Oleh : Abner Wanggai )*

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua. Salah satu upaya tersebut ditempuh melalui strategi pemekaran wilayah Papua dalam rangka mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam sebuah kesempatan pertemuan bersama Mendagri, Kapolri dan Panglima TNI, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Papua akan dimekarkan menjadi lima wilayah berdasarkan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Tujuan dari pemekaran daerah otonomi baru tersebut adalah agar fokus dalam menyejahterakan rakyat Papua lebih maksimal, karena Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.

Terkait wacana tersebut, Hans Mote selaku Kepala Suku MeePago di wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura sangat setuju dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tanah Papua.
Mote mengajak masyarakat Papua untuk mendukung pemerintah demi mensejahterakan dan memajukan masyarakat Papua dengan pemekaran wilayah otonomi baru.

Dengan adanya pemekaran daerah otonomi, diharapkan Papua dapat semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya juga ikut maju. Dirinya berpendapat bahwa pemekaran ini baik untuk kemajuan masyarakat, pembangunan, pendidikan dan pelayanan kesehatan bertambah baik untuk kedepannya.

Salah satu permasalahan yang ada di Papua adalah, keterbatasan sarana kesehatan dan jarak yang jauh menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan.

Tokoh Papua Wilem Frans Ansanay mengatakan, karakteristik tanah Papua berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu contohnya, luas satu kabupaten di Papua ada yang sama dengan satu provinsi di Pulau Jawa.

Menurutnya, Papua harus ditangani serius, terutama pada sektor kesehatan. Hanya saja sejumlah permasalahan di Papua masih ditemui, wilayah yang dekat dengan provinsi saja masih kekurangan, bagaimana dengan wilayah lainnya.

Wilem menegaskan, alokasi anggaran untuk kesehatan sekitar 15%. Padahal seharusnya, sektor kesehatan bisa mencapai 25% atau 50%.

Ia menambahkan, revisi undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengatur sejumlah aspek. Diantaranya, mempertegas rencana pemekaran wilayah atau pemerintah provinsi di Papua.

Lebih jauh, Willem mengungkapkan, jika anak milenial ada yang teriak yang berbeda dengan pemerintah Indonesia, jangan salahkan mereka. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan pelayanan dengan baik atau tidak sampai. Padahal, lanjutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan maka bisa menjadi bencana bagi bangsa Indonesia.

Prof Imron Cotan selaku pemerhati Papua mengaku dirinya mendukung adanya pemekaran wilayah Papua. Mengingat wilayah Papua begitu luas dengan penduduknya tidak banyak, pelayanan kesehatan bisa agak terhambat. Bisa dibayangkan, untuk menempuh wilayah diperlukan waktu berhari-hari.

Imron berharap, dengan adanya pemekaran untuk kemudahan pelayanan kesehatan di Papua, maka pemenuhan kebutuhan manusia di Papua akan menjadi lebih baik.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono setuju akan adanya pemekaran di wilayah Papua, namun hanya dua wilayah yaitu di Selatan dan Pegunungan sehingga diharapkan pengelolaan daerah semakin baik.

Nono mengatakan, idealnya Papua memiliki 7 provinsi, melihat kluster berdasarkan budaya dan adat istiadat. Wilayah Papua dengan empat provinsi diharapkan bisa mengatur wilayahnya sehingga besaran wilayah dengan besaran persoalan bisa dikelola dengan baik.

Menurutnya, setelah ada empat provinsi di Papua, akan dievaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah karena ada daerah lain yang juga memerlukan pemekaran, yaitu Kalimantan.

Politikus PKB, Abdul Kadir Karding menyatakan sepakat bila Pemerintah hendak melakukan pemekaran di Wilayah Papua dan Papua Barat. Melalui pendekatan pemekaran wilayah, Karding menilai persoalan – persoalan di Papua akan segera terselesaikan. Karena melalui pemekaran, akan lebih mudah bagi pemerintah pusat untuk membangun dan mengembangkan provinsi – provinsi di Bumi Cenderawasih.

Dirinya juga meyakini, jika terjadi pemekaran, pemerintah akan bisa lebih fokus untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Papua. Hal tersebut dikarenakan ruang lingkupnya menjadi lebih terbatas dan tidak terlalu luas seperti saat ini.

Kebijakan pemekaran Papua merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua. aPalagi di papua masih banyak yang tergolong ke dalam daerah-daerah tertinggal.

Dalam rencana pemekaran di Papua, Pemerintah juga telah melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua, pemerintah juga telah melibatkann berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua.

Jika melihat luas dan kondisi geografis Papua, memang perlu adanya pemekaran, namun pelaksanaann sebaiknya bertahap dan tetap harus mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Pemekaran wilayah Papua tidak akan berdampak buruk bagi masyarakat Papua dan tidak serta merta menimbulkan wacana disitegrasi. Namun begitu pemekaran provinsi yang berada di Timur Indonesia harus pula memperhatikan kebutuhan masyarakat agar mereka bisa merasakan kesejahteraan pasca pemekaran Papua tersebut terealisasi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Muhammad Zaki )*

Sejumlah tersangka teroris yang tertangkap mengaku jadi anggota jaringan teroris, DAN mereka juga termasuk anggota FPI. Fakta ini menunjukkan bahwa FPI benar-benar terafiliasi dengan teroris. Sehingga pembubaran mereka tak usah diperdebatkan, karena termasuk kategori ormas terlarang.

Terorisme adalah tindakan keji, karena para teroris tega melakukan apa saja, termasuk pengeboman. Tujuannya agar keinginan mereka dikabulkan. Tindakan teroris akan mendapat hukuman berat, bahkan ketika seseorang melindungi tersangka yang ternyata jaringan separatis dan teroris, ia akan mendapat hukuman juga.

Ormas yang diketahui berafiliasi dengan teroris adalah FPI. Zainal Anshory alias Abu Fahry mengaku bahwa organisasinya pernah menjadi sayap FPI di Kabupaten Lamongan, pada 2005 lalu. Organisasi yang dimaksud adalah salah satu ormas yang ternyata teroris. Sehingga membuktikan dugaan bahwa FPI selama ini berafiliasi dengan para teroris.

Abu Fahry dan teman-temannya dibaiat langsung oleh Syeh Abubakar Al Baghdady. Sehingga mereka merasa direstui dan makin percaya diri untuk melakukan berbagai tindakan, untuk membuat sistem kekhalifahan. Padahal Indonesia adalah negara pancasila dan tidak bisa menerima konsep ini. Namun mereka memaksakan kehendak dan bertindak ala terorisme.

Abu Fahry menyatakan, organisasinya melakukan tindakan yang sama dengan FPI pusat, yakni sweeping di tengah masyarakat. Sayangnya sweeping ini tidak berizin, karena mereka bukan aparat. Sehingga masyarakat makin pusing dengan tindakan mereka yang bertingkah seenaknya sendiri, dengan alasan membela kebenaran.

Jika alasannya untuk menghapus kejahatan, mengapa mereka tega melakukan kekerasan di tengah rakyat? Misalnya menggrebek warung makan saat Ramadhan. Padahal bisa jadi pemilik tempat itu tidak berpuasa dan konsumennya juga tidak wajib berpuasa. Sweeping seperti ini yang meresahkan masyarakat, karena merasa ditakut-takuti.

Ketika Abu Fahry mengaku sebagai anggota teroris, maka wajar jika menerima hukuman yang setimpal. Karena bisa jadi ia dan antek-anteknya melakukan hal yang melebihi batas. Selain sweeping, para teroris biasanya melakukan razia saat jelang hari raya umat dengan keyakinan lain. Sehingga mereka mencederai pluralisme di Indonesia.

Teroris juga tega melemparkan bom ke tempat umum, dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Mereka juga menyerang aparat, bahkan menganggap pemerintahan saat ini tidak sah. Wajar jika teroris diberantas hingga musnah 100%. Karena merusak perdamaian dan menakut-nakuti masyarakat Indonesia.

Eks pengurus FPI Munarman menyangkal bahwa ia kenal dekat dengan Abu Fahry, namun publik tidak percaya perkataannya. Penyebabnya, ia sudah terlalu sering berbohong. Terlebih, masyarakat mengaitkan pengakuan Abu Fahry dengan pidato Rizieq Shihab. Saat itu ia menyatakan dukungan terhadap ISIS, yang notabene organisasi teroris.

Kemudian, ada petunjuk lain yang makin mengarahkan bahwa FPI berafiliasi dengan teroris. Bukti itu adalah foto senjata api yang diklaim milik laskar FPI. Padahal bagi rakyat biasa, mustahil untuk memilikinya. Sehingga dipastikan pistol itu didapatkan di pasar gelap. Untuk apa punya pistol? Makin mencurigakan bahwa FPI punya modus tertentu.

Jika FPI terbukti sebagai ormas teroris, maka wajar jika dibubarkan oleh pemerintah. Penyebabnya karena mereka radikal dan bisa saja melakukan tindakan separatisme. Karena tidak setuju dengan dasar negara pancasila dan UUD 1945. Seseorang yang tidak nasionalis seperti Rizeq Shihab dan para anggota FPI harus disadarkan, bahwa mereka hidup di Indonesia, bukan di negara kekhalifahan.

Masyarakat makin antipati terhadap FPI karena ada banyak fakta yang membuktikan bahwa mereka adalah organisasi teroris. Salah satu anggota sayap organisasi FPI terbukti dibaiat sebagai teroris. Selain itu, ada pula penemuan senjata api ilegal milik anggota FPI. terorisme harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Tujuannya agar tercipta perdamaian di Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh: Sekar Urbaningrum (Ketua Gerakan Literasi Terbit Regional Kabupaten Semarang)

Ketegasan Presiden Jokowi ketika hendak menerapkan UU Cipta Kerja tidak surut hanya karena banyak pihak yang menentang. Keputusan tersebut sangatlah tepat. Lihatlah hasilnya kini. Indonesia semakin kompetitif. Investasi semakin tumbuh karena proses usaha semakin mudah. Lapangan kerja semakin terbuka.

Sebelum pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia melaju kencang, keluar dari apa yang disebut negara yang stagnan pada status pertumbuhan di level middle income. Middle Income Trap, mereka yang dulu habis habisan menentang UU Cipta Kerja, kini menikmati hasil baik dari UU tersebut.

Saat pandemi Covid-19 menyerang, tidak hanya berdampak bagi masalah kesehatan, akan tetapi masalah ekonomi nasional seperti pengangguran juga menjadi dampak yang tak terelakkan. Publik pun berharap agar RUU Cipta Kerja dapat menjadi vaksin pemulihan ekonomi sehingga roda perekonomian tetap berjalan maksimal saat pandemi ini. Kehadiran UU Cipta Kerja seperti mampu menjadi vaksin ampuh pemulihan ekonomi nasional menuju kesejahteraan bersama.

Tercatat ada 29,12 juta pekerja di Indonesia yang terdampak negatif dari pandemi Covid-19, jumlah tersebut belum termasuk pekerja paruh waktu dan setengah menganggur yang mencapai 55 juta orang. Penerapan UU Cipta Kerja nantinya diharapkan menjadi terobosan untuk menarik investasi sebesar-besarnya dan melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru sehingga bisa membawa dampak positif bagi tenaga kerja Indonesia.

UU Cipta Kerja tentu diharapkan dapat menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di Indonesia, sehingga diharapkan bisa memacu daya saing yang dipandang pada level regional dan global.

Manfaat nyata penerapan UU Cipta Kerja, yakni memangkas regulasi yang berbelit-belit, sehingga hal ini diharapkan menjadi multiplier effect terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. UU Cipta Kerja juga menjadi angin segar bagi para investor dan diyakini bisa memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia.

Dampak dari terbitnya UU Cipta Kerja tentu saja akan meningkatkan kepercayaan investor. Karena selama ini banyak investor yang merasa kesulitan saat ingin memproses perizinan untuk berinvestasi, dampak proses perizinan usaha yang berbelit.

Maka dari itu, dengan dimudahkannya proses perizinan, tentu saja perekonomian Indonesia akan melesat bangkit sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan, utamanya saat pandemi seperti saat ini. UU Cipta Kerja memiliki manfaat yang sangat banyak, sehingga pantas menjadi kunci penyelamat ekonomi bangsa di masa pandemi.

Oleh: Anwar Ibrahim (Koordinator Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kota Tangerang)

Banyaknya informasi seputar Covid-19 di satu sisi memudahkan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi penting seputar penyakit tersebut dan penanganannya. Akan tetapi di sisi lain, arus informasi ini juga membawa informasi hoaks yang juga harus disaring. Saat ini ramai perdebatan seputar vaksin di media sosial yang sering disisipi oleh berita bohong. Kominfo mencatat setidaknya ada 1.360 informasi hoaks yang berhasil dikumpulkan seputar Covid-19, termasuk diantaranya mengenai vaksin.

Menghadapi hoaks tersebut, warganet memerlukan kesadaran diri di level individu maupun kelompok, hingga pengelolaan yang tepat di level pengambil kebijakan. Berikut beberapa tips dalam menghadapi informasi hoaks terkait vaksin.

Berpikir Kritis

Salah satu cara yang harus dilakukan oleh warganet adalah berpikir kritis. Seseorang yang terbiasa berpikir kritis tidak akan asal menerima ketika ada informasi yang masuk. Cara terbaik berpikir kritis adalah dengan memastikan kebenaran sumber informasi.

Contoh lain ketika misalnya ada ajakan mengatakan ujaran kebencian, maka seseorang yang kritis akan waspada. “Minimal dengan mempertanyakan apakah dalam agama kita mengajarkan kebencian apa tidak?” Berarti informasi atau ajakan itu tidak benar.

Laporkan/Report Akun Penyebar Hoaks

Diperlukan cara terbaik untuk menghadapi banyaknya hoaks, salah satunya dengan menindak tegas kelompok atau akun-akun yang menyebarkan hoaks, kebencian, dan hasutan karena berpotensi dapat menyebabkan kekerasan dalam masyarakat.

Pemerintah perlu bekerjasama dengan kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat agar kelompok strategis ini bisa menjalankan perannya dan bersinergi dengan pemerintah.

Maka dari itu, mari kita bekerjasama menghindari virus hoaks dan cegah disinformasi/kesalahan informasi terkait vaksinasi nasional dengan menyebar konten positif dengan gerakan literasi positif demi Indonesia bebas pandemi.

Oleh: Ricky Sutarmadji (Warganet Kota Cirebon)

Sektor industri baik formal maupun informal sedang menunjukkan degradasi perekonomian yang sangat signifikan. Sulitnya mendapatkan bahan baku hingga susahnya mengekspor barang menjadikan perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya di tengah pandemi Covid-19. Tentu masyarakat membutuhkan gebrakan baru untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi bersama atas dampak pandemi Covid-19.

Masyarakat pun meyakini Rancangan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mampu menyelamatkan perekonomian besar-besaran. Sebab, baru saja UU Cipta Kerja disahkan, data BKPM menyebutkan sudah ada antrean 153 perusahaan dari luar negeri yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka berniat membangun usahanya di Tanah Air, sehingga diyakini mampu menghasilkan lapangan pekerjaan luas maupun mendongkrak perekonomian nasional. 

Kalau pengusaha asing berbondong-bondong berinvestasi di Indonesia, yang akan mendapat manfaat adalah masyarakat juga. Lapangan pekerjaan terbuka dan serapan tenaga kerja akan tinggi. Setidaknya ada transfer pengetahuan dan keterampilan saat para pekerja bekerja di sebuah perusahaan atau industri. 

Namun demikian, UU Cipta Kerja tidak melulu memudahkan investasi asing. Hal itu hanya sebagian kecil saja dari seluruh rebirokratisasi yang dijalankan pemerintah. Perubahan paling kentara adalah mudahnya semua WNI membuat atau membangun usaha. Kita tidak lagi harus pusing dengan beban administrasi yang segunung. 

Di tengah Pandemi Covid-19, pemerintah telah mengimbau kepada para pengusaha untuk tidak mem-PHK karyawannya, namun statistik PHK berkata lain. Pemerintah mencatat, pekerja formal yang mengalami PHK sebanyak 375.165 orang sedangkan yang dirumahkan mencapai 1.032.960 orang. Sedangkan pekerja informal yang terdampak mencapai 314.833 orang. Sehingga, total sekitar 1.722.958 pekerja terdampak pandemi Covid-19. Belum lagi pekerja-pekerja yang tidak terdata, pastinya lebih banyak lagi yang mengalami efek negatif pandemi ini. 

Kita semua berharap agar setelah pandemi berakhir, akan ada suatu titik balik agar perekonomian Indonesia dapat kembali normal. Para pekerja yang terdampak PHK dapat bekerja kembali dan semakin banyak pula angkatan kerja yang terserap di dunia industri. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah formulasi yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia saat pandemi Covid-19. Formulasi tersebut bernama UU Cipta Kerja. 

UU Cipta Kerja dapat menjadi titik balik dari perekonomian Indonesia yang saat ini tengah diuji oleh pandemi Covid-19. UU Cipta Kerja tersebut akan mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang sebagai wujud ikhtiar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi dan UMKM. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja baru yang membuat masyarakat menjadi lebih mudah membuka maupun mengembangkan bisnis dan akan lebih banyak lapangan kerja baru yang tercipta. 

Selain menguntungkan pekerja, UU Cipta Kerja juga menguntungan sektor usaha kecil dan menengah

UU Cipta kerja memang didesain pemerintah untuk meringankan beban pengusaha kecil, karena ada beberapa pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dapat mengubah nasib mereka menjadi lebih baik lagi di masa depan. 

Pada pasal 91 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan lebih mudah. Jika sebelumnya pengusaha harus datang mengurus langsung ke Dinas Perizinan dan melewati birokrasi yang berliku-liku, maka saat ini bisa didaftarkan via online. Dengan syarat hanya melampirkan surat izin usaha dari Ketua RT serta KTP yang masih berlaku. 

Pengusaha kecil seperti pelaku bisnis UMKM haruslah menjadi bagian dari supply chain yang besar. Keberpihakan terhadap industrial estate, misalnya keberpihakan dimana harus tersedia fasilitas dan kemudahan bagi koperasi dan UMKM.

UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan terlebih saat terjadi pandemi sekarang ini. Sekarang saatnya bersama mendukung seluruh kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan perekonomian nasional, utamanya di tengah kondisi pandemi lewat penerapan UU Cipta Kerja.

Oleh: Tika Putri (Anggota Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kota Cianjur) 

Akhir-akhir ini pemerintah aktif melakukan vaksinasi kepada masyarakat khususnya tenaga kesehatan. Namun, banyak ditemukan berita-berita hoaks terkait vaksinasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menyerang pemerintah. 

Kelompok kepentingan juga banyak memanfaatkan program vaksinasi nasional sebagai bahan berita hoaks. Mereka seakan berlomba-lomba menciptakan kekeruhan pada air bening yang mengalir dengan tenang. Media sosial seharusnya digunakan sebagai media literasi untuk menyampaikan kabar baik dan informatif namun saat ini telah banyak disalahgunakan untuk menyebarkan berita hoaks. 

Perkembangan pesat teknologi melalui internet seharusnya digunakan untuk mengakses informasi valid dan terferivikasi, namun perkembangan tersebut justru disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai alat penebar kebencian, provokasi, serta hoaks. Sementara itu, berita hoaks merupakan kabar berita, informasi, dan pesan penting yang sudah direkayasa sedemikian rupa dan disebarkan di media, khususnya di media sosial.

Sangat banyak berita hoaks terkait vaksin Sinovac lalu lalang di media sosial. Kelompok kepentingan yang kontra dengan pemerintah membuat tipu daya sedemikian rupa agar masyarakat tidak percaya dengan adanya vaksin Sinovac.

Para pembuat berita hoaks tersebut sudah keterlaluan. Mereka seperti lebih tahu dari dokter yang sudah membuat vaksin ini dan sudah teruji resepnya. Mereka seakan lebih hafal betul isi vaksin yang terkandung didalamnya. Apa saja hoaks seputar vaksin? 

Vaksin dapat mengubah genom

Juru Bicara Vaksin Covid-19 PT Bio Farma, Bambang Herianto menjelaskan ada vaksin yang menggunakan RNA dan ada yang menggunakan DNA. Terkait beredarnya informasi bahwa vaksin dapat mengubah genom manusia menjadi hal lain, informasi tersebut tidak benar. Meski vaksin berasal dari RNA, genetiknya sudah terputus. Jadi tidak mungkin dengan tiba-tiba masuk ke gen manusia lalu mengubah manusia menjadi buaya, monyet, atau lainnya. 

Vaksin masih uji klinis

Terdapat informasi yang menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 yang akan digunakan adalah vaksin untuk uji klinis. Hal tersebut dipastikan hoaks atau tidak benar karena vaksin Covid-19 yang saat ini sudah digunakan oleh Bio Farma dan digunakan untuk program vaksinasi nasional telah menggunakan vaksin yang telah memperoleh izin penggunaan dari BPOM. 

Vaksin mengandung bahan pengawet

Hoaks lain yang beredar adalah terdapat bahan-bahan pengawet yang terkandung dalam vaksin. Vaksin Covid-19 buatan Sinovac tidak mengandung bahan seperti boraks, formalin, merkuri, serta tidak mengandung pengawet. 

Vaksin yang akan digunakan di masyarakat telah melalui tahapan pengembangan dan serangkaian uji yang ketat, sehingga terjamin kualitas, keamanan, dan efektivitasnya di bawah pengawasan BPOM serta memenuhi standar internasional. 

Masyarakat diharapkan mendukung dan menyukseskan vaksinasi Covid-19 dengan mencegah dan melawan hoaks terkait vaksinasi melalui kampanye positif di media sosial. Kampanye di media sosial ditujukan untuk menyebarluaskan informasi yang memuat manfaat pentingnya vaksinasi Covid-19, sekaligus menepis hoaks vaksinasi Covid-19 yang banyak tersebar di kalangan masyarakat. 

Warganet bersama masyarakat perlu Mendukung dan melaksanakan vaksinasi demi ketangguhan dan kemajuan Indonesia melalui suksesnya vaksinasi nasional.

Oleh : Moses Waker )*

Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan mendorong pemerakaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya yang telah diperjuangkan oleh masyarakat wilayah Sorong Raya kurang lebih 12 tahun. Masyakat pun mendukung pemekaran wilayah tersebut yang memberikan banyak manfaat bagi rakyat.

Wacana pemekaran wilayah Papua terus mendapat respons positif, salah satunya berasal dari Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan. Ketua Tim Percepatan Pemekaran calon Provinsi Papua Barat Daya, Lambert Jitmau menuturkan, Dukungan Gubernur Dominggus dibuktikan dengan diterbitkannya SK Gubernur Papua Barat Nomor 125/72/3/2020 tentang Persetujuan Pembentukan provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 12 Maret 2020, dan SK tersebut sudah diserahkan kepada Presiden melalui Mendagri serta kepada kementerian dan lembaga terkait.

            Lambert mengatakan bahwa SK Gubernur Papua Barat tersebut guna melengkapi atau memenuhi serta melakuan pembaruan berkas yang dibutuhkan dalam rangka Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Barat Daya.

            Sebab syarat utama pemekaran daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Provinsi Papua Barat kareja daerah-daerah yang akan menjadi wilayah (DOB) Papua Barat Daya saat ini berada di wilayah Provinsi Papua Barat.

            Lambert juga menjelaskan bahwa dalam surat keputusan Gubernur tersebut menyebutkan Ketua Tim Percepatan adalah Wali Kota Sorong, Wakil Ketua adalah Bupati Sorong Selatan, Sekretaris Tim adalah Bupati Tambrauw, Wakil Sekretaris adalah Bupati Raja Ampat, Bendaharan adalah Bupati Maybrat dan wakil bendahara adalah bupati Sorong.

            Tim yang dibentuk oleh Gubernur tersebut merupakan tim yang sah untuk memeperjuangkan DOB Papua Barat Daya.

            Dikatakan bahwa tim telah bekerja maksimal dan sudah melakukan berbagai audiensi baik dengan Kemendagri, kemenkopolhukam, dan Komisi II DPR RI guna mendorong pemekaran DOB.

            Kebijakan pemekaran Papua merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua. Apalagi di papua masih banyak yang tergolong ke dalam daerah-daerah tertinggal.

            Dalam rencana pemekaran di Papua, Pemerintah juga telah melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua, pemerintah juga telah melibatkann berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua.

            Jika melihat luas dan kondisi geografis Papua, memang perlu adanya pemekaran, namun pelaksanaann sebaiknya bertahap dan tetap harus mengutamakan kebutuhan masyarakat.

            Jangan sampai pemekaran wilayah ini hanya menjadi kebutuhan politik elite tertentu. Masyarakat perlu diajak dialog untuk menentukan hal ini.  Sementara itu, terkait apa perlu badan khusus yang mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dana otsus. 

            Pemekaran wilayah Papua tidak akan berdampak buruk bagi masyarakat Papua dan tidak serta merta menimbulkan wacana disitegrasi. Namun begitu pemekaran provinsi yang berada di Timur Indonesia harus pula memperhatikan kebutuhan masyarakat agar mereka bisa merasakan kesejahteraan pasca pemekaran Papua tersebut.

            Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Barat, Filep Wamafma saat berbicara dalam webinar series pusat studi kemanusiaan dan pembangunan (PSKP) bertema “potensi positif pemekaran bagi Papua”

            Filep Berujar, jangan pernah takut akan isu pemekaran. Keliru jika menilai  pemekaran menjadi sebuah opsi dalam mencegah disintegrasi. Papua itu sudah final NKRI. Apabila roh utama dari Otonomi Khusus (otsus) yang ada di Papua ini sudah ada ketakutan dan mengandung upaya mencegah disintegrasi maka itu harusnya dipahami oleh pemerintah.

            Oleh sebab itu, dirinya meminta agar jangan ada diskriminasi, terutama bagi warga asli Papua. Masyarakat Papua adalah stakeholder utama yang harus diikuti kemauannya.

            Sementara itu, Plt Kasubdit Otonomi Khusus 1, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kuswanto menyatakan, pembangunan yang adil dan merata dalam pemekaran wilayah akan mencegah upaya disintegrasi.

            Pelibatan masyarakat dalam mewujudkan pemekaran Papua memang harus melibatkan masyarakat, karena nantinya harus memperhatikan juga batas wilayah adat, harus ada sidang adat tentang lokasi tanah adat dan hak-hak masyarakat adat.

            Apalagi dalam pasal 76 UU Nomor 35 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa kebijakan pemekaran provinsi baru di Papua, haruslah dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan SDA dan kemampuan ekonomi serta perkembangan di masa mendatang.

            Pemekaran di Papua tentu saja dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Papua, meski demikian ada beberapa aturan main dimana pemerintah pusat dan daerah harus melibatkan masyarakat dan tokoh adat di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo