Oleh : Moses Waker )*

Otonomi khusus akan diberlakukan di Papua untuk kedua kalinya. Program ini sangat dinanti oleh warga sipil di Bumi Cendrawasih, karena otsus terbukti memakmurkan masyarakat. Apalagi dana otsus dipastikan akan naik, sehingga makin banyak yang bisa disalrkan, dan memeratakan kemajuan di Papua.

Tahun 2021, akan ada otonomi khusus jilid 2. Program ini adalah keistimewaan bagi seluruh rakyat Papua, karena mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Akan ada kucuran dana yang cukup banyak, untuk membangun infrastruktur dan bidang lain. Seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Masyarakat Papua menyambut gembira perpanjangan otsus, karena mereka ingin Bumi Cendrawasih makin maju. Apalagi besaran dana otsus periode ini akan meningkat. Nominal dana otonomi khusus pada 2021 hingga selesai adalah 243,6 trilyun rupiah. Dana otsus ini meningkat 2 kali lipat, karena pada periode sebelumnya dianggarkan 101 trilyun rupiah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa dana otsus sebesar itu wajar, karena akan dipakai selama 20 tahun. Selain itu, pada evaluasi otsus jilid 1 lalu, masih ada beberapa daerah yang mengalami ketertinggalan. Sehingga pada otsus jilid 2 akan digenjot, sehingga ada pemerataan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dana otsus sebesar itu harus digunakan secara optimal. Sehingga masyarakat di Papua dan Papua Barat akan merasakan manfaatnya. Setelah dana disalurkan, maka segenap tokoh masyarakat dan warga Papua diperbolehkan untuk urun rembug, demi kesuksesan otonomi khusus jilid 2.

Peningkatan dana otsus dilakukan karena berbagai alasan. Pertama, dalam kurun waktu 20 tahun pasti ada inflasi, sehingga harga material bangunan dan barang lain yang dibutuhkan untuk mendukung otsus pasti naik. Kenaikan ini dirasa sangat wajar.
Apalagi di Papua yang notabene beda dengan Jawa, dan harga barang-barangnya memang relatif lebih mahal.
Kedua, pada otsus jilid 2 akan berfokus tak hanya di bidang infrastruktur. Namun juga bidang pendidikan dan yang lain-lain. Misalnya ketika sudah ada gedung sekolah, maka dana otsus akan disalurkan ke perpustakaan. Dengan menambahkan koleksi buku, ensiklopedia, dan fasilitas misalnya layar LCD. Juga bisa ditambah dengan free wifi untuk para murid dan guru, sehingga mereka bisa mencari referensi dari internet.

Ketiga, dana otsus sebesar itu juga akan disalurkan ke bidang kesehatan. Karena selama ini masih ada penyakit yang harus diberantas di Bumi Cendrawasih, misalnya malaria, TBC, dan HIV. Dengan dana otsus maka akan dibuat untuk membeli obat-obatan dan fasilitas kesehatan pendukung. Dana itu juga bisa digunakan untuk membuat program pencegahan penyakit-penyakit tersebut.

Keempat, dana otsus dicanangkan hingga ratusan milyar, karena wilayah geografisnya lebih susah. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam artian, memang jauh sekali perbedaan antara Jawa dan Papua. Di Bumi Cendrawasih masih ada pegunungan yang masih perawan. Sehingga saat akan dibangun, harus dirapikan dahulu, dan butuh banyak sekali uang.

Melonjaknya dana otsus jilid 2 menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap masyarakat Papua. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi, karena makin banyak pembangunan infrastruktur dan lain-lain di Bumi Cendrawasih. Selain itu, dana otsus dipastikan akan disalurkan secara merata, dari Jayapura, Manokwari, hingga Merauke.

Dana otsus sangat bermanfaat bagi rakyat Papua. Karena mereka sudah menikmati berbagai fasilitas seperti Jalan Trans Papua dan Jembatan Youtefa. Adanya otsus jilid 2 disambut baik oleh masyarakat, karena jumlah anggarannya naik hingga 2 kali lipat. Sehingga akan ada modernitas yang membuat masyarakat Papua makin maju dan cerdas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh: Rezky Aditya (Koordinator Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kabupaten Tangerang)

Program vaksinasi yang mulai dilakukan pemerintah membawa harapan bagi masyarakat, dunia usaha, dan UMKM. Percepatan penanganan pandemi Covid-19 melalui vaksinasi massal akan segera mencapai ujungnya dan pada akhirnya pandemi dapat dikendalikan.

Terkendalinya pandemi Covid-19 tentu akan menimbulkan rasa aman dari para pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi. Momentum ini hendaknya menjadi dorongan kuat untuk memulihkan kembali kehidupan masyarakat. Dengan demikian, vaksinasi akan menjadi kunci penting untuk membuat masyarakat kembali beraktivitas normal. Vaksinasi juga akan membangkitkan kembali semua sektor, termasuk sektor ekonomi yang menjadi salah satu sektor terdampak parah pandemi.

Pertama, vaksinasi berpengaruh besar terhadap pengusaha mikro, karena jumlah mereka yang sangat masif yaitu sekitar 98% dari pelaku UMKM, yakni berjumlah 64,2 juta pengusaha mikro. Apabila sebagian dari mereka divaksinasi, terutama di daerah klasifikasi zona merah dan hitam mengingat jumlah vaksin yang masih terbatas, pandemi Covid-19 ini akan terawasi dan bahkan berkurang penyebarannya.

Kedua, pengusaha UMKM yang ada di pasar tradisional juga perlu mendapat prioritas. Pasar masih memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta transaksi jual-beli barang dan jasa. Rasio pasar terhadap jumlah penduduk di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia bisa melayani 75.000 orang setiap pasar, meski ada juga pasar yang melayani kurang dari jumlah tersebut.

Rata-rata pasar melayani sekitar 30.000 orang setiap harinya. Sedangkan jumlah pasar tradisional di Indonesia tercatat 14.182 unit. Artinya, ada banyak orang yang melakukan aktivitas di pasar tradisional. Maka dari itu, tidak bisa disangkal bahwa pasar tradisional telah menjelma sebagai klaster penyebaran virus Covid-19.

Berdasarkan penjelasan tadi, pengusaha UMKM perlu didukung dan menjadi prioritas vaksinasi, sehingga laju penyebaran virus dapat berkurang drastis diikuti dengan pemulihan ekonomi.

Memberikan prioritas vaksinasi kepada pengusaha mikro dan UMKM di pasar tradisional juga merupakan semacam bentuk empati dan dukungan, agar mereka dapat bertahan dan tumbuh kembali, karena selama masa krisis pada 1998, 2008, dan 2013, mereka bertahan dan telah menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Apabila program vaksinasi nasional terlaksana sesuai prioritas dan sukses, rasa aman akan terbangun kembali di tengah masyarakat. Di samping itu, perlu juga upaya menghindari hoaks ataupun disinformasi terkait vaksinasi nasional yang hanya akan menghambat percepatan penanganan Covid-19. Penyebaran konten positif juga perlu dilakukan guna mendukung kebijakan penanganan pandemi Covid-19 sehingga UMKM terbantu dan ekonomi akan pulih.

Oleh: Ibrahim Al Hayyi (Ketua Gerakan Literasi Terbit Regional Kota Bandung)

Upaya penyempurnaan Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan didukung 44 Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan turunannya, diharapkan cepat disahkan pada Februari ini. Turunan UU Cipta Kerja harus segera dirampungkan karena urgen untuk diterapkan, terlebih saat situasi pandemi ini.

Pengesahan dan penerapan 44 aturan turunan UU Cipta Kerja nantinya dapat membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik, apalagi saat ini masih berada di tengah kondisi pandemi Covid-19. Ketika kebijakan vaksinasi nasional dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya diterapkan, maka kondisi finansial masyarakat diyakini dapat pulih kembali dan meningkat secara perlahan. Terlebih lagi didorong dengan adanya kepercayaan dan keyakinan investor serta didukung iklim usaha yang kondusif di dalam negeri.

Para investor akan banyak menanam modal serta membangun pabrik padat karya di Indonesia sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang secara otomatis akan menekan pengangguran dan kemiskinan di dalam negeri. Masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus bergantung pada penyaluran bantuan tunai dari pemerintah. Daya beli masyarakat juga akan memingkat dan menguat, sehingga produk para pebisnis lokal khususnya skala mikro dan kecil dapat terjual kembali, yang pada akhirnya mampu menggerakkan kembali roda perekonomian dan menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis ekonomi tahap dua.

Efek dan implikasi yang begitu besar dari keberadaan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, sehingga sebagai warga negara yang baik maka diwajibkan untuk terus mendukung proses penyusunan, pengesahan, hingga penerapan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Apalagi UU tersebut bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan benar-benar efektif diterapkan di lapangan melalui aturan turunannya.

Tahun 2021 merupakan kesempatan Indonesia untuk melakukan perbaikan ekonomi. Oleh sebab itu, upaya pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi melalui implementasi UU Cipta Kerja harus didukung bersama. Perlu diingat bahawa UU Cipta Kerja merupakan salah satu solusi selamatkan perekonomian saat pandemi dan jangan lupa untuk menghindari hoaks dan konten provokatif seputar UU Cipta Kerja demi pemulihan ekonomi nasional

Oleh: Firza Ahmad )*

Sejumlah eks pemimpin FPI diduga terlibat kasus terorisme. Masyarakat mendukung Densus 88 dan segenap anggota polri untuk mengungkap kasus ini. Tujuannya agar tersangka tertangkap, dan terorisme benar-benar hilang dari Indonesia.

Indonesia adalah negara yang masih rawan diganggu oleh kelompok teroris. Mereka berpikiran jahat dengan menganggap orang asing adalah musuh dan umat berkeyakinan lain boleh disakiti. Selain itu, mereka juga ngotot membentuk negara khilafiyah. Padahal kita hidup di negeri yang pluralis, sehingga radikalisme dan terorisme tidak bisa diterapkan.

Salah satu ormas yang sering menggembar-gemborkan negara khilafiyah adalah FPI. Selain itu, mereka terbukti punya anggota yang terafiliasi dengan teroris. Pengusutan kembali dilakukan dengan teliti, jangan-jangan pemimpinnya juga menjad gembong teroris. Sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terorisme tidak bisa diterima di Indonesia.

Eks pengurus FPI yang diduga jadi teroris adalah Munarman. Fikri Oktaviadi, tersangka terorisme yang dicokok oleh Densus 88 antiteror di Makassar, mengaku bahwa saat dibaiat oleh ISIS, ada Munarman yang juga menghadiri acara tersebut. Selain Munarman, juga ada simpatisan FPI lain yang datang pada pembaiatan, tahun 2015.

Husin Alwi, Ketua Cyber Indonesia, menyatakan bahwa Munarman yang dulu menjabat sebagai Sekretaris FPI, menyembunyikan informasi mengenai aktivitas teroris. Ia bisa terkena pasal 13 huruf C Undang-Undang Terorisme. Ia bisa dinyatakan sebagai tersangka, karena mendukung terorisme dan tidak melapor pada aparat karena menghadiri acara yang terlarang.

Seorang tersangka kasus terorisme tak hanya ditangkap karena membuat bom atau merancang penyerangan. Namun ketika ia menyembunyikan teroris dan merahasiakn informasi tentang ISIS, seperti Munarman, bisa dicokok oleh Densus 88. Karena sama-sama bersalah dalam mendukung aksi terorisme.

Selain Munarman, maka anggota FPI lain yang terlibat terorisme adalah Abu Fahry. Ia berasal dari FPI Lamongan dan juga dibaiat oleh ISIS, sama seperti Fikri Oktavady. Juga ada puluhan anggota lain yang tertangkap oleh Densus 88, karena kasus terorisme di berbagai wilayah di Indonesia.

Masyarakat mendukung pengusutan kasus terorisme Munarman dan petinggi FPI lain, karena mereka sudah muak dengan tingkahnya yang berlebihan. Munarman selalu menyalahkan pemerintah dan protes dengan berbagai aturan yang ada. Ketika ia terbukti menghadiri pembaiatan terorisme, maka bisa diduga apakah ikut jadi otak terorisme di Indonesia?

Apalagi publik mengaitkannya dengan video Rizieq Shihab yang terang-terangan mendukung ISIS. Video pendek itu tersebar luas di media sosial, dan menjadi 1 petunjuk lagi bahwa FPI berafiliasi dengan ISIS. Apalagi mereka sama-sama ingin membuat negara khilafiyah, sehingga dikategorikan sebagai kelompok separatis dan teroris.

Terorisme wajib diberantas karena mereka selalu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Bayangkan kedahsyatan bom bali pada tahun 2002 lalu. Korban jiwa yang ada dalam peristiwa tragis itu tak hanya dari pengunjung, tapi dari para WNI yang bekerja di sana. Para teroris tidak berpikir sejauh itu dan berdosa besar karena membunuh banyak orang.

Oleh karena itu teroris harus dihukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tujuannya agar tercipta kedamaian di Indonesia. Jangan sampai negeri ini rusak karena ulah anggota kelompok radikal dan teroris, yang mengancam dengan bom dan berbagai serangan lain. Sehingga Indonesia jadi darurat teroris.

Masyarakat mendukung penuh pengusutan kasus para mantan pengurus FPI yang diduga jadi anggota teroris. Karena mereka menghadiri acara pembaiatan ISIS dan tidak merasa bersalah sama sekali. Padahal ISIS adalah organisasi terlarang, dan bagaimana bisa anggota mereka masuk ke Indonesia? Ketika FPI bubar maka pengurusnya harus diperiksa, karena terlibat kasus terorisme.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok