Oleh: Rahmat Aldebaran )*

Jika FPI kerap melontarkan kalimat provokatif, adakah kemungkinan anggota FPI terlibat dalam jaringan teroris? Hal ini tentu saja perlu diusut secara tuntas, karena rupanya ada beberapa anggota teroris yang mengaku bahwa dirinya juga tergabung dalam FPI.

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus meminta Densus 88 perlu melakukan pencekalan dan menahan eks Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Munarman.

Pasalnya, Munarman diduga kuat hadir pada saat sejumlah anggota FPI atau eks anggota FPI dibaiat masuk jaringan teroris ISIS di Jalan Sungai Limboto Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2015.

Menurut dia, perlu adanya penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh seluruh aktifitas FPI di masa lalu. Petrus menilai, selama 10 tahun terakhir ini ceramah eks pentolan FPI Rizieq Shihab mengandung narasi ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut di kalangan publik.

Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum jika terdapat Habib Rizieq dan Munarman perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan instrumen UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selama 10 tahun terakhir ceramah Habib Rizieq di mimbar-mimbar dakwah selalu menebar kebencian dan teror yang menakutkan masyarakat luas yang koheren dengan aksi terduga teroris dari anggota FPI.

Terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Ahmad Aulia, mengakui telah berbaiat kepada kelompok ISIS pimpinan Abu Bakr Al-Baghdadi. Ahmad yang disebut polisi juga merupakan anggota FPI tersebut, berhasil ditangkap pada 6 Januari lalu.

Dirinya menuturkan, ketika itu ia berbaiat bersama ratusan simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar yang berada di Jalan Sungai Limboto. Kegiatan baiat tersebut, menurutnya turut dihadiri oleh beberapa pengurus FPI termasuk Munarman.

Ahmad mengakui bahwa dirinya berbaiat bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI. Ia berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku Ustaz Basri yang memimpin baiat pada saat itu.

Setelah berbaiat, ia mengaku rutin mengukuti kegiatan taklim FPI Makassar. Dikonfirmasi secara terpisah, eks Sekretaris FPI Sulawesi Selatan (Sulsel), Agus Salim Syam, membantah bahwa bekas markas FPI di Jalan Sungai Limboto dijadikan tempat berbaiat.

Sebelumnya, Polisi juga memastikan bahwa belasan terduga teroris jaringan JAD dari Makassar yang akan dipindahkan ke Jakarta merupakan anggota aktif di Organisasi terlarang FPI.

Belasan tersangka tersebut akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta oleh penyidik Densus 88 Antiteror Polri. Mereka dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno Hatta.

Perlu diketahui bahwa Densus 88 Mabes Polri menangkap 26 terduga teroris di Makassar dan Gorontalo. Dari jumlah itu, 19 terduga teroris tersebut merupakan anggota FPI.

Karopenmas DivHuas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, rombongan teroris tersebut ditangkap di sejumlah tempat di wilayah Makassar dan Gorontalo, Sulawesi Selatan.

Totalnya ada 26 tersangka terorisme dari Gorontali dan 19 orang dari Makassar. Tiga diantaranya adalah wanita.

Pengamat Politik sekaligus dosen Universitas Indonesia Ade Armando berpendapat mengenai eksistensi ormas pimpinan Habib Rizieq. Dirinya menganggap FPI bukanlah ormas yang berafiliasi pada ISIS. Namun, FPI merupakan ormas yang memiliki haluan sebagai kelompok teroris. Hal tersebut lantaran, FPI selama ini kerap melakukan kejahatan dan sejumlah teror kepada kelompok minoritas yang ada di tanah air.

Dalam kesempatan itu, Ade Armando juga menjelaskan tentang pengertian dari tindakan terorisme, yakni sekelompok orang yang kerap melakukan kekerasan kepada warga sipil demi terwujudnya tujuan politik ideologis kelompok mereka. Seperti ISIS, Al Qaeda, Jemaah Islamiyah, OPM dll.

Meski tidak sekeras ISIS dalam melakukan penyerangan kepada warga sipil di Irak dan Suriah, tindakan semacam inilah yang ia nilai dalam derajat tertentu tidak berbeda jauh dengan sikap keras FPI yang kerap meresahkan masyarakat.

Jelas sudah bahwa FPI menggunakan kekerasan untuk menyerang warga sipil yang dianggap bertentangan secara ideologis.

Rekam jejak aksi kekerasan yang dilancarkan oleh FPI masih terekam hingga sekarang, pemerintah terkesan kecolongan ketika mengetahui terdapat anggota FPI yang mengaku bahwa dirinya merupakan bagian dari jaringan teroris, tentu saja pembubaran FPI adalah hal yang sudah semestinya dilakukan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung

Oleh: Akbar Rasyid (Koordinator Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kota Semarang)

Tajuk utama berita di semua media massa saat ini tertuju pada upaya vaksinasi untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Berbagai sentimen pendapat muncul menilai efektivitas dan keamanan dari penggunaan vaksin itu sendiri. Bahkan hingga presiden sebagai ullil amri, memberikan percontohan program vaksinasi Covid-19, juga memunculkan sentimen negatif yang luar biasa di masyarakat.

Pertanyaan dan persepsi masyarakat sebenarnya merupakan hal yang wajar selaku pribadi yang memiliki hak penuh atas diri mereka yang nantinya akan disuntikkan zat asing ke dalam tubuh mereka. Sehingga, edukasi yang menyeluruh menjadi jurus jitu yang harus terus disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kepastian keamanan dan efektivitas vaksinasi. Opsi program vaksinasi dipilih untuk mempercepat penurunan risiko penularan virus yang masih belum dapat dikendalikan itu.

Vaksin sendiri bisa dikatakan sebagai preparat biologis yang digunakan untuk melatih sistem kekebalan agar mampu mengenali dan memerangi patogen baik virus maupun bakteri. Vaksin dibuat dengan teknologi yang dibentuk dari suatu agen menyerupai mikroorganisme penyebab suatu penyakit, bisa dari agen mikroorganisme yang dilemahkan atau kita sering menyebutnya sebagai Live Attenuated Vaccine (LAV).
Selain itu, bisa juga terbuat dari agen mikroorganisme yang sudah dimatikan atau yang terbaru menggunakan teknologi mRNA ( messenger RNA), di mana mekanismenya mengajari sel tubuh cara membuat protein yang memicu respons imun di dalam tubuh dan disebut-sebut lebih efektif dibandingkan dengan teknologi virus dimatikan ataupun dilemahkan.

Contoh vaksin yang berasal dari pelemahan virus/mikroorganisme dan telah diproduksi sebelumnya serta digunakan dalam program imunisasi nasional adalah vaksin tuberculosis (BCG), vaksin polio oral, vaksin campak, vaksin rotavirus, dan vaksin demam kuning. Kehadiran beberapa vaksin tersebut terbukti efektif menurunkan kejadian infeksi penyakit seperti pada kasus TBC, Polio, serta Campak di Indonesia. Sedangkan vaksin yang berasal dari penonaktifan mikroorganisme (virus dimatikan) dan sudah diproduksi sebelumnya, yakni vaksin Hepatitis A, vaksin Influenza, serta vaksin Rabies juga menunjukkan benefitnya dalam mengurangi ancaman penyakit tersebut.

Program vaksinasi nasional yang dilakukan pemerintah saat ini sangat baik untuk menciptakan perlindungan terhadap kelompok rentan, di mana mekanismenya orang yang telah diberikan vaksin memiliki benteng perlindungan secara kelompok dalam meminimalisasi potensi super spreader yang dapat menginfeksi cepat ke individu-individu lain.

Vaksinasi hadir sebagai pelengkap ikhtiar untuk menyelesaikan pandemi dengan lebih cepat. Tinggal kemantapan diri kita untuk berpikiran positif dan memotivasi diri bahwa vaksinasi adalah bentuk ikhtiar lain dalam menyelesaikan pandemi secepat mungkin, karena vaksinasi merupakan upaya Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, vaksinasi menjadi kunci sukses mengatasi pandemi dan mewujudkan ketahanan nasional. Mari bersama memberikan edukasi dari tingkat kecil keluarga yang kemudian ditularkan kepada masyarakat umum untuk memunculkan optimisme dan sentimen positif terkait program vaksinasi Covid-19.

Oleh : Robert Krei )*

Pekan olahraga nasional (PON) ke-20 akan dilangsungkan tahun 2021 ini, di Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih sangat bangga karena diberi kesempatan untuk jadi tuan rumah sebuah lomba olahraga terbesar se-Indonesia. Mereka mendukung PON XX agar berhasil.

Olahraga adalah salah satu cara untuk menyatukan masyarakat Indonesia, karena selama ini mereka suka menonton pertandingan sepakbola dan berbagai lomba lainnya. Salah satu acara yang ditunggu oleh seluruh WNI adalah pekan olahraga nasional (PON) yang akan diselenggarakan oktober 2021 di Papua dan Papua Barat.

Seluruh masyarakat Papua sangat mendukung pekan olahraga nasional, karena mereka banga bisa jadi host sebuah acara berkaliber nasional. Dalam perhelatan akbar ini, tak hanya warga di Bumi Cendrawasih yang menontonnya, tapi juga seluruh WNI.
Bahkan netizen di seluruh dunia juga bisa menyaksikan pertandingannya via streaming.
Kenius Kogoya, Sekretaris KONI Provinsi Papua berharap seluruh masyarakat Papua selalu optimis dan mendukung pelaksanaan PON XX. Menurutnya, kesempatan ini harus dimanfaatkan. Karena menjadi tuan rumah PON tidak akan didapat 100 tahun lagi. Dalam artian, ini adalah kesempatan langka, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Masyarakat Papua menyatakan dukungannya untuk PON XX dengan bersuka ria di media sosial. Mereka menciptakan hashtag #ponpapua dan mewartakan segenap fasilitas pendukung acara olahraga tersebut. Sehingga netizen di seluruh dunia akan tahu bahwa pemerintah daerah Papua amat serius dalam mempersiapkannya.

Pembangunan di Bumi Cendrawasih memang digiatkan dalam rangka persiapan PON XX. Ada banyak fasilitas olahraga yang dbangun demi kesuksesan acara ini. Di antaranya, Stadion Lukas Enembe (dulu bernama Stadion Papua Bangkit), arena aquatic, Sirkuit Dominggus Mandacan, Lapangan Softball dan Baseball, dan sebagainya.

Arena olahraga itu akan bermanfaat bagi segenap warga Papua. Mereka bisa merasakan euforia pertandingan olahraga di Stadion Lukas Enembe, yang menjadi gelora terbesar se-Indonesia Timur dan berstandar internasional. Jika tidak ada pertandingan sepakbola, maka akan dimanfaatkan jadi tempat latihan fisik dan masyarakat akan semakin sehat.

Saat sorotan mata seluruh netizen mengarah ke Bumi Cendrawasih, maka akan menjadi iklan gratis. PON XX menunjukkan bahwa Papua adalah tempat yang indah, sehingga menjadi tujuan wisata yang menarik. Masyarakat selalu mendukung kelancaran PON, karena bisa meramaikan Papua dan meningkatkan pendapatan pemda.

Kenius Kogoya menmabahkan, PON menjadi nilai tambah dalam memeratakan pembangunan di Bumi Cendrawasih. Karena selain pembangunan fasilitas olahraga, juga ada bangunan menara rusun yang baru, demi mensukseskan acara ini. Rencananya rusun akan dipakai untuk tempat tinggal para atlet saat PON, karena di Wisma Atlet tempatnya terbatas.

Nanti saat PON sudah selesai, maka menara rusun akan dimanfaatkan jadi hunian para PNS, anggota TNI/Polri, pelajar dan mahasiswa, serta warga sipil lainnya. Sehingga menara rusun akan jadi tempat tinggal yang nyaman bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu mereka selalu mendukung PON, karena merasa acara ini sangat bermanfaat.

Masyarakat di Bumi Cendawasih senang karena PON XX diselenggarakan di Papua. Mereka merasa terhormat karena jadi tuan rumah, dan akan menjamu atlet serta official dari provinsi lain. Warga sipil akan ikut mempromosikan persiapan PON XX sehingga netizen di seluruh dunia akan tahu bahwa di daerah Indonesia Timur seperti Papua, sudah ada fasilitas olahraga yang mumpuni.

Warga sipil Papua bekerja keras dalam mensukseskan dan mendukung PON XX. Selain mempromosikan PON via internet, mereka juga menjaga kekompakan dalam menyambut para tamu. Sehingga akan merasa nyaman saat bertanding. PON harus disukseskan penyelenggaraannya, karena sangat membanggakan rakyat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

UU Cipta Kerja dibuat oleh pemerintah, demi kesejahteraan rakyat. Namun sayang kesuksesannya dibarengi oleh hoaks, yang sengaja disebarkan oleh oknum. Kita bisa tangkal hoaks dan ikut menyukseskan UU Cipta Kerja, dengan gerakan literasi positif. Gerakan ini bisa membuka mata masyarakat dan mengedukasi bahaya hoaks.

Ketika internet mulai booming di Indonesia, sejak awal tahun 2000, maka arus informasi begitu dahsyatnya. Masyarakat yang suka membaca berita di media online dan medsos merasa lebih praktis, karena bisa mendapat berita hanya dengan sekali klik. Namun sayang banyaknya informasi tidak diiringi dengan kemampuan untuk menyaring hoaks.

Ketidakmampuan untuk mengenali hoaks bisa jadi karena netizen mengira berita online dan berita di koran konvensional itu sama kualitasnya. Padahal ada situs abal-abal yang sengaja dibuat untuk menyebar hoaks dan ‘mencuci’ pikiran masyarakat. Mereka memproduksi berita palsu, termasuk hoaks mengenai UU Cipta Kerja.

Hoaks UU Cipta Kerja yang beredar di antaranya adalah, kabar bahwa pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi para tenaga kerja asing. Padahal yang benar adalah para TKA baru boleh masuk ke Indonesia, jika memiliki keahlian khusus. Tidak sembarang tenaga kerja asing boleh masuk, dan mereka bukanlah pekerja kasar. Melainkan punya jabatan sebagai teknisi, karena mengajari pegawai lokal yang punya alat kerja baru.

Selain itu, ada pula hoaks yang menyebutkan bahwa pemerintah menghapus UMK. Memang betul istilah UMK ditiadakan, namun diganti dengan UMP (upah minimum provinsi). Nominalnya bahkan lebih besar, karena ditentukan oleh sang Gubernur. Selain itu, pekerja yang sudah mengabdi selama lebih dari 2 tahun diharuskan digaji melebihi UMP. Jadi perubahan ini malah menguntungkan.

Untuk menangkal hoaks tentang UU Cipta Kerja, maka kita memakai literasi positif. Apa hubungan antara hoaks dengan literasi? Ternyata, sebuah hoaks beredar luas karena pembacanya kurang memiliki kemampuan literasi. Sehingga ia terlalu mudah percaya narasi berita palsu yang biasanya terlalu heboh, lalu men-share tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.

Kemampuan literasi yang tinggi bisa didapatkan dari banyak membaca buku dan media berkualitas baik. Selain menggencarkan hobi membaca, maka juga diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Literasi di dunia digital digalakkan, agar kemampuan membaca dan menganalisa masyarakat makin baik dan tidak mudah terperosok hoaks.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan bahwa masyarakat di era digital mudah mendapatkan berbagai informasi. Namun dalam kemudahan arus informasi di dunia maya, ada penyebaran konten negatif seperti hoaks. Sehingga Gerakan Nasonal Literasi Digital Siberkreasi menanggulangi hal-hal tersebut.

Masyarakat yang tergabung dalam Siberkreasi semangat dalam menghalau hoaks di dunia maya. Ketika ada berita atau foto palsu mengenai UU Cipta Kerja, maka bisa langsung di-report ke FB atau IG, sehingga dihilangkan. Mereka juga turut mengingatkan ketika ada yang menyebarkan berita tentang UU tersebut, yang ternyata hanya hoaks.

Rudiantara melanjutkan, ia mendukung Siberkreasi untuk menyebarkan literasi digital. Bersama dengan Siberkreas, kita mendorong netizen Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam menyebarkan konten positif secara konsisten di dunia maya. Sehingga masyarakat lebih produktif dengan memanfaatkan teknologi.

Dengan literasi positif maka media sosial akan dibanjiri dengan konten positif. Sehingga lama-lama hoaks tentang UU Cipta Kerja akan tenggelam dan diacuhkan oleh netizen. Mereka akan percaya bahwa UU ini dibuat oleh rakyat, dan tidak mungkin pemerintah menjerumuskan banyak orang.

Mari kita dukung UU Cipta Kerja dengan memukul hoaks di dunia maya. Caranya dengan bergabung dalam Gerakan Literasi Digital Siberkreasi, dan aktif menyaring hoaks di media sosial. Selain itu, buatlah konten positif mengenai UU Cipta Kerja, sehingga masyarakat tidak akan percaya pada hoaks tentangnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini