Oleh : Timotius Gobay )*

PON XX yang akan diselenggarakan di Papua pada oktober 2021 akan membwa kemajuan bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih. Banyaknya fasilitas olahraga yang dibangun akan bermanfaat, tak hanya bagi atlet namun juga untuk warga sipil. Selain itu, infrastruktur juga terus diperbaiki, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Papua.

Papua adalah daerah di Indonesia timur yang dipercaya jadi penyelenggara pekan olahraga nasional (PON) XX. Meski diundur setahun dari jadwal semula, akibat pandemi covid-19, namun adanya ajang ini tetap bermanfaat bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih. Mereka juga bangga karena dipercaya jadi host di acara akbar tersebut.

Saat Papua menjadi tuan rumah PON, maka banyak fasilitas olahraga yang dibangun. Di antaranya stadion Lukas Enembe, Istana olahraga (istora) bangkit, Akuatik Papua Bangkit, Lapangan hoki, lapangan baseball, dan Sirkuit Dominggus Mandacan. Selain itu ada pula wahana olahraga temporer seperti arena selam, paralayang, layar, dan gantole.

Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Alex Kapisa menyatakan bahwa ada 12 lokasi pertandingan PON yang selesai direnovasi. Sehingga saat PON berlangsung tanggal 2 hingga 14 oktober 2021, sudah siap digunakan oleh para atlet dari provinsi lain dan dari Papua dan Papua barat, untuk berlaga.

Banyaknya fasilitas olahraga tentu sangat menguntungkan. Karena pasca PON, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk berolahraga. Sebagai contoh, Stadion Lukas Enembe adalah stadion terbesar se-Indonesia timur. Sehingga kemungkinan bisa dijadikan markas baru bagi tim sepakbola Papua. Juga dimanfaatkan warga sipil untuk berlatih lari dan olahraga atletik lain.

Masyarakat juga diuntungkan dengan adanya Aquatik Papua bangkit, karena bisa jadi pasca PON, akan disewakan kepada khayalak ramai. Mereka bisa merasakan sensasi berenang di tempat yang baru dan berstandar internasional. Sehingga tubuhnya makin sehat dan bugar.

Keuntungan bagi masyarakat Papua tak hanya dari segi olahraga. Ketika ada PON di Bumi Cendrawasih, maka pemerintah daerah tak hanya membangun istora dan arena lain. Namun mereka juga menyempurnakan infrastruktur untuk mendukung kelancaran acara PON.
Jalan diaspal ulang dan didesain agar kuat dilewati oleh bus dan kendaraan lain yang mengangkut para atlit PON. Penerangan jalan juga lengkap, sehingga masyarakat tak lagi takut jika melintasi daerah sana. Ketika jalanan terang, maka akan memperkecil kemungkinan diganggu begal. Sehingga keamanan akan meningkat.

Jembatan juga akan diperbaiki, untuk memperlancar transportasi bagi tamu atlet yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Wajah Papua akan makin cantik, karena infrastrukturnya dipoles, sehingga membuat para tamu merasa nyaman. Hal ini juga menguntungkan warga sipil karena transportasi mereka jadi lancar.

Selain itu, ketika ada PON di Papua, maka masyarakat bisa menjual suvenir dan oleh-oleh khas Bumi Cendrawasih, kepada para atlet, pelatih, dan kawan-kawannya. Mereka akan diuntungkan karena memiliki pangsa pasar baru, yang menyukai oleh-oleh khas yang eksotis. Perekonomian akan meningkat karenanya.

Kemajuan inilah yang diharap oleh pemerintah daerah Papua dan pemerintah pusat. Sehingga Papua bebas dari stigma negatif sebagai daerah yang terbengkalai atau hanya berupa hutan perawan. Ternyata wajah asli Papua sangat cantik, eksotis, dan sudah modern. Sehingga masyarakat yang ada di pulau lain akan tertarik untuk suatu saat berlibur ke Raja Ampat dan tempat lain di Papua.

Mari kita dukung PON XX di Papua demi kemajuan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Mereka amat bahagia karena akhirnya punya stadion yang bagus, fasilitas olahraga yang lengkap, dan juga infrastruktur baru. Jadi memudahkan transportasi dan otomatis memajukan masyarakat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah akan menindak tegas ASN yang terbukti bergabung dengan organisasi radikal. Mereka akan kena berbagai sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian, tergantung dari kesalahannya. Masyarakat menyetujui tindakan tegas pemerintah karena seorang ASN harus setia pada negara dan tidak boleh bersimpati pada ormas radikal.

ASN adalah profesi yang dianggap memiliki kedudukan cukup tinggi di masyarakat, karena punya gaji yang cukup besar dan kecerdasan. Karena ujian CPNS dianggap sulit dan seleksinya sangat ketat. Pekerjaan sebagai ASN masih diminati oleh kaum muda, karena dianggap stabil dan nantinya berhak menikmati uang pensiun pasca purna tugas.

Namun untuk menjadi ASN yang baik, mereka harus menunjukkan attitude dan juga nasionalisme. Tidak boleh seenaknya dan malah bergabung dalam ormas terlarang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa ASN yang terbukti memiliki ikatan dengan ormas terlarang akan ditindak tegas.

Dasar hukum dari larangan ini adalah SE Bersama nomor 2 tahun 2021. Dalam surat itu disebutkan pelarangan, pencegahan, penindakan, serta hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat ormas terlarang. ASN tidak boleh jadi anggota atau simpatisan ormas terlarang, mendukung, dan terlibat dalam kegiatan mereka. Selain itu, memakai atribut ormas juga dilarang keras.

SE bersama ini dibuat untuk menegaskan aturan sebelumnya, yakni SKB tentang larangan kegiatan ormas terlarang yang terbit pada desember 2020. Sehingga tiap ASN diharap sadar dan tidak mau terlibat dalam ormas yang dianggap terlarang oleh pemerintah. Jika mereka pernah jadi anggota, maka harus keluar dan jangan boleh masuk kembali.

Tjahjo melanjutkan, SE ini ditujukan bagi ASN agar menjunjung tinggi nilai dasar untuk wajib setia pada pancasila dan UUD 1945. Dalam artian, seorang pegawai negeri memang harus menunjukkan nasionalisme dan kecintaan pada negara. Ia digaji oleh pemerintah, maka harus pro pemerintah.

Sedangkan ormas terlarang selalu bersebrangan dengan pemerintah. Jika seorang ASN jadi petinggi di ormas terlarang, dan memaki kebijakan pemerintah, bagaikan meludah di sumur sendiri. Ketika ia tidak setia maka akan mendapat hukuman, karena syarat untuk jadi ASN harus berjiwa nasionalis.

Hukuman bagi ASN yang ketahuan berafiliasi dengan organisasi terlarang ada bermacam-macam. Mulai dari teguran, skors, hingga pemecatan secara tidak hormat. Hukuman ini tergantung dari kesalahannya. Jika ia masih dalam tahap bersimpati pada ormas terlarang, maka hanya ditegur oleh sang atasan, asal ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Namun jika seorang ASN sangat setia pada ormas terlarang dan jadi petingginya, dan sering melakukan hate speech di dunia maya, ia bisa kena hukuman yang paling berat. Karena sudah melakukan kesalahan fatal. Aturan dan ancaman hukuman akan membuat ASN berpikir 2 kali untuk mengikuti kegiatan pada ormas terlarang.

Pelarangan dan ancaman hukuman ini dinilai sangat wajar. Jika ASN terlibat ormas terlarang, maka akan sangat berbahaya, karena bisa memanfaatkan jabatannya. Para pegawai CPNS yang masih polos bisa-bisa direkrut untuk jadi anggota baru. Oleh karena itu, aturan ini dianggap wajar, untuk pencegahan merebaknya radikalisme di Indonesia.

Kita tidak boleh berpikir negatif dan menyangka aturan ini seperti zaman orde baru. Karena tidak apple to apple dan kasusnya beda jauh. Seorang ASN yang kena hukum karena terlibat ormas terlarang, sudah diselidiki terlebih dahulu. Jadi tidak asal tuduh dan kena fitnah, lalu terkena hukuman dari sang atasan.

Pelarangan ASN untuk jadi anggota, pengurus, atau simpatisan ormas terlarang dipuji oleh masyarakat. Karena mereka menilai bahwa seorang pegawai negeri harus memiliki sifat nasionalisme dan setia pada negara. Sehingga tidak boleh terlibat radikalisme dan berafiliasi pada ormas terlarang.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Oleh : Aditya Akbar )*

Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya untuk menekan angka positif Covid-19 melalui berbagai terobosan mutakhir. Salah satu upaya tersebut adalah melaksanakan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna menekan kasus Covid-19 harian.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjag Pembatasan Sosial sampai 8 Februari 2021 yang awalnya berlaku 11 sampai 25 Januari. PSBB ini dilakukan mengingat penambahan kasus harian di Jakarta masih tinggi dan juga sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang menetapkan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, penambahan kasus harian di DKI Jakarta mencapai lebih dari 3 ribu kasus per hari. Kasus meninggal dunia juga cenderung mengalami peningkatan memasuki Januari ini.

Ahmad Yani selaku sekretaris Fraksi PKS DKI Jakarta, meminta kepada semua pihak untuk mendukung kebijakan perpanjangan PSBB Ketat agar penyebaran kasus Covid-19 ini lebih terkendali.

Masyarakat tentu diharapkan agar tetap berdisiplin dalam menjalankan protocol kesehatan termasuk untuk selalu memakai masker jika berada diluar rumah, meskipun dekat, tidak berkumpul atau melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, menghindari keramaian dan selalu menjaga jarak serta rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitixer dan dalam pelaksanaannya perlu pengetatan berbasis local.

Sementara itu kebijakan PPKM rencananya akan berakhir pada 8 Februari 2021 mendatang. Namun, pemerintah sudah memberikan sinyal bahwa tak akan melakukan lockdown wilayah secara terbatas atau hanya dalam kurun waktu tertentu.

Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi mengatakan, Optimalisasi PPKM dengan pendekatan skala mikro, melibatkan desa, kampung, RT/RW, melibatkan Satgas terkecil sampai satgas pusat.

Kebijakan optimalisasi PPKM menyasar pada peningkatan disiplin masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan yang meliputi 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Sementara itu, Satgas Covid-19 telah melakukan monitoring perubahan perilaku masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Satgas Covid-19 menilai sudah 2 minggu ini ada perubahan perilaku masyarakat tetapi belum dikatakan berhasil, Tutur Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam siaran streaming di chanel Youtube Sekretariat Presiden.

Wiku mengatakan pihaknya merasa optimistis atas perubahan perilaku ini. Menurutnya, PPKM akan berdampak jika masyarakat patuh pada protocol kesehatan.

Wiku mengatakan, pembatasan kegiatan ini akan berdampak lebih signifikan lagi terhadap perkembangan kasus positif serta kebutuhan protocol kesehatan apabila terus dilakukan dengan disiplin oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah juga melaporkan, dimana sebanyak 256 kota dan kabupaten yang mematuhi jaga jarak dan menghindari kerumunan semenjak diberlakukan PPKM. Mulanya sebanyak 241 kabupaten/kota dinyatakan patuh dalam menerapkan jaga jarak dan menghindari kerumunan pada awal masa PPKM.

Saat minggu PPKM (25-31 Januari), angka ini terus bertambah 15 Kabupaten/kota, setara dengan 6,2% menjadi 256 Kabupaten/Kota. Dari 263 Kabupaten/Kota menjadi 250 kabupaten/kota ata sebesar 5,2%.

Namun pada minggu kedua pelaksanaan PPKM angka tersebut bertahan sehingga tidak ada penurunan lebih lanjut pada kabupaten/kota yang patuh dalam memakai masker. Namun sekali lagi, seharusnya pembatasan kegiatan baru bisa dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memakai masker.

Pada kesempatan berbeda, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram untuk mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Surat telegram ditandatangani oleh Kabaharkam Polri selaku Kaopspus Aman Nusa II Penanganan Covid-19 komjen Pol Agus Andrianto. Telegram bernomor ST/203/II/Ops.2./2021 itu dialamatkan kepada seluruh Kapolda di Pulau Jawa-Bali.

Dalam keterangannya, surat telegram itu diterbitkan demi mempersiapkan dukungan Polri terharap rencana kebijakan tersebut. Di dalam telegram tersebut, seluruh jajaran kewilayahan diinstruksikan untuk melaksanakan koordinasi, dan kerja sama dengan Forkompimda, BPBD Provinsi/kota dan melibatkan epidemiolog untuk memetakan daerah yang rawan akan persebaran Covid-19.

Selain itu, para Kapolda diminta untuk melakukan sosialisasi terkait dengan rencana pelaksanaan PPKM skala mikro. Para Kapolda juga diminta untuk melakukan penggalangan kepada masyarakat untuk proaktif dalam memberikan informasi kasus aktif Covid-19 di wilayah masing-masing untuk mendukung 3T (Testing, Tracing, Treatment) atau pengetesan, pelacakan dan perawatan.

Masyarakat tentu patut mendukung progam ini karena penerapan PPKM ini melibatkan pendekatan berbasis mikro sehingga akan melibatkan satgas covid baik di tingkat pusat sampai di tingkat terkecil, yakni RT/RW.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Stufi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Rahmat Soleh )*

Pandemi Covid-19 telah memporak-porandakan banyak sector termasuk ekonomi, sehingga diperlukan formula khusus untuk dapat membebaskan Indonesia dari status Pandemi. Salah satunya adalah UU Cipta Kerja sebagai vaksin di masa pandmei yang membantu mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dan penciptaan banyak lapangan kerja baru.

Pemerintah menargetkan pada tahun 2021 ekonomi akan tumbuh antara 4.5 sampai 5.5%. Rule Of thumb saat ini adalah, dengan pertumbuhan ekonomi 1% akan tercipta 500 ribu lapangan kerja baru. Itu artinya, tahun depan mungkin hanya bisa menyediakan 2,5 juta pekerjaan baru bagi anak bangsa. Pada tahun-tahun berikutnya, angkanya mungkin tidak akan berubah banyak jika kita tidak melakukan terobosan. Sementara jumlah penganggur dan pencari kerja baru jauh lebih banyak.

Dalam konteks riset dan inovasi, setidaknya ada dua manfaat yang dapat terwujud dari implementasi UU Cipta kerja, dimana pada gilirannya diharapkan dapat menjadi vaksin di masa pendemi sehingga membantu mendorong laju perekonomian.

Pada pasal 121 UU Cipta Kerja, yang mengupayakan bentuk dorongan partisipasi riset inovasi di daerah, hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan riset dan inovasi dapat bersumber dari berbagai alternative sumber daya alam yang kaya dan manusia yang kompeten dan inovatif di daerah, tanpa meninggalkan kearifan local dan ditujukan untuk pengembangan inovasi, dimulai dari ide dan innovator dari individu.

Presiden RI Joko Widodo menuturkan, Pandemi Covid-19 harus menjadi pelecut untuk mengejar ketertinggalan di Indonesia dalam segala sector, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan.

Hal tersebut, kata Jokowi membuat UU Cipta Kerja diciptakan. Dengan harapan untuk mempercepat industrialisasi di dalam negeri serta memperkuat sector strategis terutama pangan kesehatan dana energi.

Mantan Walikota Surakarta tersebut menjelaskan, setiap perubahan besar seringkali menimbulkan kekhawatiran serta salah pengertian. Apalagi kata Jokowi tidak terkomunikasikan dengan baik dalam waktu yang memadai, sehingga sosialisasi perlu dilakukan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan UU Cipta Kerja bakal mampu memperkuat posisi koperasi UMKM dalam rantai pasok.

Menurut Teten, UU Cipta Kerja juga memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar, meningkatkan kompetensi dan level usaha UMKM, dengan memberikan fasilitasi kepada para UMKM untuk masuk dalam rantai pasok industry.

Lanjutnya, masih ada poin-poin penting dalam UU Cipta Kerja yang mempermudah pengembangan KUMKM di Indonesia.

Pastinya, UU Cipta Kerja menjawab masalah utama bagi Koperasi dan UMKM selama ini, meliputi akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan, sampai dengan akses pasar.
UU Cipta Kerja dinilai akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya rasio kewirausahaan (start-up lokal) dengan kemudahan perizinan usaha serta penyelenggaraan inkubasi bisnis.

Bahkan, UU Cipta Kerja juga mendukung percepatan digitalisasi UMKM dengan memberikan kemudahan melalui pelatihan dan pendampingan pemanfaatan system/aplikasi pada setiap lini bisnis proses UMKM dan inkubasi bisnis, untuk menciptakan UMKM berbasis inovasi dan teknologi.

Melalui UU Cipta Kerja, pelaku usaha mikro dan kecil akan mendapatkan sertifikasi halal gratis dari pemerintah.

Menurut Teten, selama ini, sertifikasi halal menjadi beban bagi UMKM, karena dinilai sulit dan mahal dalam hal pengurusan. Hal tersebut berdampak pada sector usaha mikro yang jarang memiliki sertifikasi halal.

Padahal menurut Teten, label halal ini sangat penting untuk memberikan nilai tambah dan daya saing UMKM. Khusus untuk UMKM di sector kesehatan dan keamanan, selain sertifikat halal, diperlukan juga standar nasional Indonesia (SNI).

Dia juga mengatakan, bahwa 97 persen penyerapan tenaga kerja di Indonesia dilakukan oleh sector UMKM. Untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing yang kuat.

Saat ini angka pengangguran lebih dari 7 juta orang, jika ditambah PHK baru sebanyak 3 juta, maka kondisi ini tentu tidak akan mudah. Sehingga memerlukan regulasi serupa vaksin yang mengatur mulai dari perizinan UMKM, pembiayaan, akses pasar, dan perbaikan rantai pasok.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang