Oleh : Firza Ahmad )*

Rekening milik FPI dan afiliasinya diusut oleh PPATK, sebagai bentuk penelusuran agar diketahui siapa penyandang dana ormas terlarang tersebut. Meski belum diketahui siapa manusia di baliknya, namun masyarakat tetap sabar menunggu. Mereka percaya pada kerja sama antara Polri, PPATK, dan pihak lain, untuk mengusut kasus ini.

Sebanyak 92 rekening milik petinggi dan anggota FPI, termasuk keluarga Rizieq Shihab dibekukan oleh pemerintah. Pemblokiran ini dilakukan untuk mencegah terlahirnya kembali Neo FPI, karena ormas ini sudah dinyatakan terlarang. Sehingga menurut hukum di Indonesia, rekeningnya bisa dibekukan.

Selain itu, pembekuan rekening FPI juga merujuk pada surat keputusan bersama (SKB) 6 menteri, tanggal 30 desember 2020. Juga UU nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan UU nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

Setelah diblokir, maka ada pengusutan lebih lanjut mengenai arus masuk dan keluar dana pada rekening-rekening tersebut. Meski Munarman, eks pengurus FPI protes karena rekeningnya diblokir, namun ia tak bisa berbuat apa-apa, dan harus menaati hukum di Indonesia. Lagipula, pembekuan rekening ini tak selamanya, sehingga tak takut uangnya akan hilang.

Penyidikan lebih mendalam dilakukan pada 92 rekening tersebut. Karena jika sudah terdeteksi siapa saja yang sering memberi uang pada FPI, maka akan terbukti ialah dalang di balik radikalisme pada ormas tersebut. Bisa saja ia yang menyuruh FPI untuk melakukan berbagai kerusuhan di Indonesia. Tujuannya agar terbentuk negara khilafiyah dan menghapus pancasila.

Untuk menyamakan persepsi tentang kasus ini, maka dilakukan perkara, yang dilakukan oleh Polri dengan menggandeng PPATK dan Densus 88. Keterlibatan Densus 88 di sini, karena ada anggota FPI yang terlibat terorisme. Sehingga jika penelusuran pada 92 rekening FPI dan afiliasinya sudah selesai, bisa dikaitkan apakah benar ada pihak luar yang ingin menyebarkan terorisme di Indonesia.

Mengapa pihak luar? Karena setelah ditelusuri PPATK, ada aliran dana yang masuk dan keluar ke rekening luar negeri. Meskipun pihak FPI menyangkal dan bilang bahwa uang itu untuk donasi, namun mengapa jauh-jauh ke luar negeri? Sehingga setelah itu diteliti lagi apakah ada kucuran dana dari rekening luar negeri.

Sementara itu, dari gelar perkara diperlihatkan aliran dana dari luar, yakni yang berhubungan dengan JI. Pengirimnya adalah Tazneen, seorang WN luar yang merupakan istri teroris. Penemuan ini makin menguatkan bukti bahwa FPI adalah organisasi radikal dan teroris. Sehingga dugaan masyarakat benar-benar terjadi.

Penelusuran rekening masih belum selesai, karena ada 92 yang diperiksa satu-persatu oleh PPATK. Ia ditunjuk karena menjadi lembaga yang berhak melakukannya, dan selalu sigap dalam bekerja sama dengan polri. Karena ingin agar kasus ini segera selesai, sehingga masyarakat tahu semua aliran dana yang masuk dan keluar dari rekening-rekening ini.

Masyarakat menanti hasil dari penyidikan terhadap kasus ini. Karena pada kasus rekening FPI ini tak main-main, sudah masuk dalam ranah pencucian uang dan terorisme. Mereka yakin bahwa polri dan seluruh pihak akan bekerja sebaik-baiknya. Sehingga ada bukti dan saksi, dan para pengurus FPI lain akan diketahui apakah juga terlibat jaringan terorisme internasional.

Pengusutan kasus rekening milik pengurus FPI dan afiliasinya sangat didukung oleh masyarakat. Karena mereka tak mau FPI bangkit lagi dan seenaknya sendiri, ketika rekeningnya tidak diblokir. Penelusuran aliran dana pada rekening tersebut akan dilakukan dengan sangat teliti, agar bisa memunculkan siapa dalang terorisme dan radikalisme yang sebenarnya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh: Abner Wanggai )*

Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua akan jadi perhelatan yang sangat penting, karena untuk pertama kalinya diselenggarakan di sana. Seluruh warga di Bumi Cendrawasih mengapresiasi PON XX, karena mereka sangat bangga menjadi panitia acara. Selain itu, PON adalah kesempatan emas, untuk menunjukkan keindahan Papua ke seluruh dunia.

Papua adalah daerah yang indah, namun sayang masih ada segelintir yang menganggapnya sebagai kawasan dengan hutan perawan dan sangat tertinggal. Padahal di Bumi Cendrawasih sudah ada modernitas dan saat ini masyarakatnya sudah terdidik. Papua juga ditunjuk jadi tuan rumah PON XX, dan segenap fasilitas dan sarana sudah dipersiapkan.

Ketika PON XX diadakan di Papua, maka masyarakat amat bangga. Penyebabnya karena mereka dipercaya jadi host dan bisa menunjukkan keeksotisan Bumi Cendrawasih ke seluruh penonton acara tersebut, yang menyaksikannya lewat video streaming. Sehingga streotype buruk tentang Papua terhapuskan.

Ketika banyak netizen yang melihat pertandingan di Stadion Lukas Enembe, arena aquatik, atau lokasi pertandingan lain, maka mereka akan melihat pula latar lokasi yang penuh dengan keindahan alam. Mereka akan terpesona, lalu akan merencanakan trip ke Papua setelah pandemi berlalu. PON adalah iklan gratis untuk menawarkan turisme di Bumi Cendrawasih. Tak heran seluruh warga sipil Papua mendukungnya.

Masyarakat di Bumi Cendrawasih juga sangat mengapresiasi penyelenggaraan PON XX. Penyebabnya karena acara ini akan menunjukkan betapa Papua adalah tempat yang aman dan tidak diganggu oleh kelompok separatis. Provinsi Papua dan Papua Barat dijaga oleh lebih banyak aparat, untuk mencegah hal buruk terjadi dan mengganggu terselenggaranya lomba olahraga.

Selain itu, event PON XX adalah ajang yang positif, karena menjadi ajang yang menunjukkan sportivitas antar atlet. Ketika mereka kalah, maka akan menerimanya dengan ikhlas. Para pelatih akan evaluasi lalu merancang strategi untuk pertandingan berikutnya. Oleh sebab itu, masyarakat Papua selalu mendukung PON, karena mereka yakin bahwa seluruh peserta tidak main curang.

Masyarakat juga senang ketika ada PON di Papua, karena menunjukkan bahwa pemerintah adil dan memeratakan segala hal sampai ke Indonesia timur, termasuk kepercayaan jadi panitia PON. Menjadi penyelenggara adalah kesempatn emas yang amat langka. Presiden Jokowi terbukti tidak jawa-sentris, namun juga memberi perhatian pada daerah yang jauh, termasuk Papua.

PON XX yang memiliki slogan Torang Bisa! amat didukung oleh warga sipil, terutama di media sosial. Hampir seluruh masyarakat Papua memotret Stadion dan arena yang akan menjadi tempat pertandingan PON, lalu mengunggahnya ke media sosial. Mereka secara tidak langsung mempromosikan kesiapan panitia acara, dan menunjukkan kebanggaan akan PON XX.

Sebagai warga Papua, mereka tentu mendukung para atlet dari Bumi Cendrawasih. Namun ketika atlet dari provins lain datang, maka masyarakat juga ikut menyambut dengan hangat dan menghormati. Karena dengan kedatangan segenap atlet dan official, pertandingan akan dilangsungkan dan seluruh peserta akan berusaha sebaik-baiknya.

Penyelenggaraan PON XX di Papua amat diapresiasi oleh seluruh warga sipil di sana. PON adalah acara besar, karena melibatkan banyak sekali panitia, atlet, pelatih, dan lain-lain. Ketika PON XX sukses, maka tak hanya panitia yang bangga, namun juga masyarakat Papua. Mereka bangga karena tercatat oleh sejarah sebagai penyelenggara acara pertandingan olahraga level nasional.

Dukungan masyarakat amat penting demi kelancaran penyelenggaraan PON XX di Papua. Karena mereka tak hanya jadi penonton, namun juga turut menyambut para atlet dan menunjukkan keramahan warga Papua. Pekan olahraga nasional amat dibanggakan oleh warga sipil di Bumi Cendrawasih, karena acara ini akan menunjukkan perdamaian dan keamanan di sana.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Deka Prawira )*

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 secara mandiri atau vaksin gotong royong tidak akan mengambil jatah pemerintah. Masyarakat pun mendukung program vaksinasi mandiri bagi masyarakat mampu tersebut demi mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga memastikan hal tersebut akan terhindari dengan adanya perbedaan merek. Ditambah lagi, lanjut dia, pemerintah telah mengamankan kuota vaksin untuk program vaksinasi gratis.Ditambah lagi, pemerintah juga telah mengamankan kuota vaksin untuk program vaksinasi gratis.

Pemerintah pun memastikan tidak ada perbedaan antara vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi gotong royong dalam hal biaya, yaitu sama-sama diberikan secara gratis.

Sehingga tidak ada istilah vaksin berbayar atau komersialisasi vaksinasi Covid-19. Arya menjelaskan, hal yang menjadi pembeda vaksinasi mandiri adalah vaksinasi gotong royong khusus diperuntukkan bagi pekerja/buruh dengan anggaran atau biaya dari para pengusaha.

Arya juga menambahkan bahwa pemerintah akan mengatur vaksinasi program mandiri menjadi tanggung jawab perusahaan. Skema vaksinasi ini akan terpisah dari program vaksinasi pemerintah. Hal ini sejalan dengan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ada pemisahan yang tegas antara vaksinasi mandiri dan vaksinasi pemerintah.

Berdasarkan hasil diskusi dengan KPK, pertama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan bertindak sebagai regulator, baik dalam pengadaan, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi, baik yang gratis maupun yang mandiri. Kendali data juga tetap berada di Kementerian Kesehatan.

Kedua, merek vaksin yang digunakan untuk vaksinasi mandiri tidak sama dengan pengadaan vaksin yang dilakukan dalam program vaksinasi pemerintah. Sehingga, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa vaksinasi mandiri ini akan mengambil jatah vaksin pemerintah.

Ketiga, proses pengadaan akan diatur secara detail dan transparan. Keempat, proses penyuntikan vaksin mandiri tidak dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk tenaga vaksinatornya atau yang menyuntikkan vaksin.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan setelah vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan selesai dan setelah vaksinasi tahap kedua untuk petugas publik.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani sebelumnya mengungkapkan ada 5,3 juta pekerja yang terdaftar ikut serta dalam program vaksinasi Covid-19 mandiri per Kamis, 18 Februari 2021.

Para pekerja tersebut diketahui tidak hanya berasal dari perusahaan swasta, tetapi juga dari pelaku usaha kecil, mikro dan menengah atau UMKM. Tercatat Sudah ada 5.700 perusahaan yang terdaftar. Total ada 5.3 juta pekerja yang akan ikut program tersebut.

Pemerintah juga membuka kesempatan bagi sektor swasta dalam melaksanakan program vaksin Covid-19 secara mandiri. Pelaksanaan vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong tersebut dilakukan di rumah sakit swasta yang tidak terlibat dalam program vaksinasi pemerintah.

Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya tengah berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk menggodok regulasi vaksin Covid-19 mandiri oleh perusahaan swasta.

Dari hasil pengkajian tersebut, Nadia menuturkan, Kemenkes berencana akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk peraturan menteri kesehatan atau keputusan menteri kesehatan.

Kemenkes telah menunjuk PT Bio Farma (Persero) sebagai importir tunggal dalam pengadaan vaksin mandiri tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya vaksin palsu dan pelaksanaannya tidak dalam waktu dekat.

Epidemiolog tersbeut belum menjelaskan lebih jauh soal gambaran teknis pengadaan vaksin, penetapan jenis dan harga vaksin covid-19 yang akan dialokasikan untuk program vaksinasi mandiri oleh perusahaan swasta. Hal ini akan diatur dalam regulasi nantinya.

Namun dirinya memperkirakan bahwa regulasi vaksinasi mandiri akan diterbitkan apabila pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum sudah dimulai.

Pada kesempatan berbeda, Ichsan Hanafi selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menyatakan, bahwa rumah sakit swasta siap apabila ditunjuk pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara mandiri.

Ichsan menuturkan, baik dari segi peralatan maupun jumlah sumber daya manusia, sudah cukup jika diminta melaksanakan vaksinasi mandiri. Begitu juga terkait rantai alat pendingin. Menurutnya, saat ini pihak rumah sakit swasta tinggal menunggu aturan mengenai siapa yang akan mendapat vaksin dan harga yang ditetapkan.

Oleh karena itu, sudah jelas kiranya bahwa vaksinasi mandiri tengah direncanakan secara matang, dan tidak mengambil jatah pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Saat perekonomian Indonesia sedang tiarap, maka pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Diharapkan UU ini bisa menarik investasi sehingga kondisi finansial negara membaik, karena ada klaster investasi dan kemudahan berusaha. Namun perbaikan ekonomi bisa terwujud jika didukung oleh penanganan pandemi dan reformasi birokrasi.

Pemerintah berusaha keras mempercepat perekonomian Indonesia, agar tidak terjebak dalam resesi atau krisis ekonomi lagi. Walau dunia sedang dilanda krisis global, tetapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Indonesia bisa bangkit dan memperbaiki kondisi finansial, dengan berbagai strategi.

Salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat perekonomian dan keluar dari ancaman krisis adalah dengan meresmikan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Pada UU itu, ada klaster kemudahan berusaha dan klaster investasi. Sehingga akan menarik para investor asing, dan mereka akan setuju untuk membuat pabrik baru di Indonesia.

Nantinya pabrik akan jadi industri padat karya sehingga mengurangi pengangguran, karena mereka butuh banyak sekali pegawai. Masyarakat yang awalnya murung karena kehilangan pekerjaan saat pandemi, jadi tersenyum kembali karena mendapatkan pekerjaan lagi. Jika ada gaji maka bisa membeli sembako dan kebutuhan lain, sehingga perputaran uang melaju lebih cepat.

Sayangnya keadaan ini butuh beberapa persyaratan agar bisa benar-benar terjadi. Shinta Kamdani, wakil ketua umum KADIN bidang perdagangan internasional menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memang bisa mendukung percepatan ekonomi. Namun tergantung implementasinya, sehingga memberi kemudahan yang praktis bagi calon-calon investor asing.

Selain itu, UU Cipta Kerja dan aturan turunannya harus dijalankan secara konsisten di lapangan. Dalam artian, jangan sampai UU ini hanya kuat di atas kertas tapi tak dilaksanakan di tengah masyarakat. Karena pemerintah membuat UU ini untuk rakyat, sehingga harus dilaksanakan dengan baik, agar kehidupan rakyat juga membaik.

Shinta melanjutkan, investasi yang masuk karena UU Cipta Kerja bisa 2 kali lipat dari yang sebelumnya, tetapi juga butuh promosi lebih lanjut. Dalam artian, pemerintah juga harus berperan aktif untuk mengiklankan bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan mudah untuk berinvestasi.

Selama ini, tugas tersebut diemban oleh Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut B Panjaitan. Luhut aktif ke luar negeri untuk mendekati beberapa kepala negara, untuk merayu mereka agar mau menanamkan modal di Indonesia. Belakangan, pengusaha Elon Musk (pemilik Tesla) dikabarkan akan membuka pabrik di negeri kita, dan semoga benar-benar terjadi.

Sayangnya, Shinta menambahkan bahwa UU Cipta Kerja tidak bisa bekerja sendiri untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Namun harus ada hal lain yakni penanganan pandemi dan penghapusan pelarangan perjalanan. Jadi, ketika pandemi bisa dikendalikan maka kondisi Indonesia dinilai aman, sehingga investor asing mau masuk dan tidak takut tertular corona.

Selain itu, perbaikan birokrasi juga harus diterapkan 100%. Dalam UU Cipta Kerja memang ada klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM. Klaster-klaster ini memudahkan pengusaha untuk mendapatkan perizinan. Jika aturan ini diterapkan, maka investor asing juga senang karena mendapat legalitas dengan mudah, dan hanya butuh 7 hari kerja.

Memang dibutuhkan kerjasama mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sehingga UU Cipta Kerja dan aturan turunannya benar-benar dilaksanakan di lapangan. Sehingga rakyat akan diuntungkan dan berterimakasih karena diperhatikan oleh pemerintah. Karena berkat UU ini mereka mendapat kemudahan berusaha atau pekerjaan yang baru.

UU Cipta Kerja sebagai UU sapu jagat diharap menjadi pemicu kemajuan ekonomi di Indonesia. Namun faktor lain juga harus diperhatikan, misalnya reformasi birokrasi dan penanganan pandemi. Jika semua terlaksana dengan baik, maka UU ini baru dirasakan khasiatnya, dan kondisi finansial negara akan membaik dengan cepat.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pegawai yang termasuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu alias PKWT adalah pekerja yang bekerja dalam sistem kontrak. Jika masa kontraknya sudah selesai, maka ia tidak bisa bekerja lagi di sebuah perusahaan. Pemerintah menolong mereka, dengan membuat aturan turunan UU Cipta Kerja yang berisi kewajiban perusahaan untuk memberi kompensasi pada PKWT.

Saat ini, mencari kerja agak sulit. Apalagi saat pandemi, malah banyak pegawai yang dirumahkan daripada direkrut. Saat ada lowongan pun ternyata pekerjaannya hanya dalam waktu tertentu alias PKWT. Jika diterima, maka pegawai akan galau karena hanya bisa bekerja dalam waktu terbatas, sesuai dengan kontrak kerja.

Pekerja PKWT memang bukan pegawai tetap, sehingga nasib mereka agak miris. Untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, sekaligus menolong PKWT, maka ada aturan turunan UU Cipta Kerja yang mengatasinya. Sehingga para pegawai kontrak tidak akan sedih lagi saat masa kerjanya akan berakhir dan pontang-panting mencari lowongan baru, sehingga tidak konsentrasi saat bekerja.

Dalam aturan turunan UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021, diatur perjanjian kerja dalam waktu tertentu. Pegawai kontrak alas PKWT akan mendapat kompensasi dari perusahaan, saat masa kerjanya berakhir. Kompensasi ini amat disyukuri karena mereka bisa punya uang pegangan, sambil mencari pekerjaan lain.

Tiap perusahaan wajib memberikan kompensasi pada pekerja PKWT, baik dengan kontrak singkat maupun panjang. Jika ada yang melanggar, maka akan disemprit oleh Dinas tenaga kerja. Mereka tidak boleh menyepelekan peraturan. Terlebih, aturan turunan UU Cipta Kerja wajb dilaksakan di lapangan. Bukan hanya ada di atas kertas.

Besaran kompensasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja PKWT beragam, tergantung dari masa kerjanya. Jika masa kerjanya lama, maka otomatis kompensasinya juga besar. Misalnya, pekerja dengan kontrak 12 bulan, kompensasinya 1 bulan upah. Begitu juga dengan pekerja dengan masa kontrak di atasnya.

Sementara pekerja dengan kontrak sebulan hingga 11 bulan, caranya dengan membagi masa kerja dengan angka 12, lalu dikalikan gaji sebulan. Sehingga mereka akan merasakan keadilan, karena juga berhak untuk mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Walau berstatus sebaga pegawai kontrak, namun juga menikmati uang kompensasi untuk pegangan.

Pekerja kontrak alias PKWT memang sempat dipermasalahkan oleh serikat buruh. Mereka protes keras, namun sayangnya sistem ini tak bisa dihapus begitu saja. Karena jika ada proyek sementara, seperti pembangunan jalan tol, maka pekerjaannya juga sementara. Jika semua dijadikan pekerja tetap, maka akan bingung karena selanjutnya belum ada garapan baru.

Pada aturan turunan UU Cipta Kerja, dijelaskan bahwa ada 2 jenis PKWT. Yakni pegawai PKWT berdasarkan jangka waktu, dan berdasarkan selesainya pekerjaan. Pegawai PKWT berdasarkan jangka waktu, biasanya untuk pekerjaan yang tak terlalu lama atau musiman. Sementara PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan, adalah seperti yang diterangkan di atas.

Jika mereka mendapat kompensasi, tentu tak bingung saat kontrak atau pekerjaan selesai. Karena uang itu bisa sebagian untuk kebutuhan dapur dan keperluan anak-anak. Juga dgunakan untuk ongkos transportasi, saat akan mencari pekerjaan baru. Kompensasi itu juga bisa dijadikan modal usaha, sehingga mereka beralih dari pegawai menjadi pebisnis, dan berdagang dengan semangat berdikari.

Pemberian kompensasi kepada para pekerja PKWT adalah sebuah anugerah, karena mereka akan mendapatkan uang dari perusahaan. Peraturan ini bersifat wajib, sehingga pemilik perusahaan tidak bisa berkelit. Pekerja PKWT akan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah, karena mendapat keadilan, walau statusnya bukan pegawai tetap.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh: Abie

Optimisme kebangkitan Sosial Ekonomi Indonesia mulai bergema pasca bergulirnya program vaksinasi Covid-19 serta penerepan disiplin 3 M 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) serta 3T (Tracing, Testing, Treatment). Optimisme tersebut terbentuk berkat kerjsama yang baik antara masyarakat, Tenaga Medis dan Pemerintah Indonesia.

Dikutip dari media kontan.id, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yakin ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 ekonomi dapat masuk ke dalam zona positif. Optimisme tersebut didasari atas program vaksin virus corona (Covid-19) hingga rencana vaksinasi massal dan belanja negara sebagai motor penggerak perekonomian dalam negeri.

“Vaksinasi dan langkah-langkah protokol kesehatan menjadi sentimen utama ekonomi. Keberhasilan pengendalian virus corona akan menentukan arah rebound dan recovery ekonomi”

“Ekonomi Indonesia bisa rebound dan recovery secara terus menerus, itu tentu tergantung dari penanganan Covid-nya sendiri,” terang Sri Mulyani

Selain itu, indikasi optimisme juga muncul dari pasar saham IHSG (I ndeks Harga Saham Gabungan) yang meroket pada awal program vaksinasi COVID-19. Mengutip data RTI, pada penutupan perdagangan 11 Januari 2021 IHSG naik dua persen atau 125,10 poin ke posisi 6.382,93. Indeks saham LQ45 mendaki 2,22 persen ke posisi 1.001,02. Seluruh indeks saham acuan kompak menguat.

Fenomena tersebut diperkuat oleh pernyataan pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy mengatakan ada beberapa sentimen yang membuat hal ini bisa terjadi, salah satunya vaksin COVID-19.

Disamping itu, dengan mengedepankan disiplin 3 M, saat ini kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur pulih. Kegiatan keagamaan yang sebelumnya sempat beberapa kali terhenti juga mulai aktif kembali, meskipun dengan penerapan protocol kesehatan.

Optimisme yang terbangun ditengah masyarakat ternyata tidak berjalan dengan mulus. Apalagi diawal program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah, beragam hoax muncul seolah tidak rela dengan upaya pemerintah dalam mengatasi pandemic covid-19.

Hoax tersebut beredar dengan cepat melalui sosial media dan jaga dunia maya dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dari segala sudut memberikan serangan kepada program vaksin mulai dari alasan medis kehalalan dan lain sebagainya. Beberapa diantaranya isu hoax soal vaksin Covid-19 yang paling popular yakni, “Penerima vaksin perdana Pfizer Meninggal Dunia” informasi tersebut menyebar melalui social media Facebook, Kamis 7 Januari 2021 dibagikan sebanyak 251 kali, psotingan tersebut berisi “Innalilillahi, penerima vaksin perdana meninggal dunia usai disuntikan vaksin Pfizer”

Pada faktanya orang yang pertama kali disuntik vaksin dari perusahaan Biofarma Pfizer bernama Margaret Keenan, Warga Negara Inggris berusia 90 Tahun dan masih hidup hingga saat ini. Beragam isu negative lainnya soal program vaksin seolah ingin menghambat upaya pemerintah dalam memerangi covid-19 di Indonesia.

Untungnya, berbagai media mainstream ikut memberikan literasi kepada masyarakat tentang program vaksin. Upaya tersebut perlahan-lahan dapat mengurangi distrust masyarakat terhadap program vaksinasi tersebut.

Dikutip dari media Kesehatan yang kredibel, banyak manfaat dari program vaksinasi covid-19 sebagai salah satu upaya dalam menyelamatkan Indonesia dari Pandemi Covid-19, diantaranya, Mencegah tubuh terinfeksi Covid-19, Mencegah komplikasi Covid-19, membangun antibody kelompok masyarakat, Meminimalisir penularan Covid-19.

Meski demikian, Vaksinasi bukanlah dewa yang seolah-olah jika sudah mendapatkan vaksin otomatis Indonesia terbebas dari pandemicovid-19. Vaksinasi hanya sebagai katalisator dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan, perilaku 3M dan 3T yang disiplin.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Medan

Oleh: Firza Ahmad )*

Sejumlah eks pemimpin FPI diduga terlibat kasus terorisme. Masyarakat mendukung Densus 88 dan segenap anggota polri untuk mengungkap kasus ini. Tujuannya agar tersangka tertangkap, dan terorisme benar-benar hilang dari Indonesia.

Indonesia adalah negara yang masih rawan diganggu oleh kelompok teroris. Mereka berpikiran jahat dengan menganggap orang asing adalah musuh dan umat berkeyakinan lain boleh disakiti. Selain itu, mereka juga ngotot membentuk negara khilafiyah. Padahal kita hidup di negeri yang pluralis, sehingga radikalisme dan terorisme tidak bisa diterapkan.

Salah satu ormas yang sering menggembar-gemborkan negara khilafiyah adalah FPI. Selain itu, mereka terbukti punya anggota yang terafiliasi dengan teroris. Pengusutan kembali dilakukan dengan teliti, jangan-jangan pemimpinnya juga menjad gembong teroris. Sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terorisme tidak bisa diterima di Indonesia.

Eks pengurus FPI yang diduga jadi teroris adalah Munarman. Fikri Oktaviadi, tersangka terorisme yang dicokok oleh Densus 88 antiteror di Makassar, mengaku bahwa saat dibaiat oleh ISIS, ada Munarman yang juga menghadiri acara tersebut. Selain Munarman, juga ada simpatisan FPI lain yang datang pada pembaiatan, tahun 2015.

Husin Alwi, Ketua Cyber Indonesia, menyatakan bahwa Munarman yang dulu menjabat sebagai Sekretaris FPI, menyembunyikan informasi mengenai aktivitas teroris. Ia bisa terkena pasal 13 huruf C Undang-Undang Terorisme. Ia bisa dinyatakan sebagai tersangka, karena mendukung terorisme dan tidak melapor pada aparat karena menghadiri acara yang terlarang.

Seorang tersangka kasus terorisme tak hanya ditangkap karena membuat bom atau merancang penyerangan. Namun ketika ia menyembunyikan teroris dan merahasiakn informasi tentang ISIS, seperti Munarman, bisa dicokok oleh Densus 88. Karena sama-sama bersalah dalam mendukung aksi terorisme.

Selain Munarman, maka anggota FPI lain yang terlibat terorisme adalah Abu Fahry. Ia berasal dari FPI Lamongan dan juga dibaiat oleh ISIS, sama seperti Fikri Oktavady. Juga ada puluhan anggota lain yang tertangkap oleh Densus 88, karena kasus terorisme di berbagai wilayah di Indonesia.

Masyarakat mendukung pengusutan kasus terorisme Munarman dan petinggi FPI lain, karena mereka sudah muak dengan tingkahnya yang berlebihan. Munarman selalu menyalahkan pemerintah dan protes dengan berbagai aturan yang ada. Ketika ia terbukti menghadiri pembaiatan terorisme, maka bisa diduga apakah ikut jadi otak terorisme di Indonesia?

Apalagi publik mengaitkannya dengan video Rizieq Shihab yang terang-terangan mendukung ISIS. Video pendek itu tersebar luas di media sosial, dan menjadi 1 petunjuk lagi bahwa FPI berafiliasi dengan ISIS. Apalagi mereka sama-sama ingin membuat negara khilafiyah, sehingga dikategorikan sebagai kelompok separatis dan teroris.

Terorisme wajib diberantas karena mereka selalu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Bayangkan kedahsyatan bom bali pada tahun 2002 lalu. Korban jiwa yang ada dalam peristiwa tragis itu tak hanya dari pengunjung, tapi dari para WNI yang bekerja di sana. Para teroris tidak berpikir sejauh itu dan berdosa besar karena membunuh banyak orang.

Oleh karena itu teroris harus dihukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tujuannya agar tercipta kedamaian di Indonesia. Jangan sampai negeri ini rusak karena ulah anggota kelompok radikal dan teroris, yang mengancam dengan bom dan berbagai serangan lain. Sehingga Indonesia jadi darurat teroris.

Masyarakat mendukung penuh pengusutan kasus para mantan pengurus FPI yang diduga jadi anggota teroris. Karena mereka menghadiri acara pembaiatan ISIS dan tidak merasa bersalah sama sekali. Padahal ISIS adalah organisasi terlarang, dan bagaimana bisa anggota mereka masuk ke Indonesia? Ketika FPI bubar maka pengurusnya harus diperiksa, karena terlibat kasus terorisme.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Sindi khairudin )*

Presiden Jokowi baru saja meresmikan Bendungan Napun Gette di NTT. Selain bendungan ini, ada juga Bendungan Tapin dan Bendungan Tukul yang juga beliau resmikan. Bendungan-bendungan ini dibuat untuk mencegah banjir, mengelola irigasi, dan memperbaiki sistem pengairan pada sawah dan kebun. Sehingga menaikkan ketahanan pangan Indonesia.

Presiden Jokowi sejak perode pertama pemerintahannya (2014) membangun banyak sekali infrastruktur di Indonesia. Mengapa harus infrastruktur? Karena untuk memperbaiki Indonesia, yang dibenahi adalah infrastrukturnya. Jika lancar maka kehidupan masyarakat juga jadi lancar.

Salah satu infrastruktur yang dibangun di era Presiden Jokowi adalah Bendungan Napun Gette. Bendungan yang terletak di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, baru saja diresmikan oleh beliau, tanggal 23 februari 2021. Presiden berujar bahwa bendungan ini penting untuk mencukupi kebutuhan air di wilayah sekitar.

Mengapa harus air? Karena menurut Presiden Jokowi, air adalah sumber kemakmuran. Jika ada air, maka tanaman bisa tumbuh, buahnya diambil, sedangkan daunnya untuk hewan ternak. Karena di wilayah NTT sangat bagus untuk peternakan. Sedangkan beliau pernah mendapat laporan bahwa ekspor sapi NTT ke Hongkong terpaksa dihentikan karena kurang air, sehingga keberadaan bendungan ini sangat penting.

Pembangunan bendungan ini adalah permintaan dari para pemimpin daerah di NTT. Sehingga ketika Bendungan Napun Gette sudah jadi dan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi, mereka amat bersyukur, karena permintaannya dikabulkan. Mereka amat senang karena merasa diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Selan Bendungan Napin Gette, akan ada 2 bendungan lain yang masih akan dibangun di NTT.

Selain Bendungan Napun Gette, Presiden juga meresmikan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, tanggal 18 februari 2021. Bendungan ini akan mengaliri air ke sawah-sawah seluas 5.472 hektar. Juga menyediakan 500 liter air per detik ke Kota Rantau. Selain untuk irigasi, bendungan ini juga berfungsi untuk mengendalikan banjir, karena bisa mengurangi air sebanyak 107 meter per detik.

Di Pacitan, Presiden Jokowi juga meresmikan Bendungan Tukul di Pacitan, tanggal 14 februari 2021. Bendungan yang dibangun dengan dana APBN dan APBD ini berfungsi untuk irigasi ke 600 hektar sawah, dan juga mengendalikan banjir. Sehingga akan aman saat musim hujan. Bendungan Tukul juga mengalirkan air sebanyak 300 liter per detik ke Pacitan dan sekitarnya.

Banyaknya bendungan yang dibangun dan diresmikan di era Presiden Jokowi menandakan bahwa beliau ingin menaikkan ketahanan pangan di Indonesia, karena kunci dari kesuksesan panen adalah ketersediaan air. Jika persawahan diberi irigasi yang cukup, maka padi akan tumbuh subur, sehingga panen akbar akan terus ada tiap tahunnya.

Selain itu, bendungan juga penting untuk mengatasi banjir. Karena luapan air saat hujan akan ditampung dalam bendungan. Sehingga masyarakat tidak akan waswas saat musim penghujan, karena tidak akan ada banjir yang melanda daerahnya. Mereka bisa tenang dan melanjutkan tidurnya dengan nyaman, saat hujan deras di malam hari.

Bentungan-bendungan ini juga bisa menambah pendapatan Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar, karena bisa dibuat tujuan wisata. Masyarakat akan menikmati keindahannya, dan otomatis warga di sekitar bendungan bisa menjadi penjual makanan dan minuman. Untuk menyediakan konsumsi bagi wisatawan yang datang.

Pembangunan bendungan di Pacitan, Kalimantan, dan NTT, menunjukkan bahwa Presiden tidak hanya ingin membangun Jawa. Namun juga memeratakan pembangunan infrastruktur di luar jawa, sehingga ada pemerataan fasilitas. Masyarakat akan menikmati irigasi dan aliran air dari bendungan-bendungan itu, dan berterimakasih kepada pemerintah, karena tak lagi dilanda kekeringan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini