Oleh : Jaka Gunadi )*

UU Cipta Kerja tak hanya mengatur masalah investasi dan ketenagakerjaan, namun juga perizinan usaha. Perubahan pada bidang perizinan amat disyukuri oleh para pengusaha, termasuk pebisnis ritel. Penyebabnya karena bisnis ritel akan mendapat perizinan dengan cara yang lebih mudah dan cepat.

Dunia usaha di Indonesia sedang terpuruk akibat terjangan pandemi covid-19. Semua pebisnis, mulai dari kelas kakap hingga kelas teri, merasakan dampaknya. Penyebabnya karena daya beli masyarakat menurun. Untuk menolong mereka, maka pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja dan sebentar lagi akan merilis aturan turunannya.

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya amat disambut baik oleh pengusaha ritel. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah berharap aturan turunan UU Cipta Kerja akan sejalan dengan napas kemudahan berbisnis pada pasal-pasal yang ada dalam UU tersebut. Dalam artian, semoga kedua jenis aturan ini tidak tumpang tindih.

Budiharjo melanjutkan, seharusnya perizinan pengusaha ritel akan dipermudah. Karena bisnis ini termasuk dalam kategori resiko rendah. Karena dari aspek lingkungan tidak membuat limbah berbahaya. Jika dulu bisnis riel harus mengurus puluhan izin sebelum berdiri, namun sekarang tidak lagi. Karena sudah terintegrasi dan bisa diurus secara online.

Dalam UU Cipta Kerja klaster kemudahan berusaha memang dijelaskan tentang perubahan dalam bidang perizinan. Jika dulu para pengusaha harus mengurus izin HO, maka sekarang mayoritas tidak perlu. Karena perizinan diubah menjadi berbasis resiko: tinggi, sedang, dan rendah. Hanya bisnis resiko tinggi yang butuh izin HO.

Sedangkan bisnis resiko rendah seperti usaha ritel tidak perlu izin HO dan hanya butuh NIB (nomor izin berusaha). Izin itu bisa diurus secara online sehingga mempermudah pengurusannya. Selain itu, waktu pengurusannya juga amat singkat, yakni maksimal 7 hari kerja. Sehingga izin usaha akan keluar lebih mudah dan cepat, dan pengusaha ritel tenang karena bisnisnya legal.

Hippindo memang sempat mengkhawatirkan ketidak sinkronan antara UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Namun mereka tidak perlu khawatir. Karena aturan turunan yang terdiri dari 49 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden dijamin tidak akan kontra dengan UU Cipta Kerja. Karena fungsi mereka adalah untuk implementasi UU ini di lapangan. Mereka bisa menunggu sampai 7 februari 2021, saat aturan turunan diresmikan.

Presiden Jokowi sejak awal menjabat memang menginginkan reformasi birokrasi, termasuk merombak masalah perizinan di Indonesia. Beliau tidak suka aturan yang bertele-tele, oleh karena itu dibuatlah UU Cipta Kerja yang membuat pasal-pasal kuno jadi ringkas namun tepat sasaran. Sehingga akan memudahkan kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya para pengusaha ritel.

Permasalahan perizinan memang agak pelik, karena sebelum dibuat sistem online, akan rawan korupsi. Karena oknum pegawai yang mengurusnya akan meminta uang pelicin. Namun dengan sistem online akan menjauhkan dari hal buruk seperti ini. Pengusaha ritel akan lega karena izin usaha bisa keluar dengan cepat dan mudah, tanpa harus tersangkut KKN.

Pengusaha ritel memang wajib dibantu oleh pemerintah karena mereka juga termasuk kesusahan saat masa pandemi. Bantuan melalui UU Cipta Kerja dan aturan turunannya akan sangat menolong, karena jika sudah punya izin, bisa mengajukan pinjaman ke Bank. Sehingga memperbesar modal dan melanjutkan usaha.  

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya didesain untuk menolong para pengusaha, khususnya di bidang ritel. Karena jumlah mereka banyak sekali, dan termasuk tulang punggung perekonomian di Indonesia. Jika pengusaha ritel dibantu, maka bisnis mereka akan lancar dan kondisi finansial negara akan membaik juga.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media 

Oleh : Yusac Ceasar )*

Akan ada pemekaran wilayah lagi di Papua. Masyarakat tak usah kaget, karena hal ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Ketika sebuah wilayah dimekarkan, maka pembangunan akan dipercepat. Sehingga pemerataan kemajuan di Bumi Cendrawasih akan cepat terwujud.

Ketika dulu di zaman orde baru, Papua bernama Irian Jaya dan hanya terdiri dari 1 provinsi. Namunkemudian diganti menjadi Papua dan dimekarkan wilayahnya jadi 2 provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Setelah ada 2 provinsi, maka akan ada penambahan wilayah lagi di Papua.

Nantinya di Papua akan ada pemekaran wilayah dan menambah lagi 3 provinsi. Yakni Papua tengah, Papua pegunungan tengah, dan Papua selatan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di sana. Sebagai contoh, di Manokwari dan Sorong lebih maju setelah ada Provinsi Papua Barat.

Tito menambahkan, wilayah Papua sangat luas. Dalam artian, jika ada lebih banyak provinsi, maka pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam menggenjot pembangunan. Dana yang disalurkan ke pemda akan digunakan untuk modernisasi Papua, dan uangnya memakai anggaran otonomi khusus. Karena pemekaran adalah salah satu agenda revisi otsus.

Otsus akan diperpanjang tahun 2021 ini karena amat berguna bagi kemajuan Papua. Selama otsus jilid 1, sudah ada jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, dan berbagai infrastruktur yang dibangun. Ketika otsus dilanjutkan dan ada pemekaran wilayah, diharap akan ada berbagai fasilitas umum lain yang dibangun dengan dana otsus.

Pemekaran wilayah ini tidak hanya berdasarkan perintah pemerintah pusat, namun sudah dengan konsultasi dengan tokoh adat yang ada di MRP dan DPRP. Mereka setuju dengan pemekaran ini, agar wilayah Papua makin maju. Sehingga tidak ada ketimpangan antara Indonesia bagian timur dan bagian barat.

Salah satu manfaat dari pemekaran wilayah adalah kemajuan masyarakat yang makin cepat. Ketika ada provinsi baru, maka anggaran dari pemerintah pusat bisa disalurkan. Pemerintah daerah bisa membangun infrastruktur baru, misalnya jembatan, gedung sekolah, puskesmas, dan lain-lain. Sehingga masyarakatlah yang diuntungkan. Karena tidak harus pergi ke wilayah lain yang jauh hanya demi berobat.

Selain itu, pemekaran wilayah juga bermanfaat untuk mempermudah jangkauan pelayanan. Ketika hanya ada 2 provinsi, maka masyarakat yang ada di pelosok akan kesusahan, karena harus menempuh jarak berkilo-kilo meter untuk mencapai ibu kota. Namun ketika ada 5 provinsi, jarak dari rumah mereka ke ibu kota makin dekat, dan memudahkan untuk mengurus surat penting.

Ketika ada pemekaran wilayah maka akan mempermudah otonomi daerah. Seorang gubernur yang baru akan paham apa kebutuhan daerahnya. Ia bisa membangun fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya pelabuhan baru, atau langsung menyurvei apakah di sana bisa didirikan bandara, dll.

Masyarakat tak usah takut dengan istilah pemekaran karena hal ini tidak akan membingungkan. Jika wilayah mereka berubah nama, ikuti saja alurnya dan jangan bingung sendiri. Percayalah pada pemerintah yang memekarkan wilayah, karena semua ini demi kesejahteraan rakyat.

Dukungan rakyat sangat penting untuk memperlancar pemekaran wilayah. Ketika masyarakat tertib, maka proses pembentukan provinsi baru akan berjalan dengan lancar. Mereka rela nama daerahnya diubah, karena percaya bahwa pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.

Pemekaran wilayah di Papua jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Justru tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jika ada provinsi baru, maka akan ada semangat pembangunan baru. Sehingga Papua akan makin maju dan tidak ketinggalan dari wilayah lain.)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo