Oleh : Abner Wanggai )*

Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX sudah sebentar lagi. Masyarakat pun diimbau terus mendukung acara tersebut dan melawan hoax maupun konten provokatif seputar PON Papua.
Pekan Olahraga Nasional merupakan hajat besar yang harus didukung dan disambut dengan gembira, keberadaan event tersebut selain bertujuan sebagai pencarian bibit baru atlet berskala nasional, juga merupakan bentuk kebanggaan bagi tuan rumah yang mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan even multicabang tersebut.

Dalam perencanaan PON yang akan diselenggarakan di Papua tersebut, rupanya tidak imun dari isu hoax. Hal ini muncul sehari setelah pertemuan Kemenpora, KONI dan perwakilan papua, muncul selebaran yang berisi 15 cabang olahraga yang dipangkas dari PON, yakni dansa, ski air, gateball, petanque, woodball, catur, bridge, kempo, wushu, bola tangan, sepak takraw, soft tennis, aerosport, balap sepeda dan akuatik.

Tak hanya nama cabang olahraga, ternyata beredar pula surat dengan kop surat KONI Provinsi Papua perihal perubahan jumlah cabang olahraga PON XX yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2020. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, bahwa berdasarkan surat KONI Pusat Nomor 24 tahun 2019 tentang penetapan cabang olahraga, nomor pertandingan dan kuota atlet PON XX tahun 2020, yang semula berjumlah 47 cabor untuk dikurangi menjadi 35 cabor.

Namun, hal tersebut ditepis oleh Kapisa selaku Kadispora Papua, karena kala itu belum ada pernyataan resmi maupun surat dari pemerintahan Papua untuk perubahan atau pengurangan cabor.

Namun nyatanya, cabor sepak takraw yang diisukan tidak dipertandingkan, rupanya telah masuk kedalam daftar cabor yang dipertandingkan, bertempat di Kota Jayapura yang merupakan cluster paling banyak dalam menyelenggarakan cabor paling banyak.

Tercatat akan ada 6.484 atlet dari seluruh penjuru Indonesia yang akan berpartisipasi dalam PON XX Papua. Kemudian, total ada 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang olahraga, dan 679 nomor pertandingan/perlombaan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali optimis bahwa penyelenggaraan PON XX akan berjalan dengan lancar.

Menpora Zainudin juga menyatakan bahwa PON diundur pada tahun 2021 karena adanya Pandemi, dimana situasi covid-19 mempersulit akses pengiriman peralatan dan perlengkapan ke Papua.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa dari sisi kesehatan, kontingen dengan kondisi dan situasi Covid-19 ini, maka seluruh pelatihan-pelatihan yang terpusat di daerah-daerah atau pelatda terhenti dan sekarang ini peserta melakukan latihan secara mandiri untuk menjaga kebugaran.

Dengan berbagai pertimbangan, menurut Menpora, Presiden mengambil keputusan untuk menunda 1 tahun pelaksanaan PON XX pada bulan Oktober 2021. Zainudin juga menyampaikan bahwa waktu 1 tahun penundaan adalah ideal, baik untuk persiapan infrastruktur, venue dan tempat penginapan maupun untuk persiapan kontingen serta pengadaan alatnya.

Keputusan tersebut disambut baik oleh Wakil Gubernur yang mewakili pemerintah provinsi, dimana sebelumnya Gubernur Papua sudah mengirimkan surat pada tanggal 7 April 2020 kepada Presiden yang menyampaikan kondisi yang ada di lapangan.

Dengan adanya gelaran PON XX, venue-venue dibangun megah, pembangunan venue tersebut diharapkan tidak hanya untuk gelaran PON saja, tetapi juga bisa dipakai oleh masyarakat Papua sebagai arena olahraga bagi masyarakat, sehingga kelak akan lahir atlet-atlet berbakat asal bumi cenderawasih.

Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan, bahwa PON di Papua itu bukan hanya kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan dan arena memperkuat persatuan dan kesatuan. Sehingga ditengah Pandemi ini, tentu semua pihak akan tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin.

PON amat penting bagi Provinsi Papua karena akan menjadi nilai tambah bagi pemerataan pembangunan di Papua, maupun meningkatnya ekonomi masyarakat, karena sukses PON tidak hanya sebatas sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi semata.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad menjelaskan, dua aspek lain yang akan ditonjolkan saat perhelatan PON XX Papua adalah pariwisata dan kultur budaya.

Dirinya menuturkan, pemprov Papua memiliki ambisi besar untuk menggelar pesta olahraga empat tahunan tersebut yang berbeda dari PON-PON sebelumnya.

PON XX Papua haruslah menjadi momentum untuk membangun optimisme, meski ditunda karena adanya pandemi, namun penyelenggaraan PON XX Papua haruslah didukung dan mengabaikan segala pemberitaan hoax ataupun provokatif terkait PON XX.

)* Penulis warganet tinggal di Yogyakarta

Oleh : Zakaria )*

UU Cipta Kerja harus diimplementasikan tengah masyarakat, agar tak hanya berlaku di atas kertas. Tujuan dari pembuatan UU ini adalah untuk rakyat. Oleh karena itu, harus segera diterapkan, agar memberi manfaat bagi seluruh warga negara Indonesia.
UU Cipta Kerja diresmikan di akhir tahun 2021 dan aturan turunannya menyusul di awal tahun 2021. UU ini sering disebut dengan UU sapu jagat, karena mengatur berbagai sektor. Mulai dari kehutanan, tenaga kerja, investasi, UMKM, dan lain-lain.
Sehingga akan ada reformasi birokrasi pada sektor-sektor tersebut, dan memudahkan pengusaha, serta pekerja di Indonesia.
Akan tetapi, UU ini seakan tidak berguna, jika tidak ada impelementasinya. Dalam artian, jangan sampai hanya kuat di atas kertas tetapi lemah di lapangan. Karena UU ini dibuat untuk mensejahterakan rakyat. Jadi harus segera diterapkan, agar kehidupan masyarakat membaik, pasca didera kesulitan ekonomi saat pandemi covid-19.

Wakil ketua DPR Azis Syamsudin meminta Pemda dan aparat keamanan untuk mempercepat implementasi UU Cipta Kerja. Karena percepatan ini untuk mendukung percepatan ekonomi nasional (PEN) saat pandemi. Dalam artian, PEN adalah program penting untuk mengatasi dampak pandemi di Indonesia, sehingga harus dilakukan bersama-sama dengan implementasi UU Cipta Kerja.

Azis Syamsudin melanjutkan, ketika ada implementasi UU Cipta Kerja, maka akan memberikan rasa aman dan nyaman pada para investor. Juga mempermudah perizinan usaha. Dalam artian, investor akan mempercayai pemerintah Indonesia, karena ada jaminan keamanan, dengan payung hukum sebuah Undang-Undang. Sehingga penanaman modal asing akan naik drastis pada 2021 ini.

Klaster investasi memang yang paling diunggulkan dalam UU Cipta Kerja. Karena berkat pasal-pasal dalam klaster ini, investor akan berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia. Di antaranya Tesla dan banyak perusahaan internasional lain. Mereka tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, karena jadi pasar yang bagus untuk produknya. Gaji pekerja juga tidak setinggi di negara lain.

Jika ada investor masuk, maka semua proyek akan lancar. Misalnya ketika ada proyek jalan tol, maka sebagian akan didanai oleh para investor. Sehingga jalan bebas hambatan ini akan cepat selesai dan memudahkan mobilitas masyarakat. Yang diuntungkan adalah rakyat juga, bukan? Semua ini karena implementasi UU Cipta Kerja.

Kita tidak usah khawatir jika ada banyak investor yang masuk ke Indonesia, karena ada lembaga pengelola investasi yang akan mengaturnya. Sehingga akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Penanaman modal asing harus jadi simbiosis mutualisme dan menguntungkan masyarakat.

Dalam UU Cipta Kerja juga ada klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM. Sehingga akan menolong pengusaha UMKM untuk bangkit dari hantaman pandemi. Ketika mereka mendapatkan kemudahan perizinan, maka bisnisnya akan lebih profesional. Sehingga akn dipercaya oleh pihak Bank, dan diberi kemudahan kredit. Uang itu bisa dipakai untuk melanjutkan produksi atau memperbesar toko.

Jika pengusaha kecil ditolong, maka bisnis mereka akan lancar. Karena dukungan dari pemerintah untuk mempermudah birokrasi akan sangat berguna. Berarti UU Cipta kerja tidak hanya memberi manfaat bagi pebisnis kelas kakap. Namun berguna juga untuk pengusaha kelas teri. Sehingga tidak ada diskriminasi antara 2 kubu, dan menunjukkan bahwa pemerintah berusaha adil pada semua rakyatnya.

Semua ini akan terjadi jika UU Cipta Kerja benar-benar diimplementasikan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menerapkan UU ini, agar mempermudah langkah investor dan pengusaha UMKM. Jangan malah ada ketidak-sinkronan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Karena UU ini wajib diterapkan, bukan hanya jadi pemanis di atas kertas.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor