Oleh : Shinta Salsabila )*

Vaksinasi mandiri adalah penyuntikan vaksin covid-19 kepada masyarakat, yang berada d luar jalur program vaksinasi nasional. Karena jenis vaksinasi ini dikoordinir oleh perusahaan masing-masing dan di bawah pengawasan Kementrian Kesehatan. Ketika vaksinasi mandiri digencarkan, maka akan mempercepat kekebalan kelompok dan kita bisa bebas dari masa pandemi secepatnya.

Vaksinasi nasional adalah program penting untuk mengakhiri masa pandemi. Program ini dimulai januari 2021 dan para dokter memperkirakan baru akan selesai 18 bulan kemudian. Penyebabnya karena jumlah penduduk di Indonesia lebih dari 200 juta orang, sehingga harus mengantri untuk mendapatkan injeksi vaksin.

Padahal kita semua ingin agar pandemi lekas berakhir, sehingga pemercepatan vaksinasi menjadi fokus di tahun 2021. Sehingga pemerintah akhirnya memperbolehkan vaksinasi mandiri. Di mana vaksin ini bisa didapatkan melalui jalur perusahaan. Karyawan akan mendapatkan suntikan vaksin dan ia tak harus mengantri melalui jalur vaksinasi nasional.

Jika semakin banyak yang sudah disuntik vaksin, maka herd immunity akan cepat terjadi. Herd immunity adalah keadaan di mana suatu kelompok memiliki kekebalan terhadap sebuah virus, dan syaratnya adalah minimal 70% dari orang-orang itu sudah divaksin. Ketika ada herd immunity maka status pandemi bisa dicabut secepatnya, dan kita bisa menormalkan roda perekonomian.

Untuk mencapai keadaan herd immunity  maka diperkirakan akan butuh waktu 12 bulan. Lebih cepat 6 bulan dari prediksi awal, karena ada 2 jalur vaksinasi yang tersedia. Yakni vaksinasi nasional dan vaksinasi mandiri. Dengan begitu, situasi pandemi akan lebih cepat berakhir dan kita bisa lega karena dapat hidup dengan normal seperti biasanya. Oleh karena itu, vaksinasi mandiri digenjot agar sesuai dengan target pemerintah.

Dokter Andi Khomeini menyatakan dukungannya terhadap vaksinasi mandiri. Menurutnya, program ini adalah upaya pemutusan penularan virus covid-19. Namun beliau berpesan agar vaksin yang digunakan jangan sampai mengganggu persediaan yang akan diperuntukkan oleh para tenaga kesehatan. Dalam artian, nakes diprioritaskan karena memiliki resiko tinggi untuk tertular corona dari pasien.

Dokter Andi melanjutkan, seharusnya vaksinasi mandiri memenuhi 3 syarat, yakni harus tersedia vaksinnya, melibatkan semua pihak, dan harus memiliki target. Target yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan bangsa dan negara, sehingga aksesnya harus seluas mungkin.

Ketersediaan vaksin memang harus diperiksa karena jangan sampai ada jalur vaksinasi mandiri tapi stoknya kurang, bahkan kosong. Vaksin yang diberikan pada vaksinasi mandiri adalah buatan Moderna dan Sinopharm. Sedangkan untuk vaksinasi nasional memakai vaksin Sinovac. Walau jenis vaksinnya berbeda, tetapi dipastikan khasiatnya sama untuk melawan ganasnya corona.

Masyarakat tidak usah khawatir akan keamanan vaksinasi mandiri. Siti Nadia Tirmizi, juru bicara vaksinasi Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa vaksinasi ini harus diatur oleh Kementrian Kesehatan, sehingga ada jaminan keamanan. Pihak kementrian akan mengatur bagaimana teknisnya, tempat penyuntikannya, dll, dan distribusinya akan diatur oleh Bio Farma.

Selain itu, vaksinasi mandiri juga sama gratisnya dengan jalur program vaksinasi nasional, karena pihak perusahaan yang akan membayarnya. Para karyawan tinggal mendaftar dan mereka akan disuntik di RS yang ditunjuk, dan jadi lega karena sudah selesai divaksinasi. Setelah itu baru menunggu 14 hari untuk mendapatkan suntikan kedua, agar kekebalan tubuh benar-benar kuat.

Vaksinasi mandiri menjadi harapan baru untuk mengakhiri pandemi dengan cepat. Karena jika ada jalur vaksinasi mandiri dan jalur vaksinasi nasional, antrian untuk disuntik akan makin pendek. Masyarakat akan lebih cepat mendapatkan injeksi vaksin dan mendapatkan imunitas dari corona. Mereka lega karena bisa terbebas dari teror virus yang berbahaya.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Publik Tangerang

Oleh : Yuga Kurniawan )*

Pengendalian terkait alih fungsi lahan sawah semakin diperketat dengan diterbitkannya undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurut Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang, dengan adanya UU Ciptaker, kegiatan alih fungsi lahan sawah tidak bisa lagi asal-asalan. Ada syarat perizinan yang panjang yang harus dilalui bila hendak mengalihkan lahan sawah menjadi lahan bukan sawah.

Keberadaan UU cipta Kerja dinilai berdampak positif bagi sektor pertanian, khususnya dalam hal alif fungsi lahan. Saat ini, alih fungsi lahan yang diperbolehkan dalam UU Ciptaker hanya berlaku bagi kepentingan umum dan untuk program strategis nasional (PSN) saja. Itu pun masih harus melalui beberapa persyaratan ketat lainnya.

            Budi berujar, dalam UU Cipta Kerja dilakukan sanksi administrasi salah satunya membongkar (bangunan yang dibangun di lahan sawah) dan paling berat pidana. Itu ultimatum paling akhir kalau tidak bisa lagi baru akan dikenakan pidana atau ada korban manusia seperti bencana alam yang ada di Sumedang, dimana terdapat 40 orang yang meninggal, oleh karena itu pihaknya akan melaksanakan forum pidana nantinya.

            Selain itu, dari sisi pengendalian pemanfaatan ruangnya pun menjadi lebih jelas. Menurut Budi, di dalam peraturan pemerintah (PP) turunan UU Ciptaker, dalam penyelenggaraan pemanfaatan tata ruang ada bab mengenai pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalamnya sudah ditetapkan zonasi-zonasi pengendalian.

            UU Cipta Kerja dan turunannya-pun telah menetapkan kriteria lahan sawah yang sudah pasti tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan menjadi lahan bukan sawah. Adapun lahan sawah yang sudah pasti tidak diizinkan untuk dialihfungsikan salah satunya adalah lahan sawah premium. Lahan sawah premium adalah lahan sawah yang apabila dialihfungsikan bisa berdampak pada lahan-lahan sawah lainnya atau pada lingkungan sekitarnya.

            Sehingga apabila terdapat permohonan alih fungsi kita akan cek itu sampai mengenai sawah premium tidak? Dia berdampak ke mengambil sawah yang beririgasi teknis bukan? Karena kita kan sudah membuat irigasi begitu lama.

            Lahan sawah lainnya yang haram untuk dicomot adalah lahan yang mempunyai produktivitas tanah tinggi hingga 6 ton per hektar serta indeks penanamannya bisa lebih dari 2 kali setahun.

            Setelah itu, akan dilakukan pengecekan pada tata ruang. Bila tata ruangnya masih tetap sawah juga akan ditolak. Tetapi jika ternyata tata ruang juga bukan sawah, nah disini baru kita lakukan rekomendasi-rekomendasi.

            Budi Sitomorang juga pernah mengatakan bahwa tidak benar UU Ciptaker berpotensi mengancam stabilitas pangan nasional karena pembangunan infrastruktur kian diperlonggar lewat UU sapu jagat.

            Budi menurutkan, pihaknya melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah guna menjaga ketahanan pangan.

            Menurut data lahan sawah Kementerian ATR/BPN 2011, Indonesia memiliki 8,1 juta hektare lahan sawah. Kemudian pada tahun 2013, jumlah itu turun menjadi 7,75 juta hektare.

            Kemudian penurunan berlanjut pada 2018 hingga tinggal menjadi 7,1 juta hektare. Dari situ katanya, dapat ditarik kesimpulan alih fungsi lahan sudah meningkat jauh sebelum adanya implementasi UU Ciptaker dengan kisaran 100 ribu hektar hingga 150 ribu hektare per tahun.

            Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, para menteri gotong royong untuk menyelamatkan lahan sawah dari perubahan fungsi.

            Dalam perpres tersebut, Jokowi memerintahkan para menteri untuk melakukan upaya-upaya pengendalian lahan sawah.

            Ada beberapa langkah yang diambil guna menyelamatkan lahan sawah agar tidak tergerus. Langkah pertama adalah pemeriksaan peta. Itu karena sawah baru bisa diselamatkan jika peta yang tersedia bagus.

            Langkah kedua terkait tata ruang. Pemerintah akan membuat data spasial untuk mengetahui di mana sawah yang akan diselamatkan.

            Kemudian masalah insentif, karena akan kita kunci tanah orang agar tidak boleh dialihkan. Kemudian, tentang bagaimana persaingan antara tanaman pangan dan industri, harus ada rule based. Tapi ini baru rapat pertama untuk perpres.

            Nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada rapat berikutnya. Menurutnya, seluruh menteri dan kementerian diminta untuk membahas masalah tersebut.

            Oleh karena itu, tidak benar jika UU Cipta kerja dan regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah seperti perpres dapat menyebabkan lahan produktif berkurang, justru regulasi tersebut dirumuskan demi ketahanan pangan di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Sabby Kosay )*

PON adalah lomba olahraga berlevel nasional yang mempertemukan ribuan atlet dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain jadi ajang berkompetisi, PON juga jadi momen yang bagus untuk menjalin persaudaraan, persatuan, dan solidaritas antar daerah. Warga di berbagai wilayah Indonesia bersatu-padu dan saling support, setelah melihat kekompakan para atlet saat PON XX berlangsung.

Persatuan adalah hal yang wajib dilakukan agar Indonesia maju. Sayangnya beberapa tahun ini, persatuan dan solidaritas tercederai oleh beberapa hal, oleh pandangan politik yang berbeda, pilihan gaya hidup yang beda jauh, dll. Sehingga bukannya saling menolong, masyarakat malah saling mencemooh dan membanggakan dirinya sendiri sampai melanggar batas.

Ajang PON XX di Papua bisa jadi momen bagus untuk mempersatukan masyarakat, karena rata-rata mereka gila bola dan menyukai acara pertandingan olah raga. Hal ini terbukti saat ada Asian Games tahun 2018 lalu, seluruh rakyat bersatu untuk mendukung timnas Indonesia. Sehingga diharap persatuan ini akan terjadi lagi ketika PON XX Papua disiarkan di televisi.

Presiden Jokowi memberi pesan bahwa PON XX Papua memperkuat persatuan, persaudaraan, dan solidaritas antar daerah. Dalam artian, ketika ada satu acara yang menyatukan dukungan jutaan orang Indonesia, mereka akan sadar bahwa semua adalah saudara setanah air. Sehingga akan menghentikan perang dingin dan saling bully di media sosial. 

Persatuan amat penting untuk dilaksanakan, apalagi di tengah pandemi covid-19. Ketika seluruh rakyat bersatu, maka mereka akan saling menolong, bukannya saling menghina. Namun  banyak orang yang berusaha untuk menghapus efek buruk pandemi. Misalnya dengan mengadakan acara bakti sosial, penggalangan dana untuk kaum miskin, patungan untuk beasiswa, dll. 

Ketika rakyat bersatu maka akan saling kompak dan tidak menghiraukan hoax dan bujukan kaum radikal dan separatis, yang ingin mengacak-acak perdamaian di Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib ikut mensukseskan PON XX, dengan menyatakan dukungan di media sosial. Sekaligus ikut mempopulerkan lomba olahraga ini, agar makin banyak netizen yang ikut mendukungnya.

Solidaritas antar daerah juga penting, karena tiap WNI tentu memahami bhinneka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu jua. Walau kita terdiri dari banyak suku dan punya keyakinan yang berbeda, tetapi tetap solid dan bersatu demi bangsa Indonesia. Tidak ada lagi yang menghina orang dari suku lain atau meremehkan pemuda dari daerah tertentu, karena paham bahwa semua sama. Semua adalah rakyat Indonesia.

Presiden juga berpesan bahwa PON XX akan menunjukkan talenta hebat warga asli Papua di bidang olahraga. Selama ini memang cukup banyak atlet nasional yang merupakan putra Papua, seperti Elie Aiboy, Lisa Rumbewas, Boaz Salossa, dll. Sehingga ketika PON XX berlangsung, penonton akan tahu ada atlet generasi muda yang juga berprestasi, seperti Osvaldo Haay dan Natan Animan.

Ketika ada atlet Papua yang berprestasi, maka akan menunjukkan kehebatan warga Bumi Cendrawasih. Mereka tak hanya kuat fisiknya, tapi juga mentalnya. Karena seorang atlet tak hanya dituntut untuk bisa berolahraga tiap hari dengan durasi minimal 1 jam. Namun ia juga harus pandai memainkan strategi dan kuat mental saat berada di arena pertandingan.

Pekan olahraga nasional ke-20 di Papua akan menjalin persaudaraan, persatuan, dan solidaritas antar daerah. Ajang ini akan menunjukkan bahwa seluruh WNI adalah saudara sebangsa dan setanah air, dan tidak mudah pecah oleh aksi para oknum. Selain itu, PON akan menaingkatkan solidaritas antar daerah dan kita semua saling menolong dan tidak lagi membully di media sosial.

)* Penulis adalah  mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta