Oleh: Firza Ahmad)*

Rizieq Shihab rupanya kerap membuat keresahan yang tak berkesudahan, pidatonya yang provokatif kerap menimbulkan luka dan kerusakan, sehinga aparat-pun harus mengamankannya sebelum provokasinya terlanjur menyebar.
Perkara penghasutan serta pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan rupanya menjadi kasus yang menyeret Rizieq Shihab ke meja hijau. Mahkamah Agung (MA) telah menunjuk Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) untuk memeriksa dan memutus berkas perkara tidak pidana kekarantinaan kesehatan.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak menuturkan, tim jaksa penuntut umum tengah mempersiapkan pelimpahan empat berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri Jakarta Timur dilengkapi dengan surat dakwaan.

Dalam berkas pertama, Habib Rizieq disangkakan telah melanggar pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, pihak kejagung juga telah menyiapkan berkas perkara untuk tersangka panitia pernikahan anak dari Rizieq, Haris Ubaidilah dan kawan kawan. Termasuk MS, AAA, ASL dan IAH disangkakan melanggar pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1).

Kedua berkas perkara tersebut adalah untuk perkara yang terjadi di Tebet Utara 28 Jakarta Selatan dan KS Tubun Petamburan Jakarta Pusat pada 13 November 2020 dan 14 November 2020 dan 14 November 2020. Dipindahkan proses pemeriksaannya ke pengadilan negeri Jakarta Timur berdasarkan surat keputusan mahkamah agung RI Nomor : 49/KMA/SK/II/2021 24 Februari 2021.

Selanjutnya, Kejagung juga telah menyiapkan berkas perkara untuk Dokter RS Ummi, AA dan kawan-kawan. AA, MR dan MHA disangkakan telah melanggar pasal 14 dan/atau pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan/atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-udang Nomor 4 tahun 1984 tentang waah penyakit menular pada pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Berkas perkara tersebut untuk perkara yang terjadi di rumah sakit Ummi Kota Bogor pada 27 November 2020, dipindahkan proses pemeriksaannya ke pengadilan negeri Jakarta Timur berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 50/KMA/SK/II/2021 pada 23 Februari 2021.

Berkas terakhir ditujukan untuk Rizieq. Dirinya disangkakan telah melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kemudian Habib Rizieq juga diduga telah melanggar pasal 93 undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP.

Berkas perkara tersebut adalah untuk perkara yang terjadi di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Mega Mendung Bogor pada 13 November 2020.

Proses pemeriksaan Rizieq dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 48/KMA/SK/II/2021.

Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mendapatkan sorotan tajam karena kegiatannya tidak mentaati protokol kesehatan. Kegiatan yang dia lalukan selalu mengundang kerumunan massa.

Marius Widjajarta selaku pengamat kesehatan, selalu mempertanyakan tidak adanya teguran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga Imam Besar FPI tersebut seenaknya saja meanggar protokol kesehatan.

Ia meminta agar jangan ada tebang pilih terhadap para pelanggar kesehatan. Jangan hanya sanksi diberikan hanya kepada masyarakat biasa namun tidak ada tindakan kepada para elite.

Sementara itu, anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu meminta kepada aparat keamanan dan satgas Covid-19 dapat secara tegas menindak pelanggaran protokol kesehatan terkait Rizieq Shihab yang melanggar protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.

Menurut Ninik, Rizieq merupakan seseorang yang mudah ditiru warga. Jika tidak ada tindakan tegas terhadapnya, maka Indonesia akan mengalami masalah besar terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Apa yang dilakukan oleh Habib Rizieq memang patut mendapatkan ganjarannya, apalagi ia telah dengan sengaja menggelar acara yang mengundang banyak kerumunan tanpa memperhatikan protokol kesehatan, sehingga aparat dan pemerintah patut memberinya sanksi tegas.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Moses Waker )*

Sekretaris Daerah di Provinsi Papua baru saja dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Di saat yang sama, Wakil Gubernur Papua juga melantik seorang Sekda. Dualisme ini tak perlu membuat bingung karena kewenangan melantik Sekretaris Daerah adalah Kemendagri sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.

Baru kali ini ada 2 pelantikan pejabat di saat yang sama. Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Falssy menjadi Sekda definitif Papua dan dilantik langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Sedangkan Pejabat pelaksana Sekda Doren Wakerwa dilantik oleh Wakil Gubernur Klemen Tinal.

Pengangkatan Dance Yulian Falssy sudah sesuai aturan, karena merujuk pada Keppres no. 159/TPA/2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemprov Papua. Meski menjadi pejabat definitif, Dance mengaku sudah mendapatkan restu dari Gubernur Lukas Enembe. Sehingga jabatannya tetap dianggap sah di mata hukum.

Gubernur Lukas Enembe menyatakan bahwa ia menerima Sekda definitif Dance Yulian berdasarkan budaya lokal Papua. Lagipula, pengangkatan Dance sesuai dengan amanah presiden. Karena sebelumnya ada seleksi terbuka Sekretaris Daerah Papua dan Dance-lah yang dipilih oleh Presiden Jokowi.

Penjabat pelaksana Sekda Doren Wakerwa sudah berakhir masa jabatannya, namun diperpanjang lagi oleh Pemprov Papua. Sehingga ia dipersilakan menjalankan tugasnya selama 6 bulan ke depan. Perpanjangan ini dilakukan agar ia menuntaskan masa jabatannya, sehingga bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Muhammad Sawir, dosen ilmu pemerintahan Universitas Yapis Papua menyatakan bahwa Sekretaris daerah adalah jabatan tertinggi di suatu provinsi, karena dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Sementara Gubernur adalah jabatan politik. Pernyataan Sawir ini merupakan penjelasan bahwa pelantikan Sekda Papua oleh Kemendagri merupakan amanat konstitusi.

Diharapkan dualisme ini tidak membuat perpecahan di Papua. Karena baik Doren maupun Dance sama-sama diakui sebagai Sekretaris Daerah. Masyarakat di Bumi Cendrawasih tidak usah bingung, karena pengangkatan ini sudah sesuai dengan aturan. Mereka juga tak usah adu argumen di media sosial, karena kedua pejabat sama-sama diakui oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sementara Dance berkata bahwa pengangkatan ini untuk mengisi jabatan yang kosong selama 9 bulan. Jadi sah-sah saja dilakukan. Dalam artian, sebuah jabatan tidak boleh terlalu lama kosong. Karena program-program di Pemerintah daerah tidak akan berjalan dengan lancar, jika tak ada pemimpinnya.

Para Sekda tentu akan berpikir jauh ke depan dan mensukseskan program-program di pemerintah daerah Papua. Mereka memikirkan nasib rakyat dan berusaha keras agar warga sipil hidup makmur dan penuh dengan keadilan. Sebagai pejabat, bukan berarti melupakan amanat rakyat. Karena sejatinya pejabat adalah pelayan masyarakat.

Di Provinsi Papua memang berlaku peraturan sejak otonomi khusus tahun 2001. Seluruh pejabat di Bumi Cendrawasih wajib diisi oleh OAP (orang asli Papua). Keistimewaan ini sangat disyukuri karena pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat Papua. Juga mempercayai para Putra Papua untuk memimpin daerahnya sendiri, dan diakui kecerdasannya.

Ketika pejabat diisi oleh warga asli Papua, ia lebih mengenal geografis, kebiasaan, adat-istiadat, dan sistem sosial di Bumi Cendrawasih. Sehingga saat melakukan blusukan akan mengerti apa saja yang diperlukan oleh rakyatnya. Jabatan adalah tanggungjawabnya untuk mensejahterakan seluruh warga di Bumi Cendrawasih.

Kedua Sekretaris daerah di Papua yang baru saja dilantik, sama-sama sah di mata hukum negara. Dualisme ini tak perlu diperdebatkan, karena sebenarnya perpanjangan jabatan pejabat definitif adalah untuk menuntaskan tugasnya selama 6 bulan ke depan. Sehingga dipastikan akan berhasil dan membawa rakyat Papua ke kemajuan dan kemakmuran.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Robert Kamindra )*

Pendirian PT (Perseroan Terbatas) kini bisa dilakukan tanpa memerlukan akta notaris. Kemudahan ini berlaku untuk badan hukum baru yang dibentuk pemerintah lewat UU Cipta Kerja, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limited liability).

Selama ini pendirian PT Wajib dilakukan dengan akta notaris dan minimal pengurus 2 orang. Yakni komisaris dan atau direktur. Tapi dalam perseroan perseorangan ini, cukup satu saja tanpa perlu komisaris.

Sebelumnya, pemerintah telah mengundangkan 49 aturan turunan UU Cipta Kerja. Salah satunya peraturan pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Ketentuan terkait PT tanpa akta notaris tersebut tertuang di dalam PP tersebut. Sehinga kini, PT bisa didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik saja.

Meski demikian, bukan berarti kebijakan ini meniadakan peran akta notaris. Karena para notaris diharapkan dapat membantu mereka yang akan mendirikan perseroan perorangan secara elektronik.

Hal ini tentu saja menepis anggapan bahwa pemerintah menyengsarakan rakyat dengan UU Cipta Kerja. Sebab regulasi tersebut justru memiliki tujuan untuk memberantas aturan tumpang tindih, khususnya tekait perizinan.

Pemerintah juga memiliki terobosan agar regulasi yang tertulis dalam UU Cipta Kerja mampu mempermudah pengusaha dalam membangun perseroan terbatas (PT). Salah satu poin dipermudahnya adalah pembuatan PT yang tidak ada lagi modal minimum.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyatakan bahwa pihaknya menginginkan agar ke depan, para pelaku UMKM dapat terhubung ke lembaga perbankan, termasuk juga koneksi ke perpajakan dan BPSJ.

Ia menuturkan, bahwa transformasi lain yang sekira penting menjadi target, yakni tentang bagaimana transformasi dari sektor informal menjadi formal. Maka dari itu, kemudahan perizinan dalam omnibus law UU Cipta Kerja Betul-betul kita berikan.

Hal tersebut perlu dilakukan agar kegiatan usaha para pelaku UMKM dapat terus berjalan dan kemudian mereka memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Teten berujar, UU Cipta Kerja, pihaknya akan memberikan semua insentif untuk memungkinkan UMKM dapat bertransformasi dari informal ke formal. Perlu kita ketahui bahwa masalah dari high cost economy Indonesia tidak hanya dialami oleh usaha manufaktur besar, melainkan juga terjadi di level UMKM.

Rumitnya birokrasi dan perizinan yang panjang ternyata memiliki dampak pada terbukanya peluang bagi terjadinya high cost economy dan ketidakpastian usaha. Lebih jauh, Teten menjelaskan UMKM di Indonesia tidak didesain rantai pasok. Sehingga akses terhadap pembiayaan juga masih relatif berat meskipun banyak sekali pembiayaan untuk UMKM.

Dirinya juga berharap bahwa dengan membangun UMKM dan koperasi yang berbasis rantai pasok melalui dorongan kemitraan dengan pelaku usaha besar. Hal ini menurut Teten menjadi sangat penting.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan peran kementeriannya di UU Cipta Kerja, yaitu di cluster administrasi. Dirinya menjamin bahwa UU Cipta Kerja akan mempermudah izin dalam mendirikan usaha.

Tito menegaskan pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dalam mengurus izin usaha. Hanya, mekanisme dan prosedur dalam membuat izin usaha dipangkas seminim mungkin.

Dia mengatakan bahwa sistem administrasi yang ada saat ini terbilang cukup rumit, bahkan bisa berbulan-bulan. Mantan Kapolri tersebut membandingkan lamanya pengurusan perizinan di Indonesia dengan negara lain yang selesai dalam hitungan jam.

Jika di luar negeri perizinan bisa selesai dalam waktu beberapa jam saja, di Indonesia perizinan bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan, hal ini karena birokrasi yang memaksa pengusaha harus mendapatkan rekomendasi dari berbagai pihak sehingga terkesan dipingpong ketika mengurusnya.

Tito juga menuturkan bahwa pihaknya akan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang prosedur izinnya disederhanakan. Identidikasi jenis usaha ini diperkirakan akan selesai bulan depan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Salah satu turunan pada UU Cipta kerja adalah penyederhanaan jenis dan prosedur berusaha di daerah, yang artinya akan ada peraturan pemerintah untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha apa saja yan harus disederhanakan dan prosedurnya seperti apa.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja merupakan kebijakan yang mendukung akselerasi perkembangan ekonomi dengan berbagai formula yang mampu memudahkan pendirian lapangan kerja.

)* Penulis aktif dalam Forum Literasi Publik Semarang

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Vaksin gotong royong alias vaksin mandiri menjadi alternatif selain vaksinasi nasional. Ketika ada vakasinasi gotong royong, maka para akan memperpendek waktu antrian. Karena jika semua ikut jalur vaksin pemerintah, butuh waktu hingga 18 bulan. Namun ketika ada vaksin gotong royong, maka vaksinasi akan cepat selesai dan semua orang bebas corona.

Pandemi yang mendera selama setahun ini membuat banyak orang frustasi. Ada yang harus rela usahanya ditutup karena daya beli masyarakat menurun drastis. Ada pula yang menangis karena kehilangan pekerjaan, akibat perusahaan merugi. Oleh karena itu, ketika vaksin corona masuk ke Indonesia, mereka bersorak gembira. Karena ada harapan baru untuk mengakhiri masa pandemi.

Namun menurut para epidemiolog, pandemi baru bisa berakhir setelah kekebalan kelompok terbentuk, yakni maksimal setahun pasca vaksinasi. Padahal program vaksinasi nasional baru saja dimulai januari 2021, dan antriannya bisa setahun lebih. Karena penduduk Indonesia yang mencapai 225 juta orang, sehingga untuk mendapatkan giliran vaksin dari pemerintah harus menunggu lama.

Ketika pemerintah ingin herd immunity segera terbentuk, maka dibukalah jalur vaksinasi gotong royong. Artinya, masyarakat yang berstatus karyawan bisa mendapatkan suntikan vaksin yang diberikan di internal perusahaan. Sehingga mereka tak usah mengantri sangat lama untuk mendapatkan vaksin Sinovac dari pemerintah.

Masyarakat tak usah khawatir, karena vaksinasi gotong royong akan diatur oleh Kemenkes, sehingga penyelenggaraanya tertib. Selain itu, vaksin ini gratis, karena biaya ditanggung oleh perusahaan. Sehingga mereka tak khawatir harus membayar ratusan ribu rupiah atau dipotong gajinya, untuk mendapatkan injeksi vaksin corona.

Shinta Widjaja Kamdani, wakil ketua KADIN menyatakan bahwa sudah ada 8.300 perusahaan yang mendaftar ke Kementrian Kesehatan untuk mendapatkan vaksin gotong royong. Sehingga karyawan mereka akan divaksin dan memiliki kekebalan dari serangan virus covid-19. Juga terbebas dari klaster perkantoran, karena seluruh karyawannya sehat.

Dari 8.300 perusahaan tersebut, diperkirakan akan ada 6,7 juta orang yang akan mendapatkan vaksin. Pihak perusahaanlah yang akan mengurus dan bertanggungjawab penuh, sehingga karyawan tinggal menunggu waktu untuk mendapatkan vaksin. Kementrian kesehatan sudah bersiap-siap untuk mensukseskan vaksin gotong royong.

Pengaturan melalui Kemenkes memang sangat wajar, agar tidak terjadi kesalahan prosedur. Pertama, Kemenkes akan mengatur vaksin yang akan didatangkan ke kantor, dan bekerja sama dengan Bio Farma. Sehingga karyawan akan mendapatkan vaksin yang ampuh dan perusahaan tidak akan takut dikibuli oleh distributor obat nakal, karena mereka memalsukan vaksin.

Kedua, tempat penyimpanan vaksin juga harus diperhatikan. Karena vaksin yang digunakan bukan hanya buatan Sinovac (sinopharm), tetapi juga Moderna. Sehingga perlu diperiksa lagi, apakah butuh cold storage dengan suhu tertentu. Tujuannya agar penyimpanan vaksin tetap aman dan tidak rusak karena salah penyimpanan. Karyawan yang mendapatkan injeksi akan merasa lega, karena kualitas vaksin gotong royong yang bagus.

Ketiga, saat penyuntikan juga harus steril dan mematuhi protokol kesehatan. Semua orang harus mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jika perlu pakai masker ganda, masker medis di dalam dan masker kain di bagian luar.

Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang menyuntikkan, wajib pakai sarung tangan. Jangan sampai malah ada klaster corona baru gara-gara tidak mematuhi protokol kesehatan. Malapetaka seperti ini sebenarnya bisa dihindari, asal semua orang tertib menaati peraturan.

Vaksin gotong royong yang diterima oleh karyawan akan mempercepat program vaksinasi di Indonesia. Sehingga perkiraan waktu vaksinasi selama 18 bulan, akan diperpendek jadi 12 bulan. Kekebalan kelompok akan lekas terbentuk, dan virus covid-19 lekas menghilang dari Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Abner Wanggai )*

Pekan Olahraga Nasional ke-XX yang diselenggarakan di Papua pada oktober 2021, akan menjadi momen penting bagi masyarakat di sana. Mereka merasa bangga karena jadi tuan rumah lomba berkaliber nasional, dan senang karena dianggap mampu menjadi panitia sebuah acara besar. Masyarakat siap menyambut para atlet dan official dari provinsi lain.

Menonton pertandingan olahraga adalah cara masyarakat Indonesia untuk relaksasi, sekaligus jadi ajang yang bagus untuk menyatukan mereka. Penyebabnya karena banyak orang yang berstatus gila bola dan juga berminat pada pertandingan olahraga lain, dan bersatu untuk mendukung tim kesayangannya.

Akan ada pertandingan-pertandingan olahraga yang seru pada tanggal 20 Oktober hingga 4 November 2021, yakni PON XX. Acara yang diselenggarakan di Papua ini menjadi ajang yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta olahraga, karena mereka bisa menonton lomba renang, lari, dll. PON XX memiliki slogan ‘torang bisa!’ dan akan dikuti oleh 6.442 atlet dari berbagai provinsi di Indonesia.

Pada penyelenggaraan PON kali ini, Papua dipilih jadi tuan rumah, karena provinsi ini mengalahkan Aceh dan Bali pada pemungutan suara di rapat anggota KONI. Saat Papua berhasil terpilih jadi tuan rumah, masyarakat bersorak karena mereka telah menunggu kesempatan ini selama puluhan tahun. Dulu saat masa orde lama, ada rencana PON diselenggarakan di Papua. Namun karena berganti jadi orde baru, jadi dibatalkan.

Masyarakat di Bumi Cendrawasih amat senang karena PON akhirnya diselenggarakan di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat percaya pada kemampuan warga Papua yang jadi panitia, sehingga mereka diakui kecerdasan dan capability-nya. Karena penyelenggara acara sebesar PON harus pintar, tegas, dan cepat tanggap untuk persiapan dan pelaksanaannya.

Selain itu, masyarakat di Papua bangga dengan PON XX, dengan melihat langsung Stadion Lukas Enembe dan venue lain, walau dari bagian luarnya saja. Mereka sengaja berfoto sebagai kenang-kenangan, lalu diunggah ke media sosial. Foto-foto itu sekaligus jadi promosi, yang menunjukkan bahwa Papua adalah tempat yang aman.

Masyarakat juga berjanji akan menyambut para atlet dan official dari provinsi lain saat PON dilaksanakan. Mereka menyapa dengan keramahan, dan menunjukkan bahwa orang Papua sangat welcome kepada orang luar. Sehingga menunjukkan bahwa di Bumi Cendrawasih tidak ada rasisme, karena seluruh masyarakatnya ingat untuk melaksanakan motto bhinneka tunggal ika.

Ketika pertandingan dilaksanakan, maka suporter bersorak dan mendukung tim pujaannya. Masyarakat Papua tetap fair dan menerima keputusan wasit, apapun hasilnya. Karena pertandingan olahraga menunjukkan sportivitas dan kekompakan warga, dan tidak boleh berakhir dengan kericuhan.

Faktor keamanan juga dijaga agar tidak ada kericuhan atau kekacauan yang diakibatkan oleh kelompok separatis. Masyarakat membantu aparat untuk menjaga PON agar berlangsung dengan lancar, dengan cara memberi informasi. Ketika ada sesuatu yang mencurigakan, maka mereka akan langsung melaporkannya, sehingga bisa dicegah secepatnya.

Selain itu, PON akan membawa nama Papua ke dunia internasional. Ketika PON dibuka, maka akan ada siaran langsung yang bisa ditonton via internet. Sehingga tak hanya masyarakat Indonesia yang bisa menyaksikannya, tetapi juga netizen di seluruh dunia. Mereka akan melihat bahwa Papua sudah begitu indah dan modern, dan tidak identik dengan suku terasing.

PON XX di Papua sangat disambut baik oleh masyarakat Papua, karena lomba olahraga ini membuat Bumi Cendrawasih jadi terkenal di dunia maya. Masyarakat senang karena PON memajukan Papua, dan banyak stadion serta venue lain yang dibangun, serta bisa dimanfatkan setelah acara ini selesai. Mereka akan menyambut para tamu atlet dari provinsi lain dengan sepenuh hati.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Zakaria )*

Lampiran Perpres yang menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja, mengenai investasi industri miras dicabut oleh Presiden Jokowi. Masyarakat lega karena akhirnya aturan itu dicabut, karena tidak ada pelegalan industri minuman keras di Indonesia. Minuman keras seperti bir dan vodka memiliki banyak efek buruk, karena jika seseorang mabuk ia lepas kontrol dan melakukan banyak hal negatif.

Peraturan presiden nomor 20 tahun 2021 mengenai bidang usaha penanaman modal sempat menghebohkan publik, karena ada lampiran tentang investasi di industri miras. Masyarakat mengira akan ada pelegalan miras di Indonesia. Padahal peraturannya, industri ini hanya boleh berdiri di wilayah Bali, Papua, NTT, dan Sulawesi Utara, serta mengutaman kearifan lokal.

Presiden Jokowi akhirnya menghapus aturan ini. Beliau memberikan keterangan di akun Youtube Sekretariat Presiden dan menyatakan bahwa lampiran Perpres mengenai pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol dicabut. Keputusan ini diambil setelah ada masukan dari para ulama di Indonesia.

Pencabutan lampiran Perpres ini akhirnya membuat masyarakat lega, karena investasi di industri minuman keras tidak diperbolehkan di Indonesia. Miras sejak dulu dilarang beredar di wilayah NKRI dan jangan sampai ada legalisasi pabrik pembuatan minuman tersebut. Karena ada banyak sekali efek miras yang bisa merusak fisik dan mental seseorang.

Jika seseorang mabuk tiap hari maka akan berdampak negatif pada tubuhnya, karena akan ada kerusakan organ, mulai dari hati sampai organ dalam lainnya. Saat muda mungkin efeknya tak kelihatan, tetapi ketika sudah tua akan terlihat.

Kemudian, jika ada yang mabuk berat, maka akan berdampak pula pada psikologisnya. Ia tak bisa berpikir jernih dan mudah tersinggung. Lalu melakukan banyak hal negatif, seperti marah tak terkendali sampai melempar barang, bahkan bisa menjotos kawan sendiri. Miras adalah sumber berbagai kejahatan, karena bisa mempengaruhi orang mabuk untuk bertindak di luar batas.

Masih ingat dalam ingatan kita saat ada oknum yang menembak beberapa orang di dalam sebuah kafe. Ternyata ia mabuk berat dan tersinggung saat ditagih bill senilai jutaan rupiah. Ketika emosi, akhirnya ia lepas kendali lalu menghilangkan nyawa orang yang tak bersalah.
Peristiwa ini tidak akan terjadi ketika ia tidak nekat minum-minum di sebuah kafe, yang juga melanggar PSBB.
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pencabutan beleid tentang investasi miras menunjukkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Karena kritik dari rakyat adalah vitamin untuk pemerintah. Dalam artian, pemerintahan Presiden Jokowi menjunjung tinggi demokrasi dan tidak otoriter.

Masyarakat lega karena Presiden menjalankan janjinya untuk memimpin Indonesia dengan baik dan menjunjung azas keadilan. Ketika suara rakyat didengar, maka seorang presiden disebut sebagai pemimpin yang adil. Karena mau menerima masukan dan tidak bertindak lalu menyakiti banyak orang.

Tindakan Presiden Jokowi untuk menghapus aturan investasi miras membuat investor dari Timur Tengah akan mempercayai Indonesia. Karena masyarakatnya dan pemerintahannya taat beragama dan menjauhi minuman beralkohol. Berarti seluruh WNI tak mau melanggar aturan negara dan agamanya.

Ketika mereka tahu bahwa tidak ada industri miras di negeri ini, maka akan mau membuat pabrik-pabrik baru dan menanamkan modalnya. Sehingga perekonomian Indonesia akan membaik, karena ada suntikan dana dari investor asing. Kita akan selamat dari resesi dan ancaman krisis moneter.

Pencabutan beleid investasi miras di Indonesia membuat masyarakat senang karena Presiden mau mendengarkan saran dari ulama dan terutama rakyat kecil. Sehingga demokrasi di Indonesia dijalankan dengan baik. Minuman keras merusak fisik dan psikis seseorang, sehingga tidak boleh ada legalisasi industri miras di negeri ini.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Made Raditya )*

Saat Indonesia dilanda kelesuan ekonomi akibat pandemi, maka kita wajib bangkit dan berjuang. Salah satunya dengan menerapkan UU Cipta Kerja, karena di UU ini ada klaster investasi yang akan menarik penanam modal asing. Selain itu, investasi ini akan diatur oleh lembaga pengelola investasi (LPI) sehingga lebih terorganisir.

UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang sempat menghebohkan publik, karena saat diresmikan membawa pro dan kontra. Mereka yang menentang sebenarnya belum paham apa esensi dari UU Cipta Kerja, yakni membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, karena ada klaster investasi yang bisa membantu untuk membangkitkan perekonomian Indonesia.

Adrian Panggabean, Kepala Ekonom sebuah Bank swasta menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bisa menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dengan syarat, pemerintah harus konsisten menjalankan kebijakan fiskal, ditambah dengan stimulus moneter dan industri keuangan. Kebijakan fiskal dibuat agar pengeluaran negara bisa dikendalikan. Sementara stimulus moneter menurunkan suku bunga.

Kebijakan harus dilakukan secara konsisten, agar finansial Indonesia bisa bangkit. Dalam artian, ketika peraturan terus berubah maka mustahil akan ada kemajuan di bidang perekonomian. Ketika ada stimulus moneter maka suku bunga diturunkan dan menjadi yang paling rendah dalam sejarah, tetapi masih dalam batas aman.

Pemerintah juga berusaha untuk terus konsisten dalam mengimplementasikan UU Cipta Kerja, sehingga tidak ada perbedaan peraturan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga seluruh wilayah di Indonesia akan maju, berkat UU Cipta Kerja.

Konsistensi seperti ini juga dilakukan di bidang investasi. Dalam UU Cipta Kerja memang ada klaster investasi, yang diharapkan menjadi penyelamat untuk membangkitkan Indonesia dari masa sulit akibat efek pandemi. Jika semua pasal dalam klaster ini dilaksanakan, maka pelan-pelan kondisi keuangan negara akan bangkit. Karena ada penanam modal asing yang menyuntikkan dana dan membuat pabrik baru di Indonesia.

Ketika investor membuat pabrik baru, maka otomatis mengurangi jumlah pengangguran, karena mereka butuh pegawai baru. Saat banyak yang punya pekerjaan, maka daya beli masyarakat akan naik, karena mereka telah memiliki gaji bulanan. Saat daya beli naik maka perekonomian akan bangkit. Namun semua harus dilakukan dengan konsisten, agar efek domino positif seperti ini bisa terjadi.

Masyarakat tak perlu takut akan masuknya investor asing ke Indonesia, karena bukan berarti penjajahan model baru. Karena sistemnya adalah kerja sama, bukan pemaksaan. Lagipula, investasi asing diatur oleh LPI (lembaga pengelola investasi), sehingga lebih tertib administrasinya dan tidak dilakukan sembarangan. Sehingga merugikan satu pihak.

Lembaga Pengelola Investasi bertugas untuk mencari penanam modal asing, agar mereka mau berinvestasi di Indonesia. Tugas untuk merayu para investor dijalankan oleh Menteri Luhut B Panjaitan, yang jabatannya ditambah untuk mengurusi LPI. Sementara LPI sendiri bertugas untuk mengelola aset, melakukan kerja sama dengan pihak lain, dan menempatkan dana dalam instrumen keuangan.

LPI juga berfungsi untuk menentukan calon mitra (penanam modal asing), serta memberi dan menerima pinjaman dan menata usahakan aset. Tugas LPI sangat penting untuk mengelola investasi, agar penanaman modalnya tepat guna, sehingga perekonomian Indonesia bisa bangkit. Lembaga ini dikelola oleh pemerintah dan bekerjasama dengan para profesional di bidangnya.

Dengan implementasi UU Cipta Kerja di lapangan, maka perekonomian Indonesia akan bangkit secara perlahan. Kita optimis bisa melewati masa sulit, karena ada bantuan berupa investasi asing, yang percaya akan keamanan penanaman modal di Indonesia. Investasi akan diatur oleh LPI sehingga dikelola secara profesional, dan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

Vaksinasi adalah kunci penting untuk mengendalikan pandemi corona. Namun sayangnya, menunggu antrean untuk diinjeksi vaksin dari program pemerintah bisa lama. Solusinya, vaksinasi mandiri diperbolehkan, agar masyarakat bisa langsung mendapat suntikan dan mendapatkan kekebalan dari serangan virus covid-19.

Kita sudah sangat lelah menghadapi pandemi covid-19, karena dalam setahun didera kecemasan dan banyak berita orang yang meninggal. Tak ada manusia yang mau terkena corona, oleh karena itu seluruh WNI wajib divaksin agar punya kekebalan terhadap virus tersebut. Saat semua sehat, maka kondisi pandemi bisa dinyatakan berakhir, karena ada herd immunity.

Vaksinasi nasional menjadi program penting yang jadi fokus pemerintah di tahun 2021. Namun antrean untuk divaksin Sinovac secara gratis masih panjang, karena WNI ada lebih dari 200 juta orang. Sehingga diperkirakan baru akan selesai selama 12 – 18 bulan. Alternatif untuk mempercepat vaksinasi adalah membuka jalur mandiri.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan dukungan terhadap vaksinasi mandiri. Menurutnya, jika ada vaksinasi mandiri yang diselenggarakan di RS swasta, akan membantu pemerintah dalam mencapai target vaksinasi nasional, yakni 12 bulan.

Vaksinasi mandiri diselenggarakan oleh perusahaan swasta. Jusuf Kalla menambahkan bahwa jika mereka diberi izin untuk membeli vaksin sendiri, akan mengurangi beban pemerintah. Para karyawan juga tak perlu mengeluarkan uang, karena biayanya ditanggung oleh perusahaan.

Jika ada vaksinasi jalur mandiri, maka masyarakat bisa lega, karena mendapatkan vaksin dan masih gratis. Mereka yang berstatus karyawan tinggal menunggu giliran untuk disuntik, dan dijadwalkan sendiri oleh perusahaan masing-masing. Pemilik perusahaan rela membeli vaksin, agar tidak terbentuk klaster corona baru di kantornya.

Klaster perkantoran amat berbahaya karena di dalam ruangan rata-rata pakai AC, sementara virus covid-19 bisa menyebar di ruangan yang sempit dan pengap. Jika ada salah satu karyawan yang jadi OTG dan melepas masker di dalam kantor, maka ia berpotensi menularkan corona ke banyak rekan kerjanya. Oleh karena itu, terbentuknya klaster ini wajib dicegah.

Vaksinasi mandiri juga didukung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut pria yang akrab disapa dengan panggilan Kang Emil, vaksinasi jalur mandiri bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Karena jika via jalur biasa, antreanya akan sangat lama di Puskesmas, dan yang belum mendapatkan injeksi akan deg-degan karena dihantui oleh corona, saat banyak yang berstatus OTG.

Vaksinasi jalur mandiri akan mempercepat giliran suntik, sehingga banyak orang yang bebas corona. Pandemi akan segera berakhir karena herd immunity terbentuk dengan cepat. Saat semua orang sehat, maka akan semangat kerja dan bahu-membahu untuk membangkitkan kondisi perekonomian negara yang teler akibat serangan badai corona.

Akan tetapi, Ridwan Kamil mengingatkan bahwa jangan sampai ada kekacauan saat melakukan vaksinasi mandiri. Program ini jangan dihalangi oleh peraturan dan birokrasi. Sebaiknya diatur, berapa persen WNI yang mendapat vaksinasi dari pemerintah, dan berapa persen yang boleh masuk ke jalur mandiri. Sehingga menghindarkan dari ketidak-sinkronan.

Semoga program vaksinasi mandiri bisa diatur dengan baik, agar tertib dan meminimalisir kekacauan. Jangan sampai ada yang sudah divaksin oleh pemerintah, mendapatkan suntikan untuk ketiga kalinya dari perusahaan, karena injeksi hanya boleh 2 kali saja.

Vaksinasi jalur mandiri adalah cara cepat untuk mengakhiri pandemi covid-19 di Indonesia, karena makin banyak WNI yang sudah diinjeksi. Saat semua sudah disuntik vaksin, maka akan terhindar dari droplet pembawa virus covid-19, karena tubuhnya sudah kebal corona. Semoga vaksinasi mandiri dilakukan dengan cepat, sehingga kita semua bisa bebas dari serangan virus covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini