Oleh : Raavi Ramadhan )*

UU Cipta Kerja telah diresmikan pemerintah dan sebentar lagi aturan turunannya juga akan di-launching. Para oknum tidak bisa memprotesnya lagi atau mengancam untuk berdemo. Karena UU ini telah dibahas dengan buruh dan sudah mencapai kesepakatan, sebelum diresmikan.

UU Cipta Kerja didesain agar tak hanya menguntungkan pengusaha, tapi juga pekerja. Para buruh akan mendapat bonus tahunan, upah lembur, dan bahkan ketika dirumahkan masih mendapat pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan. Pemerintah berusaha adil dengan membuat UU yang ramah kepada buruh.

Ketika UU Cipta Kerja telah disahkan, maka sesat lagi aturan turunannya juga akan diresmikan. Ada 44 aturan turunan berupa peraturan presiden dan peraturan pemerintah. Pasal-pasalnya akan mengatur lebih detail mengenai penerapan UU Cipta Kerja di lapangan, termasuk di sektor ketenagakerjaan.

Para buruh tidak usah takut bahwa aturan turunan akan merugikan mereka. Lagipula, proses pembuatannya juga melibatkan masyarakat dan perwakilan buruh. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menegaskan bahwa UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dibahas bersama LKS Tripartit. Yakni dari pemerintah, pengusaha, serta serikat buruh. 

Ketika sudah dibahas bersama dengan perwakilan dari serikat buruh, maka mereka dinyatakan menyetujui dengan isi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Karena cukup mereka yang menjadi penyambung lidah para pekerja. Tidak mungkin pemerintah berkomunikasi dengan banyak pekerja satu-persatu, karena jumlahnya ada jutaan orang.

Ida melanjutkan, rancangan aturan turunan klaster ketenagakerjaan juga dibahas dan disetujui oleh serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah. Dalam artian para buruh tidak usah lagi protes, bahkan menggelar demo menentang UU Cipta Kerja. Ketika nanti aturan turunan UU tersebut disahkan oleh pemerintah.  

Lagipula, demo di masa pandemi tentu amat berbahaya. Para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mengenai UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, tapi sayangnya malah kurang mendapat simpati masyarakat, karena membahayakan banyak orang. Pasalnya, mereka bisa menimbulkan klaster corona baru, karena tidak bisa menjaga jarak 2 meter saat berdemo.

Lanjut Ida, pembahasan PP dan perpres sudah hampir final. Rancangan aturan turunan ini sudah diserahkan ke Kemenko Perekonomian dan di-upload ke situs resmi UU Cipta Kerja. Juga diharmonisasi bersama dengan kementrian dan lembaga terkait. Dipastikan beberapa hari lagi, aturan turunan ini akan disahkan.

Jika sudah dalam tahap final maka akan sangat percuma saat buruh berencana lagi turun ke jalan. Mau tak mau aturan turunan ini akan disahkan. Sudah ada jadwal yang harus ditaati, karena ketika aturan turunan disahkan, maka implementasi UU Cipta Kerja harus diberlakukan 100%. Sehingga akan merombak birokrasi di Indonesia dan menguntungkan para buruh.

Pengesahan aturan turunan UU Cipta Kerja bukan berarti pemerintah otoriter. Karena jika melihat jauh ke belakang, penyusunan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya selalu melibatkan masyarakat dan kalangan buruh. Suara mereka tetap didengar. Buktinya ada situs khusus yang memuat 75% isi dari aturan turunan UU Cipta Kerja dan masyarakat bisa memberi masukan.

Interaksi via situs resmi inilah yang menandakan bahwa pemerintah benar-benar menjalankan azas demokarasi. Karena pendapat rakyat, termasuk para buruh, selalu diapresiasi. Pemerintah tidak main hakim sendiri dan meresmikan UU yang tidak pro rakyat. Justru UU Cipta Kerja dan aturan turunannya dibuat untuk rakyat.

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya akan berdampak baik bagi para buruh. Karena standar gaji mereka dimudahkan penghitungannya, dan pekerja yang sudah jadi karyawan lama digaji dengan nominal di atas UMP. Para buruh tidak usah khawatir, karena justru nasib mereka yang akan diselamatkan oleh UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Timotius Gobay )*

KKB dan OPM adalah 2 organisasi pengacau yang merusak perdamaian di Papua. Keinginan mereka untuk memisahkan Bumi Cendrawasih dari Indonesia membuat banyak kekacauan, bahkan sampai menimbulkan korban dari warga sipil. KKB bahkan berani menantang TNI dan Polri untuk perang terbuka, menunjukkan kecongkakan mereka.

Papua adalah wilayah yang diberkahi keindahan alam, mulai dari pegunungan menghijau hingga lautan yang bersih. Namun sayangnya keindahan ini berpotensi dirusak oleh kelompk separatis, yakni OPM dan KKB. Kelompok kriminal bersenjata sebagai afiliasi OPM selalu mengacaukan Papua dan meneror masyarakat agar mereka mau diajak memberontak.

Selain memprovokasi masyarakat, KKB juga bersikap sombong dengan menantang TNI dan Polri untuk perang terbuka. Tantangan itu tercantum dalam selebaran yang diedarkan di seputar Intan Jaya, oleh KKB, sebagai propaganda untuk warga sipil Papua. Wakapolda Papua Brigjen Matius Fakhiri menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak takut dengan tantangan mereka. 

Hanya saja Brigjen Matius khawatir akan ada korban dari warga sipil Papua, jika nanti benar-benar ada perang terbuka. Selain itu, jika nanti ada tindakan yang tegas dan terukur untuk pihak KKB, jangan sampai beritanya dipelintir oleh pers dan malah dipolitisasi. Dalam artian, beliau memilih untuk lebih berhati-hati dan tidak termakan gertakan dari KKB.

Brigjen Matius menambahkan, di Intan Jaya memang rawan dan beberapa kali KKB ketahuan mengacau di sana. Oleh karena itu, beliau akan menambah jumlah personel di sana, untuk berjaga-jaga. Penambahan aparat juga diperlukan, agar ada rasa aman yang tercipta di hati masyarakat sipil.

Masyarakat tidak takut akan ancaman KKB, karena mereka yakin akan kemampuan anggota Polri dan TNI. KKB memang punya senjata api ilegal dan bisa mengoperasikannya, tapi untuk masalah strategi masih kalah dengan aparat. Sehingga diprediksi jika perang terbuka benar-benar terjadi, malah KKB yang akan kalah dan menanggung malu.

KKB memang selalu melancarkan propaganda, tujuannya agar masyarakat mau diajak untuk mengikuti gerakan separatis. Berbagai propaganda mereka tebarkan, mulai dari ajakan perang terbuka, hingga isu SARA. Propaganda tentang SARA berisi hoax bahwa pemerintah Indonesia akan memberantas ras melanesia. Tentu hal ini salah besar dan tidak dipercayai oleh masyarakat.

Masyarakat selalu percaya dan setia pada NKRI karena mereka sudah berkali-kali disakiti oleh KKB. Kelompok separatis ini selain membuat propaganda, juga sering bertindak ngawur. Mereka pernah menembaki pekerja di Intan Jaya, membakar pesawat, hingga tega membunuh warga sipil. Dengan alasan warga itu adalah aparat yang menyamar, padahal bukan.

Pemberantasan KKB menjadi prioritas, karena selain sering melakukan kekerasan, mereka juga tega merenggut kebebasan para remaja. Dari sekian anggota KKB, ada ABG putus sekolah yang direkrut jadi penembak baru, dengan iming-iming senjata api. Sehingga masa depan mereka suram karena diajak bergerilya, padahal seharusnya belajar di bangku sekolah.

Banyak orang yang rindu kedamaian di Papua, tidak hanya warga sipil yang ada di sana, tapi juga yang tinggal di wilayah lain. KKB adalah kelompok pengacau, dan OPM sebenarnya dibenci oleh masyarakat. Ide untuk memerdekakan diri sangat salah, karena masyarakat di Bumi Cendrawasih sangat nasionalis dan cinta NKRI. Sehingga mereka tidak mau jika diajak mengibarkan bendera bintang kejora.

Masyarakat berharap KKB segera dibubarkan, agar tercipta perdamaian di Papua. Mereka sudah lelah diteror kelompok bersenjata ini, karena ada banyak kekacauan yang ditimbulkan olehnya. Pendekatan secra persuasif tidak ampuh lagi, karena kebencian KKB sudah mengakar. Sehingga pemberantasan KKB dengan cara spartan dilakukan, agar mereka kapok dan bubar dengan sendirinya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta