Oleh : Deka Prawira )*

Pemuka agama memiliki peran sentral dalam membangun persatuan bangsa dan kerukunan umat beragama. Dengan demikian, masyarakat pun menolak pemuka agama yang dinilai selalu menyebarkan kebencian dan mengajarkan intoleransi.

Akui saja bahwa dinamika politik nasional di Indonesia kerap dicampuri dengan sentimen agama yang kerap menimbulkan ujaran kebencian. Hingga akhirnya muncul penghinaan terhadap sesama.
Tentu saja hal ini adalah sesuatu yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan benih permusuhan yang membawa perpecahan bangsa.

Padahal perbedaan itu sudah menjadi sunnatullah, sehingga jangan sampai perbedaan pandangan politik dapat memutuskan tali silaturahim serta mempertebal rasa kebencian terhadap sesama.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah berhasil menangkap tersangka berinisial FA (30) lantaran diduga melakukan ujaran kebencian di media sosial. Tersangka FA tersebut ditangkap di Jalan Bukit Tinggi, kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Kalteng Kombes Royce menerangkan, banyak ditemukan postingan yang mengandung kebencian kepada pemerintah, masyarakat bahkan salah satu ulama terkenal yaitu Abah Guru Sekumpul.

Dari hasil interogasi yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa FA merupakan seorang simpatisan Front Pembela Islam (FPI). Dalam postingannya tidak ada foto, melainan video berisi caption yang mengandung kata-kata kebencian.

Atas perbuatannya tersebut, FA akan diganjar dengan pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada tahun 2016 lalu, Rizieq sempat kembali dilaporkan oleh pihak kepolisian karena diugaan ujaran kebencian yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama.

Doddy Abdallah selaku pihak pelapor mengatakan, pihaknya melaporkan RS atas tuduhan telah menyebarkan ujaran kebencian di depan publik yang kemudian berpotensi memecah belah kerukunan beragama.

Dia menyebutkan ucapan Rizieq yang dipersoalkan dalam video tersebut “Kalau Tuhan Beranak, terus bidannya siapa?” tutur Rizieq yang memancing tawa jamaahnya.

Direktur Eksekutif Student Peace Institute tersebut menuturkan, Rizieq tidak seharusnya mengucapkan kalimat tersebut. Dirinya menilai bahwa apa yang dikatakan oleh RS telah mencampuri urusan agama lain.

Ia berujar, bahwa Rizieq sangatlah tidak pantas dianggap sebagai representasi umat muslim, yang mana dengan sorban yang ia kenakan, pentolan FPI tersebut mengucapkan kata-kata yang menyinggung agama lain.

Selain Rizieq, pihaknya juga melaporkan pemilik akun Twitter @sayareya. Akun tersebut diketahui telah menyebarkan video yang merekam ucapan Rizieq tersebut.

Rizieq memang sudah berkali-kali melontarkan kalimat yang mengecewakan banyak pihak, bahkan secara gamblang telah menghina sesama warga yang berbeda keyanikan.

Masyarakat pun sudah banyak yang mengetahuinya, bahwa eks FPI telah dengan gamblang meresahkan masyarakat, tak terhitung sudah bukti tindakan intoleran FPI. Tetapi kenapa tidak sekalian dibubarkan saja, mengingat manfaat dari adanya FPI juga masih dipertanyakan.

Ormas yang dipimpin oleh Riezieq ini memiliki strategi dalam menjaring massa, hal ini bisa dilihat dari event-event politik, seperti aksi 212 sampai pada reuninya yang berjilid-jilid.
Semenjak ada FPI, maka sebagian orang mulai berani mengatakan kafir dan kafir, tidak hanya kepada pemeluk agama lain, bahkan sesama pemeluk agama Islam saja dikatakan kafir.

Apalagi jika mereka mendukung diterapkannya Khilafah di Indonesia. Hal ini tentu akan sangat berbahaya jika dibiarkan. Kita tentu yakin bahwa Pancasila adalah dasar negara yang sudah final dan tidak dapat diganti oleh ideologi apapun.

Sebelumnya Alm KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) pernah mengungkapkan kekesalannya terhadap aparat kepolisian yang terkesan mendiamkan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI)

Saat itu Gus Dur merasa kesal ketika mendengar laporan sedikitnya 12 orang dari massa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama (AKKBB) terluka saat diserbu puluhan orang yang mengenakan atribut FPI di Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Oleh karena itu, tentu pemerintah tidak perlu ragu untuk tidak memperpanjang izin operasional atau membubarkan FPI. Dalam hal ini pemerintah perlu tegas dalam bertindak karena hal tersebut bukanlah kriminalisasi agama dan phobia islam.

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya 6 Agama, sehingga akan sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI jika ujaran kebencian yang disampaikan oleh Pemuka Agama masih saja dibiarkan.

)* Penulis adalah warganet, aktif dalam Forum Literasi Media Tangerang

Oleh : Dendy Rahmat )*

Saat pandemi, sektor ekonomi dihantam telak oleh serangan corona. Daya beli masyarakat menurun drastis karena usaha mereka sepi atau jika ada yang jadi karyawan, gajinya dipotong oleh perusahaan. Untuk memulihkan ekonomi di Indonesia, maka diresmikan UU Cipta Kerja, yang akan merombak birokrasi dan memudahkan perizinan.

Pandemi covid-19 melemahkan sektor perekonomian di indonesia. Tak hanya pengusaha UMKM yang terkena getahnya, namun juga pengusaha kelas atas. Mereka berusaha keras untuk survive di tengah pandemi yang menyesakkan dada, agar bisnisnya tidak ditutup karena omzet menurun.

Menurunnya omzet pebisnis bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia, karena tulang punggung finansial negara adalah UMKM. Oleh karena itu, pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, untuk memulihkan sektor ekonomi di negeri ini. Karena UU ini mempersingkat birokrasi dan mempermudah pengurusan izin usaha.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa pandemi memang menyulitkan, tapi juga membuka peluang. Dengan catatan, kita bisa lebih cepat dan efisien dibandingkan negara lain. Dalam artian, UU Cipta Kerja yang mempercepat perizinan dan mengefisienkan birokrasi, akan membawa Indonesia dari kesuraman saat pandemi.

Untuk memulihkan ekonomi, kuncinya adalah efisiensi birokrasi. Karena kita tidak lagi butuh pengurusan izin yang bertele-tele. Jika bisa dipercepat, mengapa harus lambat? Ketika izin usaha bisa diurus hanya dalam 7 hari, maka pengusaha, khususnya UMKM, akan bahagia. Karena menghemat waktu dan biaya.

Setelah izin usaha didapat maka pengusaha akan memiliki legalitas yang bisa dijadikan salah satu syarat untuk meminta pinjaman ke Bank. Dengan begitu, ia bisa memperbesar usahanya dan tidak jadi bangkrut. Karena bisa memproduksi lagi dan batal merumahkan karyawan, berkat tambahan modal tersebut.

Jika pengusaha sudah punya legalitas yang diakui negara, maka ia bisa mengekspor produknya dengan mudah. Penyebabnya karena klien dari luar negeri meminta syarat pengusaha harus punya izin resmi. Jika ekspor barang lancar, maka bisnis UMKM akan maju dan perlahan meningkat jadi kelas kakap.

Saat bisnis UMKM bangkit lagi maka perekonomian negara juga meningkat. Karena kebanyakan pengusaha di Indonesia adalah yang masih berstatus kecil dan menengah. Sehingga mereka ditolong pemerintah, agar bisa melanjutkan bisnis dan menggerakkan roda perekonomian negara bersama-sama.

Ketika UMKM maju maka akan berdampak pula pada pegawai. Mereka tak jadi di-PHK, karena usaha tersebut batal ditutup, namun diteruskan lagi. Para pegawai akan tetap menerima gaji dan daya beli masyarakat tidak jadi menurun. Sehingga pasar akan selalu ramai dan ekonomi negara masih stabil.

Selain mempermudah perizinan, UU Cipta Kerja juga diberi pendampingan oleh pemerintah. Metiana Indrasari, akademisi dari Universitas Dr Soetomo menyatakan bahwa dalam pasal-pasal UU ini, UMKM mendapat fasilitas pembiayaan, hak kekayaan intelektual, pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, serta sistem keuangan.

Pendampingan hukum akan membuat pengusaha merasa aman, karena dilindungi oleh negara. Mereka yang masih awam dan belum bisa menyewa jasa pengacara, akan ditolong oleh pendampingan tersebut. Sehingga pebisnis UMKM tenang, karena didampingi oleh seorang ahli hukum.

Mungkin masyarakat masih heran mengapa untuk memulihkan ekonomi, caranya dengan mengubah aturan dan membuat UU Cipta Kerja. Padahal sebuah aturan bisa memiliki efek jangka panjang, karena sebuah pemangkasan birokrasi akan memudahkan jalan bagi pebisnis. Memang tak terlihat instan selama 1 bulan, namun hasilnya bisa terlihat di masa depan.

Pemerintah membuat UU Cipta Kerja yang berisi klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM, agar usaha kecil dan menengah tetap survive. Jalan mereka untuk berbisnis sangat dipermudah, dengan melonggarkan pengurusan legalitas usaha, dan pendampingan hukum. Sehingga usaha jadi lancar dan berdampak positif pada pemulihan ekonomi negara.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Zainudi Zidan )*

Vaksinasi covid-19 nasional sudah dimulai sejak januari 2021. Program ini harus berhasil, agar semua orang bisa bebas dari penyakit corona yang berbahaya. Untuk mensukseskan vaksinasi, maka hoaks harus diberantas. Tujuannya agar tidak ada yang terjebak berita palsu dan punya disinformasi vaksin, dan semua setuju untuk disuntik vaksin.

Hoaks adalah berita atau gambar palsu yang sengaja diproduksi, agar masyarakat tidak mempercayai suatu hal. Sayangnya hoaks masih bercokol di Indonesia, dan ada kalangan yang mempercayainya. Penyebabnya karena kemampuan literasi mereka kurang, karena tidak hobi membaca. Sehingga ketika ada berita hoaks tidak diperiksa, bahkan tak dibaca, tapi langsung di-share di media sosial.

Kelemahan inilah yang membuat hoaks tumbuh subur di negeri kita. Padahal hoaks adalah musuh besar dari vaksinasi nasional. Karena ketika ada kalangan masyarakat yang mempercayai berita palsu mengenai vaksin corona, maka program ini diprediksi gagal.
Sehingga selain sosialisasi vaksin, kita wajib mengadakan gerakan lawan hoaks, agar berhasil 100%.
Pakar epidemiologi dari UI, dokter Pandu Riono, menyatakan bahwa sebuah hoaks menyebar lebih cepat daripada informasi yang benar. Oleh karena itu, ia meminta agar dokter dan tenaga medis lain yang memberikan informasi mengenai vaksin corona. Karena mereka memiliki kapasitas ilmu di bidang kesehatan.

Dalam artian, ketika para nakes yang menjadi corong pemerintah untuk mensosialisasikan vaksin dan melawan hoaks, maka masyarakat percaya kehebatannya. Mereka pun tidak peduli dengan hoaks. Karena lebih memilih untuk mengikuti omongan dokter daripada sekadar berita di media sosial.

Untuk mewujudkan usulan dari dokter Pandu, pemerintah bisa menggandeng dokter yang sudah terkenal di media massa. Misalnya dokter Tirta, dokter Lula Kamal, dll. Mereka akan menjelaskan keamanan vaksin corona dan menjawab pertanyaan masyarakat mengenai hoaks. Sehingga tidak ada yang terjebak berita palsu lalu memutuskan untuk menolak vaksin.

Mengapa harus memerangi hoaks? Karena efeknya sangat dahsyat. Selain penolakan vaksinasi, maka para antivaks dan orang yang terjebak hoaks bisa berpikiran untuk menghancurkan stok vaksin. Karena bagi mereka vaksin itu berbahaya. Kita tentu tidak ingin kemungkinan terburuk ini akan terjadi di Indonesia.

Ketika terjadi situasi kacau seperti ini, bisa jadi program vaksinasi corona gagal terwujud. Padahal untuk keluar dari status pandemi, harus terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity) pada masyarakat. Hal itu baru bisa terjadi jika semua WNI diberi suntikan vaksin corona. Ketika ada penghalang, maka kita akan mengalami pandemi berkepanjangan.

Prediksi ini sungguh mengerikan dan kita berusaha keras menghindarinya. Oleh karena itu, wajib untuk memerangi hoaks, sekecil apapun. Untuk melawan hoaks, maka kita bisa bergabung dalam Kelompok Masyarakat Indonesia Anti Hoaks. Mereka gencar mengadakan gerakan Indonesia anti hoaks, karena sadar bahwa berita palsu bisa membawa kebinasaan dan kegagalan.

Kelompok Masyarakat Indonesia Anti Hoaks biasanya bekerja di dunia maya, karena di media sosial banyak berita palsu yang beredar. Selain melaporkan status berita atau foto yang ternyata hoaks ke pihak Facebook dan Instagram, mereka juga berkampanye di timeline masing-masing. Dengan mengajak semua orang untuk tidak mempercayai hoaks, khususnya berita palsu mengenai vaksin corona.

Mari kita dukung vaksinasi nasional dengan memerangi berita dan foto palsu, yang menyudutkan vaksin corona. Karena jika hoaks dibiarkan akan merajalela, dan membuat banyak orang jadi takut saat disuntik. Padahal program vaksinasi nasional harus berhasil 100%. Vaksinasi adalah syarat jika Indonesia ingin keluar dari status pandemi covid-19.

)* Penulis Adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Sabby Kosay )*

Otonomi khusus adalah program istimewa yang diberikan bagi rakyat Papua, yang dimulai sejak 2001. Tahun 2021 ini dimulai otsus jilid 2, dan seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih menyetujui perpanjangannya. Karena mereka sadar bahwa Otsus memiliki banyak sekali manfaat.

Papua adalah wilayah yang eksotis dan berpotensi besar untuk maju, karena mengandung banyak sumber daya alam. Untuk mempercepat modernitas di Bumi Cendrawasih, maka pemerintah memperpanjang otonomi khusus tahun 2021 ini. Tujuannya agar ada pembangunan yang berkelanjutan dan membuat Papua makin maju.

Cornelia Eveline Cabuy dari Komunitas Pemuda dan Mahasiswa papua se-Jakarta mendukung berlanjutnya kebijakan otonomi khusus. Karena penerapan otsus merupakan jalan terbaik untuk membangun Bumi Cendrawasih ke depannya. Baik secara fisik, maupun sumber daya manusianya.

Cornelia melanjutkan, proses pembangunan yang sudah berjalan harus terus dilaksanakan. Terutama di pembangunan pendidikan dan kesehatan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Dalam artian, justru otsus tak boleh dihentikan. Karena kucuran dananya akan menyelamatkan rakyat Papua dari ancaman badai corona.

Masyarakat Papua juga mendukung penuh perpanjangan otonomi khusus. Penyebabnya karena mereka sudah menikmati hasil dari otsus jilid 1. Pembangunan yang paling terlihat mencolok adalah di bidang infrastruktur. Ada Jalan Trans Papua yang panjangnya lebih dari 4.000 KM dan memudahkan transportasi warga sipil di Bumi Cendrawasih.

Infrastruktur lain yang membanggakan adalah Jembatan Youtefa. Jembatan warna merah ini berdiri gagah dan memudahkan transportasi masyarakat. Selain untuk kelancaran mobilitas, jembatan ini jadi objek wisata. Sehingga menarik para turis yang akan berfoto di sana dan menikmati keindahan serta eksotisme Papua.

Selain itu, ada pula Bandara Sentani. Bandara ini sudah bertaraf internasional dan memudahkan para wisatawan untuk berkunjung ke Papua. Sehingga mereka bisa terbang dan mendarat di Bandara, lalu menikmati berbagai fasilitasnya. Jika ada banyak turis maka Papua akan ramai dan jadi tujuan wisata favorit di Indonesia.

Otsus Papua tak hanya untuk pembangunan infrastruktur, namun juga disalurkan ke bidang pendidikan. Banyak sekolah yang dibangun berkat dana otsus. Beasiswa yang diberi dari dana otsus sudah dinikmati oleh banyak putra Papua, sehingga mereka bisa sekolah tanpa harus kesulitan mencari sumber untuk SPP.

Beasiswa otsus juga diberikan untuk putra Papua yang akan belajar di Perguruan Tinggi. Tak hanya di Indonesia, namun juga di Universitas luar negeri. Salah satu yang berprestasi berkat beasiswa otsus adalah Martha Itaar. Ia bisa kuliah di Aviation College, di Selandia Baru. Lalu saat ini berhasil jadi pilot wanita pertama dari Papua, yang bekerja pada sebuah perusahaan penerbangan.

Selain Martha, ada pula Billy Mambrasar. Ia pernah menikmati beasiswa otsus, lalu mendirikan sebuah yayasan sosial. Saat ini, Billy bekerja di Istana sebagai Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi. Prestasi Billy sangat membanggakan warga Papua, karena ia bisa jadi pejabat di istana, di usia muda.

Banyaknya manfaat otonomi khusus membuat masyarakat Papua setuju jika program ini dilanjutkan. Karena otsus terbukti bermanfaat dan membuat Bumi Cendrawasih makin maju. Berkat banyaknya pembangunan infrastruktur, yang memudahkan mobilitas warga. Selain itu, beasiswa otsus juga memudahkan para putra Papua untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya.

Mari kita dukung otonomi khusus jilid 2, karena membawa banyak kemajuan bagi Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih makin cerdas karena diberi beasiswa otsus. Mereka juga menikmati berbagai infrastruktur yang dibangun di Papua, sehingga mobilitas makin cepat dan usaha jadi lancar. Berkat otsus, Papua tidak lagi memiliki streotype negatif dan dicap sebagai daerah terbelakang.

)* Penulis adalah masyarakat Papua tinggal di Yogyakarta