Oleh : Firza Ahmad )*

Pemerintah telah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Selain tidak terdaftar di Kemenkum HAM maupun Kemendagri, FPI terindikasi terlibat dengan gerakan radikal, sehingga perlu dilarang keberadaannya di Indonesia.

Sebelumnya, sebanyak 26 terduga teroris dari Makassar dan Gorontalo dibawa ke Jakarta. Sebagian dari para teroris tersebut rupanya merupakan anggota FPI. Pihak kepolisian juga telah menuturkan bahwa 19 dari 26 anggota yang tertangkap semua terlibat atau menjadi anggota FPI di Makassar. Di mana, mereka disebut sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan FPI yang ada di sana.

Terkait hal tersebut, pengamat intelijen dan Terorisme Universitas Indonesia (UI) Ridwan Habib, mengungkapkan faktor apa yang membuat belasan anggota FPI itu kemudian memilih menjadi teroris.

Menurutnya, ada ketidakpuasan selama mereka di organisasi FPI yang mereka ikuti. Seperti sejauh mana kerasnya perjuangan yang ditembus. Atas hal itulah mereka merasakan adanya sesuatu yang tidak memuaskan diri mereka.

Ridwan mengatakan, rata-rata mereka tidak puas dengan organisasi yang ada merasa terlibat lebih jauh, seperti membuat senjata dan terlibat perang.

Ia mengatakan, puncak sejumlah anggota FPI berafiliasi dengan kelompok teroris yakni pada saat euforia kemunculan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pada 2015. Namun, setelah diketahui garis perjuangan ISIS membunuh sesama muslim, FPI lantas berpaling.

Sikap FPI atas ISIS tersebut kemudian direspons para anggota. Bagi anggota yang berjiwa sangat militan, lantas memilih untuk bergabung dengan kelompok radikal seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Sehingga keterlibatan FPI dalam Gerakan Radikal, tentu menjadi sebuah landasan yang tepat bagi pemerintah untuk membubarkan FPI.

Pada kesempatan berbeda, ketua bidang hukum dan ham, PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin menganggap, langkah pemerintah yang secara resmi membubarkan ormas FPI diyakini sudah melalui kajian secara komprehensif.

Dirinya memandang, langkah pemerintah yang melarang seluruh aktifitas FPI merupakan langkah yang tepat, Karena dirinya melihat, ormas yang didirikan Habih Rizieq tersebut semakin memperlihatkan berbagai tindakan yang melanggar hukum.

Ia melihat, FPI sendiri cenderung menumpang dalam fasilitas demokrasi yang menabrakkan prinsip-prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri.

Meski demikian, Razikin menilai ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar polemik pembubaran tersebut, yang dianggapnya perlu pencermatan semua pihak, dimana belakangan ini gejala radikalisme semakin kuat di Indonesia.

Dirinya mencermati, FPI seakan memberikan ruang bagi bibit radikalisme dan ekstremisme itu tumbuh. Yang menjadi pertanyaan, apakah FPI secara sengaja membuka ruang tersebut, ataukah FPI tidak menyadari akan hal itu.

Semenjak ada FPI, maka sebagian orang mulai berani mengatakan kafir dan kafir, tidak hanya kepada pemeluk agama lain, bahkan sesama pemeluk agama Islam saja dikatakan kafir.

Apalagi jika mereka mendukung diterapkannya Khilafah di Indonesia. Hal ini tentu akan sangat berbahaya jika dibiarkan. Kita tentu yakin bahwa Pancasila adalah dasar negara yang sudah final dan tidak dapat diganti oleh ideologi apapun.

Sehingga jika ada sekelompok orang yang memiliki pemikiran tentang merubah dasar negara Republik Indonesia, hal tersebut tentu sudah jauh menyimpang dan berbahaya, hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara telah ‘berubah’, maka otomatis Indonesia sudah tidak ada lagi dan bukan Indonesia lagi namanya.

Sebelum FPI secara resmi dibubarkan oleh pemerintah, Ketua DPP LPMI Abdillah Zain mengatakan, bukan sekali dua kali publik menyuarakan pembubaran FPI. Ormas Islam besutan Habib Rizieq ini dinilai selalu menampilkan praktik radikalisme di tengah iklim kehidupan publik yang menginginkan keberagaman.

Jejak Digital juga masih merekam istilah ‘potong leher’ yang diucapkan Habib Rizieq untuk penista agama. Seruan tersebut tentu saja baru satu dari sekian banyak kata-kata kasar yang sering disebutkan oleh HRS dalam sejumlah pidato-pidato yang cenderung provokatif.

Pihak DPP LPMI juga mengecam keras FPI yang dengan sengaja melakukan tindakan tidak taat aturan hukum di Indonesia.

Pada 2012 lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi saat itu juga sempat mempertimbangkan untuk membekukan ormas tersebut, hal ini dikarenakan dirinya belum bisa melupakan aksi anarkis massa FPI saat unjuk rasa menolak evaluasi sembilan perda miras 12 Januari 2012. Dimana pada saat itu sejumlah kaca gedung kemendagri hancur karena aksi anarkis tersebut.

Tindakan anarkis yang dilakukan oleh FPI tentu saja tidak bisa dibiarkan, hal tersebut justru menjadi zona pertumbuhan bibit radikalisme yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pengusaha UMKM diselamatkan oleh pemerintah, berkat UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Mereka mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari perizinan yang dipermudah, sampai pembinaan dan pendampingan. Harapannya, pengusaha UMKM akan mampu bangkit lagi dan semangat berjualan, walau masih dalam masa pandemi.

Tahun 2020 adalah waktu yang penuh dengan cobaan, karena sejak maret kita diserang oleh virus Corona Akibatnya hampir semua sektor pingsan, terutama perekonomian. Karena daya beli masyarakat menurun sehingga dagangan sepi. Jika diteruskan akan gawat, karena roda perekonomian akan semakin lambat, bahkan berhenti.

Penurunan daya beli ini yang dikeluhkan pula oleh pengusaha UMKM. Mereka kebat-kebit karena jumlah pelanggan menurun drastis. Padahal berdagang adalah mata pencaharian utama, dan harus sabar ketika omzet mengecil.
Pemerintah berusaha menolong para pengusaha UMKM dengan UU Cipta Kerja dan turunannya. Dalam UU ini ada klaster UMKM dan dalam aturan turunannya disebutkan bahwa perizinan usaha dibagi berdasarkan resiko: rendah, sedang, dan tinggi. Resiko dinilai berdasarkan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

Karena UMKM termasuk resiko rendah, maka perizinannya mudah. Cukup dengan NIB alias nomor izin berusaha, maka mereka sudah berstatus legal. Tak usah mengurus izin HO yang biayanya cukup tinggi dan prosesnya agak rumit.
Selain itu, pengurusan izinnya juga mudah. Dalam aturan turunan UU Cipta Kerja disebutkan bahwa legalitas usaha UMKM bisa didapatkan melalui jalur online maupun offline. Jadi pebisnis bisa memlih untuk mengurus izin usaha langsung ke kantor dinas, atau melalui situs resmi. Izin bisa didapat hanya dalam 7 hari kerja, sangat cepat dan mudah.

Jika pengusaha UMKM sudah mengantongi izin, maka ia diuntungkan, karena berstatus legal. Dengan status ini, maka ia bisa mengajukan kredit ke Bank dan melengkapi syarat yang lain. Sehingga pinjaman akan cair dengan mudah, karena pengusaha UMKM sudah dianggap memiliki bisnis yang legal dan diakui negara.

Kredit dari Bank tersebut wajib dijadikan sebagai tambahan modal, sehingga pengusaha UMKM bisa memulai produksi kembali. Ia bisa optimis dalam berjualan dan berpromosi, serta yakin bahwa daya beli masyarakat akan naik lagi. Sehingga pelanggan lamanya akan kembali karena sudah cocok dengan dagangannya, dan ia mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

Setelah mendapatkan izin, maka legalitas ini tidak usah diperpanjang lagi. Poin dalam aturan turunan UU Cipta Kerja ini sangat memudahkan pengusaha UMKM, karena mereka tak perlu registrasi ulang untuk mendapatkan izin usaha seperti dulu. Kecuali untuk pengusaha UMKM di bidang kuliner dan kosmetik, harus memperpanjang status halal pada produknya secara berkala.

Banyak dari pengusaha UMKM yang masih pemula atau hanya tahu cara berjualan tanpa tahu teori marketing kekinian. Pemerintah membantu mereka dengan menyediakan pendampingan, sehingga pebisnis kecil dan menengah tahu cara memasarkan produk tanpa harus memaksa orang lain. Melainkan bisa memanfaatkan media sosial dan blog sebagai tempat promosi.

Sejumlah kemudahan yang diberikan kepada pengusaha UMKM menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah kepada mereka. Karena pebisnis kecil dan menengah adalah tulang punggung perekonomian negara, sehingga wajib dibantu dengan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. UMKM harus diselamatkan, agar roda perekonomian Indonesia bisa bergulir lebih cepat.

Pengusaha UMKM bisa semangat lagi dalam menjalankan bisnisnya, karena mereka mendapatkan kemudahan perizinan dari pemerintah. Juga tak perlu takut akan birokrasi yang bertele-tele, karena aturan kuno itu sudah dipangkas saat pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka tinggal fokus berbisnis dan terus berusaha keras, agar usahanya makin lancar.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Cinere-Depok

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus (otsus) Papua yang akan diperpanjang tahun 2021, sangat didukung oleh para tokoh masyarakat. Mereka merasa program ini sangat bermanfaat, karena ada kemajuan di Bumi Cendrawasih dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Selain itu, otsus juga disalurkan untuk beasiswa, sehingga anak-anak Papua makin cerdas.

Presiden Jokowi sejak menjabat tahun 2014 (periode pertama) memiliki perhatian besar pada masyarakat Papua, bahkan tercatat sebagai kepala negara yang paling sering mengunjungi Bumi Cendrawasih. Beliau memang ingin agar ada pemerataan pembangunan baik di Indonesia barat maupun timur. Sehingga ingin memajukan wilayah Papua.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memodernkan Papua adalah dengan otonomi khusus. Program ini dimulai sejak 2001 dan berlangsung selama 20 tahun, sehingga berakhir 2021. Otsus akan diperpanjang, dan seluruh tokoh masyarakat di Bumi Cendrawasih menyetujuinya, karena mereka merasakan manfaatnya.

Simon Kossay, Kepala Suku Rukun Keluarga di Pegunungan Tengah di Keerom menyatakan bahwa ia dan 12 suku Pegunungan Tengah dalam wadah RKPT setuju akan perpanjangan otsus jilid 2. Karena rakyat Papua butuh percepatan pembangunan, yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Mereka juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang sering mengunjungi Papua.

Simon melanjutkan, ada evaluasi pada otsus jilid 2. Semoga pada periode ini, pembangunan dilakukan hingga pelosok Papua. Dalam artian, tidak ada ketimpangan antara kemajuan di Jayapura dan di Yakuhimo. Selain itu, Simon juga berharap evaluasi otsus mengatur bahwa pejabat setingkat Lurah harus dipegang oleh warga asli Papua, sehingga program ini mengutamakan OAP (orang asli Papua).

Memang dalam otsus jilid 1, Gubernur dan Wakil Gubernur harus warga asli Papua. Saat ini Lukas Enembe menjadi Gubernur Papua dan Dominggus Mandacan menjabat sebagai Gubernur Papua Barat. Mereka adalah putra Papua. Namun para tokoh masayrakat berharap agar pejabat di bawahnya juga berasal dari Papua.

Dukungan dari para tokoh masyarakat di Papua menunjukkan bahwa program ini berhasil, karena memajukan wilayah di sana. Sehingga kepala suku dan rakyatnya setuju pada otsus jilid 2. Mereka senang karena berkat otsus, ada sejumlah infrastruktur yang dibangun. Misalnya Jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, Jalan Trans Papua, dll.

Selain itu, otsus dinilai berhasil karena bermanfaat pada bidang kesehatan. Sejumlah Rumah Sakit dan Puskesmas dibangun dengan dana otsus, tak hanya di Jayapura tapi hingga ke pelosok. RS dan pusat kesehatan itu dilengkapi dengan alat kesehatan yang lengkap. Juga dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lain yang andal. Sehingga masyarakat Papua yang berobat atau rawat inap bisa lekas sembuh.

Otonomi khusus juga sangat bermanfaat bagi rakyat Papua, terutama pada anak-anak. Mereka mendapatkan beasiswa sehingga bisa melanjutkan sekolah dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Para putra Papua yang cerdas juga bisa mengajukan beasiswa kuliah hingga ke Universitas di luar negeri, dan menunjukkan bahwa mereka tidak identik dengan keterbelakangan.

Setelah lulus kuliah, maka para alumni beasiswa otsus bisa mengabdikan diri di kampung halaman, dan menjadi pengajar. Ada juga yang berprestasi dan diangkat jadi pegawai negeri sipil. Kehidupan mereka pun membaik karena punya pekerjaan yang memiliki gaji layak. Sehingga bisa memutus mata rantai kemiskinan di sana.

Otonomi khusus sangat bermanfaat bagi warga Papua. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat menyetujui perpanjangan otsus tahun 2021, karena ada berbagai kemajuan di Bumi Cendrawasih. Rakyat Papua tak hanya bisa menikmati infrastruktur dan kemudahan mobilitas, tetapi juga mendapatkan beasiswa, fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Dodik Prasetyo )

Masyarakat perlu untuk terus meningkatkan disiplin Prokes 5 M meskipun vaksinasi saat ini sudah berjalan. Upaya tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat penanganan pandemi Covid-19 yang masih terjadi.
Vaksin Covid-19 telah sampai di Indonesia pada tahun 2020 dan telah didistribusikan mulai 13 Januari 2021, menyasar kepada masyarakat yang terdaftar dalam prioritas penerima vaksin tahap pertama.

Pemerintah juga menargetkan, sebanyak 40,2 juta orang akan menerima vaksin Covid-19 tahap pertama sampai bulan April 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 1.3 juta petugas kesehatan, 17,4 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta lansia.

Meski program vaksinasi sudah berjalan, pemerintah menghimbau agar masyarakat yang sudah divaksin maupun yang belum mendapatkan vaksin, agar tetap protokol kesehatan.

Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa protokol kesehatan masih wajib dilakukan meski sudah mendapatkan vaksin.

Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik dari Departemen Mikrobiologi FK Universitas Gadjah Mada (UGM), dr R Ludhang Pradipta R., M. Biotech, SpMK, mengatakan ada kemungkinan untuk terinfeksi virus corona sebelum atau sesudah vaksinasi.

Oleh karena itu, dengan melakukan tindakan pencegahan disertai vaksinasi merupakan langkah perlindungan tubuh yang tepat. Menurut dia, hal tersebut dikarenakan vaksin membutuhkan waktu dan belum memiliki cukup waktu untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tubuh.

Ludhang juga mengingatkan, vaksin bukanlah obat yang efeknya dapat terasa setelah dua jam penyuntikan. Setelah vaksinasi, tubuh tetap membutuhkan waktu beberapa minggu untuk membangun kekebalan tubuh.

Dirinya juga tidak bisa memastikan, terkait lamanya waktu untuk membangun kekebalan tubuh dari vaksin.

Sementara itu, reaksi yang muncul setelah mendapatkan vaksin diantaranya ada yang merasakan demam dingin seperti salah satu gejala infeksi yang umum pada pasien Covid-19.

Meski demikian, vaksin tidak dapat membuat seseorang terinfeksi Covid-19. Tidak ada tipe atau platform vaksin resmi yang telah mendapatkan izin/rekomendasi WHO maupun dalam tahap uji klinis mengandung virus aktif yang dapat menyebabkan infeksi Covid-19.

Berdasarkan tinjauan mikrobiologi klinik, Ludhang memaparkan, vaksin virus corona menggunakan metode inactivated untuk “mematikan” virus, sehingga vaksin tersebut sama sekali tidak mengandung virus hidup.

Ia juga menjelaskan, pembuatan vaksin (kasus lain) berluma dengan mengambil sampel virus corona dari pasien yang menjadi dasar kandidat vaksin.

Menurut dia, vaksin virus corona bekerja dengan membuat antibodi untuk melawan virus corona jenis baru. Selanjutnya, antibodi tersebut menempel pada protein virus.

Ludhang juga mengungkapkan, tantangan yang harus dihadapi oleh mereka yang sudah mendapatka vaksin adalah, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni Mencuci Tangan, Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Membatasi Mobilitas.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, meski program vaksinasi mulai berjalan. Vaksin disebutnya tidak otomatis langsung memberikan kekebalan atau imunitas pada penggunanya.

Juru Bicara Vaksin IDI Iris Rengganis, mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 masih berlangsung di seluruh dunia. Vaksinasi adalah upaya untuk menciptakan kekebalan kelompok alias herd imunity. Kekebalan kelompok ini baru berhasil apabila vaksinasi telah menjangkau 70% penduduk.

Untuk mencapai vaksinasi terhadap 70 persen masyarakat, Indonesia memerlukan waktu bertahap. Selain karena jumlah waktu yang terbatas, Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan yang membuat distribusi vaksin tidak bisa dilakukan dalam sekejap.

Dia juga menuturkan, bahwa vaksin Covid-19 bukanlah segalanya. Vaksin tidak bisa melindungi 100 persen. Karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam membentuk antibodi di tubuhnya. Sehingga, jangan merasa sakti atau kebal lantas bisa berlaku sesuka hati setelah mendapatkan vaksin Covid-19.

Vaksinasi tentu akan membuat seseorang reaktif ketika dilakukan pemeriksaan test antibodi. Namun bukan berarti hal ini akan menjadi positif swab antigen.

Penting juga diperhatikan, bahwa sebelum menerima vaksinasi, alangkah baiknya untuk tidak mengonsumsi makanan yang membuat tubuh tidak fit misalnya seperti gorengan yang bisa meningkatkan tekanan darah, dan juga tidak begadang menjelang vaksinasi.

Jika malamnya begadang lalu tubuh menjadi demam, tentu saja kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk menerima vaksinasi. Tentu saja jika kondisi tekanan darah masih tinggi, maka pemberian vaksin harus ditunda sampai tekanan darah menjadi normal.

Vaksinasi adalah salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk mengakhiri pandemi, meski demikian langkah ini harus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini