Oleh: Siska Amelia (Warganet Kota Tangerang)

Pertandingan ataupun perlombaan cabang olahraga merupakan salah satu cara untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Selama ini masyarakat kita suka menonton pertandingan sepakbola dan berbagai lomba lainnya di sebuah acara tertentu. Salah satu acara yang ditunggu oleh seluruh WNI tentunya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan diselenggarakan pada Oktober 2021 di Papua dan Papua Barat.

Dalam sejarahnya, event PON merupakan ajang lompatan anak bangsa dari berbagai daerah dalam menunjukkan prestasi untuk negeri agar dapat berbicara di kancah internasional serta dapat membawa merah putih di podium tertinggi.

Masyarakat Papua dan rakyat Indonesia sangat mendukung perhelatan akbar ini. Tidak hanya warga di Bumi Cendrawasih yang tidak sabar menantinya, melainkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan warganet di seluruh dunia juga menantikan PON XX meski menyaksikan pertandingannya via streaming.

Keyakinan atas kesiapan Papua untuk menyukseskan pelaksanaan PON XX Tahun 2021 di Papua adalah mutlak yang berguna demi menorehkan prestasi Indonesia utamanya pada cabang-cabang yang diperlombakan.

Sebagian besar venue dalam rencana pelaksanaan PON XX merupakan bangunan baru seperti Stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura dan Mimika Sport Complex di Timika yang baru saja pembangunannya rampung. Hal tersebut membuktikan Papua siap sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2021.

Loyalitas Papua terhadap NKRI sudah tak diragukan lagi. Demi menunjukkan bahwa Papua adalah Indonesia, wilayah ini menggelorakan antusiasme yang tinggi untuk melangsungkan acara rutin 4 tahunan tersebut.

Oleh karena itu, mari kita dukung suksesnya PON XX Tahun 2021 di Papua dengan membangun narasi positif di berbagai ruang media publik yang dapat menumbuhkan optimisme serta soliditas guna bersama-sama membangun kebanggaan bangsa.

Bersama warganet dan masyarakat siap gotong royong sukseskan PON XX Tahun 2021 di Papua Untuk Kemajuan dan Persatuan Bangsa, Papua Maju, Indonesia Hebat!

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai pelaksanaan program vaksin Covid-19 secara mandiri atau gotong royong bagi perusahaan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan PERMENKES No 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19.

Perlu diketahui bahwa vaksin gotong royonng adalah vaksin yang akan diberikan perusahaan kepada karyawannya secara gratis atau tanpa biaya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, saat ini sudah ada 8.300 perusahaan yang mendaftar untuk melakukan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan, ada sekitar 6,7 juta peserta yang akan ikut serta dalam vaksin gotong royong tersebut.

Nantinya, proses pendistribusian vaksin akan secara langsung dilakukan PT Bio Farma. Rencananya Bio Farma akan menjadi importir vaksin Sinopharm asal China dan Moderna dari Amerika Serikat untuk program vaksinasi Gotong Royong/Mandiri yang akan dilakukan oleh perusahaan swasta kepada karyawan/buruh.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan program vaksinasi gotong royong alias mandiri dapat dilaksanakan mulai April mendatang. Hal itu menyusul agenda kedatangan vaksin ke Indonesia yang direncanakan tiba pada akhir Maret mendatang.

Nadia sekaligus menegaskan alasan pemerintah memilih PT Bio Farma (persero) sebagai satu-satunya perusahaan yang dapat mengimpor vaksin untuk vaksinasi gotong royong.

Menurutnya, penunjukkan bio farma berdasarkan konsultasi antara pihak kementerian kesehatan dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Pada kesempatan berbeda, Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani berharap vaksinasi mandiri dapat dimulai akhir maret. Rosan mengatakan pihaknya beserta pemerintah telah sama-sama menyepakati alokasi vaksin sebanyak 20,2 juta dosis.

Rencananya akan ada 4 merek vaksin yang bakal digunakan dalam program vaksin mandiri. Yakni Sinopharm, Moderna, Sputnik dan Johnson & johnson.

Rosan juga menjelaskan alokasi vaksin tersebut akan memiliki skala prioritas. Prioritas pertama adalah perusahaan ataupun badan usaha yang berlokasi di zona merah atau wilayah yang merupakan risiko tinggi penularan Covid-19.

Kemudian, yang kedua diprioritaskan untuk industri padat karya. Selanjutnya perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, serta perusahaan yang memerlukan interaksi intens dengan masyarakat.

Sementara itu, menteri kesehatan (menkes) Budi Gunadi Sadikin telah secara resmi memberikan izin vaksinasi Covid-19 melalui jalur mandiri. Hal tersebut merujuk pada permenkes nomor 10 tahun 2021.

Sesuai dengan permenkes tersebut, perusahaan harus mendata pegawai yang akan menerima vaksin covid-19 lalu memberikannya ke kemenkes. Adapun biaya vaksin mandiri yang sepenuhnya juga ditanggung oleh perusahaan.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menebutkan bahwa vaksinasi bukanlah solusi mutlak untuk mengakhiri pandemi.

Meski vaksinasi sudah dimulai, Wiku meminta kepada masyarakat agar tidak hanya mengandalkan vaksin. Wiku justru menghimbau masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Ia justru menuturkan, bahwa perubahan perilaku harus menjadi pondasi utama dalam usaha menghentikan penularan virus corona. Sehingga protokol 3M yang meliputi : memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak haruslah terus diterapkan.

Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan tentu bukanlah tanpa alasan, apalagi saat ini di Indonesia telah ditemukan kasus mutasi baru Covid-19 yakni B117 yang berasal dari Inggris.

Wiku mengatakan, vaksin akan membantu menyelamatkan nyawa, tetapi jika kita hanya mengandalkan vaksin, maka kita akan membuat kesalahan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan program vaksinasi mandiri ditargetkan mencapai 75 juta orang. Jika hal tersebut dapat berjalan sesuai rencana, maka target tersebut akan selesai dalam waktu 9 bulan.

Ian menjelaskan, dari Kementerian BUMN ditargetkan untuk vaksin mandiri sebanyak 75 juta orang. Sedangkan untuk vaksin bantuan dari pemerintah angkanya bisa sama atau lebih besar.

Vaksinasi mandiri merupakan salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan meredam laju penyebaran virus corona.

Perusahaan yang telah mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan vaksinasi tentu memiliki harapan agar nantinya karyawannya dapat bekerja secara optimal dan mengurangi kecemasan akan adanya potensi penularan virus corona di lingkungan kerja atau industri.

)* Penulis adalah Kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Pemerintah memberikan usulan kepada DPR agar merevisi UU ITE yang seringkali menimbulkan multitafsir. Masyarakat pun mendukung dan mengapresiasi usulan tersebut sebagai upaya menciptakan keadilan namun tetap mampu menciptakan iklim kondusif di ranah siber.

UU ITE dianggap sebagai pasal karet oleh sebagian orang, keberadaannya seakan menjadi senjata bagi seseorang untuk menjebloskan orang lain kepada jalur hukum. Sehingga UU ITE tersebut sudah sepatutnya direvisi.

Guru Honorer asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nuril, merupakan salah seorang yang pernah tersangkut kasus hukum melalui jeratan pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dirinya-pun mengaku sempat merasa rendah diri atas kasus yang menimpa dirinya.

Saat dijerat UU ITE pada 2018, Baiq mengaku kerap menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa dirinya saat itu. Hal ini disampaikan Baiq sembari menangis ketika teringat akan kejadian yang menimpa dirinya dua tahun lalu.

Saat dirinya menyampaikan sikap dan pandangan di depan Tim Kajian Revisi UU ITE yang dibentuk menteri koordinator Bidang Politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, secara terang-terangan Baiq berharap UU yang telah memakan banyak korban termasuk dirinya itu agar bisa segera direvisi.

Baiq mengaku, bahwa dirinya tidak ingin orang lain mengalami atas apa yang dialaminya karena jerat hukum dan pasal yang sama.

Baiq Nuril merupakan seorang guru di NTB yang menjadi terpidana jeratan pasal UU ITE, sementara dirinya kala itu merupakan korban pelecehan seksual.

Kasus Baiq Nuril itu kemudian mendapatkan perhatian nasional. Perjuangan mendapatkan kebebasan membawanya ke DPR, hingga akhirnya mendapatkan amnesti dari Jokowi pada Juli 2019.

Senada dengan Baiq, jurnalis asal Kalimantan Selatan Diananta P Sumedi menganggap pernyataan Jokowi tersebut sebagai angin segar. Oleh karena itu, ia menantikan langkah konkret dari adanya revisi UU ITE tersebut.

Mantan Pimred Banjarhits tersebut mengatakan UU ITE sangat lentur dan multitafsir. Ia juga bahkan menyayangkan seorang jurnalis seperti dirinya yang melakukan kerja jurnalistik justru dipidanakan dengan UU ITE.

Ia juga khawatir, jika UU ITE tidak direvisi, maka undang-undang tersebut akan menjadi senjata yang digunakan perusahaan maupun pemerintah untuk membungkam wartawan yang kritis.

Penuturan Diananta tersebut diamini oleh peneliti kebijakan publik Ravio Patra. Ravio yang dijerat UU ITE justru terkait pesan yang dikirim lewat ponselnya yang diretas mengatakan bahwa revisi atas beleid tersebut diperlukan karena represinya sering menjadi pintu gerbang kriminalisasi dengan pasal lain seperti makar dan lain-lain.

Selain Baiq Nuril, Tim Kajian Revisi UU ITE juga mengundang sejumlah narasumber lain. Di antaranya Ade Armando, Dandy Dwi Laksono, hingga Bintang Emon.

Tim juga mengundang sejumlah public figure dan tokoh yang pernah terkena jerat pasal di UU ITE. Diantaranya, Muhammad Arsyad, Ravio Patra, Prita Mulyasari, Yahdi Basma, dan Teddy Sukardi. Sementara dari kalangan pelapor yang akan didengarkan keterangannya adalah Alvin Lie, Nikita Mirzani, Dewi Tanjug dan Muanas Al Aidid.

Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo mengatakan, rata-rata para narasumber yang dimintai keterangan menyorot pasal 27 dan pasal 28 UU ITE.

Seperti yang diungkap Baiq Nuril, Sugeng juga mengakui para narasumber baik dari kalangan pelapor maupun terlapor sama-sama berharap revisi UU ITE tak hanya sekadar wacana.

Sugeng menuturkan, ada masukan terkait dengan revisi beberapa pasal. Pasal yang paling disorot adalah pasal 27 dan pasal 28. Menurut mereka, di antaranya perlu mendapat kejelasan penormaannya dan implementasinya.

Pada kesempatan berbeda, Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, unsur pidana dalam beleid tersebut masih samar-samar dan penilaiannya sangat subjektif, sehingga sulit menetapkan standar interpretasi tegas dalam penerapannya. Mereka juga menilai kepastian hukum dari aturan tersebut lemah.

Elsam selaku anggota koalisi mengaskan, bahwa perbaikan harus dilakukan terhadap ketentuan pidana pada pasal 27, dan pasal 29 yang menyamakan kejahatan muncul karena teknologi komputer.

Dirinya juga menilai bahwa yang dibutuhkan untuk membenahi permasalahan di ranah teknologi dan informasi, tidak hanya merevisi UU ITE. Menurut mereka pemerintah mesti duduk bersama dengan DPR untuk membahas revisi UU ITE.

Revisi UU ITE adalah hal yang harus dilakukan, hal ini bertujuan agar undang-undang tersebut tidak berisi pasal karet yang mampu menjerumuskan siapa saja.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Yasin )*

Aturan turunan UU Cipta kerja yang baru akan membuka lapangan kerja baru. Pasalnya, dalam perpres ini disebutkan bahwa ada larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika tidak ada monopoli, maka pengusaha bisa bersaing secara sehat, dan tumbuh bersama. Sehingga usaha mereka makin besar dan membutuhkan banyak karyawan baru.

UU Cipta Kerja yang sering disebut dengan UU sapu jagat, membawa dampak positif bagi banyak hal di Indonesia. Karena pada UU ini, ada belasan klaster, mulai dari investasi hingga kehutanan. Klaster investasi dan UMKM yang jadi unggulan, karena bisa menolong para pengusaha, berkat kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah.

Saat para pengusaha ditolong oleh pemerintah, maka otomatis karyawan juga diuntungkan. Karena ketika birokrasi dipermudah, bisnis akan berjalan dengan lancar. Ketika bisnis membesar maka butuh karyawan baru dan membuka lapangan pekerjaan baru pula. Sehingga jumlah pengangguran akan berkurang dan daya beli masyarakat naik.

Selain UU Cipta Kerja, ada pula aturan turunannya yang melengkapi, sehingga lebih detail dan mempermudah implementasinya. Ada 44 peraturan presiden dan peraturan pemerintah, yang baru saja diresmikan. Dalam aturan turunan UU Cipta Kerja juga ada pasal yang membentuk efek domino positif, sehingga akan membuka lapangan kerja baru.

Pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dijelaskan tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis resiko. Sehingga bisnis dibagi jadi 3 kriteria: resiko tinggi, sedang, dan rendah. Usaha kecil dan menengah dianggap beresiko rendah, sehingga tak usah mengrus izin HO, tetapi hanya butuh nomor izin usaha (NIB).

NIB bisa diurus secara online maupun offline, dan bisa didapatkan hanya dalam seminggu. Dengan kemudahan ini, maka pengusaha bisa melegalkan bisnisnya, dan dengan mudah mendapatkan kredit Bank. Usaha akan makin maju berkat tambahan modal, dan otomatis mengurangi pengangguran. Karena pengusaha butuh makin banyak karyawan.

Selain memudahkan perizinan usaha, aturan turunan UU Cipta Kerja juga melarang keras adanya monopoli usaha. Jika dulu ada pengusaha kelas kakap yang kongkalikong dengan oknum, maka sekarang tidak bisa. Karena monopoli bisnis diharamkan di Indonesia. Sehingga akan ada keadilan, dan para pengusaha bisa bersaing secara sehat.

Jika monopoli dihapuskan, maka pengusaha kelas teri bergembira. Karena mereka bisa berlomba-lomba dengan pengusaha lain, walau masih berstatus usaha kelas kecil. Mereka bisa mendapatkan pembeli dengan fair dan tidak takut akan monopoli pasar.

Saat usaha kecil dan menengah mampu bersaing dan makin maju, maka pelan-pelan bisnisnya akan berkembang. Sehingga omzet makin naik. Akhirnya, pengusaha butuh lebih banyak karyawan. Misalnya untuk bagian pengantaran, kasir, dll. Jumlah pengangguran di Indonesia akan berkurang karenanya.

Mengapa pemerintah fokus untuk pembukaan lapangan kerja baru? Karena pengangguran adalah masalah yang sangat serius. Ketika banyak yang menganggur maka bagaimana masa depan anak-anak? Sang ayah frustasi dan tidak bisa membeli sekadar beras dan ikan asin, dan bingung saat akan membayar SPP dan tagihan listrik.

Begitu hebat efek dari sebuah UU dan peraturan pemerintah serta peraturan Presiden. Pemerintah membuat aturan-aturan ini untuk mensejahterakan rakyat. Karena Presiden sadar begitu banyak masyarakat yang terdampak saat pandemi. Untuk mengatasi efeknya, maka implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya harus dikontrol dengan baik.

Oleh karena itu, kita semua wajib mendukung aturan turunan dan UU Cipta Kerja, karena bisa membawa efek positif bagi seluruh WNI. Pengangguran akan terselamatkan karena dibukanya banyak lowongan kerja baru, sebagai efek domino positif dari UU ini dan aturan turunannya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Riau

Oleh : Zainudin Zidan )*

Mutasi Virus Corona baru B117 asal Inggris telah masuk ke Indonesia. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena disiplin Prokes dan vaksinasi Covid-19 tetap ampuh meredam penularan virus. 

Satu tahun usai dilaporkannya kasus pertama di Indonesia, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono melaporkan bahwa varian baru virus corona Covid-19 yang pertama kali diidentifikasi di Inggris ditemukan di Tanah Air. Dante menyebut, ada 2 kasus baru varian B117.

Dua kasus mutasi virus Corona tersebtu terdeteksi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 496 virus SARS-CoV-2 yang beredar di Tanah Air dalam beberapa bulan terakhir. Artinya kita akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat kesulitan yang semakin berat.

            Dante menuturkan, refleksi tersebut akan membuat tantangan baru kita ke depan untuk lebih mengembangkan proses-proses yang berkaitan dengan riset yang semakin cepat, model-model penanganan yang lebih baik, dan studi-studi epidemiologis secara analitik, karena proses mutasi ini sudah ada di sekitar kita.

            Dalam kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan ada 2 warganya yang terpapar virus corona varian baru dari Inggris (UK 117) berasal dari Kabupaten Karawang. Warga tersebut diketahui terpapar varian baru virus corona dari Inggris B117 usai bepergianmenggunakan maskapai penerbangan Qatar Airways.

            Menurut Ridwan Kamil, standar penanganan penyakit infeksi menular khusus selama 10 hari langsung dilakukan setelah pasien mendarat. Tetapi saat ini virus B1117-nya tidak hilang.  

            Dirinya juga memastikan bahwa virus corona B117 ini menular akibat kedua warga Kabupaten Karawansg bepergian ke luar negeri, sehingga bukan penularan secara lokal.

            Mutasi SARS-Cov-2 B117 dari Inggris sendiri dilaporkan lebih mudah menular daripada varian virus Corona yang telah lebih dulu ada. Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga sejak Desember 2020 sudah memperketat perjalanan dari luar negeri, demi mencegah masuknya varian tersebut ke dalam begeri.

            Untuk mengatasi dan mencegah diri kita dari penularan Covid jenis baru tentu saja disiplik prokes harus tetap dilakukan. Karena dalam mengatasi pandemi ini, harus bersama-sama. Tidak bisa sndiri.

            Presiden RI Joko Widodo juga kembali mengingatkan serta mengajak kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam mematuhi anjuran dan protokol kesehatan di tengah pandemi. Dalam upaya menangani pandemi covid-19 di Indonesia, masyarakat juga berperan besar dalam menekan jumlah kasus serta penyebarannya.

            Presiden Jokowi juga menuturkan, bahwa kita harus menyadari ancaman covid-19 yang belum berakhir. Bahkan setidaknya, masih terdapat beberapa provinsi yang diketahui memiliki angka penyebaran Covid-19 yang tinggi hingga saat ini.

            Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan masyarakat harus terus berupaya dan bersinergi bersama dalam menghadapi pandemi ini. Masyarakat juga harus saling mengingatkan antarsesama supaya kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan haruslah dilakukan.

            Pada kesempatan berbeda, pemerintah Kota Surabaya menebutkan bahwa virus corona B117 belum ditemukan di Surabaya.

            Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita berharap agar masyarakat tetap waspada. Menjaga protokol kesehatan sekaligus mengikuti program vaksinasi.

            Ia menuturkan, untuk memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Selain itu vaksinasi juga merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan.

            Dirinya juga belum bisa memastikan detail terkait dengan perbedaan antara virus tersebut dari sebelum mutasi. Febria hanya menjalaskan bahwa dampak yang disebut lebih cepat.

            Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik dari Departemen Mikrobiologi FK Universitas Gadjah Mada (UGM), dr R Ludhang Pradipta R., M. Biotech, SpMK, mengatakan ada kemungkinan untuk terinfeksi virus corona sebelum atau sesudah vaksinasi.

            Oleh karena itu, dengan melakukan tindakan pencegahan disertai vaksinasi merupakan langkah perlindungan tubuh yang tepat.

            Menurut beliau, hal tersebut dikarenakan vaksin membutuhkan waktu dan belum memiliki cukup waktu untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tubuh.

            Ludhang juga mengingatkan, vaksin bukanlah obat yang efeknya dapat terasa setelah dua jam penyuntikan.

            Setelah vaksinasi, tubuh tetap membutuhkan waktu beberapa minggu untuk membangun kekebalan tubuh.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, meski program vaksinasi mulai berjalan. Vaksin disebutnya tidak otomatis langsung memberikan kekebalan atau imunitas pada penggunanya.

            Setahun sudah virus corona mengacaukan negeri ini, tentu saja perlu upaya ekstra agar pandemi ini bisa segera berakhir.

)* Penulis adalah pegiat literasi kesehatan tinggal di Tasikmalaya

Oleh : Putu Raditya )*

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berupaya untuk mempercepat pelayanan publik meski di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan pengesahan undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang menuntut semua hal serba ringkas dan cepat.

Tjahjo Kumolo selaku Menpan RB menuturkan, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, penjabaran reformasi birokrasi yang paling utama adalah bagaimana mempercepat proses pelayanan pada masyarakat.

            Tjahjo meminta agar percepatan pelayanan tersebut tidak hanya dilakukan di kementerian/lembaga pusat. Tetapi juga sampai pada tingkat terkecil, seperti desa dan keluarahan.

            Ia juga memaparkan, proses perizinan investasi  agar pertumbuhan ekonomi daerah dipacu untuk cepat meningkat.

            Tjahjo mengatakan roadmap percepatan perizinan investasi sudah rampung. Pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian keuangan (kemenkeu), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

            Namun karena adanya pandemi Covid-19, tentu saja pemerintah harus menata kembali skala prioritas pemerintah dalam mempercepat proses infrastruktur kesehatan dan bantuan sosial pada masyarakat.

            Tjahjo juga mengapresiasi sejumlah kementerian/lembaga lain yang telah menerapkan percepatan pelayanan publik. Seperti misalnya kemendagri dimana kebijakannya telah memungkinkan masyarakat untuk mengurus KTP hingga akta kelahiran dan kematian dalam hitungan menit.

            Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menegaskan fungsi dari undang-undang (UU) Cipta Kerja adalah memotong regulasi dan menjadikannya lebih sederhana, sala satunya terkait demgan kebutuhan membuka usaha. Konkritnya UU Cipta Kerja memotong obesitas regulasi.

            Selain itu, UU Cipta Kerja juga mempermudah untuk mendirikan koperasi, yang dipermudah cukup dengan 9 orang. Selanjutnya, apabila masyarakat bergerak di bidang perikanan dan nelayan, hingga perkapalan cukup hanya 1 pintu ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tentunya ini akan memangkas waktu yang panjang dan biaya yang tinggi.

            Dia juga menyebutkan, bahwa baru-baru ini ada survei yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara uang paling kompleks dalam hal pengurusan perizinan. Sehingga cukup sulit bagi masyarakat di Indonesia untuk dapat mendirikan perusahaan terbuka.

            Dengan UU Cipta Kerja, semua itu akan dipermudah, Airlangga menyinggung bagaimana negara tetangga yaitu Singapura yang juga memiliki kemudahan untuk hal ini.

            Perizinan yang berbelit-belit rupanya menjadi salah satu hal yang tidak dapat menarik investor asing. Hal tersebut salah satunya terlihat, saat tidak ada satupun dari 33 investor yang hengkang dari Tiongkok untuk memilih Indonesia sebagai tempat relokasi pabriknya.

            Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, aturan berbelit tersebut kerap menyulitkan investor. 

            Sehingga apabila regulasi yang berbelit tersebut tidak dipangkas atau diperbaiki, tentu saja akan menurunkan minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

            Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan, proses perizinan yang ruwet menyebabkan investor Tiongkok lebih tertarik untuk merelokasi pabriknya ke negara tetangga.

            Menurut Bhima, ada beberapa alasan mengapa Tiongkok lebih tertarik untuk menanamkan modalnya ke Vietnam. Salah satunya adalah karena sistem perizinan investasi di Vietnam lebih terintegrasi antara pusat dan daerah. Hal ini tentu saja belum bisa didapatkan dari proses perizinan di Indonesia.

            Hal tersebut tentu saja menjadikan Indonesia sebagai negara hiperregulasi yang menghambat masuknya investasi ke Tanah Air. Berdasarkan studi yang dilakukan USAID, setidakna terdapat 15.000 regulasi di tingkat kementerian yang menghambat investasi di Indonesia.

            RUU Cipta kerja juga akan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro kecil (UMK) dalam mempercepat proses perizinan dengan melakukan pendaftaran online single submission (OSS).

            Bagi para pelaku UMK, pemerintah memberikan kemudahan dengan memberikan kepastian melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, dengan memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan tinggi negeri (PTN).

            Sementara itu untuk perkebunan masyarakat di kawasan hutan, melalui RUU Cipta Kerja, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas lahan yang ada di dalam kawasan hutan. Hal ini diatur dalam skema perhutanan sosial dan juga perubahan fungsi atau pelepasan kawasan hutan.

            Pelayanan publik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam hal investasi, sehingga diharapkan, proses perizinan yang semakin mudah dapat meningkatkan perekonomian seiring tumbuhnya investasi dan industri.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemekaran provinsi Papua merupakan salah satu solusi untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Rencana tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat Papua. 

Tokoh Masyarakat Papua pdt Albert Yoku meminta akan adanya penegakkan hukum bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah yang menggunakan dana otsus. Hal ini disampaikan oleh Albert saat bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD bersama Forum Kepala Daerah se Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua di Istana Ballroom, Hotel Sari Fasific Jakarta.

Albert Yoku selaku bagian dari tim pemekaran Papua tersebut menuturkan, bahwa pihaknya berharap akan adanya penegakkan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang digunakan dana Otsus.

            Menurut Albert Otsus adalah berkah besar dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. Jika hal tersebut digunakan dengan baik, tentu saja akan menjadi berkah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

            Dalam kesempatan tersebut, tokoh perempuan selaku ketua persekutuan wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana otsus sejak 2002 sampai saat ini.

            Dorince mengungkapkan, bahwa Otsus ini merupakan berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat tetapi disalahgunakan oleh sejumlah orang.

            Menurut Dorince, Pemerintah pusat perlu menggalakkan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk kesenjangan antar wilayah adat yang masih ada.

            Ia juga menambahkan, bahwa Provinsi Papua haruslah dimekarkan, hal tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana Otsus yang cukup. Pihaknya juga siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat.

            Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD selaku Menko Polhukam akan menindaklanjuti usulan tersebut dan telah mengumpulkan kejaksaan Agung, KPK dan Polri agar penegakan hukum segera ditindaklanjuti.

            Mantan pimpinan MK tersebut mengatakan, Penegakkan hukum selalu ia dengarkan jika berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Pihaknya juga baru saja mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan ditindaklanjuti.

            Usulan-usulan yang diterima tersebut, akan difollow-up oleh Mahfud MD dengan dua langkah : pertama proses legislasi nantinya akan disampaikan kepada tim melalui Kemendagri. Kedua, dirinya sudah meminta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat termasuk mengkaji usulan dari para kepala daerah dan tokoh masyarakat.

            Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Kepala BSSN yang juga merupakan mantan Pangdam Papua, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono yang juga mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri, staf khusus Menko Polhukam, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Papua serta tim pemekaran Provinsi Papua.

            Sebelumnya, Tokoh Masyarakat Mimika Athanasius Allo Rafra memandang wacana pembentukan sejumlah provinsi baru di Papua seperti Papua selatan dan Papua tengah, perlu mendapat dukungan dan perhatian khusus pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah ujung timur Indonesia tersebut.

            Mantan Pejabat Bupati Mappi tersebut menilai, sepintar apapun para pejabat di tingkat provinsi, ia akan kewalahan karena Papua terlalu luas. Belum selesai satu masalah, timbul masalah lain lagi. Itu semua tentu membutuhkan perhatian dan energi untuk menyelesaikannya. 

            Pembentukan provinsi – provinsi baru di Papua tersebut bukan untuk tujuan bagi – bagi kekuasaan, tetapi lebih dari itu agar kehadiran pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah bisa lebih efektif membantu percepatan kemajuan masyarakat Papua.

            Hal itu terjadi lantara kondisi geografis yang sulit, akses perhubungan yang sulit dan mahal, bahkan sejumlah lokasi juga hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang. Hal tersebut ditambah pula dengan terbatasnya sumber daya manusia dan masih seringnya terjadi gangguan keamanan.

            Fadel Muhammad selaku anggota DPD RI mengatakan, bahwa dirinya menilai pemekaran wilayah Papua penting untuk dilakukan. Menurutnya pemekaran tersebut akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya pemekaran tersebut, pimpinan wilayah tidak terlalu jauh dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit diakses dengan kendaraan darat.

            Pemekaran di Papua adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk diwujudkan, apalagi jika hal ini telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dan tokoh adat di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Manado