Tokoh Masyarakat Dukung Pemekaran Provinsi Papua

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemekaran provinsi Papua merupakan salah satu solusi untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Rencana tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat Papua. 

Tokoh Masyarakat Papua pdt Albert Yoku meminta akan adanya penegakkan hukum bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah yang menggunakan dana otsus. Hal ini disampaikan oleh Albert saat bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD bersama Forum Kepala Daerah se Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua di Istana Ballroom, Hotel Sari Fasific Jakarta.

Albert Yoku selaku bagian dari tim pemekaran Papua tersebut menuturkan, bahwa pihaknya berharap akan adanya penegakkan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang digunakan dana Otsus.

            Menurut Albert Otsus adalah berkah besar dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. Jika hal tersebut digunakan dengan baik, tentu saja akan menjadi berkah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

            Dalam kesempatan tersebut, tokoh perempuan selaku ketua persekutuan wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana otsus sejak 2002 sampai saat ini.

            Dorince mengungkapkan, bahwa Otsus ini merupakan berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat tetapi disalahgunakan oleh sejumlah orang.

            Menurut Dorince, Pemerintah pusat perlu menggalakkan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk kesenjangan antar wilayah adat yang masih ada.

            Ia juga menambahkan, bahwa Provinsi Papua haruslah dimekarkan, hal tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana Otsus yang cukup. Pihaknya juga siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat.

            Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD selaku Menko Polhukam akan menindaklanjuti usulan tersebut dan telah mengumpulkan kejaksaan Agung, KPK dan Polri agar penegakan hukum segera ditindaklanjuti.

            Mantan pimpinan MK tersebut mengatakan, Penegakkan hukum selalu ia dengarkan jika berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Pihaknya juga baru saja mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan ditindaklanjuti.

            Usulan-usulan yang diterima tersebut, akan difollow-up oleh Mahfud MD dengan dua langkah : pertama proses legislasi nantinya akan disampaikan kepada tim melalui Kemendagri. Kedua, dirinya sudah meminta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat termasuk mengkaji usulan dari para kepala daerah dan tokoh masyarakat.

            Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Kepala BSSN yang juga merupakan mantan Pangdam Papua, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono yang juga mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri, staf khusus Menko Polhukam, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Papua serta tim pemekaran Provinsi Papua.

            Sebelumnya, Tokoh Masyarakat Mimika Athanasius Allo Rafra memandang wacana pembentukan sejumlah provinsi baru di Papua seperti Papua selatan dan Papua tengah, perlu mendapat dukungan dan perhatian khusus pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah ujung timur Indonesia tersebut.

            Mantan Pejabat Bupati Mappi tersebut menilai, sepintar apapun para pejabat di tingkat provinsi, ia akan kewalahan karena Papua terlalu luas. Belum selesai satu masalah, timbul masalah lain lagi. Itu semua tentu membutuhkan perhatian dan energi untuk menyelesaikannya. 

            Pembentukan provinsi – provinsi baru di Papua tersebut bukan untuk tujuan bagi – bagi kekuasaan, tetapi lebih dari itu agar kehadiran pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah bisa lebih efektif membantu percepatan kemajuan masyarakat Papua.

            Hal itu terjadi lantara kondisi geografis yang sulit, akses perhubungan yang sulit dan mahal, bahkan sejumlah lokasi juga hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang. Hal tersebut ditambah pula dengan terbatasnya sumber daya manusia dan masih seringnya terjadi gangguan keamanan.

            Fadel Muhammad selaku anggota DPD RI mengatakan, bahwa dirinya menilai pemekaran wilayah Papua penting untuk dilakukan. Menurutnya pemekaran tersebut akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya pemekaran tersebut, pimpinan wilayah tidak terlalu jauh dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit diakses dengan kendaraan darat.

            Pemekaran di Papua adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk diwujudkan, apalagi jika hal ini telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dan tokoh adat di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Manado

Tinggalkan Balasan