Oleh : Bjorka Abdurahman )*

UU Cipta Kerja terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor digital. Ketika ada perpindahan siaran ke digital, maka kecepatan internet akan bertambah. Hal ini akan berdampak pada perekonomian, karena sekarang masyarakat lebih senang belanja online daripada belanja ke pasar.

Di Indonesia, internet mulai booming tahun 2000 dan perkembangannya makin pesat. Tahun 2021, WNI dikenal sebagai pengguna media sosial nomor 2 di dunia. Mereka tak hanya menggunakan medsos untuk menggalau, tetapi juga untuk berjualan. Jumlah online shop makin bertambah saat pandemi, karena banyak karyawan yang di-PHK lalu berganti profesi jadi pedagang di dunia maya.

Sayangnya pertumbuhan dunia online marketing kurang sebanding dengan kecepatan internet. Indonesia dinilai lebih lambat speed internetnya, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura. Padahal kecepatan adalah kunci, karena tipikal pembeli online yang ingin cepat selesai bertransaksi, lalu mendapat tagihan dan mentransfer pembayaran.

Untuk mengatasinya, maka pemerintah membuat aturan dalam UU Cipta Kerja, yang akan mengubah dunia penyiaran dan digital. Dalam aturan ini, network akan digeser ke versi digital. Ahmad M Ramli, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo menyatakan bahwa implementasi UU Cipta Kerja pasal migrasi penyiaran dari teresterial ke digital, akan berpotensi menjadikan jaringan telekomunikasi jadi lebih baik.

Ramli melanjutkan, akan ada peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui ruang digital. Ketika ada kenaikan 10% pada boardband internet, akan berdampak pada kenaikan ekonomi sebanyak 1%. Terlebih, saat pandemi justru usaha online laku keras walau toko di dalam Mall ditutup. Dalam artian, peluang untuk online shop memang besar.

Kecenderungan untuk membeli barang-barang via online shop memang sangat meningkat sejak awal masa pandemi. Penyebabnya adalah, saat PSBB orang-orang takut untuk keluar rumah. Sehingga memutuskan untuk membeli barang-barang lewat online shop. Malah lebih praktis karena tinggal mengambil HP lalu memesan, mentransfer, dan pesanan datang dalam waktu cepat.

Selain itu, saat ini online shop sudah beragam varian jualannya. Tak hanya baju, sepatu, dan produk fesyen lain. Melainkan juga makanan siap santap, sayur dan buah segar, air mineral, dll. Sehingga orang-orang tak perlu repot belanja ke pasar. Mereka juga menghindari kerumunan di luar, sehingga keberadaan online shop sangat membantu.

Mungkin publik bertanya, apa hubungan antara speed boardband internet dengan kenaikan ekonomi? Misalnya seperti ini. Seorang pembeli akan memesan barang, tetapi jaringan internetnya lambat. Ia akan lambat pula mengakses mobile banking saat akan membayar, lalu transaksi ternyata gagal. Baik penjual maupun pembeli akan sama-sama rugi, karena jebloknya sinyal.

Oleh karena itu, implementasi UU Cipta Kerja di bidang penyiaran harus segera dilakukan. Misalnya dengan memperbaiki jaringan internet di kota-kota besar terlebih dahulu, baru menyusul ke kota kecil dan pedesaan. Seluruh jaringan harus diubah ke sistem digital, sehingga kualitasnya membaik.
Ketika jaringan internet membaik dan speed-nya makin cepat, maka online shop bisa meng-upload gambar-gambar jualan dengan lebih cepat. Ia juga bisa chatting dengan para pelanggan, dan membina hubungan baik. Sehingga mereka akan terus jadi customer setia. Online shop akan terus untung dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi naik.

UU Cipta Kerja klaster penyiaran harus dilaksanakan di lapangan, agar ada perbaikan jaringan internet. Sehingga kita bisa menikmati kecepatan akses internet yang lebih kilat. Saat sinyalnya sangat bagus, maka pekerjaan akan makin lancar. Perdagangan online akan makin semarak dan mendapakan keuntungan yang banyak, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi di negeri ini.

)* penulis adalah warganet tinggal di Yogyakarta

Oleh : Firza Ahmad )*

Kasus Penembakan enam laskar FPI (Front Pembela Islam) masih menjadi polemik. Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI kukuh menyatakan bahwa penembakan itu merupakan pelanggaran HAM berat. Namun, sejumlah pihak membantah asumsi tersebut karena berdasarkan fakta, penembakan enam orang tersebut bukanlah pelanggaran HAM berat.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta agar masalah tersebut tidak digiring hingga ke Pengadilan HAM. Dalam keterangan tertulisnya, Edi mengatakan bahwa ada pihak yang sengaja memaksakan kasus penembakan ini sebagai pelanggaran HAM berat sehingga bisa dihadapkan ke pengadilan HAM.

Menurut dia, permintaan agar kasus penembakan ini dibawa ke pengadilan HAM tidaklah berdasar. Ia menilai ada pihak tertentu yang ingin membangun opini menyesatkan dengan potongan gambar yang direkayasa. Dirinya mengingatkan bahwa dalam rekomendasinya Komnas HAM tidak menyebutkan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. Komnas HAM sudah menyatakan kematian enam laskar FPU itu adalah pelanggaran HAM biasa.

Pihaknya juga mengamati kasus penembakan ini tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM Berat sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 26 tahun 2020 tentang pengadilan HAM. Dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta tersebut mengatakan, bahwa pemerintah juga telah menyebutkan bahwa kasus ini tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Yakni terstruktur, sistematis dan masif.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memutuskan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi 2 unsur untuk ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsari menuturkan, berdasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ada dua unsur utama dari pelanggaran HAM berat, yaitu sistematis dan meluas. Kedua unsur tersebtu tidak terjadi dalam kasus tersebut. Temuan Komnas (HAM) ini adalah eskalasi atau dinamika di lapangan.

Beka mengatakan unsur sistematis yang dimaksud adalah kasus harus terencana dan memiliki komando. Sementara unsur meluas artinya dampak dari kasus tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat banyak.

Dua unsur tersebut rupanya tidak terdapat dalam penembakan 6 laskar FPI. Beka menjelaskan keputusan itu diambil setelah pihaknya melakukan investigasi mendalam dan pemeriksaan sanksi dari berbagai pihak.

Ia berujar, terkait dengan pernyataan Amien Rais dan kawan kawan yang menyatakan peristiwa Karawang adalah pelanggaran HAM yang berat, pihaknya tetap pada kesimpulannya dan menyatakan bahwa peristiwa Karawang itu adalah pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat.

Ketua Tim Peengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar FPI, Abdullah Hehamahua menuturkan akan menyerahkan bukti dugaan pelanggaran berat pada kasus tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Langkah tersebut dilakukan setelah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Jokowi tidak ingin menangani kasus tersebut hanya berdasarkan pada keyakinan. Sebelumnya, kita perlu ketahui dimana ada beberapa penting dari penjelasan Komnas HAM yang bisa membantah beragam hoax dan disinformasi.

Pertama, Komnas menemukan bahwa pihak FPI memang melakukan penembakan. Ini berarti FPI bohong ketika mengatakan mereka tidak membawa senjata. Kedua, Komnas menemukan bahwa para petugas kepolisian yang membuntuti rombongan Rizieq di Tol Jakarta – Cikampek memang ditugaskan untuk memantau dan mengintai.

Hal ini mengindikasikan, bahwa mereka tidak ditugaskan untuk menyerang rombongan Habib Rizieq.

Ketiga, Komnas menemukan bentrok antara polisi dan laskar FPI yang terjadi karena adanya upaya sengaja dari mobil laskar FPI untuk memepet, membenturkan dan menghambat laju mobil polisi. Hal ini tentu saja membantah penjelasan FPI bahwa mereka diserang polisi. Rizieq bahkan mengatakan bahwa mereka digiring ke ladang pembantaian.

Komnas bahkan menekankan mobil-mobil laskar FPI tersebut sebenarnya dapat menghindari terjadinya bentrok, karena mobil-mobil polisi sudah jauh tertinggal ketika masuk ke Karawang.

Keempat, Komnas HAM tidak menemukan bukti penyiksaan di tubuh para laskar FPI yang tewas, yang ditemukan hanyalah 18 bukti luka tembak di tubuh 6 anggota. Sedangkan Polisi menjelaskan bahwa penembakan yang menewaskan 4 anggota FPI itu dilakukan oleh petugas kepolisian dalam rangka membela diri.

Tentu saja ada hal yang perlu disyukuri bahwa penyelidikan Komnas HAM ini menunjukkan bahwa kita bisa percaya pada kepolisian, sedangkan FPI adalah organisasi yang sudah tidak memiliki izin.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh: Timotius Gobay )*

Sejak menjabat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menujukkan komitmennya untuk membangun Papua. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah terus melaksanakan berbagai proyek pembangunan di Provinsi Paling Timur Indonesia tersebut guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin negara yang kerap mengunjungi Papua, kunjungannya tersebut tak lain bertujuan untuk mengetahui betul permasalahan yang ada di lapangan.

Pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi, memprioritaskan pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua.

Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta dalam kesempatan rapat koordinasi pembangunan infrastruktur di Biak, Papua menjelaskan, Salah satu perhatian khusus pemerintah adalah Jalan Trans Papua Merauke-Sorong dan Jalan Trans Pulau Biak yang merupakan salah satu perhatian khusus pemerintah.
Karena, infrastruktur tersebut menjadi salah satu dari 18 pulau terdepan, terluar dan tertinggal (3T) prioritas di Indonesia. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, menurut Febry, juga telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan ditegaskan kembali melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pada kesempatan tersebut, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jayapura melaporkan seluruh ruas dalam wilayah kerjanya telah tembus dan terbuka dengan aspal maupun agregat. Selain itu, KSP menegaskan urgensi percepatan pembangunan jalan akses bagi PLBN Yetetkun yang tengah dibangun secara bertahap oleh BPJN Merauke.

Sementara di wilayah Pegunungan Tengah, BPJN Wamena melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua di tengah medan geografis yang berat dan potensi gangguan keamanan di saat berada di suatu jalan..

Penanganan ruas Jayapura-Wamena menjadi prioritas utama agar biaya logistik dapat dipangkas dan kebutuhan pokik dapat didistribusikan ke berbagai wilayah di peguningan tengah.

Terhadap Infrastruktur Jalan di Papua Barat, BPJN Manokwari memastikan dukungan konektivitas di Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat dan Kota Baru Sorong serta terus meningkatkan kemantapan ruas Manokwari-Bintuni yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Papua Barat.

Dirinya juga meminta agar kegiatan dengan skema padat karya terus ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Pada awal tahun 2021, sebagian jalan trans Papua sudah mulai selesai dan mampu menghubungkan antar wilayah, salah satunya adalah jalan yang menghubungkan Wamena-Jayapura.

Sebelumnya untuk dapat pergi menuju kedua wilayah ini, moda transportasi yang digunakan adalah pesawat dengan biaya yang cukup besar, kini dengan adanya jalan trans Papua yang telah menghubungkan kedua wilayah tersebut, transportasi darat menjadi semakin mudah diakses.

Pembangunan Jalan Trans-Papua merupakan kebijakan Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, lalu mengejar ketertinggalan dengan membuka akses dari suatu daerah ke daerah lain.

Beberapa masyarakat asli Papua yang penasaran juga mulai nekat melalui jalan ini meski saat itu jalan tersebut belum jadi 100%, seperti yang dilakukan oleh adik Yoni dan kawan-kawan yang menempuh perjalanan Jayapura-Wamena selama 3 hari pada tahun 2018 dan menjadi lebih cepat 2 hari pada tahun 2019 karena jalan sudah mulai selesai.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa pemerintah memperkuat desain pembangunan di Papua yang berbasis orang asli Papua.
Menurutnya, instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami oleh masyarakat Papua.

Secara Khusus, Presiden Jokowi juga telah menerbitkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang mendorong keberpihakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha Papua.

Pembangunan Infrastruktur di Papua tentu saja menjadi sesuatu yang penting demi pemerataan pembangunan di NKRI. Pembangunan ini tentu saja sebagai bentuk layanan pemerintah yang peduli dengan kesejahteraan yang ada di PAPUA.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Pemerintah terus mendatangkan vaksin guna mempercepat terwujudnya program vaksinasi nasional. Selain Sinovac, Pemerintah kini telah menyediakan vaksin AstraZeneca dalam menunjang vaksinasi massal yang efektif melawan Covid-19.
Vaksin Covid-19 untuk Indonesia kembali didatangkan dari luar negeri pada 8 Maret 2021 lalu. Diketahui 1,1 juta dosis vaksin covid-19 dari Vaccines Global Access Facility (COVAX) telah tiba. Kedatangannya merupakan yang pertama dari total 11.704.800 dosis vaksin yang dialokasikan COVAX untuk Indonesia hingga Mei 2021.

Artinya, akan ada dua jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia, yakni Sinovac dan AstraZeneca.

Vaksin AstraZeneca diperoleh melalui kerja sama multilateral Pemerintah Indonesia dengan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan berbagai pihak internasional lainnya melalui inisiatif Covid-19 Vaccines Global Acces (COVAX) Facility.

Inisiatif global tersebut bertujuan untuk mengupayakan kesetaraan akses terhadap vaksin-vaksin Covid-19 untuk semua negara.

Salah satu keunggulan dari vaksin AstraZeneca ini adalah tidak memerlukan pendingin di suhu yang sangat rendah. Dr Soumya Swaminathan selaku Kepala Ilmuwan dari WHO menuturkan, vaksin dapat disimpan dan stabil pada suhu hingga 8 derajat celsius.

Sebagai pembanding, vaksin Pfizer perlu disimpan pada suhu sekitar minus 75 derajat celsius. Swaminathan juga menuturkan bahwa keunggulan dari vaksin ini adalah, dapat disimpan dalam suhu kulkas biasa. Dengan begitu, keunggulan ini tentu dapat mempermudah pendistribusian ke daerah-daerah bahkan ke pedesaan di seluruh dunia.

Dari sisi efikasi, AstraZeneca diklaim memiliki kemanjuran mencapai 90% ketika vaksin diberikan sebagai satu setengah dosis, lalu diikuti dengan dosis satu penuh setidaknya satu bulan kemudian.

Selain itu efikasi atau kemanjurannya 62 persen apabila diberikan dalam dua dosis penuh terpisah, setidaknya satu bulan. Analisis gabungan dari kedua rejimen dosis (n=11.636) menghasilkan efikasi rata-rata 70 %.

Sementara itu, sebuah studi yang dilakukan pada 2 ribu orang yang diberikan vaksin AstraZeneca, menunjukkan bahwa vaksin tersebut menawarkan perlindungan terbatas terhadap penyakit ringan dan sedang yang disebabkan oleh varian Afrika Selatan.
Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa itu tidak akan efektif dalam mencegah kasus yang lebih parah yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Wakil kepala petugas medis pemerintah, Jonathan Van Tam, mengatakan ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa vaksin tampaknya efektif dalam melawan varian Kent yang dominan di negara Inggris.

Vaksin AstraZeneca juga telah masuk ke dalam emergency yse listing (EUL) atau daftar penggunaan darurat WHO sejak 15 Februari 2021.

Ada sedikit bukti tentang perlindungan untuk varian lain, seperti varian Brazil dan Afrika Selatan.
Sementara itu, kepala perusahaan di balik vaksin Oxford-AstraZeneca menyampaikan bahwa para peneliti meyakini vaksin yang dikembangkannya efektif melawan virus varian baru B.1.17.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan, vaksin Covid-19 AstraZeneca bisa diberikan pada kelompok usia dewasa hingga lansia.

Di Korea Selatan sendiri, pemberian vaksinasi AstraZeneca kepada Lansia berusia diatas 65 tahun, dengan alasan guna mempercepat gerakan imunisasi.

Negeri ginseng tersebut sudah mulai menjalankan vaksinasi sejak minggu terakhir Februari, yang dimulai pada kalangan petugas kesehatan dan orang lanjut usia.

Meski demikian, lebih dari 370.000 orang yang berusia diatas 65 tahun di panti-panti wreda dikecualikan selama ini dari program vaksinasi.

Penny juga mengatakan, pengajuan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 tersebut dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara multilateral dan didaftarkan langsung oleh AstraZeneca Indonesia.

Penny menjelaskan, sebelum memberikan izin penggunaan darurat, BPOM telah melakukan evaluasi bersama Komite Nasional Penilai Obat dan pihak lainnya.

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin buatan AstraZeneca akan digunakan untuk program nasional pemerintah.

Nadia menuturkan, bahwa pemerintah menjamin keamanan dari vaksin AstraZeneca. Jika nanti terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) pemerintah pun telah menyiapkan mekanisme penanganannya.

Pandemi Covid-19 harus dilawan dan diakhiri sesegera mungkin, tentu saja salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan adalah dengan pemberian vaksinasi kepada masyarkat.

Vaksin AstraZeneca telah memperoleh izin penggunaan darurat dari BPOM, sehingga kedatangan vaksin tersebut tentu saja harus disambut positif demi mengakhiri pandemi yang telah berlangsung 1 tahun lebih.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)