Oleh: Citra Anjani (Warganet Kota Cianjur)

Sekitar satu bulan yang lalu, Vaksin Covid-19 sudah sampai di Indonesia. Vaksinasi juga sudah dilakukan yang diawali oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya meyakinkan masyarakat terkait keamanan vaksin Covid-19. Meski begitu, masih banyak berita hoaks yang tersebar di sosial media sehingga masyarakat takut terhadap penyuntikan vaksin. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membuat masyarakat yakin dengan vaksin Covid-19.

Keterlambatan vaksinasi pada seseorang sangat membahayakan, sebab apabila sistem imun tubuh mengenali virus yang masuk sudah berkembang menjadi jutaan akan membuat sistem imun terlambat menanganinya.

Vaksin bisa mengenali virus-virus tertentu sehingga sistem imun akan bekerja dan membentuk sebuah ingatan atau memori. Apabila virus yang sama masuk kembali, sistem imun sudah siap dan langsung mengalahkannya. Inilah mengapa penyuntikan vaksin penting dilakukan agar tubuh dapat mengenali virus tanpa harus mengidap penyakit yang disebabkan virus yang dimaksud.

Namun demikian, masih terdapat hoaks yang tersebar di masyarakat. Diantaranya, vaksin tidak halal dan berbahaya. Padahal faktanya, vaksin yang disalurkan ke masyarakat, sudah menjalani uji klinis dari BPOM dan sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI.

Selain itu, masyarakat juga dibuat khawatir apabila nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan pada mereka dan pemerintah tidak akan bertanggung jawab. Faktanya, berdasarkan Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 84 tahun 2020, pemerintah akan bertanggung jawab penuh jika terjadi kejadian lanjutan pasca vaksinasi Covid-19. Jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk takut disuntik vaksin.

Cara Bijak Menerima dan Menyebarkan Informasi di Media Sosial

Saat ini persebaran berita hoaks mudah meluas karena banyak yang sengaja membuat dan menyebarkannya. Salah satunya sengaja dibuat oleh pihak yang “memiliki uang” dengan maksud tertentu. Hoaks tersebut disebarkan kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial dan membentuk rantai ketakutan ataupun kecemasan bagi masyarakat yang menerima hoaks tersebut.

Oleh karenanya, jangan mudah percaya kepada informasi yang diterima entah dari mana asalnya apalagi hanya mengandalkan berita dari media yang tidak kredibel. Pedomanilah berita-berita dari sumber-sumber terpercaya sehingga tidak menimbulkan salah arti dan diikuti pola pikir salah sehingga menimbulkan ketakutan, ketidakpercayaan, kergauan, dan hal negatif lainnya. Tentu saja pemerintah tidak akan membahayakan keselamatan rakyatnya. Justru berjuang sekeras mungkin demi ketenteraman dan kebahagian bangsa Indonesia.

Ayo kita hindari hoaks dan cegah disinformasi terkait vaksinasi nasional dengan menyebar konten positif dukung penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi nasional demi Indonesia bebas pandemi serta pulihnya perekonomian Indonesia.

Oleh : Timotius Gobay )*

PON XX yang tahun ini diadakan di Papua, amat didukung oleh masyarakatnya di sana. Penyebabnya karena mereka merasakan manfaat dari lomba olahraga tersebut. Mulai dari banyak fasilitas olahraga baru yang dibangun, hingga publikasi gratis terhadap keindahan Papua. Sehingga Bumi Cendrawasih makin dikenal oleh netizen di seluruh dunia.

Pekan olahraga tahunan (PON) adalah lomba olahraga yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Setelah diadakan di Bandung, tahun ini giliran Papua yang jadi tuan rumah. Meski penyelenggaraannya ditunda selama setahun, namun panitia PON tetap semangat untuk mempersiapkan acara ini sebaik-baiknya. Apalagi baru kali ini PON diadakan di Papua.

Sebenarnya saat masih zaman orde lama, PON akan dilakukan di Papua, namun gagal karena beberapa sebab. Ketika PON tahun 2021 akhirnya dilangsungkan di Bumi Cendrawasih, masyarakat menyambut dengan gembira. Akhirnya Papua diperhitungkan dan Presiden Jokowi bebuat adil dengan membuat acara besar di Indonesia timur, tak hanya di Indonesia Barat.

Masyarakat senang saat ada PON karena, mereka dipercaya oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan acara sebesar PON, karena kepecayaan itu mahal harganya. Panitia yang terdiri dari pejabat dan tim adalah warga asli Papua, berarti masyarakat di Bumi Cendrawasih mampu bekerja dengan cerdas dan profesional. Sehingga tak lagi diremehkan atau mendapat streotype negatif.

Kedua, olahraga adalah cara untuk mempersatukan masyarakat. Karena mereka saling mendukung tim sepakbola, voli, dan tim cabang olahraga lain. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan kompak dalam mendukung atlet kesayangannya, dan topik PON menjadi viral di mana-mana. Mulai dari warung kopi hingga forum di dunia maya.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa PON adalah arena untuk merayakan keragaman dan mempertebal semangat persaudaraan. Dalam artian, Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa. Sehingga dengan adanya PON, semua rakyat bersatu, dan tidak ada lagi permusuhan di negeri ini.

Apalagi saat ini di Papua tidak hanya ada Suku Dani, Suku Asmat, dan lain-lain. Ada pula pendatang dari suku lain. Saat ada PON, maka mereka bersama-sama menonton pertandingan olahraga dan bersahabat dekat. Acara ini menunjukkan keramahan warga asli di Bumi Cendrawasih, yang sangat welcome kepada para pendatang, walau berasal dari pulau yang berbeda.

Pekan olahraga nasional ke-20 juga disambut bahagia oleh masyarakat Papua, karena ada berbagai fasilitas olahraga yang dibangun. Mereka bisa menikmati pertandingan sepakbola di Stadion Lukas Enembe, yang merupakan gelanggang olahraga terbesar di Indonesia timur, dan berskala internasional. Setelah PON usai, stadion itu bisa dibuat tempat latihan, tak hanya untuk atlet tapi juga warga sipil Papua.

Selain itu, ada pula sejumlah rumah susun yang dibangun sebagai tempat menginap apa atlet yang jadi tamu. Karena atlet dan official yang datang sangat banyak dan tidak cukup jika ditampung di gedung Wisma Atlet. Nantinya rumah susun itu bisa dihuni oleh warga Papua yang berstatus PNS, anggota polri, TNI, guru, dan lain-lain.

PON juga jadi ajang untuk mengiklankan keindahan alam Papua kepada dunia internasional. Mereka yang menonton pertandingan secara langsung via internet, akan bisa menikmati eksotisme di Bumi Cendrawasih yang memukau. Sehingga akan tergerak untuk berlibur ke sana pasca pandemi. Tak heran masyarakat begitu mendukung terselenggaranya PON agar berjalan dengan lancar.

Masyarakat amat diuntungkan dengan adanya PON di Papua, pada oktober 2021. Mereka bangga karena dipercaya jadi tuan rumah acara olahraga berlevel nasional. Juga bisa memanfaatkan arena olahraga pasca PON selesai dan bertambah sehat. Selain itu, PON juga bisa jadi momen untuk mempromosikan keindahan alam Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Yasin )*

FPI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, karena terbukti radikal. Setelah dibubarkan, masih ada penyelidikan terhadap petinggi FPI, karena ada bukti bahwa anggotanya adalah anggota jaringan teroris. Mereka tak bisa lari dari penyelidikan, karena sudah ada bukti bahwa petinggi FPI menghadiri baiat ISIS.

ISIS adalah organisasi radikal yang menggunakan kekerasan dan cara-cara ekstrem, untuk mendapatkan keinginannya. Di Indonesia, ISIS dilarang keras untuk masuk. Namun sayangnya, mereka menggunakan cara licik agar bisa masuk, yakni berafiliasi dengan organisasi yang ada di negeri ini.

Salah satu ormas yang diketahui berafiliasi dengan ISIS adalah FPI. Meski ormas ini sudah dibubarkan, namun ada Neo FPI yang isi dan pengurusnya sama saja. Seperti Muanrman yang belakangan menjadi buah bibir, karena ketahuan pernah menghadiri acara pembaiatan yang dilakukan oleh ormas yang berafiliasi dengan ISIS. Acara itu sudah terjadi tahun 2015 tapi baru viral sekarang.

Munarman dengan keras menyangkal bahwa pria di dalam foto itu adalah dirinya. Namun ia tak bisa beralibi bahwa gambar itu hasil editan, karena namanya jelas terpampang sebagai pengisi acara yang diadakan di markas FPI Makassar. Bahkan ia juga berfoto bersama dengan peserta acara.

Dugaan bahwa FPI berafilasi dengan ISIS terbukti, karena dalam salah satu foto tampak bendera ISIS yang tertangkap kamera. Untuk apa mengibarkan bendera organisasi dalam acara yang berbalut seminar? Padahal sebenarnya adalah pembaiatan, sehingga orang-orang yang datang disumpah agar setia kepada ISIS.

Husin Alwi, Ketua Cyber Army, menyatakan bahwa kehadiran Munarman dalam acara tersebut merupakan bentuk penyembunyian terhadap terorisme. Seharusnya dia tahu peraturan di Indonesia, namun dibiarkan saja. Dalam artian, dengan bukti foto tersebut, ia bisa dicokok karena terbukti menyembunyikan teroris.

Dasar hukum dari kasus ini adalah UU nomor 5 tahun 2018, pasal 13A. Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Hukuman seberat ini dibuat agar tidak ada lagi orang yang sengaja berhubungan dengan salah satu anggota atau petinggi kelompok teroris. Karena jika ada yang sengaja berkontak atau bahkan membantu para teroris, akan sangat runyam. Terorisme akan susah diberantas, karena ada yang menyokong saat mereka bergerilya di Indonesia. Baik dengan fasilitas tempat, relasi, maupun uang.

Bukti lain bahwa FPI berafilasi dengan ISIS adalah video pendek saat laskar FPI latihan fisik. Mereka warga sipil, tapi mengapa bertingkah seperti anggota militer? Jika berlatih fisik tidak apa-apa, namun mengapa sampai ada sesi dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api? Latihan seperti ini sangat mirip dengan yang dilakukan oleh ISIS di luar negeri.

Selain itu, ada video yang viral saat Rizieq Shihab terang-terangan berpidato dan menyatakan dukungannya terhadap ISIS. Jika eks ketua FPI seperti itu, maka otomatis anggotanya akan mengekor. Sehingga pembubaran FPI amat disyukuri oleh masyarakat, karena ormas tersebut terafiliasi dengan teroris dan sudah ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka radikal dan separatis.

Ketika FPI terbukti berhubungan baik dengan ISIS, maka setiap pengurusnya bisa dipanggil oleh polri. Karena mereka wajib diinterogasi, dan memberi keterangan seperti apa afiliasi antara ISIS dengan FPI. Terorisme wajib diberantas, sehingga ormas yang berhubungan dengan teroris bisa dibubarkan oleh pemerintah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh: Riska Aprilia (Warganet kota Cianjur)

McKinsey Global Institute memprediksi Indonesia akan menjadi negara maju pada 2030. Hal tersebut tentu berdasarkan analisa menyeluruh, termasuk berbagai upaya pemerintah mengelola Indonesia. Salah satunya, yakni UU Cipta Kerja yang merupakan terobosan pemerintah menghadapi persaingan global dan digitalisasi ekonomi.

UU Cipta Kerja menjadi payung hukum yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja melalui kemudahan usaha, investasi, pemberdayaan koperasi/UMKM, percepatan proyek nasional, termasuk harmonisasi peraturan. Kemudahan berusaha (ease of doing business /EoDB) menjadi fokus utama pemerintah.

Mengingat salah satu poin penting yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo sendiri adalah bagaimana cara membangun ekonomi Indonesia kedepan yang diharapkan mampu berjalan secara kondusif tanpa ada keraguan atau kekakuan bahkan menghilangkan segala hambatan demi kelancaran dan dampak positif bagi masyarakat utamanya dalam fokus penguatan potensi ekonomi yang ada, misalkan peluang investasi, berusaha, dsb. yang selama ini masih tertekan oleh birokrasi yang dikenal sangatlah rumit, berbelit, bahkan rawan tindakan penyelewengan.

Pemerintah klaim UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi saat pandemi. Di samping memperkuat langkah yang sudah dilakukan sebelumnya terkait penanganan sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, hingga sokongan untuk UMKM.

Salah satu draft UU Cipta Kerja adalah mengubah UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perubahan meliputi perpindahan penanganan keberatan Putusan KPPU dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, penghapusan jangka waktu perkara keberatan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, penghapusan jenis sanksi, pidana dan batasan denda maksimal.

UU Cipta Kerja merupakan terobosan pemerintah untuk mempercepat perizinan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan oleh karenanya harus segera dilaksanakan agar dapat mendatangkan banyak investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia. Sehingga masyarakat diharapkan jangan percaya terhadap infomasi salah seputar UU Cipta Kerja. Masyarakat perlu bersatu padu melawan hoaks dan konten provokatif seputar UU Cipta Kerja demi melancarkan penerapannya sehingga pemulihan ekonomi nasional bisa segera terwujud.

Melalui terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memangkas banyak regulasi yang tertuang dalam UU, terlebih lagi disinkronisasi dengan penguatan ekonomi baru ke depan, diharapkan Indonesia lebih maju dan iklim investasi lebih bersahabat meski di tengah pandemi Covid-19. Tidak diragukan lagi bahwa benar UU Cipta Kerja merupakan solusi untuk menyelamatkan perekonomian saat pandemi.

Oleh : Arif Rahman )*

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tukul yang ada di Pacitan, 14 februari 2021. Selain Bendungan Tukul, ada juga Bendungan Tapin, Jalan Tol, dan infrastruktur lain yang dibangun oleh pemerintah. Berbagai infrastruktur ini bermanfaat untuk mempercepat mobilitas, mencegah banjir, dan memperlancar transportasi warga.

Sejak diangkat jadi Presiden RI (periode pertama) tahun 2014 lalu, Presiden Jokowi gencar membangun infrastruktur. Berbagai proyek raksasa dimulai, baik di Jawa maupun luar Jawa. Sehingga ada pemerataan pembangunan di Indonesia. Masyarakat merasa senang karena Indonesia makin maju dan infrastruktur yang dibangun benar-benar bermanfaat.

Salah satu infrastruktur yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi, tanggal 14 februari 2021, adalah Bendungan Tukul. Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Pacitan ini dibangun selama 6 tahun. Presiden berharap bendungan ini meningkatkan ketahanan pangan. Beliau juga meminta Gubernur untuk memanfaatkannya, sehingga mempermudah air bersih dan meningkatkan produksi pertanian.

Selain Bendungan Tukul, ada pula Bendungan Tapin yang diresmikan tanggal 18 februari 2021. Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan adalah infrastruktur yang diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nilai investasinya lebih dari 1 T rupiah dan proses pengisian airnya akan berlangsung sampai maret 2021.

Basuk Hadimuljono, Menteri PUPR menyatakan bahwa Bendungan Tapin dibangun untuk mengendalikan banjir dan mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Selain itu, Bendungan juga bisa difungsikan untuk menyalurkan energi,  potensi air bakau, bahkan untuk tujuan wisata. Dalam artian, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.

Selain kedua Bendungan tersebut, juga ada Bendungan Napun Gete di NTT dan Bendungan Sindang Heula di Banten. Pembangunan bendungan-bendungan tersebut memang membutuhkan dana yang fantastis, tapi jangan dilihat sebagai sebuah pemborosan. Karena manfaatnya jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, dan dapat digunakan dalam waktu puluhan tahun.

Presiden memang gencar sekali membangun infrastruktur dalam proyek Pembangunan Ekonomi Nasional. Sehingga selain membuat bendungan, juga membuat fasilitas lain untuk rakyat, seperti Jalan Trans Papua, Jalan Tol Pandaan-Malang, Tol Solo-Yogya, Kediri-Kertosono, dll. Di luar jawa ada pula Jalan Tol Manado-Bitung dan Banda Aceh-Sigli.

Pembangunan jalan tol sangat bermanfaat, karena bisa memperlancar mobilitas masyarakat. Mereka bisa melintas dengan cepat, sehingga mempersingkat waktu dan tak takut terjebak kemacetan seperti di jalan biasa. Jalan tol itu juga bisa dilintasi jelang hari raya, sehingga bisa lekas sampai saat akan mudik ke kampung halaman.

Ketika mobilitas cepat via jalan tol, maka barang-barang bisa sampai dengan cepat pula. Efeknya memperlancar usaha dari para pedagang. Apalagi jika yang dibawa oleh mobil bak atau truk adalah benda yang mudah busuk, misalnya telur ayam, makanan, atau yang lain. Sehingga jalan tol akan meminimalisir resiko pengiriman dan menghindarkan dari kerugian.

Masyarakat tak mempermasalahkan pembayaran jalan tol, karena bagi mereka, sangat sepadan dengan fasilitasnya. Selain bisa melintas dengan cepat, juga ada rest area sebagai tempat istirahat. Ada pula CCTV sehingga mengawasi jika ada hal buruk yang akan terjadi di sana.

Masyarakat sangat berterimakasih karena infrastruktur yang dibangun pemerintah sangat bermanfaat. Sehingga dana APBN benar-benar digunakan untuk rakyat. Seluruh WNI yag diuntungkan, karena berbagai fasilitas yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Bendungan Tapin, Bendungan Tukul, Jalan tol, dan berbagai infrastruktur lain bukan sekadar dibuat untuk pencitraan Pembangunan fasilitas itu ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga mereka tak kehabisan pasokan air bersih dan bebas dari banjir. Selain itu, jalan tol juga memperlancar mobilitas dan mendukung bisnis masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesiainfrastruktur, WNI