Oleh : Firza Ahmad )*

Para mantan pemimpin FPI diperiksa polisi terkait kasus kerumunan di Petamburan. Tak hanya Rizieq Shihab yang jadi tersangka, namun juga pengurus lainnya. Mereka dicokok karena ikut jadi panitia dan juga melanggar peraturan dan protokol kesehatan. Pemeriksaan dijamin sesuai dengan hukum di Indonesia.

Rizieq Shihab menghebohkan publik dengan nekat menggelar pesta pernikahan sang putri, Najwa, november lalu. Masalahnya, ia mengundang 10.000 orang, padahal masih masa pandemi. Ia akhirnya dicokok karena melanggar protokol kesehatan dan terlilit pasal UU kekarantinaan. Lalu harus mendekam di bui untuk mepertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain Rizieq, pada kasus keramaian di Petamburan, juga ada tersangka lain. Kedua orang itu adalah Ahmad Shabri Lubis dan Maman Suryadi, yang merupakan mantan petinggi FPI. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena ikut menjadi panitia dalam pesta tersebut. Sehingga dipanggil polisi dan menerima surat perintah penangkapan.

Pemeriksaan terhadap para eks pemimpin FPI dilakukan desember 2020 lalu. Ahmad Shabri dan Maman Suryadi akhirnya mau datang ke Polda Metro Jaya dan harus menjawab 56 pertanyaan dari penyidik. Pengacara mereka, Sugito Atmo Prawiro, menyatakan bahwa saat diperiksa, hanya ditanya apa peran dalam acara pernikahan putri Rizieq Shihab.

Kombes Yusri Yunus, Kepala Bdang Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa mereka diperiksa karena melanggar pasal 93 UU nomor 6 tentang kekarantinaan kesehatan. Ancaman hukumannya setahun. Walau ditetapkan sebagai tersangka, mereka tidak ditahan seperti Rizieq. Namun hanya kena wajib lapor seminggu dua kali, dengan membawa surat perintah penangkapan.

Pemeriksaan kedua eks pemimpin FPI sudah sesuai dengan aturan, karena tidak langsung dicokok lalu masuk ke dalam bui. Orang awam jangan membayangkan keburukan seperti itu. Namun prosedurnya, ada surat panggilan dari polisi, diperiksa, lalu ditetapkan statusnya apakah sudah layak dijadikan tersangka.

Ketika kedua eks pemimpin FPI hanya dikenakan wajib lapor, sebagai bentuk penangguhan penahanan. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1981. Mereka boleh tidak masuk penjara, tapi dengan syarat harus menaati jadwal wajib lapor dan membawa berkas yang diperlukan.

Ketika ada prosedur seperti ini, maka menunjukkan bahwa penyidikan kasus kerumunan Petamburan dan proses pemeriksaan kedua eks pemimpin FPI, sudah sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Mereka rela datang dan menjawab pertanyaan polisi (dan tidak melarikan diri seperti Rizieq Shihab beberapa tahun lalu).

Meski pengacara mereka mengancam akan melakukan gugatan praperadilan, namun polri tidak gentar. Karena yakin hakim akan berbuat seadil-adilnya. Buktinya, hakim tunggal di kejaksaan negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Rizieq Shihab. Ia pasti akan melakukan hal yang sama ketika menghadapi eks pemimpin FPI tersebut.

Bagaimana bisa FPI menganggap enteng kasus kerumunan dan ngotot agar gugatan praperadilannya dikabulkan, serta berkoar-koar bahwa pemeriksaan tidak sesuai dengan aturan? Apa mereka sudah amnesia bahwa saat ini masih masa pandemi? Sehingga dilarang keras mengadakan pesta pernikahan yang mengundang banyak orang, karena melanggar protokol kesehatan.

Selain itu, mereka tidak bisa playing victim dan menganggap prosedurnya tidak adil. Logikanya, jika tidak ingin mendapat status tersangka, jangan melanggar aturan seenaknya. Ketika dicokok petugas,malah marah-marah dan meminta keadilan. Padahal merekalah yang tidak adil, karena mengakibatkan 80 orang terkena corona pasca pesta di Petamburan.

Sudahi saja drama dari para eks pemimpin FPI dan terima kasusnya dengan lapang dada. Polisi sudah melakukan pemeriksaan dan segala sesuatunya sesuai dengan prosedur di Indonesia. Semoga hukuman wajib lapor menyadarkan mereka, bahwa FPI benar-benar ormas terlarang dan arogan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Puti Ayu )*

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menilai tingginya harapan masyarakat terhadap rencana vaksinasi Covid-19 berpotensi besar disalahgunakan menjadi lading disinformasi dan misinformasi (hoaks). Kominfo mengklaim bahwa pihaknya telah menemukan kabar palsu yang jumlahnya nyaris tak terhitung.

Salah satu kabar yang beredar adalah adanya 200 juta lebih vaksin yang sudah datang. Lalua pengujian vaksin gagal dan masih banyak sekali. Hal ini tentu saja meresahkan masyarakat dan bisa menimbulkan dampak-dampak negative.

Henry menilai sebagian besar hoaks tersebut disebarkan di media yang tidak terverifikasi Dewan Pers. Hoaks tersebut tak jarang turut diamplifikasi oleh akun-akun media sosial, sehingga umumnya menyebar dengan sangat cepat.

Untuk itu, dirinya menghimbau kepada media massa untuk melakukan verifikasi terhadap isu-isu vaksin Covid-19, khususnya yang masuk ke Indonesia.

Henry menuturkan, media bisa menjadi penerang dalam keadaan seperti kondisi saat ini, untuk melakukan verifikasi sehingga masyarakat juga bisa mendapat info yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kebenaran.

Dia menuturkan, pandemic memang masih menjadi momok sekaligus tantangan utama untuk pemerintah. Selain upaya kampanye 3M, pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan 3T yakni tracing, testing, treatment.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mendorong Komando Daerah Militer (Kodam) terlibat program vaksinasi covid-19. Moeldoko menegaskan bahwa program vaksinasi merupakan salah satu upaya kuat pemerintah dalam menanggulangi pandemi.

Massifnya konten hoax terkait vaksin ternyata membuat Juru Bicara Vaksin Covid-19 PT Bio Farma Bambang Herianto hari ini memberikan klarifikasi terkait informasi hoax yang beredar di masyarakat yang menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 yang akan digunakan adalah vaksin untuk uji klinis.

Melalui konferensi pers, dirinya mengonfirmasikan bahwa vaksin Covid-19 yang saat ini sudah berada di Bio Farma, dan akan digunakan untuk program vaksinasi nantinya, akan menggunakan vaksin yang telah memperoleh izin penggunaan dari BPOM, sehingga kemasannya pun akan berbeda dengan vaksin yang diguakan untuk keperluan uji klinik.

Masyarakat dan warganet juga harus memahami bahwa vaksin covid-19 hanya akan digunakan untuk program vaksinasi setelah ada persetujuan penggunaan darurat yang dikeluarkan Badan POM dan bukan sebagai vaksin untuk uji klinis.

Keraguan masyarakat terhadap vaksin dibuktikan dengan survey yang dilakukan oleh Kaiser Family Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang menangani berbagai isu kesehatan nasional di Amerika Serikat, dimana hasil survey tersebut menunjukkan bahwa 27 persen responden menolak untuk menjalani vaksinasi Covid-19 walau dilakukan secara gratis dan dinilai aman.

Di Indonesia, survey serupa dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan hanya sekitar 37 persen warga yang secara tegas mau divaksinasi Covid-19 jika sudah tersedia. 17 persen warga mengatakan tidak akan divaksinasi, bahkan 28 persen warga mengatakan tidak akan divaksinasi, bahkan 28 persen warga menyatakan tidak takut tertular Covid-19.

Pada kesempatan berbeda, Youtuber sekaligus konten creator Bayu Skak meminta kepada generasi milenial untuk tidak berpikir aneh-aneh soal vaksin Covid-19.

Imbauan tersebut ia sampaikan setelah menjalani vaksinasi Covid-19 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Bayu Skak menuturkan, dirinya mewakili milenial berharap agar semuanya tidak punya pemikiran yang lain-lain tentang vaksin yang enggak tahu apa-apa.

Meski telah mendapatkan vaksin, pemuda kelahiran Malang tersebut berharap pada kalangan milenial agar tetap patuh dan disiplin dalam menerapkan protocol kesehatan. Diantaranya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.

Sutradara Film Yowis Ben tersebut mengaku tidak takut menjalani vaksinasi, hanya saja dirinya mengaku merasa berdebar dengan jarum suntik vaksin yang akan diinjeksi pada lengannya.

Terkait maraknya kabar hoax mengenai efek samping vaksin Covid-19 yang digunakan pemerintah. Bayu mengaku tidak khawatir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia memilih mencari informasi informasi seputar vaksin melalui sumber resmi yang dipercaya.

Setelah menjalani vaksinasi, Bayu Skak berencana ingin membuat video edukasi terkait vaksin covid-19 sebagai upaya menangkal penularan covid-19.

Warganet dan Milenial tentu harus Bersatu dalam melawan berbagai hoax yang beredar mengenai vaksin Covid-19 menjadi salah satu factor yang mendorong keraguan masyarakat untuk menjalani vakasinasi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bekasi

Oleh : Putri Yuanita )*

Pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional agar kondisi finansial negara lekas pulih, setelah dihantam pandemi covid-19. Salah satu cara pemulihannya adalah dengan meresmikan UU Cipta Kerja. Untuk menyukseskan implementasi UU ini, maka kita wajib melawan hoaks dan konten provokatif.

UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang mengatur berbagai sektor, mulai dari kehutanan hingga investasi. Dengan adanya UU ini maka akan ada perubahan birokrasi, sehingga masyarakat yang akan diuntungkan. Mereka tak perlu mengurus izin dengan bertele-tele, sehingga usahanya makin lancar.

Namun sayangnya, UU ini terancam keberadaannya oleh hoaks alias berita palsu yang tersebar di masyarakat. Oknum pembuat hoaks sengaja membuatnya, agar pemerintah tidak didukung. Padahal dibuatnya UU Cipta Kerja adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga hoaks harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Hendra Gunawan meminta masyarakat untuk tidak terpicu oleh hoaks seputar UU Cipta Kerja, lalu menyebarkannya. Jika ada berita yang mencurigakan, sebaiknya mereka melakukan cek dan ricek.

Hendra melanjutkan, masyarakat diharap menyebarkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian, jangan emosi dan tergesa-gesa lalu memencet tombol share tanpa mengecek kebenarannya. Ternyata yang dibagikan adalah hoaks tentang UU Cipta Kerja.

Ada banyak hoaks yang sayangnya sudah beredar di media sosial. Pertama, ada kabar bahwa hak pegawai untuk cuti kerja dihapus. Padahal hal ini salah, karena para pekerja masih boleh mengajukan cuti. Karena cuti adalah hak seorang pegawai dan mereka punya jatah maksimal 12 hari kerja.

Kemudian ada pula hoaks yang mengatakan bahwa pemerintah menjual Indonesia dengan menggencarkan investasi asing. Padahal penanaman modal adalah sistem kerjasama yang saling menguntungkan, bukan penjualan apalagi penjajahan model baru. Lagipula, investasi sudah ada sejak zaman orde baru, jadi seharusnya masyarakat tidak asing dengan penanaman modal.

Konten-konten provokatif seperti ini yang wajib dihalau oleh masyarakat. Karena jika terus beredar, baik di dunia maya maupun dunia nyata, akan menghalangi kesuksesan implementasi UU Cipta Kerja. Jika banyak yang percaya hoaks, maka mereka akan berdemo dan mogok kerja, sehingga produksi terganggu dan roda perekonomian bisa macet.

Selain itu, ketika banyak yang percaya hoaks UU Cipta Kerja, mereka akan tidak setuju dengan program-program pemerintah yang lain. Ketika rakyat tidak menurut, maka perbaikan ekonomi akan sangat susah. Bagaimana Indonesia bisa maju jika warganya terus membangkang dan susah diatur?
Oleh karena itu kita wajib untuk menghalau hoaks dan konten provokatif dengan berbagai cara.
Pertama, jangan mudah percaya jika ada berita yang beredar dari grup WA ke grup lainnya. Periksa kebenarannya di web khusus untuk mengecek hoaks. Salah satu ciri berita palsu adalah ia diawali dengan kata-kata seperti: gawat, gila, sebarkan segera, dan diksi provokatif lainnya.

Selain itu, ketika ada konten hoaks yang beredar di Facebook atau Instagram, langsung klik report. Maka pihak FB atau IG akan membaca laporan Anda dan menurunkan konten tersebut, karena terbukti hanya berita palsu. Jangan ragu untuk melapor, karena efek dari hoaks sangat dahsyat. Mengeklik tombol report hanya butuh beberapa detik, dan hoaks akan hilang dalam beberapa waktu.

Untuk mensukseskan UU Cipta Kerja maka kita perlu memukul hoaks dan konten provokatif. Jika ada hoaks yang beredar, maka langsung laporkan saja ke pengelola media sosial. Ketika Anda menerima berita dari hasil forward, jangan langsung di-share ulang. Namun cek kebenarannya terlebih dahulu, agar tidak terjeblos hoaks.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung

Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) makin menggila dengan melakukan penyerangan lagi di kawasan Intan Jaya, Papua. Pemerintah tidak pernah takut akan ancaman mereka, karena hanya gertak sambal. Untuk apa berkompromi dengan organisasi separatis dan penghianat? KKB wajib diberantas dan akan bernasib naas pada waktunya.

KKB adalah organisasi di bawah OPM yang terkenal karena kekejamannya. Mereka tak segan melakukan kekejian, baik kepada aparat maupun warga sipil Papua. Semua ancaman dilakukan, karena mereka berkeyakinan untuk bersatu membentuk Negara Federal Papua Barat dan ingin keluar dari NKRI. Sehingga indonesia dianggap sebagai musuh.

Warga di Distrik Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, lagi-lagi terganggu oleh ulah KKB. Tanggal 8 februari 2021, mereka terpaksa mengungsi, setelah ada tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut. Sebanyak 600 orang berlindung di sebuah gereja, untuk menghindari serangan dan tembakan dari KKB.

Pemerintah bertindak cepat dengan mengutus lebih banyak aparat untuk terjun ke Intan Jaya. Mereka boleh melakukan tindakan tegas dan terukur, demi menjaga keamanan dan kedamaian warga. Tindakan ini diperbolehkan, karena KKB selalu beraksi di Intan Jaya, sampai 5 kali. Sehingga meresahkan masyarakat di sana.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyatakan bahwa keamanan warga di sana adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi, Bupati intan Jaya dan sejumlah pejabat lain diminta untuk kembali ke sana dan tidak memimpin dari Nabire. Dalam artian, suasana sudah kondusif dan mereka diharap kembali, agar rakyat juga merasa aman dan tak lagi mengungsi.

Pemerintah pusat tidak akan berkompromi dengan KKB. Serangan yang mereka lakukan, baik di Intan Jaya maupun daerah lain, diyakini hanya sebaga gertak sambal. Pemerintah tidak akan menyerahkan Papua dan mereka gagal untuk mendirikan Negara Papua Barat, hanya karena teror dari KKB.

Selama ini KKB dan OPM belum diberantas 100% karena mereka bertindak licik, dengan bersembunyi di tengah pegunungan dan hutan liar. Faktor alam yang susah dilewati, menyebabkan penangkapan belum selesai. Namun aparat bertindak dengan sebaik-baiknya. Sehingga KKB bisa diberantas dan Bumi Cendrawasih kembali aman.

Sementara itu, Intan Jaya terkenal di mata publik karena relatif sering diganggu oleh KKB. Penyerangan di sana dilakukan, karena KKB menuntut agar otonomi khusus dan penambangan hasil bumi di Papua dihentikan. Sehingga mereka meneror masyarakat agar dipenuhi keinginannya.

Jika menggunakan logika, bagaimana bisa mereka menolak otonomi khusus? Padahal tak setiap provinsi menikmatinya, karena ada jatah dana khusus bagi daerah yang berstatus Otsus. Justru Otsus digunakan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat, untuk membangun berbagai fasilitas. Seperti jembatan, gedung sekolah, stadion, jalan raya, dan lain-lain.

Bagaimana bisa KKB menolak kemajuan berkat dana Otsus? Padahal anggarannya dinaikkan, sehingga uang milyaran tersebut digunakan untuk membangun Papua, sehingga makin modern dan tidak lagi identik dengan keterbelakangan. Sungguh aneh jika mereka menolak kemajuan, karena kebodohan hanya akan menyengsarakan.

Otsus akan tetap dilanjutkan di Papua walau di bawah ancaman KKB. Aparat akan bertindak sangat tegas dan mengamankan segala program pemerintah, termasuk otonomi khusus. Karena pemerintah berharap tidak ada ketimpangan kemajuan antara Indonesia bagian timur dan barat. Sehingga mengutamakan azas keadilan.

KKB yang melakukan kekejian berkali-kali, harus dibinasakan secepatnya. Karena mereka selalu curiga bahwa seseorang itu mata-mata, padahal ia hanya warga sipil biasa. Mereka juga mengancam kelancaran Otsus Papua. Sehingga keberadaannya makin meresahkan. Aparat wajib menggulung mereka sampai habis, ke akar-akarnya, agar warga Papua aman dan damai.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta