Oleh : Hamka )*

Beberapa waktu lalu, beredar pernyataan mantan anggota FPI yang mengaku berbaiat dengan ISIS. Polisi pun diminta untuk mendalami kasus tersebut termasuk dengan mengusut tuntas dugaan keterlibatan eks pimpinan FPI dengan kelompok teror.

Indriyanto Seno Adji selaku Pakar Hukum pidana Universitas Indonesia (UI) menuturkan, hubungan dengan Rizieq Shihab dengan ISIS harus dibuktikan.
Ia menyarankan agar Polri dapat memeriksa Habib Rizieq terkait dengan video yang berisi pernyataan mengenai mendukung ISIS. Penegakan Hukum bisa membuktikan seperti apa hubungan Habib Rizieq dengan ISIS.

Meski kejadiannya cukup lama, menurut Indriyanto, pernyataan Rizieq itu masih bisa diproses hukum.

Indriyanto mengatakan, sepanjang tidak kadaluarsa, tetap bisa dilakukan proses justisia terhadap pernyataan dukungan terhadap ISIS yang melanggar hukum tersebut.

Organisasi yang sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah RI tersebut disebut-sebut berafiliasi ke kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dugaan tersebut muncul setelah beredar pengakuan seorang tersangka teroris yang ditangkap, yakni Ahmad Aulia yang mengaku kalau dirinya pernah dibaiat oleh sejumlah pentolan FPI.

Saat pembubaran FPI beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memutar video HRS saat orasi menyatakan dukungan kepada ISIS. Video tersebut berdurasi lebih dari 2 menit tersebut diduga diambil pada tanggal 20 Februari 2017.

Meski demikian, Habib Rizieq melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar membantah bahwa Imam Besar FPI tersebut mendukung ISIS dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Menurut Aziz, Rizieq sudah bersikap tidak mendukung ISIS dan JAD sejak 2014.

Namun, dalam video ceramah Rizieq Shihab di hadapan para pendukungnya yang beredar di media sosial, justru menunjukkan sebaliknya.

Bahkan Habib Rizieq juga mengajak serta jamaahnya untuk melawan pasukan Densus 88. Karena itu, pemerintah resmi memutuskan untuk membubarkan dan melarang segala aktifitas dari organisasi massa Front Pembela Islam.

Kala itu, Habib Rizieq berujar, apa yang baik dari ISIS kita akui baik, cita-cita mulianya menegakkan dan menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-citanya untuk menerapkan khilafah islamiyah hal yang baik.

Kontan saja, simpatisan Habib Rizieq berteriak dengan lantang dengan seruan takbir. Kemudian, saat Habib Rizieq mendekam di penjara, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak pihak yang ingin agar FPI bermusuhan dengan ISIS.

Dirinya secara tegas mengatakan bahwa sejatinya FPI tidak akan bertentangan dan memusuhi kelompok militan ISIS.

Rizieq Shihab bahkan menghasut para pendukungnya bahwa ISIS diperlukan jika pemerintah melakukan kezaliman.

Ia melontarkan guyonan, makanya Densus 88 jangan jadi cowboy. Dikit-dikit teroris tembak tangkap, pala lu bau menyan. Di akhir kalimatnya Rizieq Shihab mengajak jamaahnya untuk melawan Densus 88.

Ceramahnya pun jauh dari kesan damai, dirinya justru mengingatkan jika pemerintah di Indonesia coba-coba zalim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi akan disembelih.

Sebelumnya kita perlu ketahui apa tujuan ISIS. Tujuan dari kelompok radikal tersebut ternyata terungkap dalam berbagai putusan dengan terdakwa simpatisan ISIS di Indonesia. Seperti dikutip dari Putusan Pengadilan Negara Jakarta Utara (PN Jakut) dengan terdakwa Mansor Abdullah.

Pria kelahiran Maret 1959 tersebut bersumpah kepada ISIS dalam pertemuan di Cisarua, Bogor pada 2017 lalu. Dalam proses pembaiatan tersebut belasan simpatisan lainnya. Mereka kemudian mendeklarasikan Jamaah Ansor Daulah (JAD).

Tujuan jangka pendek ISIS adalah menghadapi musuh Islam jika nantinya ada serangan PKI dan Syiah. Salah satunya PDI Perjuangan. Mereka juga menolak Jokowi sebagai Presiden.

Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah, mempersiapkan Indonesia menjadi Daulah Islamiah di bawah Abu Bakar Al Bagdadi dengan bendera ISIS.

Untuk menuju pada tujuan tersebut, JAD juga melakukan kajian tentang kafir, thogut, jihad dan masih banyak kajian yang lainnya.

Antara ISIS dan FPI memang memiliki kemiripan, yakni aksi kekerasan dan tidak sejalan dengan Ideologi Pancasila.

Polri secara tegas akan bertindak tegas jika kasus yang melibatkan eks petinggi FPI yang menjadi saksi pembaiatan ISIS di Makasar. Sehingga siapapun yang terlibat terhadap suatu tindak pidana pasti akan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya.

Aparat Kepolisian tentu harus mengusut terkait dengan adanya kemungkinan dukungan FPI terhadap ISIS, apalagi ISIS dan FPI sama-sama memiliki cita-cita untuk mendirikan khilafah yang sudah jelas bahwa ideologi tersebut bertentangan NKRI.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Abner Wanggai )*

Penyelenggaraan PON XX di Papua yang sedianya akan dilangsungkan pada Oktober-November 2020 terpaksa ditunda karana adanya wabah Covid-19. Masyarakat menantikan pelaksanaan ajang olah raga nasional terbesar tersebut karena memberikan banyak kontribusi positif.

Usulan untuk menunda PON 2020 Papua sebenarnya datang dari berbagai pihak, seperti Komisi X DPR RI serta KONI Pusat dan Daerah, setelah mempertimbangkan kondisi yang tengah berkembang saat ini.

Selain PON, Perhelatan Olimpiade Tokyo juga harus ditunda yang semestinya dijadwalkan pada 24 Juli hingga 9 Agustus 2020. Namun pada bulan Maret 2020, pemerintah Jepang dan Komite Olimpiade Internasional (IOC) memutuskan untuk menundanya.

Langkah tersebut diambil dengan alasan keselamatan karena pandemi virus Corona (Covid-19) tidak mengalami penurunan kasus, Olimpiade Tokyo pun akhirnya ditunda sampai tahun 2021. Rencananya, Olimpiade Tokyo digelar pada 23 Juli hingga 8 Agustus 2021. Hal ini pun menjadi hal yang terjadi pertama kalinya dalam sejarah 124 tahun penyelenggaraan Olimpiade harus ditunda pada tahun berikutnya.

Bagi Jepang, penundaan tersebut merupakan pukulan telak, karena Negeri Matahari Terbit, sudah sangat siap menggelar perhelatan yang mungkin akan menjadi gelaran Olimpiade paling megah dan monumental.

Panitia Besar (PB) PON Papua memastikan kesiapan menggelar kejuaraan olahraga multicabang terbesar di Indonesia pada 2021. Panitia juga telah menyiapkan tagline “torang bisa” untuk persiapan PON Papua.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima media di Jakarta, pada 1 Januari 2021, bertepatan dengan 300 hari menjelang PON 2021, PB PON juga menggelar Festival Cahaya Papua yang dilakukan bersamaan dengan pergantian tahun 2020 ke 2021 secara virtual. Menurut Ketua Harian PB PON Nasional Yunus Wonda, acara tersebut merupakan pertanda kesiapan Papua untuk menggelar acara olahraga multicabang tersebut.

Untuk Festival Cahaya Papua yang disiarkan secara virtual, Yunus Wonda mengatakan kegiatan itu menjadi yang pertama karena selain dilaksanakan secara virtual, juga set tempat yang unik dan out of the box, dan tentunya menawarkan kekayaan alam di Papua.

Antusiasme masyarakat menonton acara streaming ini terlihat dari respons positif melalui komentar yang memberikan semangat dan dukungan pada PON XX Papua 2021, terlebih apresiasi kepada Papua yang memberikan konten menarik.

Sementara itu, tagline torang bisa! merupakan ungkapan semangat yang tercermin dari kemampuan Panitia PON Papua dalam beradaptasi pada kondisi pandemi. Setiap kegiatan akan selalu mengedepankan protokol kesehatan yang ketat.

Sebelumnya, PB PON juga berupaya agar multievent olahraga di Papua bisa dilaksanakan dengan penonton. Tetapi mereka juga menyiapkan regulasi akan adanya kemungkinan terburuk.

Di mana PON pada tahun 2021 yang akan mempertandingkan 37 Cabor, KONI Pusat sempat mengusulkan agar event multicabang tersebut bergulir tanpa penonton.

Hal tersebut tidak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang kian mengalami peningkatan kasus. PB PON XX Papua merespons usulan tersebut dengan menyiapkan opsi regulasinya.

Pihak PB PON juga berjanji akan memaksimalkan broadcasting sebagai langkah antisipasi kemungkinan tersebut. Meskipun finalisasi ada tidaknya penonton di PON tergangung dengan keputusan Presiden RI Joko Widodo.

PON di Papua memiliki makna tersendiri bagi atlet cabang olahraga (cabor) memiliki stadion khusus.

Sejak dipertandingkan pada PON 1977 di Jakarta, cabor biliar tidak pernah dipertandingkan di dalam stadion khusus biliard. Biasanya cabor biliard digelar di tempat-tempat yang disulap agar mampu menampung meja biliard untuk berbagai nomor pertandingan.

Bahkan, dalam pertandingan biliard level SEA GAMES pada 1987, 1997 dan 2011 yang diselenggarakan di Indonesia, cabor biliard tidak pernah merasakan aura tuan rumah sesungguhnya.

Sekretaris Jenderal PB Persatuan Olahraga Biliard seluruh Indonesia (POBSI), Robby Suarly, tidak dapat menyembunyikan rasa senang atas pembangunan stadion khusus biliard di Papua.

Fasilitas dalam stadion biliard tersebut juga dilengkapi dengan ruang untuk pemanasan atlet seluas 8 x 32 meter. Dalam ruangan tersebut, telah disiapkan 2 meja pool, 1 meja snooker dan 1 meja Carom, lengkap dengan ruang istirahat atlet.

PON XX Papua adalah perhelatan yang ditunggu oleh masyarakat, khususnya masyarakat Papua yang merasa bangga bahwa bumi cenderawasih akan menjadi tuan rumah event bergengsi yang telah melahirkan berbagai fasilitas penunjang yang kelak dapat dinikmati oleh masyarakat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Aditya Akbar )*

Sejak awal tahun 2021, sejumlah bencana mulai dari banjir hingga gempa melanda beberapa wilayah di Indonesia. Saat ada bencana alam, maka warga ramai-ramai mengungsi ke tempat yang aman. Di pengungsian, wajib didesain agar semua orang tetap disiplin dalam menaati protokol kesehatan.

Indonesia diuji dengan banjir yang ada di Kalimantan Selatan, Demak, serta Jakarta dan sekitarnya. Belum lagi banjir di borneo surut, ada gempa yang melanda Sulawesi. Awal tahun 2021 sudah mencekam dengan tangisan para pengungsi. Mereka harus menyelamatkan diri agar tidak terkena bencana alam.

Biasanya pengungsian dibuat di sebuah fasilitas umum yang luas, misalnya Balai Desa atau aula milik pemerintah daerah. Karena pengungsian dibuat saat masa pandemi, maka panitia harus bekerja ekstra keras untuk mengatur tempat, sarana, dan prasarana. Agar para pengungsi masih memenuhi protokol kesehatan.

Dokter Wiku Adisasmito, Juru Bicara Tim Satga Covid menyatakan bahwa penanggulangan bencana alam tahun ini harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi pandemi. Artinya, setiap pos pengungsian harus menaati protokol kesehatan. Tujuannya agar meminimalisir penularan dan jangan sampai malah banyak orang yang terkena corona pasca mengungsi.

Dokter Wiku melanjutkan, di pos pemgungsian harus dibagikan masker dan hand sanitizer gratis. Dalam artian, masker amat penting untuk mencegah penularan corona melalui droplet, jadi harus dipakai walau berada di dalam ruangan pengungsian. Jika jumlah hand sanitizer kurang, maka harus disediakan tempat cuci tangan yang cukup untuk semua pengungsi.

Mengapa pengungsi sampai harus memiliki alat makan pribadi? Alat makan tidak boleh tertukar karena bisa jadi seorang OTG tidak sengaja menularkan corona via sendok yang dipakai bersamaan. Alangkah lebih baik lagi jika piring dan sendoknya terbuat dari plastik, jadi langsung dihancurkan dan dibuang setelah dipakai. Jika kesulitan mendapatkannya, maka bisa diganti dengan daun pisang.

Selain itu, masyarakat yang mengungsi harus menaati protokol kesehatan physical distancing. Penjagaan jarak yang harus dipikirkan matang-matang oleh petugas di pengungsian, kaena biasanya banyak orang yang tidur berdempetan. Namun mereka harus menjaga jarak minimal 1 meter, jadi harus dicarikan tempat mengungsi tambahan sebagai tempat menginap sementara.

Dapur umum adalah tempat yang juga penting di tempat pengungsian. Agar para pengungsi tetap punya stamina dan tidak tertular corona, maka harus diperhatikan menunya. Mereka jangan hanya diberi makan nasi dan mie instan, tapi usahakan ada lauk berprotein dan juga sayuran. Menunya tak harus mahal, namun jika bisa sudah 4 sehat 5 sempurna.

Petugas yang menangani bencana juga harus menaati protokol kesehatan. Saat pergi untuk mengambil paket bantuan, mereka harus memakai masker. Jangan malah diturunkan ke dagu. Kalau perlu, pakai masker ganda, yakni masker medis di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Sehingga filtrasi udara akan lebih maksimal dan menjauhkan diri dari penularan corona.

Penjagaan protokol kepada para petugas di tempat bencana sangat penting, karena jangan sampai mereka jadi orang tanpa gejala, lalu menularkannya ke banyak pengungsi. Jangan sampa setelah bencana alam selesai, malah ada bencana selanjutnya, karena ada klaster corona baru. Sehingga meningkatkan jumlah pasien covid.

Semua usaha ini dilakukan agar tempat pengungsian jadi wilayah yang aman dari bencana dan juga corona. Jangan sampai ceroboh sedikitpun. Tetaplah memakai masker sesuai dengan standar WHO, rajin mencuci tangan atau memakai hand sanitzer, dan menjaga jarak. Semoga kita semua tetap bebas corona walau berada di pengungsian.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker )*

Kebijakan Otonomi Khusus merupakan titik temu, jalan tengah untuk memperkuat integrasi Papua sekaligus jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan di Tanah Papua. Rakyat Papua dan Papua Barat pun mengapresiasi kelanjutan Otsus yang selama ini telah memiliki banyak manfaat.

Otsus masih berlangsung sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus Papua. Sejauh ini, sejak dilaksanakan selama 20 tahun besaran dana otsus untuk Papua mencapai Rp 126,9 triliun yang difokuskan terutama 30% untuk sektor Pendidikan dan 15% untuk sektor kesehatan dan Gizi.

Dengan besaran dana Otsus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah RI untuk membangun Papua dan Papua Barat, dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Melalui Otsus, Orang Asli Papua juga menjadi syarat sebagai kepala daerah berdasarkan pasal 12 pada UU 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur wajib orang asli Papua.

Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo menjelaskan, banyak mahasiswa Papua mendapatkan beasiswa belajar dari dana otsus. Kemudian pemuda Papua yang berhasil masuk dinas kepolisian juga tentara, dari sisi biaya pendidikan itu berasal dari dana otsus.

Bahkan, berbagai lembaga adat, lembaga keagamaan di Papua sejatinya-pun menikmati dana otsus. Sehingga, jika ada penolakan dari penerima dana otsus jelas tidak fair dan salah.

Sayangnya, berbagai kelebihan itu, tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi. Meski ada kekurangan, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas.

Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar.

Karena itu, Ia meminta agar pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk lebih terbuka dalam menyampaikan data apa saja manfaat dari dana Otsus dan digunakan untuk apa saja.

Dalam kesempatan webinar, Thomas Eppe meminta kepada pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat agar membuka data. Terkait tolak otsus, pemerintah daerah seolah-olah diam, membuat situasi seolah memaksa pemerintah pusat berhadapan langsung dengan masyarakat Papua.

Mestinya, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat membuka data ke publik, terkait dengan apa saja yang telah dilakukan otsus di Papua. Dari 2002 sampai 2020, buka data-data ke publik di Papua maupun nasional apa saja pencapaian Otsus.

Pemerintah provinsi Papua selaku perwakilan pemerintah pusat, harus berani membuka data-data itu supaya tidak terkesan menggiring Papua melawan pemerintah pusat.

Hal tersebut perlu dilakukan, supaya rakyat Papua tidak termakan dengan adanya agitasi politik oleh kelompok kontra pemerintah yang menolak kebijakan otsus. Agitasi politik tersebut hanya bisa dilawan dengan data dan informasi yang benar yang bisa diakses oleh publik secara memadai.

Ia menyatakan, banyak sekali dampak positif dari otsus selama 18 tahun, misalnya banyak mahasiswa yang mendapatkan biaya pendidikan dari otsus. Banyak polisi dan tentara yang merupakan OAP dan direkrut menjadi aparat, dimana biaya perekrutan dan pelatihannya dibiayai oleh Otsus, hal inilah yang tidak pernah dibuka kepada publik.

Menurut Thomas, pemerintah provinsi kurang lihai dalam menggunakan instrumen sosialisasi, seperti media sosial. Sehingga berbagai manfaat otsus tidak tersampaikan. Padahal, dana otsus sudah dirasakan hingga desa-desa, distrik dan masyarakat juga menyambut positif.

Musalnya, ada program bahwa keluarga yang memiliki anak usia dibawah 4 tahun, mendapat anggaran tiap bulan dan dibayarkan dua kali dalam setahun. Jika kebijakan ini bisa diperluas ke semua Kabupaten kota,

Pada kesempatan berbeda, Billy Mambrasar selaku staf khusus Milenial Presiden Jokowi, mengajak masyarakat Papua, dan generasi muda Papua, untuk tidak mudah terpengaruh oleh agitasi politik dan hoaks dari kelompok tertentu tanpa melihat utuh manfaat dari otonomi khusus. Agitasi kelompok yang menolak otsus, perlu dilawan dengan berita positif Papua.

Billy juga mengakui bahwa dirinya termasuk pemuda asli Papua yang menerima beasiswa otsus, tanpa adanya otsus maka dirinya tidak bisa bersekolah.

Otonomi Khusus daerah papua terbukti telah memberikan manfaat bagi rakyat Papua, dengan adanya kebijakan tersebut tidak sedikit anak muda Papua yang dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.

) *Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Rebecca Marian )*

Pelaksanaan PON XX Papua hanya tinggal menunggu waktu. Pemerintah pun terus mempercepat persiapan pelaksanaan ajang olah raga nasional tersebut, termasuk menyusun strategi pengamanan PON XX Papua.
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono meminta kepada Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Imam Sugianto untuk menyiapkan pengamanan dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021. Pesta olahraga nusantara tersebut digelar pada 20 Oktober hingga 4 November 2021 di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua.

Persiapan harus selesai disusun enam bulan sebelum gelaran PON berlangsung. Dirinya mengaku akan turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi di Papua benar-benar aman, khususnya di Stadion Lukas Enembe.

Gatot juga meminta Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw untuk menyiapkan sarana dan prasarana pengamanan PON 2021 di Papua. Terutama, berkoordinasi langsung dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Dirinya juga meminta agar tempat pengawasan dan pengamanan di penginapan atlet disusun ulang. Jumlah penginapan pada PON 2021 di tengah pandemi Covid-19 akan mempengaruhi sebaran personel Polri.

Kapolda Papua juga diminta untuk menciptakan rasa aman kepada para atlet yang datang dari berbagai daerah. Pengamanan diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum, KONI, Marciano Norman, memberikan kabar terkini terkait kelanjutan PON Papua 2021 di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang tak kunjung surut di Indonesia.

Menurut Marciano, PON Papua akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada tanggal 2 – 31 Oktober 2021.

Pembangunan venue pertandingan juga sudah mencapai 90 persen membuat pihaknya optimis bahwa PON dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Namun, mengingat kasus positif Covid-19 yang masih tinggi di Tanah Air, KONI telah mempersiapkan rencana cadangan dengan menggelar pertandingan tanpa adanya kehadiran penonton atau suporter.

Apabila memang harus demikian, nantinya masyarakat dapat menonton pagelaran PON ke-20 di Papua secara live streaming dan siaran langsung melalui televisi nasional.

Meski sudah memikirkan rencana cadangan, hal tersebut masih dalam taraf kajian dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 ke depan dan pelaksanaan Olimpiade Tokyo, pada bulan Agustus mendatang.

Olimpiade akan menjadi rujukan bagi KONI untuk pelaksanaan PON pada bulan Oktober nanti.

Perlu diketahui juga, bahwa dalam perhelatan PON Papua, terdapat 37 cabang olahraga dengan 679 nomor pertandingan.

Sementara itu, Kodam XVII/ Cenderawasih siap mengamankan pelaksanaan PON XX tahun 2021 mendatang yang akan dihadiri oleh ribuan atlet dan official dari seluruh Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono saat berlangsung rapat bersama PB PON XX Papua di Mercure Hotel, Jayapura.

Sebelumnya Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda meminta Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua memberikan keamanan dalam pelaksanaan PON XX di Papua tersebut.

Pangdam Yogo menegaskan pula, bahwa selain aparat yang menjaga keamanan, masyarakat juga diminta untuk berpartisipasi aktif dalam membantu mensukseskan penyelenggaraan PON dengan ikut menjaga keamanan dan ketertiban.

Dirinya juga menuturkan, bahwa Kodam XVII/Cenderawasih selain menjaga keamanan juga memberikan dukungan fasilitas dengan menyiapkan mess untuk para atlet yang akan berlaga di PON XX Papua.

Rapat bersama dengan PB PON XX tersebut digelar mengingat faktor keamanan berperan penting dalam penyelenggaraan PON yang akan diikuti oleh ribuan atlet dari seluruh penjuru Indonesia.

Wakil Ketua Umum KONI Pusat Suwarno, memprediksi PON Papua bisa digelar pada awal Oktober 2021. Menurutnya, usai pengumuman pengunduran PON Papua, pihak KONI Pusat langsung menyusun sejumlah penyesuaian. Termasuk di antaranya adalah keabsahan atlet, entry by name, hingga tahapan kualifikasi sejumlah cabang olahraga yang belum selesai.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, meminta kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua. Hal ini disebabkan oleh semakin masifnya penyebaran wabah virus corona.

Kondisi tersebut tentu membuat sejumlah program latihan para atlet dari berbagai daerah menjadi terganggu. Padahal program latihan sebuah cabang olahraga telah disusun sedemikian rupa sehingga pada saat perhelatan, atlet bisa mencapai puncak performa.

Kita berharap agar mundurnya perhelatan PON XX Papua dari jadwal yang ditentukan, tidak membuat kemeriahan acara tersebut menurun, dan dapat menjadikan event nasional tersebut menjadi ajang prestasi bagi para atlet daerah.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Pemerintah bekerja keras agar perekonomian Indonesia tidak terpuruk saat pandemi. Walau dunia dilanda krisis global, namun kita masih harus bertahan. Caranya adalah dengan melaksanakan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya di lapangan, karena UU ini merombak birokrasi dan memudahkan bisnis masyarakat.

Pandemi sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan masyarakat mulai megap-megap. Ada pegawai yang kehilangan pekerjaan. Ada pula pengusaha yang kehilangan pelanggan karena mereka memilih untuk membeli sembako daripada kebutuhan lain. Jika terus seperti ini maka berbahaya, karena perputaran uang jadi lambat.

Pemerintah membuat UU Cipta Kerja dan aturan turunannya sebagai solusi ampuh, agar kita tidak mengalami krisis keuangan saat pandemi. UU yang disebut dengan sapujagat ini mengatur berbagai hal agar selaras dengan cita-cita Presiden Jokowi, yakni reformasi birokrasi. Karena jika ingin ada perubahan positif pada negara, yang diperbaiki adalah peraturannya.

Jeanne Butar Butar, pegawai di Sekretaris Kabinet RI menyatakan bahwa UU Cipta Kerja adalah upaya pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi. Sehingga mendorong perekonomian nasional. Dalam artian, pemerintah berusaha keras agar kondisi finansial negara tidak terpuruk, dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

Selama ini kita selalu mengeluhkan permasalahan birokrasi yang kaku dan berbelit-belit. Namun dengan UU Cipta Kerja klaster kemudahan berusaha, ada perizinan yang jalannya dibentangkan lebar-lebar. Para pengusaha tidak lagi harus menunggu lama untuk mendapat legalitas usaha, namun hanya butuh 7 hari kerja untuk mendapatkannya. Izin tersebut juga bisa diurus via online.

Dengan pengurusan izin via online maka pengusaha akan menghemat waktu, karena sangat praktis dan dilakukan dengan cepat. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, misalnya scan KTP, KK, dan surat-surat lain. Apalagi perizinan berbasis resiko, sehingga pengusaha UMKM yang dikategorikan resiko rendah, mendapatkan legalitas dengan cepat.

Dengan izin usaha di tangan, maka pengusaha akan makin percaya diri dalam menjalankan bisnisnya. Ketika bisnisnya sudah resmi, maka ia bisa mencari investor untuk bekerja sama. Sehingga akan mendapat suntikan modal dari penanam modal. Bisnisnya bisa lancar lagi karena ada tambahan uang untuk memproduksi barang-barang.

Ketika ada produksi, maka ada pula pemasaran, sehingga ia akan mendapatkan keuntungan lagi. Tokonya yang sempat tutup di awal pandemi akan bangkit lagi. Pengusaha akan berusaha keras agar omzetnya meningkat, sehingga kepercayaan dari investor akan bertambah. Sehingga mereka akan sama-sama diuntungkan.

Selain itu, jika usaha tersebut akan berkembang, maka akan membutuhkan karyawan baru. Sehingga mereka bisa menggaji orang dan mengurang jumlah pengangguran di Indonesia. Karena saat pandemi, makin banyak pengangguran yang resah karena dirumahkan dan tak kunjung mendapat pekerjaan. Jika pengusaha berjaya, akan ada harapan baru bagi mereka, agar dapur tetap mengepul.

Mengapa harus pengusaha UMKM yang ditolong oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja? Faktanya, mayoritas pebisnis di Indonesia adalah yang berskala kecil dan menengah. Bahkan bisa disebut tulang punggung perekonomian di negeri ini adalah pengusaha UMKM. Jika usaha mereka dibiarkan mati merana, maka akan sangat berbahaya. Karena perekonomian bisa stagnan, bahkan berhenti.

Jika UU Cipta Kerja dan aturan turunannya diberlakukan di lapangan, maka pengusaha akan makin trengginas dan berkibar di negeri sendiri. Pasar akan makin ramai dan perputaran uang akan makin kencang. Kita bisa selamat dari ancaman krisis ekonomi jilid 2, karena daya beli masyarakat masih tinggi.

UU Cipta Kerja bagaikan obat yang jadi solusi ampuh untuk mengakhiri permasalahan keuangan negara saat pandemi. Karena UU ini mendorong para pengusaha, khususnya UMKM, untuk terus maju. Dengan mempermudah perizinan, sehingga bisnis mereka makin maju dan perputaran uang di Indonesia akan makin cepat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Vaksinasi corona di Indonesia sudah memasuki tahap kedua, pada minggu ketiga februari 2021. Sasaran vaksin ini adalah para petugas pelayanan publik dan lansia. Vaksinasi akan diberikan secara bertahap, dan diperkirakan selesai pada akhir mei 2021. Walau sudah divaksin, mereka tetap dihimbau untuk menaati protokol kesehatan.

Ketika ingin mengakhiri status pandemi, maka vaksinasi adalah satu-satunya cara yang efektif. Karena vaksin bisa meningkatkan imunitas terhadap serangan virus covid-19. Sehingga tidak ada lagi yang terjangkiti, dan semua orang bebas Corona. Vaksin Sinovac dipilih oleh pemerintah dalam vaksinasi tahap 1, karena punya efektivitas yang cukup tinggi.

Saat ini vaksinasi hampir memasuki tahap kedua, dan rencananya start di minggu ketiga februari. Jika vaksinasi tahap pertama diberikan kepada para tenaga kesehatan, maka sasaran pada tahap kedua berbeda. Vaksin akan diberikan kepada para tenaga pelayanan publik.

Kementerian Kesehatan RI memaparkan bahwa para petugas pelayanan publik yang akan divaksin di antaranya: guru, dosen, pejabat negara, atlet, jurnalis, petugas transportasi publik, tokoh agama, dan pedagang di pasar. Sebanyak lebih dari 38 juta orang petugas akan divaksin secara bertahap. Rencananya, suntikan akan diberi sejak akhir februari hingga akhir mei 2021.

Pemberian vaksinasi tahap kedua pada petugas pelayanan publik amat diapresiasi masyarakat, karena mereka juga memiliki resiko tinggi saat bekerja. Sebagai contoh, seorang pedagang selalu berkontak dengan banyak orang di pasar. Sehingga ia bisa saja tertular dari OTG yang jadi langganannya. Jika sudah tertular dan tidak tahu kalau sakit, akan menularkan ke seisi pasar, dan membuat situasi makin runyam.

Begitu juga dengan para jurnalis. Mereka adalah petugas di lapangan dan mobilitasnya tinggi. Juga berkontak dengan banyak narasumber saat wawancara, teman sekantor, dll. Pemberian suntikan vaksin amat penting, apalagi corona bisa menyebar lewat udara yang kotor dan tempat yang sempit.

Selain penambahan kategori warga yang wajib divaksin, ada juga perubahan aturan dalam pemberian vaksinasi. Pada tahap kedua, lansia boleh diberi suntikan vaksin. Sehingga mereka yang berusia di atas 60 tahun bisa merasa lega, karena boleh diinjeksi. Bedanya, ada jarak 28 hari antar vaksinasi, bukannya 14 hari. Karena daya tahan tubuh para lansia beda dengan anak muda.

Begitu juga dengan orang yang pernah sakit corona, bisa divaksin asal pemberian suntikannya 3 bulan pasca sakit. Penyebabnya karena ternyata para penyintas covid bisa terkena sakit yang sama, saat imunitas tubuhnya menurun. Jadi mereka juga wajib disuntik, agar tidak merasakan sengsaranya kena corona untuk kedua kalinya.

Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa, pada tahap 2, para lansia dan petugas pelayanan publik tidak usah melakukan registrasi. Penyebabnya karena mereka sudah terdaftar. Mereka tinggal datang ke tempat vaksinasi dan menyebutkan NIK.

Masyarakat senang karena ada penambahan kategori pada penerima vaksin. Karena ibu menyusui juga boleh disuntik. Begitu juga dengan ODHA. Mereka tak perlu lagi pusing mencari cara untuk mendapatkan vaksin corona secara mandiri, atau terbang ke negara lain untuk mendapatkan injeksinya.

Penambahan kategori pada vaksinasi tahap kedua menunjukkan perhatian pemerintah, karena makin banyak orang yang bisa divaksin. Pedagang di pasar juga diprioritaskan karena termasuk pekerjaan dengan resiko tingg, sehingga harus divaksin sesegera mungkin. Pemerintah tidak pilih-pilih dan juga memihak wong cilik.

Vaksinasi corona tahap 2 amat ditunggu dan diapresiasi masyarakat, karena para lansia, pedagang, jurnalis, dan petugas pelayanan publik lain yang mendapat giliran. Mereka disuntik dengan senang hati, karena ingin bebas corona. Tentunya setelah divaksin, masih harus menaati protokol kesehatan, agar semua orang sehat.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Zakaria )*

Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya membuat banyak orang yang datang untuk membantu para korban. Salah satu ormas yang menjadi relawan adalah FPI. Mereka menolong tapi sambil memakai pakaian bertuliskan FPI, sehingga ditegur oleh aparat.
Pemakaian segala atribut FPI, termasuk pakaian, dilarang keras. Karena termasuk ormas terlarang.
FPI sudah dinyatakan sebaga organisasi terlarang oleh pemerintah, pada akhir tahun 2020. Pembubaran ormas ini berdasarkan SKB 6 menteri, jadi sudah jelas payung hukumnya. Setelah dibubarkan, maka segala kegiatan FPI tidak boleh dilakukan, termasuk memasang bendera, baliho, dan gambar yang berlogo FPI.

Larangan ini yang tidak dihiraukan oleh 10 anggota FPI Jakarta. Saat mereka sedang jadi relawan banjir di daerah Cipinang Melayu, Jakarta Timur, tetap memakai baju dan peralatan berlogo FPI. Sehingga ditegur dengan keras lalu dibubarkan.

Kompol Saiful Anwar menjelaskan bahwa tim relawan dibubarkan karena masih memakai atribut FPI. Sedangkan saat ini setiap kegiatan FPI dilarang, karena termasuk ormas yang dibubarkan oleh pemerintah. Yang dipermasalahkan adalah atributnya. Jika mereka masih ingin jadi relawan, harus menggantinya dengan pakaian lain, tanpa embel-embel FPI.

Kompol Saiful Anwar melanjutkan, saat ditegur, kesepuluh anggota FPI paham dan langsung mengganti bajunya. Dalam artian, masalah ini sudah diselesaikan dengan baik dan jangan malah dipelintir. Sehingga terkesan bahwa tak semua orang boleh jadi relawan. Karena yang jadi problem adalah logo FPI pada baju yang mereka kenakan, bukan orang-orangnya.

Masyarakat juga paham bahwa polisi melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan warga saat bencana banjir. Aparat tidak bertindak arogan dengan menegur anggota FPI, melainkan hanya menjalankan peraturan. Jika ada ormas yang sudah dilarang pemerintah, maka otomatis tiap kegiatannya bisa dibubarkan, walau saat itu melakukan evakuasi korban banjir.

Sugito Atmo, anggota Tim Perlindungan hukum FPI menyatakan bahwa yang diterjunkan untuk jadi relawan banjir jakarta adalah neo FPI. Namun mereka lupa dan masih memakai baju berlogo FPI lama. Sehingga setelah peristiwa kemarin, ia langsung evaluasi dan melarang anggota Neo FPI untuk memakai seragam lama. Dalam artian, ia juga menyadari kesalahannya.

Keberadaan Neo FPI sebenarnya membuat masyarakat jadi agak jengah, karena merasa ormas ini hanya reinkarnasi dari FPI lama. Walau namanya berbeda, namun jika disingkat jadi sama-sama FPI. Apalagi ormas ini tidak terdaftar, karena sengaja tidak didaftarkan ke Kementrian oleh pengurusnya. Jika ada ormas liar, maka wajar saat ditegur oleh aparat, karena tidak menuruti peraturan.

Selain itu, jangan sampai Neo FPI bertindak seperti FPI lama yang suka melakukan sweeping seenaknya sendiri. Padahal mereka bukanlah aparat, sehingga tidak boleh melakukannya tanpa izin resmi. Premanisme yang dilakukan oleh FPI sudah melebihi batas, sehingga membuat masyarakat marah. Sehingga mereka malah gembira saat FPI dibubarkan oleh pemerintah.

Pelarangan atribut FPI juga jangan dilihat sebagai hal yang ekstrem. Jika ormasnya dibubarkan, maka wajar jika tiap atributnya dilarang, walau hanya logo kecil pada sebuah kaos. Masyarakat jangan malah termakan hoax dan berkata bahwa aparat tidak adil karena ada orang yang mau menolong malah ditolak, karena yang jadi masalah adalah atributnya.

Saat ada relawan FPI yang menolong korban banjir, maka mereka harus tahu diri dan ingat bahwa ormasnya dilarang berkegiatan di Indonesia, walau aktivitasnya di bidang sosial. Jangan memakai baju, perahu karet, dan segala benda yang memuat logo FPI. Karena tiap atribut FPI tidak boleh dikenakan atau dipasang di tempat publik.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor