Oleh : Firza Ahmad )*

Kasus anggota FPI yang terjadi di KM 50 jalan tol Jakarta-Cikampek akan diselesaikan sebaik-baiknya. Setelah ada rekonstruksi adegan, masyarakat jadi tahu kejadian yang sebenarnya. Dalam kejadian tersebut, tindakan polisi dibenarkan, karena mereka sedang membela diri. Sebaliknya, laskar FPI bersalah karena melanggar hukum.

Publik sempat terhenyak ketika ada peristiwa di Jalan tol Jakarta-Cikampek. Apalagi ada korban jiwa. FPI langsung terpantik emosinya dan mengancam akan membawa kasus ini ke mahkamah konstitusi, bahkan ke pengadilan internasional. Namun mereka tak bisa berkutik, karena dalam peristiwa ini, ditemukan senjata api dan senjata tajam milik anggota laskar FPI.

Penemuan ini makin membuat masyarakat sadar bahwa tindakan polisi benar. FPI tidak bisa menuduh bahwa aparat yang bertindak dengan keras. Namun kebalikannya, polisi melakukan tindakan tegas terukur karena untuk membela diri. Logikanya, bagaimana cara menghindari serangan dari laskar, ketika mereka membawa senjata api, jika tidak melakukan tembakan?

Setelah penemuan senjata api milik laskar, maka dilakukan reka ulang adegan. Dalam rekonstruksi itu, digambarkan bahwa anggota laskar memang berniat menembak polisi terlebih dahulu, dan berusaha merebut senjata api aparat. Bahkan mereka tertawa-tawa saat melakukannya. Namun akhirnya keadaan berbalik dan mereka berhasil dilumpuhkan.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarty menyatakan dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 dan Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009, bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan untuk melindungi nyawa manusia. Syaratnya, harus dipakai dalam keadaan membela diri dari ancaman luka berat atau kematian atau mencegah terjadinya kejahatan berat.

Jika menilik dari 2 peraturan tersebut, maka tindakan polisi sudah tepat, karena mereka membela diri saat diancam oleh orang lain. Pilihannya hanya menghilangkan nyawa atau kehilangan nyawa. Sehingga tindakan tegas terukur memang diperbolehkan, dan bukan melanggar hak azasi manusia. Dalam keadaan genting, maka pemakaian pistol diperbolehkan.

Kasus ini sudah dibawa ke Komnas Hak Azasi Manusia oleh pengurus FPI, namun mereka malah mendapat malu. Pasalnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Damanik menyebutkan rekaman suara saat kejadian. Ternyata ditemukan fakta bahwa laskar FPI menikmati baku tembak dengan aparat. Dalam artian, laskar sejak awal sudah memiliki rencana buruk kepada polisi.

Fakta dari komnas HAM ini menjungkirkan tuduhan FPI bahwa pihak merekalah yang diculik dan dihilangkan nyawanya dengan semena-mena. FPI sengaja membuat hoaks bahwa laskar yang menjadi korban. Bahkan ada foto yang tersebar di media sosial dan disebutkan jasad laskar sedang tersenyum. Padahal itu foto palsu dan orang tersebut masih hidup, dan bukan yang berada di mobil saat peristiwa itu terjadi.

Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Andi Rian Djajadi menyatakan bahwa 6 anggota FPI yang kehilangan nyawa pada peristiwa di jalan tol Jakarta-Cikampek KM 50 dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri. Karena mereka terbukti melanggar pasal 170. Namun pengadilan yang akan memutuskan bagaimana selanjutnya. 

Brigjen Andi melanjutkan, berkas kasus tersebut akan dilimpahkan ke jaksa. Untuk menghentikan kasus, maka bisa di tahap penuntutan, bisa di penyidikan. Sementara untuk Untuk dugaan unlawful killing, penyidik sudah membuat LP dan sedang dilakukan penyelidikan untuk mencari bukti permulaan. Dasar penyelidikannya adalah Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 338 (KUHP).

Ketika ada peristiwa berdarah di Jalan tol Jakarta-Cikampek KM 50 dan sudah jelas reka ulang adegannya, maka menunjukkan transparansi oleh Polri. Mereka tidak menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Masyarakat juga bisa update tentang kasus ini, karena selalu ada penjelasan dari humas polri, dan menjadi lega karena tahu faktanya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Satria Wibowo )*

Pemerintah membuat UU Cipta Kerja dan kartu prakerja sekaligus, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedua program ini memang saling melengkapi, karena lulusan kartu prakerja akan jadi calon pegawai potensial. Sehingga bisa lebih cepat direkrut oleh perusahaan. Sedangkan perusahaan tersebut adalah hasil dari investasi, berkat klaster investasi di UU Cipta Kerja.

Kartu prakerja adalah program yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi, kala beliau berkampanye untuk Pemilu tahun 2019 (periode kedua). Saat menjabat sebagai Presiden (lagi), janji itu benar-benar dikabulkan. Kartu prakerja di-launching dan menolong banyak orang, karena mereka akan mendapat bantuan berupa pelatihan dan uang saku.

Keberadaan kartu ini sangat cocok untuk mengatasi dampak pandemi. Walau awalnya kartu prakerja ditujukan untuk para lulusan SMA atau perguruan tinggi yang masih menganggur, tetapi kartu ini juga bisa digunakan oleh orang yang baru saja dipecat. Memang saat pandemi banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan, demi efisiensi, karena keuntungannya menurun drastis.

Para pengangguran akan mendapat manfaat kartu prakerja dan ini bukanlah bantuan cuma-cuma yang dinyinyiri oleh banyak orang. Karena uang yang diberikan tidak ditransfer begitu saja. Melainkan digunakan untuk menebus kelas yang harus diikuti oleh pemilik kartu prakerja. 

Kelas-kelas yang disediakan oleh program kartu prakerja bermacam-macam, mulai dari digital marketing, kelas bahasa, wirausaha, dll. Pemilik kartu ini bisa memilih kelas mana yang paling mereka minati, dan bisa dilakukan via online. Sehingga aman untuk mengikutinya, karena tidak usah berdesakan di ruang kelas, dan menghindari kemungkinan penularan corona saat ada kerumunan.

Kartu prakerja juga saling melengkapi dengan UU Cipta Kerja. Menurut Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen CSIS, program kartu pra kerja sudah berjalan dengan baik. Juga melengkapi satu sama lain dengan UU Cipta Kerja. Karena program pra kerja berusaha meningkatkan keterampilan tenaga kerja, agar sesuai dengan permintaan.

Yose Rizal melanjutkan, permintaan tenaga kerja terus naik dan sebanding dengan tingkatan investasi di Indonesia. Dalam artian, UU Cipta Kerja memiliki klaster investasi, sehingga memudahkan para penanam modal asing. Mereka membuat pabrik baru di Indonesia dan butuh banyak pekerja.

Pemilik pabrik akan mencari pegawai baru yang sesuai dengan standar mereka, dan lulusan program prakerja memiliki kompetensi yang baik. Sehingga akan direkrut dengan cepat, karena mereka sudah memenuhi syarat. Para lulusan program prakerja akan bebas dari kondisi menganggur, dan senang karena mendapatkan pekerjaan yang sudah lama diidam-idamkan.

Peningkatan kompetensi merupakan misi terpenting dalam program kartu prakerja. Karena seorang lulusan SMU atau perguruan tinggi tidak bisa hanya ‘menjual’ nilai yang tertera dalam ijazah. Mereka dituntut untuk terampil dalam mengoperasikan komputer, berbahasa inggris dengan baik, bisa marketing, mahir graphic design, dll.

Jika sudah lulus dari program prakerja, maka keterampilan mereka akan meningkat. Sehingga bisa menjadi pelamar yang memiliki skill mumpuni, dan dengan mudah mendapatkan pekerjaan baru. Sehingga dapurnya akan terselamatkan, karena punya gaji bulanan.

Kalaupun belum ada lowongan, maka lulusan kartu prakerja bisa mempergunakan keterampilannya untuk membuka usaha sendiri. Misalnya dengan berdagang online atau membuat sebuah kursusan. Mereka bisa berdikari dan bebas dari status pengangguran, serta menjadi wirausaha yang tangguh.

Kartu prakerja dan UU Cipta Kerja saling berkaitan dan melengkapi. Karena program kartu prakerja membantu peningkatan skill para pemuda, dan UU Cipta Kerja membuat banyaknya perusahaan hasil investasi. Ketika perusahaan itu butuh karyawan, maka akan merekrut alumni kartu prakerja. Kedua program ini membantu masyarakat, agar taraf hidupnya membaik.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang