yang terjadi di Pontianak tersebut patut dijadikan contoh terkait ikhtiar untuk terbebas dari ancaman virus corona atau covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintah terus mengupayakan program vaksinasi Covid-19 di sejumlah wilayah, termasuk di provinsi Papua dan Papua Barat. Hal itu agar laju penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan. Maka dari itu, diharapkan masyarakat mendukung Pemerintah dalam hal mengoptimalkan program vaksinasi di berbagai wilayah.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Papua Barat, Derek Ampnir, mengatakan Pemerintah pusat memprioritaskan 10 provinsi masuk daftar vaksinasi covid-19 tahap pertama, termasuk Papua Barat. Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa seluruh stakeholder yang terlibat akan terus mendukung program vaksinasi tersebut. “Pemerintah Papua Barat siap mendukung pelaksanaan vaksinasi guna menekan laju penularan Covid-19 di Papua Barat,” ungkap Derek.

Program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Pusat dioptimalkan bagi sejumlah kelompok rentan, seperti tenaga medis, TNI dan Polri. Selain Papua Barat sembilan provinsi yang tergabung dalam daftar prioritas itu yakni DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan serta Papua.

Dia menerangkan, Pemerintah Papua Barat siap mendukung anggaran untuk program tersebut. Sehingga laju penularan covid-19 di Papua Barat dapat ditekan. “Anggaran tentu sangat penting untuk mendukung program ini. Akan disiapkan melalui APBD sesuai kemampuan daerah,” ujarnya.

Ia mengajak warga dan seluruh pemangku kepentingan terus waspada dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga bisa terhindar dari penularan Covid-19.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Papua, dr. Aaron Arongggear, mengatakan untuk mendukung Pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Papua, sebanyak 143 orang tenaga medis akan dilatih sebagai vaksinator. Kota Jayapura sendiri mendpat jatah vaksin buatan Sinovac sebanyak 3.464 dosis vaksin, teridir dari 1.343 dosis untuk Kabupaten Jayapura dan 2.449 dosis vaksin untuk Kabupaten Mimika.

Dokter Aaron Rumainum berharap semua warga di Papua mau menerima vaksin COVID-19, karena vaksin Sinovac itu aman dan halal. Ia pun menegaskan, keputusannya untuk menjadi penerima vaksin COVID-19 pertama di Papua bukan untuk gagah-gagahan. Ia ingin memberikan bukti kepada publik bahwa vaksin COVID-19 aman dan tidak perlu ditakuti.

“Kami tidak bisa memaksa masyarakat untuk vaksinasi, apabila tenaga kesehatan atau pejabat sendiri tidak mau divaksin. Saya [justru] pikir, saya ini bukan jagoan. Jadi, kalau ada vaksin, ya saya buru-buru suntik supaya terlindungi,” ujarnya.

Oleh : Muhammad Yasin )*

Saat ini, DPR akan membahas draf Rancangan Undang-Undang Pemilu yang salah satunya menghapus hak elektoral bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Masyarakat pun mendukung rencana tersebut karena sudah sesuai dengan konstitusi.

Draf Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 7/2017 tentang pemilu dan undang-undang nomor 10/2016 tentang Pilkada (RUU Pemilu) menghapus hak elektoral untuk memilih maupun dipilih bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Isu ini pun ramai diperdebatkan masyarakat.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa apa yang diatur dalam draf RUU Pemilu telah sesuai dengan konstitusi dan sifatnya normatif. Siapa saja yang tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi dasar negara, tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai perwakilan legislatif ataupun eksekutif.

Saan menuturkan, dirinya menilai bahwa secara normatif, semua warga negara Indonesia harus patuh dengan konstitusi. Sehingga dia harus mengakui yang namanya ideologi dasar negara yakni Pancasila, tetapi bagi mereka yang tidak mau mengakui Pancasila bahkan ingin mengubahnya, tentu saja hal tersbeut tidak bisa diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri baik di eksekutif maupun legislatif.

Saan juga menegaskan, ketentuan ini juga berlaku bagi mantan anggota HTI dan juga FPI. Namun, hal ini-pun bergantung pada peraturan turunannya yakni peraturan komisi pemilihan umum (PKPU). Contohnya PKPU yang mengatur eks narapidana kasus korupsi tidak boleh mencalonkan di legislatif meski UU tidak mengatur.

Sementara itu, draf RUU Pemilu per 26 November 2020, hanya mengatur tentang pelarangan eks HTI sebagai calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan juga calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang HTI dari kepolisian.

Penghapusan hak untuk dipilih bagi eks anggota FPI dan HTI, merupakan bentuk ketegasan negara untuk melindungi negara dari ancaman ideologi transnasional dan ekstremisme yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai yang menjadi prinsip dalam kehidupan berbangsa.

Karyono Wibowo selaku Direktur Indonesia Public Institut (IPI) menilai, penghapusan hak elektoral terhadap eks HTI dan FPI dalam RUU Pemilu tersebut dilandasi oleh keputusan hukum. Dua organisasi kemasyarakatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Ormas HTI secara sah dibubarkan oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah.

Sementara larangan penggunaan simbol-simbol dan atribut FPI dinyatakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Instansi lembaga negara.

Karyono berpendapat, ormas HTI dibubarkan oleh pengadilan karena dinilai tidak menjalankan azas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam undang-undang keormasan, yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

HTI dianggap terbukti mendakwahkan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya. Sementara dalam AD/ART FPI juga tidak mencantumkan Pancasila sebagai azas organisasi. Meskipun FPI selalu mengklaim sebagai ormas Pancasilais.

Namun tindakan dan perbuatannya dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai pancasila sebagai mana sifat ormas yang diatur dalam UU 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan menjadi UU. Belum lagi dengan adanya dugaan akan adanya keterlibatan sejumlah anggota FPI yang mendukung terorisme.

Dengan demikian, RUU tentang perubahanatas Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada (RUU Pemilu) yang menghapus hak untuk dipilih bagi anggota HTI dan FPI bukan berarti diskriminasi, tetapi justru menunjukkan konsistensi negara dalam menjalankan perintah konstitusi.

Jika partai terlarang seperti PKI dan seluruh underbow-nya dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan kehilangan hak politik untuk dipilih, maka negara juga harus berlaku adil.

Rekam jejak FPI juga masih sulit dilupakan. Masyarakat pun sudah banyak yang mengetahuinya, bahwa Ormas FPI telah dengan gamblang meresahkan masyarakat, tak terhitung sudah bukti tindakan intoleran FPI.

FPI telah mencatatkan sejarah sebagai ormas yang sering melakukan kerusuhan. Seperti pada aksi damai yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), FPI melancarkan aksinya dengan memukul para peserta aksi dengan bambu, tak sedikit peserta aksi yang berdarah, bahkan tak hanya kaum pria yang menjadi korban, para ibu – ibu yang membawa anaknya pun tak luput dari korban pemukulan.

Pencabutan hak elektoral bagi kelompok yang menolak Pancasila, tentu saja hal tersebut tidaklah berlebihan, karena secara konkrit seseorang yang tidak berpegang teguh pada pancasila merupakan orang yang tidak menyukai adanya demokrasi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Pemerintah akan mendatangkan vaksin AstraZeneca pada kuartal I 2021. Vaksin buatan Inggris ini diklaim ampuh dalam menangani corona, dan diinjeksi bagi WNI yang berusia di atas 18 tahun. Kedatangan vaksin ini disambut baik oleh masyarakat, karena makin banyak stok vaksin yang datang, imunisasi akan makin cepat selesai.

Vaksinasi adalah cara ampuh dalam menangani pandemi covid-19, karena bisa membentuk herd immunity, sehingga semua kebal corona. Saat ini baru vaksin Sinovac yang digunakan oleh pemerintah, namun stoknya baru ada 3 juta dosis. Padahal penduduk Indonesia ada lebih dari 200 juta jiwa. Sehingga pemerintah akan menambah stok dari vaksin buatan pabrik lain.

Vaksin yang akan datang di Indonesia adalah vaksin corona AstraZeneca. Berbeda dari vaksin Sinovac yang terbuat dari virus yang dilemahkan, vaksin AstraZeneca terbuat dari mRna. Namun khasiatnya sama dalam melawan ganasnya corona. Sedangkan efikasinya mencapai 70%.

Pemerintah telah menerima surat dari GAVI (Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi). Mereka akan mengirim vaksin AstraZeneca dalam 2 tahap. Di kuartal I 2021, akan datang 13,7 hingga 23,1 juta dosis vaksin. Sedangkan sisanya, yakni sekitar 65-75% dari jatah pengiriman, akan datang di kuartal II 2021.

Masyarakat tak perlu khawatir dengan kedatangan vaksin AstraZeneca, karena sama seperti vaksin Sinovac, biaya penyuntikannya gratis 100%. Ini merupakan kerja sama multilateral GAVI COVAX facility, yang merupakan kerja sama pengembangan vaksin antara WHO dengan GAVI. Juru Bicara Vaksinasi dari Kementrian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa pengadaan vaksin melalui skema GAVI ini adalah keberhasilan diplomasi pemerintah. Melalui COVAX, maka mendapat vaksin yang gratis dan datang dalam waktu cepat. Juga akan melengkapi jenis vaksin yang ada saat ini.

Mengapa vaksin Astra Zeneca digratiskan? Karena demi pemerataan akses negara miskin dan berkembang, untuk memperoleh vaksin corona. Ini merupakan program WHO yang sangat membantu negara berkembang seperti Indonesia, agar vaksinasi nasional cepat selesai.

Nadia melanjutkan, walau sudah mendapatkan surat dari GAVI, namun kedatangan vaksin AstraZeneca masih menunggu validasi dari kelompok Satgas Alokasi Vaksin Independen (AIVG) dan WHO Emergency Use Listing (EUL). Sehingga masyarakat diharap bersabar untuk mendapat giliran diinjeksi vaksin.

Masyarakat tetap sabar menunggu dan berbahagia, karena vaksin buatan Inggris ini aman digunakan untuk orang berusia 18 tahun. Bahkan bisa juga untuk yang berusia di atas 60 tahun. Jadi, vaksin ini amat bagus karena rata-rata pasien corona yang dalam status berbahaya karena punya komorbid (penyakit bawaan) sudah berstatus lansia.

Mereka yang sudah berusia lanjut bisa disuntik vaksin dan tidak lagi waswas tertular corona. Memang biasanya mereka sudah dalam usia pensiun, namun tetap saja bisa tertular jika lengah, misalnya ketika jalan pagi dan kurang disiplin memakai masker, dll. Sehingga ketika sudah divaksin AstraZeneca, akan terbentuk imunitas pada tubuhnya.

Namun masyarakat jangan kendor dalam menaati protokol kesehatan. Walau nantinya sudah mendapat giliran disuntik vaksin AstraZeneca, tetap harus memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan yang lain. Karena pandemi baru dinyatakan berakhir, ketika terbentuk herd immunity (kekebalan kelompok), yang diprediksi baru 1 tahun setelah vaksinasi nasional dimulai.

Vaksin AstraZeneca adalah jenis vaksin yang bisa digunakan oleh orang yang berusia di atas 60 tahun. Jadi nantinya vaksin ini bisa diinjeksi khusus untuk lansia yang lebih beresiko kena corona. Penyebabnya karena mereka punya komorbid, misalnya penyakit jantung, ginjal, dll. Pengadaan vaksin ini akan menambah stok, sehingga seluruh WNI akan mendapatkannya dan bebas corona.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Rebecca Marian )*

Pemerintah pusat terus mengoptimalkan distribusi vaksin ke berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali ke Papua. Upaya tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif guna mencegah penularan Covid-19.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua siap mendistribusikan vaksin Covid-19 yang baru tiba di Papua sebanyak 20.800 vial ke dinas kesehatan kabupaten se Provinsi Papua, namun syaratnya Dinkes setempat harus menyiapkan gudang penyimpanan.
Hal tersebut disampaikan oleh kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr Aaron Rumainum melalui WhatsApp Group pada 25 Januari 2021 lalu.

Sebelumnya Papua sudah menerima 14.680 vaksin sinovac dan sudah didistribusi ke Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

Pada prinsipnya Dinas Kesehatan Provinsi sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan seperti di Biak, Yapen, Supiori, Nabire, Wamena serta Merauke untuk kesiapan gudang penyimpanan , jika mereka sudah siapkan gudang, tentu saja vaksin akan segera didistribusi.

Ada 2 kabupaten yang sudah menyatakan siap menerima vaksin yakni Keerom dan Merauke. Aaron mengataka Keerom minta 1000 vaksin dan akan segera didistribusikan ke sana.

Selain itu Kabupaten Merauke juga siap untuk menerima vaksin, namun yang akan diberikan tidak seperti jumlah yang diminta yakni 5000 vial tetapi disesuaikan dengan jumlah sasaran dan pejabat esensial yakni pejabat yang akan divaksin saat nantinya kabupaten melakukan launching.

Dokter Aaron juga menilai, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat terkait dengan jumlah vaksin yang akan diterima oleh setiap kabupaten/kota berdasarkan jumlah sasaran.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua telah melatih 200 petugas pelaksana vaksinasi Covid-19. Para petugas ini akan memberikan suntikan vaksin covid-19 kepada warga sasaran vaksinasi di 29 kabupaten dan kota di Bumi Cenderawasih.

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Doren Wakerwa menjelaskan, wilayahnya memperoleh vaksin sebanyak 14.680 dosis. Vaksinasi Covid-19 pada tahap pertama difokuskan di kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Mimika.

Doren menyatakan, bahwa jumlah vaksin yang diterima oleh Provinsi Papua sebanyak 14.680 dosis vaksin akan diberikan sejak Januari hingga Maret 2021.

Ia menambahkan, kota Jayapura mendapatkan 3.464 dosis vaksin, Kabupaten Jayapura 1.343 dosis vaksin dan Kabupaten Mimika 2.449 dosis vaksin.

Doren menegaskan, vaksinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan penularan virus corona. Sasaran vaksinasi Covid-19 pada tahap pertama utamanya adalah tenaga kesehatan.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai, Papua Barat, Zakarias Horota, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan berbagai kabar bohong terkait bahaya vaksinasi Covid-19.

Horota mengajak warganya untuk mendukung program penyuntikan vaksin Covid-19 secara nasional oleh Pemerintah sebagai upaya mengakhiri status pandemi Covid-19.

Horota mengatakan, ini masalah pilihan sehat untuk hidup di tengah ancaman pandemi, bukan persoalan diajak atau terpaksa. Oleh karena itu semua pihak ikut mendukung program vaksinasi di Papua Barat.

Ia mengatakan, pemerintah tidak mungkin mencelakakan masyarakat melalui vaksin Covid-19. Dia pun mengakui, sempat berniat untuk menolak program vaksinasi di wilayah Papua Barat, karena terhasut oleh kabar bohong.

Namun setelah dipikir-pikir, tidak mungkin jutaan nyawa manusia di Papua Barat mau dicelakakan oleh pemerintah melalui program vaksinasi. Akhirnya ia-pun bersedia untuk divaksin perdana.

Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Papua Barat resmi dibuka oleh Gubernur Dominggus Mandacan di RS Provinsi Papua Barat, Kamis, Januari 2021. Penerima vaksin perdana di Papua Barat adalah Wakil kepala kejaksaan tinggin (wakajati) Papua Barat, Witono.

Witono sendiri mengatakan bahwa vaksin merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi dampak buruk dari penyebaran Covid-19 di Papua Barat. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak perlu takut, karena dirinya sudah melaluinya dan keadaannya baik-baik saja setelah divaksin.

Sementara itu, Komisi Informasi Provinsi Papua juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang mengambil langkah cepat dalam melakukan vaksinasi Covid-19. Demikian juga penyuntikan pertama kepada Presiden RI Joko Widodo dan di Papua kepada Aaron Rumaninum.

Pihaknya mengakui adanya keresahan dari segelintir masyarakat sehingga menolak untuk mendapatkan vaksin. Padahal, vaksinasi merupakan ikhtiar pemerintah dalam rangka mengobati dan menekan angka kematian serta melindungi diri dari ancaman virus corona.

Pelaksanaan vaksin di Bumi Cenderawasih memang bukan tanpa kendala, tetapi ikhtiar ini harus tetap dijalankan agar status pandemi dapat segera berakhir.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Eko Prasetyo )*

Dalam UU Cipta Kerja ada klaster investasi yang memberi kemudahan bagi para penanam modal asing. Sehingga mereka mau masuk ke Indonesia dan membuka bisnis di sini. Pelaku usaha juga sepakat dengan pemerintah bahwa UU ini sangat bagus untuk menarik minat para investor. Karena ada perubahan besar terkait masalah birokrasi, perizinan, dll.

UU Cipta Kerja disebut juga dengan UU sapujagat, karena mengurus hampir berbagai bidang. Ia berisi pasal-pasal yang mengurus sektor ketenagakerjaan, ekonomi, UMKM, sampai investasi. Berbagai pasal yang ada di dalam UU ini diharap bisa memperbaiki macam-macam permasalahan di Indonesia. Sehingga para WNI bisa bangkit dari hantaman pandemi.

Pada UU Cipta Kerja klaster investasi, perizinan usaha bagi pada investor dipermudah. Sehingga diharap akan menarik minat mereka untuk membangun pabrik di Indonesia. ekonom David Sumual melihat UU Cipta Kerja mampu menjadi magnet bagi investasi di tahun 2021. Dalam artian, 2021 adalah momen kebangkitan setelah hampir setahun dihantam pandemi.

Ketika UU Cipta Kerja baru saja disahkan, sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk masuk ke Indonesia. Di antaranya penanam modal yang bergerak dalam bidang produksi baterai, mobil listrik, dll. Mereka berjanji akan membuat industri padat karya. Sehingga otomatis akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, karena butuh banyak sekali karyawan.

Prediksi seperti ini yang diharap oleh pemerintah. Karena satu-satunya jalan untuk bangkit dari hantaman badai corona adalah dengan bekerja sama dengan penanam modal asing. Karena merekalah yang memiliki dana untuk membangun pabrik dan bekerja sama dengan pebisnis lokal.

Ketika ada kerja sama maka roda perekonomian akan bergulir kembali dan industri akan bergairah lagi. Tidak ada ceritanya pabrik ditutup lalu karyawan di-PHK. Karena ada investor yang akan menyuntikkan modal dan menyelamatkan nasib mereka. Amatlah sayang jika bisnisnya ditutup, karena mereka sudah cukup memiliki nama di Indonesia.

Namun, David mengingatkan, pemerintah perlu mensosialisasikan aturan turunan UU Cipta Kerja kepada para investor. Tujuannya agar mereka paham bahwa ada reformasi struktural, di sektor perizinan, ketenagakerjaan, dan masalah investasi lainnya. Dalam artian 44 peraturan pemerintah dan peraturan presiden perlu diberitakan lebih luas, agar menaikkan kepercayaan para investor.

Saat ini, untuk mengelola investasi asing, sudah ada lembaga yang bernama Sovereign Wealth Found (SWF), yang diurus oleh Menteri Luhut B Panjaitan. SWF sudah menjajaki investor ke beberapa negara seperti Jepang dan Amerika. David mengusulkan agar SWF melebarkan sayap ke negara Timur Tengah dan sekitarnya, untuk meningkatkan prospek investasi.
Pelebaran sayap ke Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan negara lain di jazirah arab sangat tepat.
Karena pada UU ini ada kemudahan bagi para pengusaha UMKM untuk mendapat sertifikasi halal. Sehingga jika produk mereka sudah halal MUI, akan mendapat kepercayaan yang besar dari para investor Timur Tengah yang mengutamakan kehalalan suatu produk.

Efek dari UU Cipta Kerja sangat dahsyat, karena menaikkan kepercayaan para investor, terutama dari Timur Tengah. Mereka memang mencari negeri mana yang ramah bagi para penanam modal, dan ketika aturan di Indonesia diperlunak, akan ada kerja sama yang saling menguntungkan.

Investasi yang masuk ke Indonesia akan menggerakkan lagi sektor ekonomi, sehingga Indonesia bisa bebas dari ancaman krisis moneter jilid 2. Ketika para penanam modal berlomba-lomba untuk masuk ke negeri kita, maka akan ada banyak proyek dan pabrik yang dibangun. Sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan otomatis menaikkan daya beli. Sehingga kondisi finansial negara membaik kembali.

)* Penulis adalah Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor