Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pekan olahraga nasional akan digelar di Papua, tahun 2021 ini. Meski sempat ditunda setahun karena corona, tetapi persiapannya sudah 100%. Segenap venue olahraga dan fasilitas lain untuk atlit dan official-nya telah disediakan. Tujuannya agar acara lomba olahraga ini berjalan dengan lancar.

Papua mendapat kehormatan menjadi tuan rumah PON XX.  Kesempatan emas ini dimanfaatkan baik-baik oleh Pemda Papua, dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari stadion sepakbola, arena aquatik, dan tempat pertandingan lain sudah siap 100%. Begitu juga dengan penginapan atlit di Wisma Atlit, sudah tersedia gedung barunya yang sangat representatif.

Pada pagelaran olahraga terbesar se-Indonesia ini, ada 4 klaster yang dibagi berdasarkan cabang olahraga. Keempat klaster itu adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Merauke. Di Kabupaten Mimika, persiapan pertandingan sudah 100%. Dalam artian, walau acara ini ditunda setahun karena alasan pandemi, namun persiapan terus dilakukan dengan matang.

Cesar Avianto Tunya, Sekretaris Umum Sub Panitia Besar PON XX Papua Klaster Mimika menyatakan bahwa progress semua venue di sana sudah siap 100%. Tinggal membereskan fasilitas pendukung pertandingan. Untuk sementara, fasilitas pendukung akan diurus oleh PB PON pada masing-masing cabang olahraga.

Di Kabupaten Mimika akan diselenggarakan beberapa pertandingan olahraga pada PON XX. Di antaranya Atletik, Terbang Layang, Terjun Payung, Bola Basket 3×3, Bola Basket 5×5, Biliar, Panjat Tebing, Futsal, Bola Tangan, dan Tarung Drajat.  Pada cabang olahraga biliar, terbang layang, dan aero modeling masih harus dilengkapi lagi fasilitasnya.

Fasilitas dan arena olahraga dibangun dengan dana APBD Papua. Lantas, ada sebagian yang merupakan sumbangan dari perusahaan pertambangan di Papua. Namun fasilitas sumbangan itu akan dirupakan sebagai hibah untuk Pemda Papua dan diberikan lagi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.

Ketika semua persiapan tempat dan fasilitas olahraga sudah tersedia, maka tinggal pemeliharaan dan menunggu para atlet dan pelatih serta official datang. Mereka yang datang dari penjuru Indonesia akan bertanding dengan sportif, dan menunjukkan hasil terbaik. Sehingga memenangkan pertandingan dengan fairdan bangga karena mewakili provinsinya masing-masing.

Para atlit dan tim pendampingnya akan menikmati akomodasi dan penginapan di Wisma atlit sekaligus kantor KONI Papua. Namun ada sebagaian yang ditampung di rumah susun. Penyebabnya karena di gedung wisma atlit tidak mencukupi. Namun dipastikan mereka akan mendapat fasiltas yang sama, meskipun tidur di rumah susun.

PON wajib dipersiapkan dengan matang, baik fasilitas pertandingan dan penginapannya,  karena baru kali ini Papua mendapat kehormatan menjadi host. Dengan menjadi tuan rumah, maka seluruh mata netizen akan dihadapkan ke Papua. Mereka akan melihat bahwa di Papua sangat aman dan tidak ada gangguan dari kelompok separatis, seperti yang diberitakan selama ini.

Selain itu, pertandingan PON menjadi momen krusial untuk mempromosikan wisata papua. Baik pemirsa dari Indonesia maupun seluruh dunia, akan turut menikmati pertandingan olahraga, sekaligus menikmati keindahan alam di Bumi Cendrawasih. Sehingga akan merencanakan traveling menuju Raja Ampat atau tempat lain, setelah pandemi selesai.

Mereka akan melihat bahwa ternyata Papua itu sudah maju, bukan berisi hutan melulu. Papua sudah sangat modern dan siap menjadi tuan rumah yang baik bagi para atlet yang datang, dan mereka tak usah takut akan perjalanan dari bandara menuju wisma atlit. Karena sudah ada jalan raya yang representatif dan membuat mobilitas akan lancar.

PON XX di Papua sudah disiapkan 100%. Seluruh stadion dan arena olahraga lain tersedia dan siap menyambut para atlit dari provinsi lain. Mereka akan menikmati alam Papua yang indah dan fasilitasnya sangat modern. Di Bumi Cendrawasih juga eksotis dan aman, sehingga cocok dijadikan tujuan wisata.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kasus positif demi mengendalikan pandemi Covid-19 melalui sejumlah kebijakan, antara lain berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Penerapan kebijakan yang telah dimulai sejak 9 Februari 2021 tersebut didasari oleh hasil evaluasi Pemerintah terhadap kebijakan pembatasan dengan cakupan wilayah yang sebelumnya lebih luas.

Pandemi Covid-19 masih terus terjadi dan Pemerintah terus berinovasi dalam mempercepat penanggulangan wabah tersebut, salah satunya melalui PPKM Mikro. Menurut Presiden Joko Widodo, pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang lebih luas. Ia mencontohkan, jika hanya ada satu orang dalam 1 RT yang terinfeksi Covid-19, maka cukup 1 RT yang dikarantina.

            Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan terkait dengan PSBB skala mikro. Karena hal tersebut tidak efektif. Jika yang zona merah hanya 1 RT, maka cukup 1 RT saja yang dikarantina, tidak perlu satu kota.

            Kebijakan serupa PPKM skala mikro juga sudah diterapkan di negara lain selain Indonesia, antara lain di India berhasi menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown secara luas, melainkan lockdown dalam skala mikro.

            Jokowi memandang bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut, yakni perangkat pemerintah hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hal tersebut diyakini akan sangat membantu pelaksanaan PPKM skala mikro.

            Pada kesempatan berbeda, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, penularan virus corona di wilayahnya dapat terkendali berkat adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Karena itu, penerapan PPKM mikro di Banten akan diperluas.

            Halim mengungkapkan, untuk mempercepat pencegahan dan pengendalian Covid-19, saat ini Pemprov Banten telah kembali menerbitkan instruksi Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang PPKM berbasis Mikro dengan melibatkan perangkat pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu RT/RW di bawah desa/kelurahan.

            Iaa menuturkan bahwa wilayah Tangerang keluar dari zona risiko tinggi penularan Covid-19. Sebelumnya, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang masuk dalam zona risiko tinggi.

            Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan yang menjabat sebagai juru Bicara Tim Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Banten, Ati Pramudji menjelaskan, berdasarkan data kasus konfirmasi Covid-19 di Banten per 22 Februari 2021 ini, ada sebanyak 34.341 kasus. Ia melanjutkan positif rate atau kasus aktif mencapai 9,4 persen, tingkat kesembuhan mencapai 87,9 persen dan tingkat kematian sebesar 2,8 persen.

            Sedangkan untuk Tangerang Raya sendiri, Ati menuturkan bahwa data kasus terkonfirmasi Covid-19 per 22 Februari, totalnya mencapai 21.895 orang yang masih dirawat sebanyak 1.310 orang, sembuh sebanyak 19.958 orang dan meninggal sebanyak 627 orang.

            Di tempat berbeda, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander K. Ginting, dalam siaran daring dari Graha BNPB.

            Dirinya mengatakan bahwa Satgas Covid-19 sangat terbantu dengan adanya Posko Desa semenjak PPKM Mikro. Alexander menyebut, Posko Desa punya peran penting dalam pengawasan dan penanganan pasien positif yang dirawat secara mandiri.

            Ia mengakui memang PPKM Mikro terlihat lebih longgar jika dilihat dari PPKM sebelumnya. Namun, ia mengatakan bahwa di dalam PPKM Mikro ada penguncian sehingga jika desa atau kelurahan tempat tinggal masuk dalam zona merah, tentu akan ada pembatasan secara ketat untuk membatasi penularan.

            Di Jombang, setelah hampir sepekan kabupaten tersebut masuk ke dalam zona merah atau resiko tinggi penularan, Jombang kembali ke zona orange.

            Mundjidah Wahab mengatakan, penurunan status tersebut diakibatkan akrena berkurangnya pasien baru dan angka kematian kasus Covid-19 di Jombang.

            Mundjidah mengklaim, penurunan tersebut terjadi karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Jombang.

            Sejak dua pekan lalu, Pemkab Jombang menerapkan PPKM berskala Mikro di sejumlah wilayah desa, pada ratusan RT yang masuk klasifikasi zona merah, orange dan kuning.

            Dari 187 RT yang melaksanakan PPKM Mikro, sebanyak 156 RT kini berada di zona kuning dan 31 RT sudah masuk dalam zona hijau.

            PPKM rupanya menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang efektif dalam menekan penyebaran Covid-19, selain itu kebijakan ini juga mempermudah koordinasi dengan satgas penanganan Covid-19 yang ada di daerah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Zakaria )*

Aturan UU Cipta Kerja telah resmi diundangkan. Publik pun berharap agar aturan pelaksanaan tersebut dapat segera mempercepat pembukaan usaha di Indonesia. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan 49 aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres).

Dari regulasi tersebut, terdapat pp yang memberikan kemudahan berusaha mulai dari aspek perizinan, perpajakan dan sebagainya.

            Berikut ini adalah rangkuman singkat beberapa pp yang dimaksud serta kemudahan berusaha yang ditawarkan :

Potongan Pph Pasal 26 atas bunga obligasi. Aturan tersebut menawarkan kemudahan perpajakan, salah satunya adalah potongan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha. Sebelumnya PPh bunga obligasi tersebut ditetapkan sebesar 20 persen kemudian pemerintah memberikan diskon menjadi 10 persen.

            Bunga obligasi yang mendapatkan penurunan tarif PPh Pasal 26 meliputi tiga macam. Pertama, bunga dari obligasi dengan kupon sebesar jumlah bruto bunga dengan masa kepemilikan obligasi.

            Kedua, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

            Ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

            Pengecualian dividen dari objek PPh, aturan tersebut juga mengecualikan dividen atau penghasilan lain dari objek PPh yangg berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri. Ketentuan ini berlalu sejak diundangkannya UU Cipta Kerja.

            Namun, wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri tersebut harus memenuhi ketentuan investasi pada Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh.

            Pada bunyi pasal 2A aturan tersebut berbunyi, Dividen yang dikecualikan dari objek PPh itu merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Sementara itu, penghasilan lain merupakan penghasilan pajak dari suatau bentuk usaha tetap di luar negeri dan pengahasilan aktif dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap.

            Selanjutnya, bagi wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi UU PPh, maka tetap menerima potongan PPh atas dividennya.    

            Perizinan berusaha berdasarkan risiko, dalam aturan tersebut, pemerintah mengklasifikasikan perizinan berusaha berdasarkan riziko sehingga meringankan pengusaha.

            Sementara itu, penetapan tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang wajib dilakukan secara transparan, akuntabel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.

            Kemudian, pasal 10 mengklasifikasikan kegiatan berusaha berdasarkan risikonya meliputi : 

  1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah.  Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha tersebut berupa nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
  2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha tersebut berupa NIB dan sertifikat standar.
  3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha tersebut berupa NIB dan sertifikat standar.
  4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha tersebut berupa NIB dan izin.

Perizinan berusaha satu pintu melalui Online Single Submission (OSS). Pasaal 22 aturan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dilakukan hanya melalui 1 pintu, yaitu OSS.

Pihak yang berwenang mengeluarkan perizinan usaha melalui OSS yakni Dinas Penanaman usaha melalui OSS yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP)  di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kepala badan pengusaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Dalam hal perizinan di daerah, pemerintah harus memberikan kemudahan lantaran wajib menggunakan OSS. Dengan demikian, pengusaha tidak mengalami proses perizinan yang berbelit lantaran semuanya menggunakan sistem online.

Aturan UU Cipta Kerja tentu saja menjadi angin segar bagi siapapun yang ingin menjadi pengusaha, dengan adanya regulasi ini, diharapkan akan muncul lapangan kerja baru sehingga turut andil dalam penyerapan tenaga kerja. 

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor