Oleh : Raditya Rahman )*

Pemerintah terus mempercepat penerapan UU Cipta Kerja. Implementasi UU tersebut diyakini mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.
Pada tahun 2020, Indonesia memiliki cerita baru dimana wabah covid-19 telah dinyatakan sebagai bencana non alam. Pandemi ini juga berdampak pada perubahan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dunia.

Penyebaran virus corona telah mengubah banyak rencana dan situasi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa di tahun 2020 Indonesia resmi mengalami resesi karena dampak pandemic Covid-19.

Nailul Huda selaku peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, sepanjang tahun ini, perekonomian Indonesia menunjukkan perlambatan yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang melambat hingga di bawah 5% pada akhir tahun 2020. Angka tersebut sempat membaik, meski masih dalam kategori minus yaitu 3,49%.

Dampak dari minusnya pertumbuhan ekonomi ini, menurut Nailul, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin.

Pada Bulan Agustus 2020, Badan Pusat Statistik menyebutkan, jumlah pengangguran meningkat menjadi 2,67 juta orang sehingga total Angkatan kerja di Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan berjumlah 9,77 juta orang.

Sementara itu, pemerintah juga telah mengklaim UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Di samping memperkuat langkah yang sudah dilakukan sebelumnya terkait penanganan sector kesehatan, jarring pengaman sosial, hingga sokongan untuk UMKM.

Yustinus Prastowo selaku staf khusus Menteri Keuangan, menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi yang ampuh dalam mengatasi masalah lonjakan pengangguran akibat pandemic.

Pemerintah juga menyiapkan tiga solusi lainnya dalam menghadapi resesi ekonomi. Mulai dari penguatan penanganan dampak di sector kesehatan, jaring pengaman sosial, hingga stimulus terhadap UMKM.

Pada kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,32 persen. Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah melalui pengesahan UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker ini diharapkan mampu membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

UU ini adalah terobosan pemerintah untuk mempercepat perizinan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan oleh karenanya harus segera dilaksanakan agar dapat mendatangkan banyak investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia.
Sejumlah substansi dalam UU Cipta Kerja disusun sedemikian rupa dengan harapan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. UU ini digagas untuk menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi terkait investasi dan penciptaan kerja yang berkualitas serta kesejahteraan pekerja dan pemberdayaan UMKM.

Guru Besar IPB Univesity Prof. DR Ir. Yanto Santosa, DEA mengatakan tujuan mendasar dari undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah membentuk iklim usaha yang bagus di Indonesia. Caranya adalah dengan mendorong kemudahan investasi dan peningkatan lapangan kerja di tanah air.

Hanya saja, untuk dapat mengimplementasikan UU Cipta Kerja agar sesuai harapan pemerintah, di antaranya, penyederhanaan regulasi perizinan, mendorong kemudahan investasi dan peningkatan lapangan kerja, tentunya ada sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Menurutnya, prasyarat yang pertama adalah pelaku usaha harus dijadikan sebagai mitra yang sejajar, bukan sebagai pihak yang dicurigai atau diwaspadai. Kemudian, prasyarat selanjutnya ialah jenis usaha harus dibedakan menjadi dua yakni usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pemerintah dan usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pelaku usaha.

Untuk jenis usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pemerintah, seyogyanya seluruh perizinan diurus oleh pemerintah, sehingga pelaku usaha hanya tinggal melakukan operasional usahanya. Sementara, untuk jenis usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pelaku usaha, proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pelaku usaha dengan senantiasa dibantu oleh pemerintah. Kemudian adanya jaminan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan atau peraturan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten satu kota.

UU Cipta Kerja tentu diharapkan menjadi imunitas bagi sector perekonomian Indonesia yang sempat mengalami resesi. UU Sapu Jagat ini diharapkan juga harus bisa menyinkronkan dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja. Jika UU ini bisa diimplementasi dengan baik, bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia akan bangkit.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Elizabeth Lim )*

Imlek jatuh pada tanggal 12 februari 2021, jum’at ini. Akibatnya, ada libur panjang di akhir minggu alias long weekend. Pemerintah menghimbau agar masyarakat menghabiskan libur imlek di rumah saja, karena penyebaran corona masih menggila. Lebih baik menahan diri, daripada pulang lalu sakit dan tidak tertolong lagi.

Hari raya Imlek dirayakan oleh segenap WNI keturunan tionghoa. Mereka bergembira karena bisa bebas memasang lampion dan hiasan warna merah, sejak imlek dijadikan hari libur oleh mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Biasanya, hari itu dirayakan besar-besaran, dengan makan bersama sekeluarga, lalu memasang petasan dan menonton barongsai.

Namun sayangnya imlek tahun ini masih dalam masa pandemi. Oleh karena itu, pemerintah bertindak tegas dengan melarang seluruh masyarakat untuk tidak berlibur. Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengimbau warga untuk merayakan imlek di rumah saja. Karena jika dirayakan seperti biasa, akan menambah kerumunan. Apalagi sedang musim hujan, daya tahan tubuh bisa menurun.

Pelarangan ini amat wajar, karena pemerintah wajib menjaga keamanan rakyatnya dan mencegah makin meluasnya corona. Ketika imlek jatuh di hari jum’at, maka ada 3 hari libur alias long weekend. Sehingga pada libur panjang ini, dikhawatirkan akan ada penambahan klaster corona baru. Karena masyarakat sibuk traveling ke luar kota dengan alasan untuk refreshing.

Memang lebih baik kita berdiam diri di rumah saja dan menghibur diri dengan menonton film di DVD atau yang lain. Daripada nekat keluar kota, lalu pulang dalam kondisi sakit dan berakhir di RS. Jika merasa sehat, jangan senang dulu, karena makin banyak OTG. Jangan sampai ada klaster liburan yang berujung pada klaster keluarga, karena bekunjung ke kerabat lalu menularkan corona kepada mereka yang stay at home.

Ingatlah pepatah ‘lebih baik mencegah daripada mengobati’. Lebih baik menahan diri untuk berlibur di rumah saja. Apalagi, saat bepergian dengan kendaraan umum dan mensyaratkan surat hasil tes rapid atau swab, hanya berlaku selama 1 hari. Peraturan ini khusus diberlakukan saat imlek, untuk mencegah mobilitas warga.

Pencegahan mobilitas memang penting karena bisa jadi corona makin meluas, ketika ada warga dari kawasan zona merah ke zona kuning atau hijau, dan sebaliknya. Apalagi ketika mereka berkendara tanpa protokol kesehatan, malas pakai masker dan bedesak-desakan dalam 1 mobil. Penelitian WHO memaparkan bahwa corona menyebar lewat udara, jadi mobilitas warga bisa sangat berbahaya.

Jangan lupakan fakta bahwa pasien corona makin banyak. Bahkan mencapai lebih dari 6.000 orang per hari. Saat dirayu untuk bepergian oleh kawan-kawan, karena memanfaatkan liburan imlek, ingatlah para pasien yang terkapar di Rumah Sakit. Mereka sangat ingin sembuh dari siksaan corona, dan jangan sampai Anda bernasib serupa.
Bahagiakan diri sendiri walau liburan hanya di rumah saja. Jika Anda kangen makan bersama dengan keluarga besar, ajak untuk video call atau pertemuan virtual via Zoom. Sehingga masih bisa merasakan kehangatan hari raya, walau tidak bersua secara langsung.

Lagipula, imlek kali ini dipastikan sepi dari perayaan. Karena di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, dilarang untuk mengadakan pertunjukan barongsai seperti tahun-tahun sebelumnya. Merayakan imlek di rumah saja tidak ada salahnya, karena merupakan salah satu usaha untuk terbebas dari corona.

Saat masyarakat dilarang untuk menghabiskan liburan imlek di luar rumah, maka taati peraturan ini dan jangan nekat bepergian. Ingatlah bahwa saat ini masih masa pandemi covid-19. Lebih baik mendekam di dalam rumah, daripada berlibur lalu pulang dan terinfeksi corona.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Firza Ahmad )*

Ketika praperadilan Rizieq ditolak oleh hakim, maka kasusnya akan diteruskan. Ia gagal untuk berkelit dari hukuman dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam bui. Rizieq terbelit berbagai kasus sehingga penyelidikannya akan tetap dilanjutkan.

Rizieq Shihab hanya bisa gigit jari saat praperadilan kasusnya ditolak mentah-mentah oleh hakim di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sahyuti, sang hakim tunggal, beralasan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh polri sudah benar. Juga lengkap dengan bukti dan saksi. Sehingga gugatan praperadilan dinyatakan tidak logis.

Ketika praperadilan Rizieq ditolak, maka penegak hukum akan melanjutkan kasusnya. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengky menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka (Rizieq) yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kombes Pol Hengky menerangkan, kelanjutannya adalah dengan cara penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti dan dilaksanakan sidang terkait materi pokok perkara. Penyidik akan membawa 3 berkas perkara, yakni kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, serta kasus di sebuah RS swasta di Bogor.

Berkas perkara Rizieq ada 3, karena ia terbukti melanggar peraturan lebih dari sekali. Pertama, pada kasus kerumunan di Petamburan, ia mengundang 10.000 orang untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Padahal sudah jelas melanggar protokol kesehatan. Ia melanggar 2 pasal sekaligus, yakni pasal 160 dan 216 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun.

Kedua, Rizieq jadi tersangka tunggal kasus kerumunan di Megamendung. Ia berceramah dan membuat banyak orang datang, dan tidak ada physical distancing. Dalam kasus ini ia terbelit pasal 216 KUHP, pasal 14 ayat 1 dan 2 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit. Juga pasal 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Sedangkan di kasus RS swasta, Rizeq melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang wabah penyakit. Juga pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, serta pasal 216.
Banyaknya pasal yang membelit Rizieq otomatis membuat gugatan praperadilan ditolak oleh hakim. Bagaimana bisa ia meminta kebebasan, padahal melanggar berbagai aturan? Indonesia adalah negara hukum dan sebagai WNI ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berkali-kali melanggar hukum.

Masyarakat mendukung penuh polri untuk mengusut kasus Rizieq. Mereka sudah gerah terhadap tingkahnya yang sok aksi dan membanggakan statusnya. Padahal sebagai penceramah, seharusnya ia memberi teladan baik. Namun kebalikannya, ia malah mempengaruhi jamaahnya untuk melanggar protokol kesehatan.

Rizieq tidak bisa berkelit dari jerat hukum karena kekeras-kepalaannya, ia menularkan corona ke 80 orang jamaahnya. Mereka terinfeksi virus covid-19 pasca menghadiri acara di Petamburan dan Megamendung. Sehingga amat wajar jika Rizieq dihukum karena menyebabkan orang lain sakit parah.

Jika saja Rizieq Shihab menuruti aturan untuk karantina mandiri 14 hari pasca pulang dari luar negeri, akan terlihat ia terkena corona atau tidak. Namun karena merasa sehat, ia malah jumawa dan akhirnya mengakibatkan banyak orang celaka. Kesombongannya berakhir di penjara dan ia hanya bisa menangis saat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari kasus Rizieq, masyarakat merasa pemerintah sudah berbuat adil, dengan menghukumnya sesuai dengan pasal-pasal yang ada. Hukuman dirasa sudah pantas dan ia harus belajar untuk taat kepada peraturan di Indonesia. Jangan mentang-mentang punya jabatan dan banyak fans, lalu jadi sombong dan tidak mengindahkan hukum.

Masyarakat mendukung penuh kelanjutan penyidikan kasus Rizieq, karena faktanya, ia terkena banyak pasal dari beberapa kasus. Sehingga bisa jadi hukumannya akan ditambah dan dendanya juga diperbesar. Seorang public figure seperti Rizieq tidak sepantasnya sengaja melanggar peraturan dan mencelakai banyak orang.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Timotius Gobay)*

Pemerintah terus mengoptimalkan persiapan pelaksanan PON XX Papua. Ajang olah raga terbesar di tanah Air tersebut merupakan ajang untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua telah resmi dimundurkan pada bulan Oktober tahun 2021 mendatang. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah pusat terkait adanya pandemi Covid-19.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua ingin menjadikan gelaran pekan olahraga 4 tahunan tersebut tidak hanya sekadar event olahraga saja, melainkan juga untuk mengangkat dua aspek penting lainnya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad menjelaskan, dua aspek lain yang akan ditonjolkan saat perhelatan PON XX Papua adalah pariwisata dan kultur budaya.

Dirinya mengatakan, pemprov Papua memiliki ambisi besar untuk menggelar pesta olahraga empat tahunan tersebut yang berbeda dari PON-PON sebelumnya.

Panitia Besar (PB) PON XX Papua memastikan bahwa kesiapan menggelar kejuaraan olahraga multievent terbesar di Indonesia tahun ini dan bahkan telah menetapkan tagline, Torang Bisa!

Tagline Torang Bisa tersebut, merupakan representasi dari semangat yang tercermin dari kemampuan Panitia PON Papua dalam beradaptasi pada kondisi pandemi. Setiap kegiatan akan selalu mengedepankan protokol kesehatan yang ketat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan, bahwa PON di Papua itu bukan hanya kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan dan arena memperkuat persatuan dan kesatuan.

Terkait pembangunan infrastruktur pendukung. Jokowi meminta agar infrastruktur tersebut tidak hanya bermanfaat pada saat PON saja.

Ia berharap agar masyarakat masih bisa memanfaatkan infrastruktur yang dibangun dalam jangka waktu yang panjang.

Sehingga, jangan sampai setelah pelaksanaan PON prasarana olahraga yang sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit justru tidak dimanfaatkan dan menjadi rusak.
Dengan adanya gelaran PON XX, venue-venue dibangun megah, pembangunan venue tersebut diharapkan tidak hanya untuk gelaran PON saja, tetapi juga bisa dipakai oleh masyarakat Papua sebagai arena olahraga bagi masyarakat, sehingga kelak akan lahir atlet-atlet berbakat asal bumi cenderawasih.

Penyelenggaraan PON di Papua tidak hanya sebagai ajang memperebutkan medali semata. Hal yang paling penting adalah menjadi arena untuk memperkuat jalinan persaudaraan, jalinan persatuan dan solidaritas antardaerah.

Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan, bahwa PON di Papua itu bukan hanya kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan dan arena memperkuat persatuan dan kesatuan. Sehingga ditengah Pandemi ini, tentu semua pihak akan tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin.

PON amat penting bagi Provinsi Papua karena akan menjadi nilai tambah bagi pemerataan pembangunan di Papua, maupun meningkatnya ekonomi masyarakat, karena sukses PON tidak hanya sebatas sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, dia menyebutkan bahwa Papua sebagai tuan rumah PON akan banyak pembangunan yang dikonsestrasikan di Papua. Penyelenggaraannya juga memberikan multiplier effect terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat Papua.

Bamsoet berujar, karena pada prinsipnya olahraga, budaya dan pariwisata merupakan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya akan bermuara kepada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ia pun berkeyakinan, masyarakat Papua pasti bisa memanfaatkan moemtum PON dengan menjadi tuan rumah yang baik, dan didukung oleh seluruh elemen bangsa yang terlibat. Dirinya juga meyakini, siapapun akan takjub ketika melihat kemegahan stadion utama Bangkit.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, Stadion Papua Bangkit juga digadang sebagai wujud nyata dari realisasi mimpi besar dan gagasan besar Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari wilayah timur.

Ia berharap, semoga stadion berstandar internasional ini bisa mendukung realisasi dari mimpi besar untuk mengubah Jakartasentris dan Jawasentris menjadi Indonesiasentris.

Hal ini merupakan wujud nyata dari mimpi pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesiasenteris, antara lain dengan membangun fasilitas olahraga bertaraf Internsional seperti stadion Papua Bangkit.

Perhelatan PON XX Papua tentu saja diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah timur. Dengan event ini masyarakat Papua tentu diminta untuk kreatif dan proaktif dalam menentukan peluang yang ada selama PON berlangsung di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo