Oleh: Yoga Utama (Koordinator Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kota Bekasi)

Saat ini, hampir setiap negara mulai menjajaki program vaksinasi demi memerangi penyebaran Covid-19. Sayangnya, upaya ini masih terkendala oleh keraguan dan penolakan dari sebagian masyarakat. Studi membuktikan, faktor psikologis dan emosional memengaruhi sikap resistensi masyarakat terhadap vaksinasi ini. Maka dari itu, penting untuk memberikan informasi berimbang terkait vaksinasi Covid-19 dan disiplin dalam melaksanakan protokol Kesehatan.

Informasi valid penting disampaikan guna mengurangi keraguan atau keengganan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Padahal, vaksin Covid-19 telah dijamin keamanannya apalagi sudah ada buktinya. Namun, masih saja ada pihak yang tidak percaya bahkan menghasut masyarakat lainnya. Hal itulah yang menjadi kendala terbesar dalam upaya melindungi masyarakat dari penyakit/virus berbahaya, seperti Covid-19.

Seluruh lapisan masyarakat memang harus bersatu padu, saling mengingatkan dan menguatkan satu sama lain, sehingga terbentuk kebenaran pemahaman.

Berikut penjelasan-penjelasan yang bisa membantu masyarakat untuk membedakan antara hoaks dan fakta seputar vaksin Covid-19, yaitu:

  1. Banyak yang berpendapat jika vaksin Covid-19 tidak aman karena proses pembuatannya sangat cepat, yaitu kurang dari satu tahun. Padahal faktanya, meskipun vaksin Covid-19 proses pembuatannya tergolong sangat cepat, tapi sudah dipastikan dengan dilakukan uji coba tahap pertama sampai tahap terakhir, sehingga vaksin tersebut aman digunakan kepada manusia.
  2. Banyak yang berpendapat kalau vaksin Covid-19 dapat menyebabkan kematian. Padahal faktanya, vaksin Covid-19 hanya menimbulkan gejala efek samping saja ke beberapa orang yang telah divaksin, tidak sampai menyebabkan kematian seperti informasi yang banyak beredar.
  3. Banyak yang berpendapat kalau vaksin Covid-19 dapat menularkan Covid-19. Informasi tersebut tentunya sangat menyesatkan, karena faktanya vaksin tersebut dibuat untuk membunuh virus Covid-19 bukan menularkan virus Covid-19, dan dapat dibuktikan dengan tidak adanya kandungan virus Covid-19 hidup dalam vaksin tersebut.
  4. Banyak yang berpendapat kalau sudah divaksin Covid-19, tidak perlu memakai masker lagi. Padahal faktanya, orang yang telah divaksin tetap harus memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan sampai semua orang divaksin dan telah tercipta kekebalan tubuh untuk melawan virus Covid-19.

Dengan adanya sosialisasi dan literasi pemahaman vaksinasi tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi khawatir terhadap informasi hoaks seputar vaksin Covid-19 dan dapat lebih berhati-hati lagi untuk menerima kebenaran informasi yang marak beredar seputar vaksinasi. Mari dukung lrogram vaksinasi nasional dengan melawan berita-berita hoaks dan disinfomasi dengan gerakan literasi positif.

Oleh : Zainudin Zidan )*

Mantan Eks Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis beserta 4 orang lainnya dikabarkan ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus kerumunan di Petamburan menyusul Habib Rizieq Shihab yang sudah mendekam di tahanan sejak Desember 2020. Pemeriksaan dan penahanan eks tokoh FPI tersebut juga sudah sesuai ketentuan dan mendapat banyak dukungan masyarakat.

Mungkin nama Sobri Lubis tidak seterkenal Habib Rizieq, tapi sebenarnya sepak terjangnya tidak kalah keras dengan Habib Rizieq, salah satu provokasi yang masih terekam adalah ajakannya untuk memerangi kelompok Ahmadiyah dan membubuh Ahmadiyah.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya sempat mencecar Eks Ketua DPP FPI tersebut dengan lebih dari 50 pertanyaan selama 24 jam. Dimana Sobri bersama Maman Sueyani merupakan tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di Petamburan, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menjelaskan keduanya tiba di Polda Metro Jaya pada hari Senin 14 Desember 2020 dan baru selesai diperiksa pada hari selasa 15 Desember 2020 oleh tim penyidik Polda Metro Jaya.

Menurutnya, kedua tersangka tersebut diklarifikasi mengenai banyak hal, salah satunya yaitu tentang peran dan fungsi jabatan masing-masing di Ormas FPI serta perkara yang membuat keduanya dijerat sebagai tersangka.

Pada kesempatan berbeda, Tim penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menambahkan pasal penghasutan dalam sangkaan mantan Ketua Umum FPI didasarkan pada petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi mengungkapkan, berbekal petunjuk tersebut penyidik-pun melengkapi berkas yang dikembalikan.

Tidak hanya kepada Sobri, penambahan pasal juga diterapkan ke sejumlah tersangka lain dalam kasus tersebut. Kedati demikian, Andi masih enggan merincikan ihwal fakta baru yang ditemukan penyidik maupun materi perbaikan yang disetorkan ke jaksa.
Pasalanya, perkara akan segera disidangkan usai polisi merampungkan penyidikan dan melimpahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke JPU.

Sebagai Informasi, penambahan pasal jeratan terhadap sobri terungkap saat proses penahanan. Dirinya kini juga dijerat dengan pasal 160 KUHP terkait penghasutan dalam kasus kerumunan di Petamburan.
Saat awal ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, Sobri hanya dijerat undang-undang kekarantinaan kesehatan dan dugaan melawan petugas.

Jerat perkara bermula pada helatan pernikahan putri pentolan FPI, Rizieq Shihab pada November tahun lalu. Acara yang digelar usai kepulangan Rizieq dari Arab Saudi tersebut mengundang kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19. Polisi pun menindaklanjuti kejadian tersebut melalui proses hukum.

Pemerintah juga telah menetapkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang. SKB itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

SKB yang resmi tersebut, menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pelarangan dan pembubaran setiap kegiatan organisasi yang digawangi oleh Rizieq Shihab.

Dalam SKB itu juga disebutkan masyarakat bisa melapor jika menemukan FPI melakukan kegiatan dan polisi berhak membubarkan setiap kegiatan FPI. Atas landasan ini, tentu saja pemeriksaan terhadap eks Tokoh FPI mutlak dilakukan meskipun ormas tersebut telah resmi dibubarkan.

Apalagi ketika sebagian anggota teroris mengaku bahwa dirinya juga merupakan anggota FPI. Dimana anggota tersebut memiliki keahlian dalam merakit bom. Bahkan, mereka juga telah mempersiapkan “pengantin” sebutan bagi pelaku bom bunuh diri.

Padahal kita tahu bahwa radikalisme adalah musuh bagi NKRI, sehingga meski FPI mengklaim telah merubah namanya, tetap saja idealisme NKRI jangan sampai terkoyak oleh paham radikal.

Pemeriksaan terhadap eks anggota FPI tentu sangatlah penting, karena dari hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah bisa menilai apa tujuan FPI serta rekam jejak anggotanya.

Pada tahun 2012 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi juga sempat mempertimbangkan untuk membekukan ormas tersebut, hal ini dikarenakan dirinya belum bisa melupakan aksi anarkis massa FPI saat unjuk rasa menolak evaluasi sembilan perda miras 12 Januari 2012. Dimana pada saat itu sejumlah kaca gedung kemendagri hancur karena aksi anarkis tersebut.

Kita tentu tidak ingin bahwa rasa persatuan dikoyak oleh ideologi yang diprovokasi oleh segelintir orang.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung

Oleh : Timotius Gobay )*

Program Otonomi Khusus (Otsus) Papua memiliki banyak manfaat bagi pembangunan Papua. Berbagai elemen masyakat pun mendukung keberlanjutan program tersebut sebagai salah satu solusi untuk menyejahterakan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat khususnya warga yang tinggal di wilayah timur memang menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah. Jimmy Demianus Ije selaku anggota DPR RI dari dapil Papua Barat menilai revisi otonomi khusus (otsus) akan menjadi salah satu upaya konkrit dalam menyejahterakan rakyat. Tentu saja dengan syarat yang benar-benar menyentuh persoalan di Papua.

Pimpinan DPR RI sendiri sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Surat tersebut akan ditindaklanjuti pada masa sidang akan datang. Namun, belum semua anggota DPR RI menerima drat revisi Otsus tersebut.

Jimmy menegaskan, persoalan Papua bukan hanya persoalan keuangan, tapi kewenangan. Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, dirinya terus berteriak memperjuangkan masa depan masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan rakyat Papua perlu berdiskusi, duduk bersama membahas masalah revisi UU Otsus.

Dirinya juga kembali menjelaskan, masalah kewenangan yang dimaksudnya adalah mengatur atau mengelola sendiri ihwal sumber daya alam (SDA), baik itu migas, laut dan hutan.

Ia menilai, tidak heran jiga masyarakat Papua menganggap keberadaan Otsus ini belum berdampak apa-apa. Jika ingin serius, Jimmy menyarankan pemerintah belajar dari Pemerintah Provinsi Bosano di Italia dan kepulauan Alan di Firlandia. Kedua Negara tersebut sukses menerapkan Otsus bagi masyarakatnya.

Jimmy menuturkan, Bosano pernah mengalami seperti Papua, puluhan tahun mengalami seperti Papua selama puluhan tahu, dimana saat itu Otsus tidak berhasil hingga memerlukan waktu 10 tahun untuk melakukan negosiasi.

Dirinya juga mengingatkan agar revisi UU otsus Papua janganlah tergesa-gesa, alias hanya mengejar waktu yang akan berakhir pada 2021.

Sementara itu, Kabsudit Provinsi Papua dan Papua Barat Kementerian Dalam Negeri, Budi Arwan menjelaskan, persoalan revisi UU Otsus, Kemendagri menginginkan tidak hanya membahas soal dana, tetapi juga tentang kewenangan.

Pihaknya juga berharap agar masukan detail dapat diperoleh dari teman-teman pemerintah daerah, oleh karena itu pihaknya juga memohon kepada Gubernur, DPRD serta MRP (Majelis Rakyat Papua) untuk dapat memberikan masukan terkait apa yang dievaluasi selama ini mengenai kebijakan Otsus seperti apa kedepannya untuk diangkat di dalam pembahasan revisi UU 21.

Kemendagri juga meminta masukan dari semua pihak baik resmi maupun tidak, informal dan formal. Hal tersebut diupayakan sebagai masukan yang akan dilakukan Kemendagri ke depannya.

Kemudian terkait dana Otsus yang akan berakhir, tentu saja sangatlah penting untuk dibuatkan rumah hukum. Jika tidak dibuat, maka dampak yang terjadi akan luar biasa bagi Papua dan Papua Barat.

Apalagi, selama ini dikatakan dana Otsus dari Undang-undang langsung terjun ke Perdasus. Hal tersebut tentu saja menyulitkan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

Persoalan tersebut bagian ke depan dalam upaya revisi Otsus akan dibahas. Selain perbaikan peraturan pemerintah mulai dari aspek penggunaan, perencanaan, tata usaha, serta pelaksanaan hingga timwas dan evaluasi.

Oleh karena itu, Kemendagri juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan UU Otsus, termasuk rencana pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan dan memangkas rentang kendali pemerintah.

Dampak positif dari kebijakan Otsus sebenarnya juga terlihat dari meningkatnya IPM, dimana di Papua meningkat dari 6,29 poin menjadi 6,84 poin, sedangkan di Papua Barat meningkat dari 55,1 poin menjadi 64,7 poin. Selain itu sarana kesehatan juga meningkat, jumlah rumah sakit, puskesmas dan tenaga dokter bertambah.

Dukungan terhadap otsus Papua jilid II juga datang dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, pihaknya telah meminta dukungan semua pihak untuk mendukung otsus Papua, dimana dalam waktu dekat akan dibahas pemerintah pusat bersama Pemprov Papua Barat dan Papua.

Gubernur juga menegaskan, ada dua hal yang perlu dilakukan dalam hal Otsus Jilid II selain pendanaan. Pertama, pemberian kewenangan lebih besar pada Pemprov di Tanah Papua dalam hal seperti SDM dan SDA dan kedua, pelibatan kementerian lembaga (K/L) lain.

Otsus Jilid II merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Indonesia khususnya di bumi Cenderawasih. Hal ini tentu patut kita dukung karena Otsus tersebut telah menjadi motor pembangunan bagi Papua dan Papua Barat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh: Ricky Subagja (Ketua Gerakan Literasi Terbit Regional Kabupaten Tangerang)

UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang tidak hanya melindungi pengusaha, tapi juga pekerja. Bahkan aturan turunannya juga memuat pasal perlindungan pada pegawai WNI, sehingga tidak perlu khawatir akan pekerja asing, karena pemerintah memprioritaskan pekerja lokal.

Ketika pertama kali diresmikan, UU Cipta Kerja sangat menghebohkan karena pemerintah dituding pro asing. Penyebabnya, dalam UU itu tercantum klaster investasi yang memudahkan masuknya investor asing, termasuk pula WNA yang jadi pegawainya. Pekerja asing seolah menghantui karena pekerja lokal takut tergusur.

Namun pekerja lokal tidak perlu takut, karena selama ini terjadi salah paham dalam menafsirkan UU Cipta Kerja. Pemerintah bukannya ingin menarik pekerja asing sebanyak-banyaknya. Kesalahpahaman ini perlu diluruskan, agar tidak ada lagi yang mencap pemerintah terlalu berpihak kepada WNA. UU Cipta Kerja dan aturan turunannya (peraturan pemerintah) sangat pro pada pekerja lokal dan tidak akan serta-merta diganti oleh tenaga kerja asing.

Kini pemerintah terus menyusun aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setidaknya, terdapat 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) sebagai aturan pelaksana UU Cipta kerja yang menjadi perhatian sejumlah kementerian/lembaga. Tentunya, 44 aturan turunan itu dibentuk agar UU Cipta Kerja dapat diterapkan secara efektif.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru sekaligus memulihkan perekonomian nasional setelah dihantam pandemi Covid-19. UU Cipta Kerja merupakan reformasi yang paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir di bidang investasi dan perdagangan. Selain itu UU Cipta Kerja adalah vaksin mujarab pemulihan ekonomi nasional serta angin segar pemulihan ekonomi saat masa pandemi.