Oleh : Angga Gumilar )*

Pemerintah dan DPR telah resmi mengundangkan UU Cipta Kerja sebagai upaya memangkas regulasi. Produk hukum tersebut diyakini mampu meningkatkan investasi, termasuk di sektor kelautan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan dari total 51 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, tiga di antaranya berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021 lalu.

Trenggono menilai, peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memudahkan investasi, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengurai tumpang tindih regulasi yang dapat menghambat investasi.

Melalui peraturan ini, KKP sudah melakukan berbagai terobosan luar biasa untuk mendukung kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Ia menilai, beberapa kelebihan aturan ini. Pertama, dalam pemanfaatan ruang laut diatur kewajiban untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan seperti tidak merusak terumbu karang, sehingga dapat tetap terjaga dan berkelanjutan.

Kedua, terwujudnya keterpaduan dan keselarasan pengelolaan kelautan dan perikanan. Ketiga, di sektor perikanan tangkap membuat terobosan berbagai perizinan kapal perikanan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian instansi menjadi cukup hanya di KKP.

Kebijakan tersebut tentu sangat sesuai dengan presiden, yaitu adanya reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi melalui pemangkasan sejumlah regulasi dan prosedur sehingga mempermudah masyarakat.

Dalam aturan ini juga diatur mengenai pemberian jaminan sosial untuk para awak kapal perikanan. Selain itu juga mencakup ketentuan soal impor komoditas perikanan dan pergaraman.

Melalui PP ini, ada perubahan paradigma penegakan hukum di bidang KKP. “Pengawasan dan sanksi yang selama ini berorientasi pada pemidanaan, di dalam PP ini disempurnakan dengan menggunakan dan mengedepankan sanksi administratif.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSKP) Artati Widiarti melaporkan bahwa selama ini investasi asing alias PMA didominasi oleh Tiongkok. Disusul oleh Singapura, Thailand, India, dan Jepang.

Lima provinsi yang menjadi tujuan utama investasi adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Lampung, Maluku dan Jawa Barat.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan nasional semakin luas karena penyederhanaan perizinan sudah menjadi salah satu fokus pada kementerian ini.

Plt Dirjen Perikanan Tangkap M Zaini mencontohkan salah satu wilayah pengelolaan perikanan yang belum optimal digarap antara lain di WPPNRI 711 (meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan) yaitu di wilayah di atas 14 mil laut, zona ekonomi eksklusif hingga laut lepas.

Ia berpendapat hadirnya UU Cipta Kerja tidak akan mempersulit nelayan tetapi justru berpihak kepada nelayan.

Bahkan sebelum UU Cipta Kerja diterbutkan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP telah menginisiasi perizinan online yang cepat, dimana 1 jam perizinan bisa terbit melalui sistem informasi izin layanan cepat (SILAT). Ribuan izin telah diterbitkan sejak diluncurkannya layanan tersebut pada akhir tahun 2019 lalu.

Menurut Zaini, kehadiran UU Cipta Kerja juga membuat persyaratan izin usaha perikanan tangkap menjadi semakin mudah. Beberapa dokumen yang dulunya diatur dan wewenang Kementerian Perhubungan kini telah menjadi wewenang KKP. Dari belasan dokumen yang dipersyaratkan kini telah dipangkas.

Dirinya juga menyoroti agar kemudahan berusaha yang dihadirkan pemerintah tidak disalahgunakan, karena hadirnya layanan daring dan perizinan nirkertas berpotensi menimbulkan tindakan pelanggaran hukum seperti pemalsuan dokumen.

Untuk itu, pihaknya juga akan menindak secara tegas apabila hal tersebut ditemukan di lapangan.

Perlu diketahui pula, bahwa pelaku usaha dapat mengakses laman http://www.oss.go.id untuk melakukan pendaftaran melalui sistem OSS. Namun apabila pelaku usaha mengalami kesulitan dalam pengajuan izin SIUP Bidang Pengolahan Ikan, KKP membuka ruang konsultasi melalui telepon, email dan call center.

Selain itu, KKP juga telah berkoordinasi sekaligus membuka layanan konsultasi penerbitan SIUP Bidang Pengelolaan Ikan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Layanan tersebut bisa diakses di loket 64 lantai 3 PTSP Gedung III Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak tanggal 1 Februari 2020.

UU Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan sesuai dengan jenis usaha pengolahan masing-masing. Sehingga ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha akan mengalami peningkatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Raavi Ramadhan )*

Setelah FPI dibubarkan oleh pemerintah, maka atributnya juga dilarang. Segala poster, baliho, sampai kaos bertuliskan FPI tidak boleh terpampang di muka publik. Aturan ini sudah punya payung hukum, yakni SKB 6 pejabat mengenai pembubaran FPI, sehingga tidak bisa diganggu-gugat.

FPI resmi bubar pada desember 2020 lalu. Pembubaran FPI disyukuri oleh masyarakat, karena tak ada lagi ormas yang seenaknya sendiri dan merusak kedamaian di Indonesia. Ormas ini memang meresahkan, karena sering melakukan hate speech dan sweeping, sehingga membuat masyarakat jengah. Saat FPI bubar, maka otomatis segala atributnya juga dilarang.

Yang dimaksud dengan atribut adalah semua media yang menggunakan logo dan tulisan FPI, baik cetak maupun elektronik. Misalnya poster, baliho, kaos, sampai situs dan foto profil di media sosial. Jika ada netizen yang ketahuan memajang logo FPI, maka ia bisa dilaporkan ke aparat.

Pelarangan atribut FPI tidak hanya terjadi di dunia maya. Di kehidupan sehari-hari juga tidakboleh ada atribut ormas ini, bahkan ketika mereka jadi relawan. Misalnya saat ada bencana banjir di seputar Jakarta beberapa saat lalu, eks anggota FPI dilarang memakai kaos berlogo ormas tersebut. Segenap peralatan yang bertuliskan FPI juga dilarang keras.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menyatakan bahwa dengan adanya maklumat, maka setiap anggota Polri wajib mengeluarkan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ataupun diskresi kepolisian.

Maklumat yang dimaksud adalah Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2020 tertanggal 1 Januari 2021 yang berisikan imbauan agar masyarakat tidak mendukung dan memfasilitasi kegiatan FPI. Masyarakat juga dilarang mengenakan atribut dan simbol FPI. Ketika ada yang melanggar, maka bisa ditindak saat itu juga.

Pelarangan ini dirasa sangat wajar, karena selama ini FPI sudah banyak membuat keonaran, dengan mengadakan razia seenaknya sendiri. Logo FPI sekecil apapun dilarang, karena bisa mempengaruhi orang lain yang melihatnya. Sehingga mereka akan teringat FPI, dan ditakutkan akan menjadi simpatisannya kembali.

Jika ada yang bertanya, apakah berarti pemerintah takut akan FPI sehingga logonya dilarang? Tentu tidak seperti itu. Pemerintah tidak takut akan eks anggota FPI. Justru pelarangan ini dilakukan agar FPI tidak lahir kembali. Ormas ini sudah membuat terlalu banyak kekacauan, sehingga dilarang reborn, agar kedamaian di masyarakat selalu terjaga.

Saat ada neo FPI yang isinya orang-orang yang sama, akan dibubarkan dengan cepat, karena ormas ini tidak terdaftar di Kemendagri. Eks anggota FPI dilarang membentuk ormas baru dengan nama sama atau hampir sama, jika merencanakan kegiatan yang sama dengan FPI lama. Karena kegiatan mereka membuat masyarakat resah, sejak ada razia yang merusak toleransi antar umat.

Selain itu, jangan sampai eks anggota FPI malah mendapat kemudahan, karena ada sebagian masyarakat yang mendukungnya. Dengan menyediakan tempat pertemuan, memberi dana, dll. FPI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Oleh karena itu, wajar jika logonya juga tidak boleh terpampang nyata.

FPI, eks anggotanya, dan logonya, dilarang karena terbukti terlibat jaringan terorisme. Anggota-anggoa FPI terbelit kasus terorisme, mulai dari perencanaan pengeboman sampai penyembunyian teroris. Mereka juga dibaiat oleh ISIS, sehingga menjadi anggota ormas yang separatis dan radikal.

Pelarangan atribut FPI tidak membuat masyarakat heran. Justru mereka senang karena jika FPI bubar, maka otomatis logonya terlarang. Atributnya juga tak boleh dipakai oleh eks anggota FPI, walau hanya tulisan kecil di kaos atau benda lain. Selain itu, logo FPI juga tak boleh dipasang di sosial media maupun blog pribadi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bekasi

Oleh : Ridwan Alamsyah )*

Pandemi belum usai tetapi sekarang sudah ada lagi mutasi virus corona, yakni tipe B117 UK mutation. Sudah 2 orang yang terinfiksi virus corona dari Inggris ini. Namun pemerintah meminta masyarakat untuk tidak panik, karena penularannya bisa dicegah. Mereka juga masih harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Di Inggris sempat heboh karena ada virus corona model baru, yakni B117 UK mutation. Penemuan virus ini makin membuat warga dunia waspada, karena jika ada mutasi biasanya lebih berbahaya. Banyak negara yang menolak kedatangan WN Inggris atau orang yang habis bepergian dari sana, untuk mencegah penularannya.

Di Indonesia, telah ditemukan 2 orang yang terjangkit virus corona B117. Padahal pasien lama banyak yang belum sembuh, dan vaksinasi nasional belum selesai. Namun malah ditambah dengan mutasi virus covid-19. Masyarakat jadi khawatir akan keselamatan mereka, karena tak mau kena corona, baik yang versi lama maupun baru.

Dokter Masdalina Pane dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia menyatakan bahwa mutasi virus corona belum dipastikan lebih berbahaya atau tidak. Dalam artian, masyarakat diminta untuk tidak panik, karena belum tentu virus corona B117 akan lebih mematikan. Walau virus ini lebih menular daripada corona lama, tetap masyarakat bisa mencegah penularannya.

Dokter Pane melanjutkan, mutasi virus corona belum dipastikan akan mendominasi, atau memicu lonjakan kasus covid-19 yang baru. Karena harus melihat dari tren kasus penularannya, tinggi atau tidak. Selain itu, wajib dilihat kondisi pasien yang menyebabkan keparahan penyakitnya. Dalam artian, pasien yang punya komorbid akan lebih mudah drop, saat kena virus B117.

Untuk mencegah penularannya, maka dokter Pane menegaskan pentingnya mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, membawa hand sanitizer, dan jaga jarak. Maskernya harus sesuai standar, yakni masker kain 3 lapis atau masker medis. Gunakan maksimal selama 4 jam, jadi saat keluar rumah, harus bawa masker cadangan.

Jangan pernah lupa pakai masker, karena saat ini masih pandemi. Kenyataannya, masih banyak yang memakainya tapi hanya tersampir di atas dada, sehingga tidak bisa melindungi hidung dan mulut. Pelanggaran ini yang membuat banyak orang kena corona, karena menurut penelitian WHO, virus ini bisa menular via udara. Apakah Anda mau kena corona jenis baru? Jawabannya tentu saja tidak.

Mobilitas juga perlu dicegah, apalagi jika tinggal di kawasan zona merah. Harus ada kedisiplinan dalam mengendalikannya. Jangan malah seenaknya liburan ke luar kota, dengan alasan bosan di rumah. Jika nanti tertular corona dalam perjalanan, siapa yang harus disalahkan? Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Tahan diri untuk tidak bepergian, sebelum pandemi dinyatakan berakhir.

Kedisiplinan sangat penting, karena penularan mustahil terjadi jika semua tertib menaati protokol kesehatan. Selain itu, klaster keluarga bisa dicegah dengan disiplin. Jangan mentang-mentang stay at home tetapi malah mengundang keluarga besar untuk arisan di rumah. Di acara itu pasti susah untuk jaga jarak karena merasa dekat secara emosional.

Kita tidak tahu siapa di antara mereka yang jadi OTG, dan gejala kena corona pada tahap awal tak terlalu terlihat. Oleh karena itu, jangan menerima tamu dulu, kecuali benar-benar penting. Saat ada tamu, tetap pakai masker, sediakan hand sanitizer, dan atur jarak kursi agar tak berdempetan. Kita tak mau kena virus B117 dan wajib menghindari penularannya dengan berdisiplin.

Pencegahan penularan corona jenis baru harus dilakukan masyarakat, karena belum tahu kapan pandemi akan usai. Namun mereka tak usah panik sampai paranoid, karena virus B117 bisa dicegah dengan disiplin protokol kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

PON XX Papua memiliki beragam manfaat. Selain mampu meningkatkan promosi wisata, PON XX Papua juga berkontribusi positif bagi ketangguhan bangsa.
Situasi Pandemi Covid-19 yang telah 1 tahun lebih memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Pandemi ini merupakan bukti dari besarnya dampak dari sesuatu yang tak tampak. Sektor ekonomi merosot, sektor kesehatan kelabakan, bahkan angka pengangguran disinyalir meningkat karena perusahaan mengurangi jumlah produksi akibat sulitnya bahan baku. Meski demikian, pandemi ini memaksa masyarakat menjadi tangguh.

Seperti pepatah lama, pelaut ulung tidak lahir dari laut yang tenang, sehingga jika seseorang telah melewati krisis, maka dirinya akan menjadi manusia yang hebat dan tangguh.

Kendati dunia tengah mengalami krisis yang serius, semua orang bisa tetap tangguh dalam kondisi pandemi.

Pandemi Covid-19 rupanya telah membuat banyak agenda nasional terpaksa mundur, salah satu nya adalah hajat besar PON XX 2021. Meski terpaksa diundur dari yang awalnya akan diselenggarakan pada tahun 2020 dan ditunda pada tahun 2021, event ini tentu saja harus menjadi perhatian bersama.

Ketua KONI Pusat Mayjen (Purn) Suwarno meminta kepada TNI khususnya Kodam XVII/Cenderawasih membantu mensukseskan even nasional PON XX Tahun 2021 yang akan digelar di Papua.

Suwarno berujar, pihaknya meminta Kodam XVII/Cenderawasih dapat membantu mensukseskan even tersebut mulai dari sebelum sampai dengan sesudah penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 di Papua.

Utamanya saat pembukaan PON yang membutuhkan kesiapan yang benar-benar matang agar hasilnya maksimal, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui bahwa Papua mempu menyelenggarakan even nasional khususnya PON.

Sementara itu, Ketua I PB PON Papua Yusuf Yambe Yabdi juga menyampaikan waktu bahwa penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 di Papua makin dekat, sehingga waktu yang tersisa ini akan dimanfaatkan untuk persiapan.

Pihaknya bersama Panitia PB PON XX akan menggelar rapat dengan Pangdam beserta pejabat Kodam yang terlibat dalam PON XX di Papua untuk mensukseskan even multinasional tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengingatkan, bahwa PON di Papua itu bukan hanya kompetisi Olahraga semata. Namun PON adalah arena bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan dan arena memperkuat persatuan dan kesatuan.

Terkait pembangunan infrastruktur pendukung, Jokowi meminta supaya infrastruktur tersebut tidak hanya bermanfaat pada saat PON saja.

Jokowi berharap agar masyarakat bisa memanfaatkan infrastruktur yang dibangun dalam jangka waktu yang panjang.

Sehingga, jangan sampai setelah pelaksanaan PON prasarana olahraga yang sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit justru tidak dimanfaatkan dan menjadi rusak.

PON XX dan Peparnas XVI di Papua tersebut tentu diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perekonomian Papua. Dengan kedatangan ribuan atlet dan kontingen dari berbagai provinsi, hal ini tentu saja akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Papua.

Menpora Zainudin Amali sempat berpesan agar penyelenggaraan Multievent tersebut supaya disisipkan unsur budaya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, hal ini bertujuan untuk mendorong sport tourism.
Hajat olahraga terbesar di Indonesia ini memiliki tagline “Torang Bisa”, kalimat tersebut merupakan wujud semangat yang tercermin dari kemampuan panitia PON Papua dalam beradaptasi pada kondisi pandemi. Setiap kegiatan akan selalu mengedepankan protokol kesehatan yang ketat.

Pada kesempatan berbeda, Bidang pertandingan PB PON Papua Olof Monim dalam paparannya mengatakan, total peserta dan perangkat pertandingan PON yang akan datang ke Papua diperkirakan sebanyak 21.338 orang.
Dari jumlah tersebut, lanjutnya, mereka akan tersebar berdasarkan cabang olahraga di masing-masing klaster, yakni klaster Kota Jayapura, Klaster Kabupaten Jayapyra, Mimika dan Merauke.

Olof Monif menuturkan, klaster kota Jayapura akan mempertandingkan 15 cabang olahraga dengan 21 nomor disiplin. Kemudian, klaster Kab. Jayapura yang mempertandingan 14 cabang olahraga dan 22 nomor disiplin.

Sedangkan klaster Mimika akan mempertandingkan 9 cabang olahraga dan 12 nomor disiplin. Adapun klaster Merauke 6 cabang olahraga dan 6 nomor disiplin.
Even PON tentu menjadi kebanggaan bagi warga Papua karena daerahnya menjadi destinasi kedatangan para atlet dari berbagai daerah di Indonesia, tentu saja untuk menyukseskan hajat besar ini, maka dukungan dari berbagai pihak mutlak diperlukan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Cinere-Depok