Setelah peristiwa terjadinya bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Pihak aparat penegak hukum terus melakukan pendalaman terhadap jaringan terduga teroris lain di sejumlah wilayah.

Hasil dari pendalaman tersebut, pihak Kepolisian telah berhasil menangkap empat tersangka teroris yang terkait dengan terduga pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar.
Keempat tersangka, yaitu AS, SAS, ML, dan AA. Mereka disebut ikut dalam satu kelompok kajian yang sama dengan L dan YSF.

Polisi juga turut menggeledah dua lokasi lain yaitu di Condet, Jakarta Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan empat terduga teroris yakni A, AH, AG, dan BS. Dari penggeledahan di lokasi, ditemukan barang bukti berupa lima bom sumbu aktif yang siap digunakan. Kemudian, ada pula sejumlah toples besar berisi bahan kimia yang digunakan sebagai bahan peledak dengan total empat kilogram.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, mengatakan bahwa tiga tersangka merupakan perempuan dengan inisial MM, M, dan MAN. Penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari tersangka AS, SAS, ML, dan AA, yang ditangkap pada Senin (29/3/2021).

“Dalam pengembangannya, telah ditangkap kembali tiga tersangka atau terduga teroris,” ujar Ahmad Ramadhan.

Pemerintah berjanji bahwa program vaksinasi mandiri atau gotong royong bisa dimulai pada April 2021. Vaksin gotong royong yang akan digunakan oleh pekerja swasta adalah vaksin Sinopharm. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan program vaksinasi virus corona ini bisa dimulai pada April 2021. Menkes memproyeksikan bahwa dengan adanya vaksin gotong royong di perusahaan swasta maka, realisasi vaksin virus corona bisa mencapai 77,19 juta suntikan di Indonesia hingga Juni 2021.

Budi menuturkan bahwa realisasi program vaksinasi gotong royong yang melibatkan perusahaan-perusahaan swasta itu akan didukung dengan regulasi petunjuk teknis yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Untuk Vaksin Gotong Royong, Sinopharm, diharapkan akan dapat dimulai digunakan untuk Program Vaksinasi pada April 2021 dan akan segera diundangkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Vaksinasi,” seperti dikutip dari rilis yang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (30/3/2021).

Budi mengungkapkan bahwa kecepatan harian tenaga vaksinasi akan meningkat seiring dengan pasokan vaksin virus corona. Sampai Jumat (26/3/2021), program vaksinasi telah direalisasikan untuk 10 juta orang penerima vaksin, dengan kecepatan harian dari tenaga vaksinasi di Indonesia sudah mendekati 500.000 penyuntikan per hari

Sikap penolakan terhadap persidangan virtual yang ditunjukkan terdakwa kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, Rizieq Shihab mendapat sorotan. Sejak persidangan perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dua minggu yang lalu, Rizieq selalu menolak hadir karena sidang itu dilaksanakan secara virtual. Mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu bahkan walk out pada persidangan perdana.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan bahwa terdakwa Rizieq Shihab menghina persidangan dalam sidang virtual yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Hal itu disampaikan JPU setelah membacakan dakwaan kasus kerumunan Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor, tetapi terdakwa Rizieq justru tidak mau tampil di layar. RS (Terdakwa) tetap tidak mau memberikan komentar atas dakwaan ini dan tidak mau kami hadirkan di depan persidangan, dengan kata lain secara terang-terangan RS telah menghina Pengadilan. Selanjutnya JPU menanggapi atas eksepsi Habib Rizieq Shihab (HRS) yang menyayangkan sikap Habib Rizieq dalam sidang. Jaksa juga menyinggung tentang revolusi akhlak yang digagas Habib Rizieq dan menilai sikap Habib Rizieq tidak sesuai dengan seruan revolusi akhlak.

Dalam kontek perilaku RS, sungguh sangat disayangkan sebagai seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah, dengan program revolusi akhlaknya, akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya, karena sering merendahkan orang lain, dalam hal ini jaksa penuntut umum yang sering dimaki dan diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas dari segi akhlakul karimah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara ihwal mantan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang dinilai telah menghina persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mahfud mengatakan, pemerintah pada dasarnya tidak bisa mengomentari persidangan Habib Rizieq. Sebab, hal itu sudah menjadi wilayah hukum yang tidak bisa diintervensi. Namun demikian, Mahfud berpendapat bahwa hakim memiliki kewenangan penuh untuk memerintahkan terdakwa dan unsur-unsur lainnya dalam suatu persidangan. Mahfud menuturkan, hakim juga bisa bersikap lebih keras untuk memerintahkan terdakwa dalam persidangan. Namun ia kembali mengatakan pada dasarnya itu menjadi domain hakim yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Semoga Bermanfaat (*)

Aparat Penegak Hukum menyatakan bahwa pelaku pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi ke ISIS.

Sebelumnya kelompok ini juga diketahui telah melakukan aksi teror dengan sasaran pengeboman yang serupa dengan insiden di Surabaya, Jawa Timur, pada 2018 dan Jolo, Filipina, pada 2019.

Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh, Al Chaidar, mengatakan bahwa Bom Makasar merupakan suatu bentuk aksi balas dendam kelompok JAD atas penangkapan puluhan anggotanya dan tewasnya dua orang dari kelompoknya oleh aparat penegak hukum pada Januari lalu di Makassar.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa pada awal tahun 2021 aparat penegak hukum telah menangkap puluhan terduga terorisme di Makasar dengan indikasi terlibat jaringan JAD. Lebih lanjut diperoleh informasi bahwa puluhan orang tersebut merupakan anggota FPI dan pelaksanaan pembaiatan disaksikan langsung oleh salah satu tokoh FPI.

“Jadi daripada tertangkap atau tewas maka mereka segera melakukan serangan amaliyah,” ujar Al Chaidar

Menyikapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kedua pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar merupakan bagian dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Selain itu, diketahui bahwa kedua pelaku bom bunuh diri pernah melakukan aksi serupa di Gereja Katedral Our Lady of Mount Carmel, Pulau Jolo, Filipina Selatan. Pelaku saat itu adalah pasangan suami-istri (R) dan (U).

“Pelaku merupakan bagian dari kelompok JAD yang pernah melakukan pengeboman di Jolo Filipina,” ujar Sigit.

Masalah terorisme dan radikalisme hingga kini masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Kedua hal tersebut muncul dan terus terjadi sejak kejadian Bom Bali I. Tiga serangkai bomber Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudara menjadi terkenal sebagai pelaku hingga mati di depan regu tembak. Kemudian kelompok teroris Doktor Azahari dan penggantinya Nurdin M Top juga menjadi orang yang paling dicari. Kelompok ini juga menjadi perhatian dunia karena memiliki jaringan dengan kelompok Al Qaeda atau Jamaah Islamiyah.

Namun sesungguhnya dalam catatan sejarah Indonesia, bahwa radikalisme dan terorisme sudah ada sejak lama sejak masa perjuangan revolusi dan kemerdekaan, seperti pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh, Kahar Mudzakar di Sulawesi dll.

Periode berikutnya aktifitas radikal dan teror adalah pembajakan pesawat garuda oleh kelompok Imron CS, penyerangan Polsek Cicendo, kasus Haur Koneng dll menghiasi sejarah berita-berita dan kasus teror di Indonesia.

Pada intinya kelompok mereka ini ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain yakni penerapan Syariat Islam, namun dengan melakukan kekerasan dengan dalih jihad melaksanakan ajaran agama.

Pasca reformasi tahun 1998 dengan runtuhnya orde baru, kelompok-kelompok harakah (pergerakan) yang sebelumnya melakukan kegiatan secara sembunyi dengan metode melalui kajian kelompok usrah atau halaqah pada akhirnya muncul ke permukaan. Salahsatu kelompok yang mengusung Syariat Islam dan ingin mewujudkan Khilafah Islamiyah adalah HIzbut Tahrir (HT), yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Hizbut Tahrir Indoensia (HTI).

Karena sepak terjangnya dinilai dapat menjadi ancaman dan merongrong NKRI, maka HTI dibubarkan oleh pemerintah pada 19 Juli 2017 berdasarkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang kemudian menjadi UU Ormas No. 16 Tahun 2017. HTI dibubarkan karena akan menerapkan Ideologi Khilafah. Sistem Khilafah HT/HTI bersifat transnasional, yang meniadakan konsep nation state.

Menkopolhukam Wiranto (saat itu) mengatakan bahwa pembubaran HTI telah melalui proses panjang, dengan melakukan pengamatan dan mempelajari nilai yang dianut ormas tersebut. Keberadaan HTI juga dinilai meresahkan karena berdasar laporan kepolisian bahwa banyak penolakan di berbagai daerah, bahkan memicu konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan yang kontra dengan HTI.

Selain itu, HTI menolak konsep dan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. HTI juga menolak sekulerisme, liberalisme, dan kapitalisme yang menurutnya sekarang ini diterapan di banyak negara, termasuk di Indoensia. HTI hanya ingin penerapan Syariat Islam dibawah sistem Khilafah Islamiyah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Walaupun HTI sudah dibubarkan, ideologinya masih tetap hidup, karena anggota HTI meyakini bahwa Khilafah itu akan terwujud sebagaimana yang telah diyakini seluruh anggotanya bahwa hal tersebut telah dinubuatkan oleh Nabi SAW. Perjuangan menegakkan Khilafah versi HTI tampaknya masih akan terus diwujudkan karena hal itu diyakini sebagai salah satu ajaran Islam dan telah tertanam kuat di kalangan anggota HT/HTI.

Secara de jure HTI memang telah dibubarkan, namun secara defacto, hingga kini HTI masih eksis dan terus menyampaikan ide-idenya melalui propaganda mewujudkan Khilafah. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai cara dan sarana yang dimilikinya. Ada yang melalui media sosial seperti twitter, facebook, instagram maupun kanal youtube, maupun melalui media online .

HTI menggunakan media online seperti situs-situs dan blog sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan faham khilafahnya. Jika kita mengunjungi situs-situs dan blog yang dikelola HTI tersebut, secara kasat mata kita bisa melihat bahwa konten berita atau artikel yang disajikan sangat kental membawa kepentingan HT/HTI. Bahkan banyak situs yang dikelola HTI menampilkan Amir atau pemimpin Hizbut Tahrir (HT) yakni Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah menjadi nara sumber atau rujukan dalam tanya jawab berbagai permasalahan seperti permasalahan politik maupun keagamaan.

Oleh karena itu walaupun HTI sudah dibubarkan, namun karena aktifitasnya masih menyebarkan faham khilafah, cukup beralasan untuk tetap diwaspadai, karena faham Khilafah sudah pasti akan berbenturan dengan konstitusi yang ada di NKRI

Semoga faham ya.

Oleh : Firza Ahmad )*

Selama pandemi Covid-19 belum berakhir, protokol kesehatan adalah hal yang harus dipatuhi, tak terkecuali dalam gelaran persidangan Rizieq Shihab yang bertempat di PN Jakarta Timur. Namun demikian, masyarakat menyesalkan banyaknya kerumunan massa setiap persidangan Rizieq yang berpotensi meningkatkan angka kasus Covid-19.

Pada Jumat 26 Maret 2021 lalu, situasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur terpantau ramai oleh para simpatisan Rizieq Shihab.

Aparat Kepolisian yang berjaga memberikan himbauan kepada para simpatisan Rizieq Shihab agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak guna menghindari kerumunan.

Melalui pengeras suara, petugas kepolisian tidak henti-hentinya menyuarakan himbauan untuk tetap menjaga jarak dan memakai masker karena pandemi Covid-19 masih tinggi.

Anggota Kepolisian juga berjaga di depan pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejumlah anggota kepolisian dan kendaraan taktis juga disiagakan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kendaraan tersebut berupa satu mobil barracuda dan tiga mobil water canon.

Aparat kepolisian dari Brimob, Polres Jakarta Timur, Polsek Cakung dan Polda Metro Jaya disiagakan di luar dan dalam gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sebelumnya, persidangan Rizieq akan berlangsung tatap muka di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Sebanyak 1.985 personel Polri dan TNI juga dikerahkan untuk menjaga persidangan mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jaktim yang terdiri dari Suparman Nyompa, M Djohan Arifin dan Agam Syarief Baharudin mengabulkan permintaan Rizieq untuk hadir di ruang sidang.

Sebelumnya, Rizieq juga berkali-kali menolak untuk mengikuti sidang secara virtual, dan meminta agar persidangan berlangsung secara luring.

Permintaan tersebut-pun akhirnya dikabulkan setelah tim kuasa Rizieq membuat surat jaminan bahwa tidak akan ada kerumunan orang di PN Jaktim saat sidang perkara Rizieq digelar.

Sebelumnya, Majelis Hakim mengaku khawatir akan kehadiran masa pendukung Rizieq akan mendatangi PN Jakarta Timur apabila sidang digelar secara offline. Dimana hal tersebut sangat berpotensi menjadi kluster Covid-19.

Meski demikian, akhirnya Hakim mengabulkan permohonan sidang tatap muka untuk dua kasus sekaligus.

Pertama, perkara nomor 222/pid.B/2021/PN.JKt. Tim terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Lalu, perkara 226/Pid.B/2021/PN.Jkt. Tim terkait kasus kerumunan dan pelangaran protokol kesehatan di Megamendung Bogor, Jawa Barat.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, Rizieq dalam sidang selanjutnya tidak lagi mengikuti sidang virtual dari Rutan Bareskrim Polri. Meski permohonannya telah dikabulkan, Rizieq Shihab tentu harus mematuhi peraturan terkait dengan aturan protokol kesehatan. Jika melanggar aturan tersebut maka sidang bisa digelar secara offline.

Diizinkannya Rizieq Shihab untuk menjalani persidangan secara offline tentu merupakan keputusan Hakim secara objektif. Majelis hakim telah memberikan ruang kepada terdakwa Rizieq untuk menghindari kendala saat persidangan online.

Memang, kendala jaringan tentu bisa menghambat jalannya persidangan, tetapi Rizieq Shihab haruslah menerima konsekuensinya agar dirinya dapat mengendalikan para pengikutnya ketika nantinya menghadapi persidangan secara offline, agar para simpatisannya tidak melanggar protokol kesehatan.

Hakim juga telah meminta kepada penasihat hukum untuk dapat mematuhi jaminan yang telah diserahkan. Apabila dilanggar, pelaksanaan sidang offline akan ditinjau kembali.

Tim penasihat hukum HRS menjamin tidak akan ada kerumunan. Mereka menjamin tetap terlaksananya protokol kesehatan. Selain itu, pihaknya juga memastikan tidak akan ada kerumunan.

Penasihat hukum Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah dalam sidang di PN Jaktim mengatakan, bahwa pihaknya selaku kuasa hukum Rizieq Shihab, menjamin pelaksanaan sidang dengan nomor register 221 secara offline dengan menghadirkan klien atas nama HRS akan berlangsung dengan mengikuti protokol kesehatan. Antara lain, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak menimbulkan kerumunan di pengadilan negeri Jakarta Timur.

Meski demikian, suasana persidangan secara langsung di ruang pengadilan dilaporkan sempat diwarnai ketegangan. Dimana Tim Kuasa Hukum dan Polisi sempat saling dorong gara-gara anggota tim kuasa hukum yang tidak dapat masuk ke dalam gedung pengadilan negeri Jakarta Timur bersikeras untuk tetap masuk.

Bagaimanapun juga, situasi sidang haruslah berjalan secara kondusif, protokol kesehatan di ruang persidangan haruslah dipatuhi, salah satunya adalah dengan meminimalisir kontak fisik dan menjaga jarak baik di dalam ruang sidang maupun di luar ruang sidang.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Denis Septembedino )*

Pengeboman di sebuah rumah ibadah di Makassar mengguncang banyak orang. Mereka jadi takut saat akan pergi ke tempat publik. Kapolri meminta masyarakat untuk tidak paranoid, karena aparat makin siaga dalam mengamankan setiap tempat umum. Juga ada razia yang lebih intensif untuk mencegah terorisme dan pengeboman kembali.

Pubik dikejutkan dengan peristiwa pengeboman di Makassar. Tragedi ini menjadi perhatian banyak orang, karena dilakukan di sebuah rumah ibadah. Pengeboman mengisyaratkan bahwa teroris masih menancap di Indonesia dan selalu menggunakan tindak kekerasan untuk menakuti masyarakat dan mendapatkan keinginannya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu panik setelah ada pengeboman di Makassar. Karena kepolisian sudah menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi masih melakukan olah TKP dan mendalami siapa pelaku sebenarnya. Sehingga masyarakat diminta untuk tenang dan tidak paranoid.

Jenderal Listyo melanjutkan, Densus 88 antiteror akan terus melakukan penindakan terhadap kelompok teroris. Hal ini termasuk komitmen dari Korps Bhayangkara untuk memberangus jaringannya. Dalam artian, kepolisian selalu serius dalam menangkap tiap pelaku terorisme, sehingga ada pencegahan bagi mereka untuk melakukan radikalisme dan tindakan ekstrim lainnya.

Dalam peristiwa pengeboman kemarin memang kedua pelaku langsung tewas di tempat, karena mereka membawa bom untuk diledakkan, bukan melemparkan. Akan tetapi penelusuran tetap dilakukan dan diduga pelakunya adalah salah satu kelompok teroris yang markasnya ada di Filipina. Jaringannya masuk sampai ke Indonesia dan masih diselidiki siapa saja anggotanya.

Pasca pengeboman di Makassar, tiap rumah ibadah baik di sana maupun wilayah lain makin dijaga dengan ketat oleh aparat. Begitu juga dengan tempat umum lain. Penjagaan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pengeboman kembali. Tempat-tempat itu rawan dijadikan sasaran pengeboman, karena bisa menampung banyak orang.

Pengamanan ini membuat masyarakat lega karena mereka tak lagi waswas untuk pergi ke rumah ibadah. Saat akan berdoa, mereka tenang karena di luar sudah ada aparat yang menjaga dengan siap siaga. Keamanan masyarakat memang jadi prioritas, karena polisi adalah sahabat rakyat. Dalam artian, warga sipil selalu dilindungi agar mereka bisa tenang saat menjalankan aktivitas, termasuk beribadah.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan bahwa Kepala Densus 88 langsung terbang ke Makassar untuk melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus ini. Di sana, beliau dibantu oleh Korwil Densus, dan dibantu oleh Serse Polda dan Polrestabes. Sementara di TKP sudah dipasang police line dan dilakukan penyisiran untuk mendapatkan bukti-bukti yang otentik.

Langkah cepat kepolisian ini membuat masyarakat merasa aman karena mereka dengan sigap menyelidiki kasus pengeboman di Makassar. Memang kasus ini agak susah untuk diselidiki pada awalnya, karena tersangka langsung tewas di tempat (dengan kondisi yang mengenaskan). Namun Densus dan segenap aparat lain bekerja sama untuk menyelidikinya sampai benar-benar tuntas.

Diduga, pengeboman dilakukan karena di Sulawesi pernah ada penyisiran terhadap kelompok teroris. Mereka jadi membalas dendam dan melakukan pengeboman. Apapun alasannya, kekejian seperti ini tak diperbolehkan. Apalagi dilakukan di tempat ibadah yang suci. Kekejaman teroris sungguh membuat masyarakat sedih, karena mereka sudah kehilangan hati nurani.

Masyarakat diharap tidak terpancing dan tetap tenang setelah ada pengeboman di Makassar. Mereka bisa melakukan ibadah dengan khusyuk tanpa dibayang-bayangi kekejaman teroris, karena polisi dengan sigap menjaga di depan rumah ibadah. Terorisme tidak bisa dibenarkan, dan kelompok teroris harus diusut sampai ke akarnya, agar tidak membuat kekacauan di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Banyak permasalahan yang masih membutuhkan perhatian khusus di Papua, seperti pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua dengan harapan agar Papua semakin Maju baik dari segi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu tokoh Papua Idris Sirfeta mengatakan, dana Otsus sudah diberikan pemerintah sejak tahun 2002, untuk besarannya disesuaikan perkembangan dengan dana alokasi umum nasional, jadi setiap tahun jika dana alokasi umum naik maka dana Otsus ikut naik.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, tercatat bahwa pada tahun 2002 hingga 2020 pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 126,38 triliun. Dana tersebut merupakan gabungan dari otonomi khusus dan dana infrastruktur, dana itu ditransfer ke provinsi lalu ke kabupaten dan kota.

Dirinya mengakui, sudah banyak manfaat yang diberikan dari dana Otsus ini bagi warga asli Papua. Kalau dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di tahun 2015 mencapai 57,25 persen lalu tahun 2019 naik menjadi 60,84 persen. Sedangkan di Papua Barat dari 2015, 61,73 persen naik menjadi 64,07 persen pada tahun 2019.

Sekalipun menjadi wilayah provinsi papua berada di urutan terbawah di Indonesia, Agregasi tiap tahun terus meningkat.

Tak hanya itu, tingkat kemiskinan juga terus mengalami penurunan dan tingkat pengangguran juga menurut. Hal tersebut dirasa Idris merupakan bentuk kemajuan yang bisa dirasakan saat ini oleh warga Papua dari dana Otsus.

Perlu diketahui, bahwa pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah untuk wilayah Indonesia Timur, terutama pembangunan infrastruktur mulai jalan tol, bandara dan Pelabuhan serta daerah-daerah wisata.

Pemerintah pusat telah memutuskan bahwa Otsus Papua, terutama penyaluran dana Otsus akan dilanjutkan melalui pengajuan revisi UU Otsus Papua yang kini masuk dalam Prolegnas DPR periode 2019-2024. Melalui revisi tersebut diharapkan beragam masalah yang bersumber dari lemahnya regulasi Otsus dan aturan turunannya dapat diperbaiki sehingga Otsus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua dan beragam penyimpangan yang terjadi sebelumnya dapat dihindari.

Selama ini, UU Otsus Papua telah memberikan kewenangan pengaturan yang besar bagi daerah untuk menyelenggarakan pembangunan daerah melalui perdasi dan perdasus. Hal ini bukan berarti tanpa masalah, karena aturan turunan dari pada UU Otsus ini berada dalam situasi politik lokal yang kerap tidak stabil dan seringkali bersifat elitis.

Sebagai kebijakan otonomi asimetris, UU Otsus Papua menempatkan pemerintah provinsi sebagai pusat dari pelaksanaan Otsus Papua. Hal ini berbeda dengan otonomi yang dipraktikkan di wilayah lain dimana kabupaten/kota merupakan basis pelaksanaan otonomi sehigga jarak antara proses pemerintahan dengan aspirasi masyarakat tidak terlalu senjang. Sehingga, wajar saja jika realisasi Otsus Papua dirasa tidak memberikan dampak yang maksimal pada masyarakat.

Oleh karena itu momentum revisi UU Otsus Papua haruslah menjadi sarana untuk merevitalisasi pelaksanaan Otsus Papua agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Meski ada sebagian kecil yang menolak program Otsus. Tetapi banyak dari masyarakat dan tokoh yang merupakan masyarakat asli Papua menerima kebijakan dana otonomi khusus (Otsus) dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Hanya sebagian kecil yang menolak program tersebut.

John Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri PUPR mengatakan, Otsus memiliki tujuan agar orang Papua bisa menjadi tuan di daerahnya sendiri. Jika ada yang menilai Otsus gagal, bukan karena Otsus itu sendiri, namun lebih karena pejabat daerah tidak transparan dan tidak bisa menjalankan Otsus.

Tokoh senior Papua, Fredy Numberi, mengakui bahwa konsep Otsus merupakan strategi hebat yang diambil negara untuk Papua. Namun jika tidak diikuti dengan birokrasi yang baik maka akan menjadi amburadul. Meski demikian mantan Menteri perikanan ini menilai bahwa Otsus adalah pemikiran yang dahsyat.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa Otsus telah memberikan manfaat besar. Dimana berkat Otsus, tidak sedikit anak muda asli Papua yang dapat bersekolah ke luar negeri.

Otsus menjadi bukti akan hadirnya pemerintah dalam upaya memajukan Papua, sehingga kebijakan ini harus tetap dijalankan tanpa melupakan proses evaluasi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh: Abie)*

Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19 dengan menggencarkan vaksinasi Covid-19 demi terciptanya kekebalan direktif. Kendati demikian, masyarakat pun diimbau untuk tetap mematuhi Prokes 5M mengingat belum semua orang mendapatkan vaksin Covid-19.

Pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian masyarakat luas, baik dalam negeri maupun dunia Internasional. Berbagai bidang perlahan-lahan mulai berbenah, terutama masalah Kesehatan melalui program vaksinasi.

Pro kontra terkait efektifitas program vaksinasi Covid-19, mengisi diskusi di ruang-ruang publik. Pro kontra tersebut muncul akibat bias informasi dan juga maraknya info hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Tulisan ini tidak akan membahas pro-kontra tersebut, namun akan sedikit mengulas dan mengkalkulasi efektifitas program vaksinasi dalam upaya mengakhri pandemi Covid-19 khususnya di Indonesia.

Pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak anda seberapa efektif kah program vaksinasi covid-19 dalam menyelesaikan pandemi ini? Efektif atau tidak, perlu ditekankan lagi bahwa vaksinasi hanya sebagai katalisator penyelesaian pandemi, penerapan protokol Kesehatan masih dibutuhkan dan memegang peranan penting dalam upaya menuntaskan pandemi covid-19.

Mengapa demikian? berdasarkan keterangan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dr Ir Penny K Lukito, Efikasi Vaksin Sinovac yang digunakan pemerintah pada Tahap I sebesar 65,3 %. Hal tersebut berdasarkan Hasil analisis terhadap efikasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung dan menunjukkan efek vaksin sebesar 65,3 %. Artinya jika dikalkulasikan secara matematis potensi masyarakat yang sudah divaksin bisa tertular Covid-19 adalah 35%. Dengan demikian masyarakat yang sudah mendapat vaksinasi masih berpotensi untuk tertular Covid-19, sehingga harus tetap menerapkan protokol Kesehatan.

Kemudian, dalam kalkulasi efektifikas program vaksinasi dalam menyelesaikan pandemic covid-19 perlu dikaji capaian program vaksin terhadap jumlah masyarakat yang potensi/rentan terhadap penularan covid-19. Hal ini diperlukan dalam upaya pembentukan herd immunity.

Capaian vaksinasi covid-19 dalam upaya membangun herd immunity tidak harus mencapai 100 %, karena cukup 70 % sasaran vaksinasi terhadap masyarakat maka cukup untuk membuat virus covid-19 stres dalam perkembangbiakannya. Hal tersebut disampaiakan oleh ahli bioteknologi dari Universitas Putra Malaysia yaitu Assoc. Prof. Bimo Ario Tejo, PhD. Menurut Prof. Riyanto dalam acara diskusi bertajuk Ada Apa Dengan Vaksin?” pada Minggu 7 Februari 2021.

Bimo Ario juga menjelaskan bahwa syarat terjadinya herd immunity adalah apabila angka efikasi vaksin dan jumlah rakyat yang mau divaksin cukup tinggi. “Apabila angka efikasi vaksin terlalu rendah, maka jumlah rakyat yang divaksin harus tinggi, dan juga kebalikannya, apabila angka efikasi vaksin tinggi, maka jumlah rakyat yang divaksin bisa lebih rendah” Bimo Ario menekankan.

Apabila angka efikasi vaksin di Indonesia sekitar 65,3 %, perhitungan yang muncul untuk terciptanya herd immunity adalah diperlukan sekitar 189 juta penduduk untuk pemerintah dapat melakukan vaksinasi.
Angka tersebut diperoleh dari persentasi 70 % dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini.
Berdasarkan data BPS hasil Sensus Penduduk, jumlah masyarakat Indonesia saat ini sebesar 271.349.889 jiwa (jumlah penduduk Indonesia sampai dengan Desember 2020). Sehingga diperoleh angka sekitar 189 juta jiwa yang harusnya menjadi sasaran vaksin untuk mencapai angka 70 %. Angka tersebut tentunya tidak mutlak karena pemerintah menetapkan sasaran vaksinasi covid-19 sebesar 181.554.465 jiwa.

Jika mengenyampingkan faktor-faktor eksternal lainnya, untuk membuat pembahasan ini lebih simple. Optimisme keberhasilan program vaksinasi semakin menguat karena persentasi masyarakat yang menolak vaksinasi berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Selasa 23 Maret 2021 hanya sebesar 29 %. Sehingga potensi masyarakat yang dapat divaksin sebesar 71 %. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk divaksin, namun salah satu penyebab terbesar diduga akibat hoax.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi covid-19, literasi harus gencar dilaksanakan sehingga sasaran vaksin nantinya bisa lebih besar. disamping itu, pemerintah juga terus berupaya agar distribusi vaksin covid-19 berjalan dengan optimal,

Menurut pengakuan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, Indonesia menempati urutan ke-8 sebagai negara yang melakukan vaksinasi terbanyak untuk masyarakat nya. Karena, hingga saat ini tercatat ada 130 negara yang masih belum bisa melaksanakan vaksinasi.

Disamping itu, melihat capaian program vaksinasi ke 1 sampai dengan saat ini sebesar 5 juta lebih. Sehingga untuk mencapai angka 181 juta jiwa bukan hal yang mustahil.

Untuk itu, keberhasilan program vaksinasi dalam upaya menyelesaikan pandemi covid-19 di Indonesia perlu memperhatikan beberap faktor, diantaranya penguatan/disiplin protokol Kesehatan, literasi berita/info hoax soal vaksin untuk meningkatkan jumlah penerima vaksin dan percepatan pelaksanaan/capaian sasaran vaksin covid-19. Dengan demikian program vaksinasi covid-19 akan semakin berpeluang besar dalam menyelesaikan pandemi covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Kesepakatan politik didalam konstitusi mengatur bahwa seorang presiden maksimal hanya dapat memangku dua kali masa jabatan. Sejak akhir 2019, telah beredar wacana untuk mengamendemen UUD 1945 guna mengubah masa jabatan presiden.
Diperoleh informasi bahwa wacana tersebut berasal dari Fraksi Partai NasDem di DPR.

Menyikapi wacana yang sedang beredar tersebut, Presiden Jokowi menyatakan menolak masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode. Ia menyebut pengusul masa jabatan tiga periode seakan memiliki maksud terselubung, salah satunya hendak menyesatkan dirinya.

“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (arti) menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan,” tegas Jokowi.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik-Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan bahwa meskipun isu masa jabatan Presiden selama tiga periode sedang mengemuka, akan tetapi yang lebih penting adalah komitmen untuk melakukan regenerasi dalam kepemimpinan nasional.

“Meskipun isu masa jabatan tiga periode sudah ditolak oleh Presiden secara langsung, agenda penting yang perlu selalu dibicarakan adalah komitmen regenerasi kepemimpinan nasional dari semua elite politik,” ucap Aditya.

Lebih lanjut, dirinya menghimbau agar pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang, segenap partai politik dan elite bangsa memandang momen tersebut sebagai upaya untuk terus menjaga regenerasi kepemimpinan nasional.

Hal tersebut menjadi penting karena dua hal, pertama untuk menjalankan konstitusi, dan kedua, sebagai ajang regenerasi kepemimpinan nasional.

“Jadi bukan lagi memperdebatkan masa jabatan seorang Presiden. Regenerasi kepemimpinan nasional saat ini sangat penting karena dua hal, pertama, menjaga hakikat konstitusi yang sudah menetapkan pembatasan kekuasaan presiden, dan Kedua, mendorong para calon terbaik dari kepemimpinan nasional dan daerah untuk meramaikan kontestasi pilpres 2024,” tambahnya.