Oleh : Putu Prawira )*

Berbagai infrastruktur mulai dari bendungan hingga jalan tol yang dibangun oleh pemerintah, membuat masyarakat senang. Karena kebutuhan air mereka tercukupi dan mobilitasnya dilancarkan. Infrastruktur ini memang membutuhkan dana banyak untuk biaya pembangunannya, tetapi sangat worth it jika ditilik dari manfaatnya.

Kondisi pandemi Covid-19 tidak membuat pembangunan infrastruktur di Indonesia berhenti. Justru pemerintah menggiatkan pembangunan, sebagai salah satu elemen program pemulihan ekonomi nasional. Jika pandemi selesai maka berbagai infrastruktur sudah selesai dibangun dan siap digunakan masyarakat, dan mampu menaikkan kondisi finansial mereka. karena mobilitasnya yang dipermudah.

Infrastruktur yang digiatkan pembangunanya adalah jalan tol. Tahun 2020 ada ruas jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan yang diresmikan. Juga jalan tol Bogor ring road, Serpong-Pamulang, dll. Jalan tol trans Jawa yang paling populer, karena jalurnya sangat panjang dan memudahkan perjalanan masyarakat, sehingga mereka bisa mudik lebih cepat.

Ketika masyarakat memiliki mobilitas yang cepat, maka akan menghemat waktu tempuh, bahan bakar, dan tenaga. Sehingga mereka bisa untung karena tak perlu lelah dan berlama-lama terjebak kemacetan di jalan. Ingatlah pepatah time is money, sehingga waktu tempuh yang dipercepat amatlah menolong mereka.

Selain itu, bagi para pebisnis, jalan tol akan melancarkan pengiriman barang dagangan. Sehingga bisa sampai lebih cepat dan menaikkan kepuasan konsumen. Mereka bisa lebih dipercaya oleh pelanggan, sehingga bisnisnya jadi ramai. Hal ini menyebabkan efek domino positif berupa kondisi finansial yang membaik.

Pemerintah juga membangun infrastruktur selain jalan tol, yakni bendungan. Di awal tahun 2021 ini, Presiden Jokowi meresmikan berbagai bendungan. Yaitu Bendungan Tukul di Pacitan, Bendungan Napun Gete di NTT, dan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan. Juga ada Bendungan Sindangheula di Banten yang akan diresmikan dalam waktu dekat.

Bendungan-bendungan ini akan mengatasi berbagai masalah di masyarakat. Seperti Bendungan Napun Gete di NTT, yang dibangun berdasarkan permintaan rakyat. Setelah ada bendungan ini, maka akan mengatasi masalah kekeringan di sana. Sehingga bisnis peternakan berjalan lancar, karena tanaman yang jadi pakan hewan akan tumbuh subur.

Selain itu, masyarakat di NTT akan terhindar dari masalah saat kekeringan. Ketika ada aliran air dari bendungan, maka mereka akan memiliki cukup stok. Sehingga tidak bingung akan memasak air minum dan mencuci di musim panas yang berkepanjangan. Karena akhir-akhir ini datangnya musim hujan bergeser waktunya, sehingga wilayah NTT tidak terancam kepanasan dan kekeringan saat ada bendungan.

Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan berfungsi sebagai irigasi ke persawahan, sehingga panen akan berhasil karena persediaan air tercukupi. Sedangkan fungsi lain dari bendungan ini adalah untuk pencegahan banjir. Sehingga di wilayah Banua akan terhindar dari banjir bandang seperti yang terjadi pada beberapa bulan lalu.
Sedangkan Bendungan Tukul di Pacitan, selain untuk irigasi dan pencegahan banjir, juga berfungsi sebagai tujuan wisata. Masyarakat bisa refreshing sejenak di kawasan bendungan, dan piknik murah-meriah. Mereka mereguk keindahan alam sambil menikmati kecantikan bendungan.

Ketika suatu bendungan jadi tujuan wisata, maka masyarakat di sekitarnya juga diuntungkan. Karena mereka mendapat cipratan rezeki, dengan cara berjualan makanan dan minuman ringan, atau menyediakan jasa parkir. Otomatis perekonomian rakyat akan membaik, berkat adanya bendungan tersebut.

Berbagai infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, seperti bendungan dan jalan tol, akan memudahkan kehidupan rakyat. Mereka bisa dipermudah mobilitasnya, dan membuat bisnis dan perjalanan jadi lancar. Selain itu, bendungan berfungsi untuk irigasi, mencegah banjir, dan sekaligus tujuan wisata.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Argo Dirgantara )*

Bonus demografi bisa menjadi bom waktu jika tidak ditanggulangi, sebagai antisipasi, pemerintah optimis bahwa UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu solusi Indonesia untuk menghadapi bonus demografi ke depannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, berharap, terbitnya UU Cipta Kerja akan tercipta iklim investasi yang lebih kondusif dengan tetap mengedepankan kesejahteraan pekerja/buruh.

Selain itu, UU Cipta Kerja diyakini juga mampu mendorong peningkatan produktifitas tenaga kerja dengan mengoptimalkan peran-peran balai latihan kerja.

Di lain kesempatan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendorong pemerintah menetapkan peta jalan (roadmap) yang jelas untuk mengukur seberapa efektif dampak UU Cipta Kerja terhadap tumbuhnya investasi dan lapangan pekerjaan.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani mengatakan, pemerintah harus membuat roadmap agar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

HIPMI menilai, pemerintah harus membuat roadmap investasi agar bisa secara optimal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nantinya, efektivitas UU Cipta Kerja harus dapat diukur efektifitasnya. HIPMI mengatakan, ukuran efektifitas, diukur dari dua sisi. Pertama target kerja dan kedua target hasil.

Target kerja adalah tentang bagaimana pemerintah membuat effort secara aktif, melakukan proosi ke setiap negara potensial investor dan pembentukan satgas investasi. Sedangkan, target hasil adalah seberapa banyak target yang bisa terealisasi per periode waktu tertentu.

Sementara itu, realisasi diukur dari komitmen realisasi dan juga ukuran tahapan eksekusi realisasi. Insentif-insentif yang diberikan harus dikawal, untuk memastikan agar komitmen investasi terealisasi dengan baik.

Pada kesempatan berbeda, hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dirilis oleh BPS, menegaskan kembali tentang tantangan dan peluang besar dari besarnya jumlah penduduk usia produktif yang akan dihadapi Indonesia.

Berdasarkan sensus terbaru, mayoritas penduduk Indonesia merupakan golongan muda yang didominasi oleh generasi Z dan kalangan milenial. Sebagai catatan, geberasi Z adalah penduduk yang lahir pada tahun 1997-2012. Sementara generasi milenial adalah mereka yang lahir di periode 1981-1996.

Executive Director Center for Youth and Population Research, Dedek Prayudi mengatakan bonus demografi adalah transisi kependudukan di mana penduduk usia produktif berjumlah sekurangnya dua kali penduduk usia tidak produktif. Puncak bonus demografi akan terjadi pada tahun 2024.

Dalam keterangan tertulisnya Dedek menuturkan, Kunci dalam menyukseskannya adalah produktifitas. Untuk mendorong hal tersebut tentu saja yang diperlukan adalah SDM Indonesia yang sehat, terdidik/terlatih dan memiliki pekerjaan.

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja sebagai langkah antisipasi terhadap bonus demografi pada tahun 2030.

Melalui regulasi tersebut, pihaknya optimis akan adanya investasi yang inklusif. Hingga akhirnya membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalla mengatakan, anak anak bangsa yang mencari pekerjaan kurang lebih sekitar 15 juta. Pertanyaannya, apakah jumlah tersebut cukup untuk menjadi PNS semuanya? Tentu saja tidak, sehingga pintu masuknya adalah bagaimana investasi ada di Indonesia.

Pemerintah juga meyakini, UU Cipta Kerja dapat menghadirkan kepastian berusaha, termasuk mempercepat proses perizinan. Terkait Investasi, Bahlil mengungkapkan realisasi investasi pada 2019 mencapai Rp 809 triliun, atau 102.2% dari target realisasi.

Tentu saja implementasi undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat terlaksana dengan baik, hingga mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara pemimpin ekonomi di Asia Tenggara atau ASEAN.

Pengamat ketenagakerjaan Tadjudin Noer Effendi menilai, dengan adanya bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia maka UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sebesar mungkin.

Ia meyakini bahwa UU Cipta Kerja sanggup mengantarkan Indonesia menjadi leader di ASEAN, di mana saat ini kondisi negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand sudah masuk pada masa transisi demografi tahap 4 di mana terjadi penurunan kelahiran dan pertambahan usia tua.

Jika UU Cipta Kerja ini dapat mempercepat tumbuhnya lapangan kerja, tentu saja akan banyak tenaga kerja terserap sehingga bonus demografi dapat menjadi kekuatan Indonesia dalam mendongkrak pembangunan khususnya di sektor ekonomi.

Tentu besar harapannya jika omnibus law dapat diimplementasikan dengan baik hingga mampu membawa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2040 mendatang.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker )*

Rencana perpanjangan otonomi khusus tahun 2021 mendatang, rupanya mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh publik. Mereka sudah merasakan hasil Otsus jilid 1, yakni kemajuan di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Masyarakat di Bumi Cenderawasih makin meningkat kemampuan finansialnya.

Saat ini Papua menjadi tujuan wisata berkat keindahan alamnya dan raja ampat menjadi jujugan bagi turis mancanegara. Mereka mau mengunjungi wilayah timur Indonesia karena dianggap eksotis dan memancarkan kecantikan daerah yang natural. Bisnis pariwisata jadi lancar berkat adanya Bandara Internasional Sentani, yang dibangun dengan dana Otsus.

Tak hanya untuk pembangunan infrastruktur, namun dana otonomi khusus yang mencapai 126 trilyun rupiah juga disalurkan ke bidang lain. Anggaran sebanyak itu akan dibagi ke sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, agama dan sebagainya. Sehingga di Papua tidak hanya memiliki bangunan modern, tetapi juga masyarakat yang cerdas berkat beasiswa Otsus.

Program Otsus dinilai telah berhasil dalam memajukan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Selain itu, Otsus merupakan affirmative action yang busa menjadikan rakyat Papua bangkit dari ketertinggalan. Sehingga diharapkan tidak ada gap dengan pembangunan yang ada di Jawa.

Jika dulu, di Papua identik dengan wilayah timur yang sepi, hanya berupa hutan dan masyarakatnya yang kurang modern, namun saat ini berbeda. Berkat dana Otsus sudah banyak pembangunan yang memajukan Bumi Cenderawasih. Bahkan multievent Pekan Olahraga Nasional (PON) juga akan diselenggarakan di Papua, hal ini tentu saja menjadi kebanggaan warga Papua karena wilayahnya menjadi sorotan.

Martina Randongkir selaku Ketua PKK Dobonsolo Sentani Jayapura, mendukung perpanjangan Otsus, karena kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat Papua. Kebijakan ini cukup berhasil, namun tetap harus ada evaluasi agar lebih baik lagi ke depannya. Juga akan diadakan optimalisasi kebijakan kampung.

Evaluasi dana Otsus memang perlu dilakukan agar program ini berjalan lebih baik lagi. Misalnya untuk dana Otsus pada bidang pendidikan, ada pula beasiswa untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan. Selain itu, tidak hanya bangunan sekolah yang dibangun, tetapi juga mencari pengajar berkualitas melalui program guru SM3T.

Thomas Sapanfo selaku wakil Bupati Asmat menilai bahwa Otsus memiliki dampak yang positif. Karena selain memberi beasiswa bagi para putra Papua, ada program khusus bagi mereka yang telah lulus SMA. Para pemuda bisa mendaftar menjadi tentara, dan seluruh biaya mulai dari perekrutan sampai pelatihan dibantu oleh Otsus. Kebijakan ini tentu saja mendukung putra daerah asli Papua untuk menjadi penjaga wilayah NKRI.

Menurut Thomas, semestinya ada sosialisasi tentang keberhasilan program Otsus. Tayangan tersebut tidak hanya disiarkan di Papua, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga seluruh rakyat akan tahu bahwa program ini sudah berhasil, dan mereka akan mendukung perpanjangan Otsus. Karena sudah terbukti memajukan Papua di berbagai bidang.

Sosialisasi tentang keberhasilan Otsus ini sangat diperlukan, karena saat ini ada saja oknum yang menolak kebijakan Otsus, entah apa penyebabnya, namun keberadaan mereka cukup meresahkan. Sehingga wajib didekati dan dibina, agar mereka tahu bahwa Otsus memiliki dampak positif di Papua dan akhirnya sepakat untuk menyetujui perpanjangan program ini.

Sesuai isu yang berkembang penolakan Otsus jilid II oleh oknum tertentu disebabkan karena tidak adanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Namun faktanya dampak positif Otsus sudah dinikmati masyarakat Papua dan berbagai bantuan turun ke kampung/daerah.

Sem Kogoya menambahkan bahwa aksi demo menolak Otsus yang sempat dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan kepentingan elit politik tertentu untuk memecah belah pemuda dan masyarakat Papua.

Dirinya juga mengatakan, Otsus Papua memiliki dampak positif, yakni bisa membangun di wilayah bidang infrastruktur, pendidikan dan berbagai bantuan kesejahteraan lainnya.

Keberlanjutan Otsus tentu harus didukung, karana Otsus merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi orang asli Papua, dan di Indonesia hanya ada 2 daerah yang mendapatkan Otsus yakni Papua dan Aceh. Bahkan selama ini Otsus sangat membawa dampak positif bagi pembangunan dan SDM di provinsi Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa tinggal di Gorontalo

Oleh : Diaz Alawiyah )*

Vaksin gotong royong alias vaksin mandiri adalah cara cepat untuk mendapatkan suntikan, agar tubuh kebal terhadap virus covid-19. Masyarakat mendukung program ini, karena mereka bisa diinjeksi tanpa harus antri lama di Puskesmas. Dengan begitu, kekebalan kelompok akan terbentuk dan Indonesia bisa lekas bebas dari kondisi pandemi.

Program vaksinasi nasional sudah dimulai sejak januari 2021. Vaksin akan diberikan gratis oleh pemerintah, dan disuntik secara bertahap. Dimulai dari dokter dan para tenaga kesehatan, baru para pekerja publik seperti guru, dosen, dll. Masyarakat yang tidak berstatus nakes atau guru tentu masih harus mengantri untuk mendapatkan injeksi vaksin.

Untuk mempersingkat waktu antrian, maka pemerintah mencanangkan program vaksinasi gotong royong. Pada awalnya masyarakat sempat kaget, tetapi akhirnya mereka mengerti maksudnya. Karena jika mengikuti program vaksinasi nasional, antriannya bisa setahun, bahkan lebih. Sebab jumlah WNI ada sekitar 220 juta orang.
Ketika ada vaksinasi gotong royong, maka tak perlu lagi menunggu antrian sepanjang itu, karena makin banyak WNI yang divaksin melalui jalur lain. Mereka menunggu giliran disuntik di perusahaan masing-masing, sehingga tak usah menanti hingga 12 bulan untuk mendapatkan suntikan.

Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi covid-19 Kemenkes menyatakan bahwa pihak perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi. Hal ini diwajibkan sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk melindungi kesehatan karyawan. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir harus membayar vaksin tersebut.

Siti menambahkan, pihak perusahaan harus melaporkannya ke Kementrian Kesehatan. Karena suntikan vaksin tentu harus dilakukan oleh dokter atau nakes yang berpengalaman. Selain itu, vaksin harus disimpan dalam suhu tertentu, agar tidak mudah rusak. Kemenkes akan memberi tahu mekanismenya, sehingga proses vaksinasi berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur.

Vaksinasi gotong royong dijamin aman karena distribusi vaksinnya akan diatur oleh Bio Farma. Sehingga vaksin yang didapatkan dijamin asli dan sudah memiliki nomor BPOM. Juga wajib berstatus halal, karena mayoritas WNI adalah umat muslim. Masyarakat merasa lega karena vaksin ini sudah lolos uji BPOM dan uji halal MUI.
Pemercepatan program vaksinasi juga disyukuri oleh masyarakat, karena mereka sudah lelah dengan masa pandemi yang suram. Ketika makin banyak yang divaksin, maka makin cepat pula masa ini selesai. Sehingga mereka bisa melanjutkan hidup tanpa dibayang-bayangi oleh serangan corona yang mengerikan.

Presiden Jokowi memang lebih menyukai percepatan, sehingga beliau mencanangkan program vaksinasi gotong royong. Saat semua orang sudah divaksin dan pandemi selesai, maka saatnya membangkitkan perekonomian yang sempat pingsan, agar kita bisa berjaya lagi. Sehingga Indonesia bisa bebas dari resesi dan ancaman krisis keuangan.

Vaksinasi gotong royong juga didukung masyarakat karena mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah. Jika antrian makin pendek berkat program ini, maka makin banyak orang yang sehat, sehingga seluruh WNI tidak takut akan tertular corona. Program vaksinasi gotong royong menunjukkan bahwa pemerintah ingin agar semua rakyatnya bebas dari virus covid-19.

Ketika masyarakat sudah divaksin di perusahaan, mereka akan menjelaskan kepada petugas bahwa sudah disuntik, dan tidak mengikuti program vaksinasi nasional. Karena seseorang hanya boleh mendapatkan injeksi 2 kali, untuk mendapatkan imunitas dari serangan corona. Jika lebih dari itu malah tidak diperbolehkan, karena menyalahi prosedur.

Vaksinasi gotong royong sangat dinanti oleh masyarakat, karena mereka ingin agar segera mendapatkan kekebalan dari virus covid-19. Mereka lega karena suntikan ini 100% gratis, karena biayanya ditanggung oleh pihak perusahaan. Vaksin sudah dijamin aman, lolos uji BPOM, dan mendapatkan status halal.

)* Penulis adalah mahasiswa kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini