Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro terbukti manjur menaikkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita mengatakan bahwa jumlah kabupaten/kota dengan kepatuhan prokes, khususnya penggunan masker oleh lebih dari 75 persen warga, terus menurun saat penerapan PPKM tingkat Kabupaten/kota. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa pada 11-17 Februari 2021 atau pekan pertama diberlakukannya PPKM Kabupaten/kota jumlah provinsi yang warganya disiplin memakai masker di atas 75 persen mencapai 263, tetapi pada 1-7 Februari 2021 justru anjlok menjadi 247 kabupaten/kota.

“Hal ini sungguh sangat disayangkan. Meski demikian, kepatuhan dalam memakai masker naik drastis setelah diberlakukannya PPKM berskala mikro,” katanya dalam konferensi pers, dikutip dari YouTube BNPB, Selasa (16/2/2021). Adapun pada periode 8-14 Februari 2021 jumlah derah dengan tingkat kepatuhan memakai masker di atas 75 persen naik menjadi 262 kabupaten/kota. Hal itu bisa terjadi, kata Wiku, karena pengawasan terjadi ditingkat atau wilayah terkecil sehingga lebih lebih ketat. Dia pun berharap posko di daerah lebih berperan aktif untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Sebaliknya, PPKM kabupaten/kota hingga skala mikro justru menaikkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Satgas mencatat kasus aktif harian mencapai titik puncak pada 24 Januari 2021 yakni 16,44 persen. Kemudian, angka kasus aktif terus menurun 1,75 persen atau mencapai 14,69 persen setelah empat minggu pelaksanaan PPKM kabupaten/kota. Hingga pada 13 Februari 2021 atau sepekan setelah PPKM mikro dilaksanakan, kasus aktif Covid-19 harian menurun tajam hingga akhirnya menyentuh 13,06 persen.

KKB dan OPM adalah 2 organisasi pengacau yang merusak perdamaian di Papua. Keinginan mereka untuk memisahkan Bumi Cendrawasih dari Indonesia membuat banyak kekacauan, bahkan sampai menimbulkan korban dari warga sipil. KKB bahkan berani menantang TNI dan Polri untuk perang terbuka, menunjukkan kecongkakan mereka.

Papua adalah wilayah yang diberkahi keindahan alam, mulai dari pegunungan menghijau hingga lautan yang bersih. Namun sayangnya keindahan ini berpotensi dirusak oleh kelompk separatis, yakni OPM dan KKB. Kelompok kriminal bersenjata sebagai afiliasi OPM selalu mengacaukan Papua dan meneror masyarakat agar mereka mau diajak memberontak.

Selain memprovokasi masyarakat, KKB juga bersikap sombong dengan menantang TNI dan Polri untuk perang terbuka. Tantangan itu tercantum dalam selebaran yang diedarkan di seputar Intan Jaya, oleh KKB, sebagai propaganda untuk warga sipil Papua. Wakapolda Papua Brigjen Matius Fakhiri menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak takut dengan tantangan mereka.

Hanya saja Brigjen Matius khawatir akan ada korban dari warga sipil Papua, jika nanti benar-benar ada perang terbuka. Selain itu, jika nanti ada tindakan yang tegas dan terukur untuk pihak KKB, jangan sampai beritanya dipelintir oleh pers dan malah dipolitisasi. Dalam artian, beliau memilih untuk lebih berhati-hati dan tidak termakan gertakan dari KKB.

Brigjen Matius menambahkan, di Intan Jaya memang rawan dan beberapa kali KKB ketahuan mengacau di sana. Oleh karena itu, beliau akan menambah jumlah personel di sana, untuk berjaga-jaga. Penambahan aparat juga diperlukan, agar ada rasa aman yang tercipta di hati masyarakat sipil.

Masyarakat tidak takut akan ancaman KKB, karena mereka yakin akan kemampuan anggota Polri dan TNI. KKB memang punya senjata api ilegal dan bisa mengoperasikannya, tapi untuk masalah strategi masih kalah dengan aparat. Sehingga diprediksi jika perang terbuka benar-benar terjadi, malah KKB yang akan kalah dan menanggung malu.

KKB memang selalu melancarkan propaganda, tujuannya agar masyarakat mau diajak untuk mengikuti gerakan separatis. Berbagai propaganda mereka tebarkan, mulai dari ajakan perang terbuka, hingga isu SARA. Propaganda tentang SARA berisi hoax bahwa pemerintah Indonesia akan memberantas ras melanesia. Tentu hal ini salah besar dan tidak dipercayai oleh masyarakat.

Masyarakat selalu percaya dan setia pada NKRI karena mereka sudah berkali-kali disakiti oleh KKB. Kelompok separatis ini selain membuat propaganda, juga sering bertindak ngawur. Mereka pernah menembaki pekerja di Intan Jaya, membakar pesawat, hingga tega membunuh warga sipil. Dengan alasan warga itu adalah aparat yang menyamar, padahal bukan.

Pemberantasan KKB menjadi prioritas, karena selain sering melakukan kekerasan, mereka juga tega merenggut kebebasan para remaja. Dari sekian anggota KKB, ada ABG putus sekolah yang direkrut jadi penembak baru, dengan iming-iming senjata api. Sehingga masa depan mereka suram karena diajak bergerilya, padahal seharusnya belajar di bangku sekolah.

Banyak orang yang rindu kedamaian di Papua, tidak hanya warga sipil yang ada di sana, tapi juga yang tinggal di wilayah lain. KKB adalah kelompok pengacau, dan OPM sebenarnya dibenci oleh masyarakat. Ide untuk memerdekakan diri sangat salah, karena masyarakat di Bumi Cendrawasih sangat nasionalis dan cinta NKRI. Sehingga mereka tidak mau jika diajak mengibarkan bendera bintang kejora.

Masyarakat berharap KKB segera dibubarkan, agar tercipta perdamaian di Papua. Mereka sudah lelah diteror kelompok bersenjata ini, karena ada banyak kekacauan yang ditimbulkan olehnya. Pendekatan secra persuasif tidak ampuh lagi, karena kebencian KKB sudah mengakar. Sehingga pemberantasan KKB dengan cara spartan dilakukan, agar mereka kapok dan bubar dengan sendirinya.

Situs resmi WHO menghimbau kepada masyarakat dunia agar mewaspadai informasi yang mengakibatkan misleading terkait pemberitaan seputar pandemi covid-19. Berikut adalah pemberitahuan resmi yang tercantum dalam situs resmi WHO tersebut :

“As the world responds to the COVID-19 pandemic, we face the challenge of an overabundance of information related to the virus. Some of this information may be false and potentially harmful. Inaccurate information spreads widely and at speed, making it more difficult for the public to identify verified facts and advice from trusted sources, such as their local health authority or WHO.”

Dari himbauan WHO, dapat dilihat bahwa terdapat banyak informasi palsu yang berpotensi membahayakan masyarakat terkait pandemi covid-19. Fenomena misleading informasi tersebut juga terjadi di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) juga melaporkan adanya informasi palsu atau yang biasa disebut hoax beredar.
Beberapa contoh hoax yang beredar seputar terkait pandemi covid-19 diantara seperti pembagian pulsa gratis selama pandemi, lebih mudah terinfeksi covid-19 setelah divaksin, vaksin sinovac sebenarnya ditujukan untuk ayam, vaksin sinovac barcode aslinya ditukar serta hoax lainnya yang beredar dimedia sosial maupun media massa.

Kominfo sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan sanksi tegas kepada pelaku penyebar hoaks terkait COVID-19 dengan denda hingga 1 miliar. Pelaku penyebar hoaks termasuk dalam tindakan hukum, sehingga dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Polri: Janji Usut Usut Tuntas Pelanggaran Prokes Rizieq dan Penembakan Laskar FPI

Kasus yang menjerat Rizieq Shihab dan kematian enam Laskar FPI sudah menunjukkan sejumlah kemajuan. Hal itu dibuktikan dengan berlanjutnya proses hukum terhadap eks Imam Besar FPI, Rizieq Shihab ke ranah pengadilan. Dan, pemeriksaan tiga anggota Polda Metro Jaya yang diduga terlibat dalam penembakan keenam Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek Km 50, 7 Desember 2020 lalu.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan Polri berkomitmen untuk mengusut dugaan keterlibatan tiga personelnya dalam aksi penembakan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek km 50 pada 7 Desember 2020, secara transparan.

“Tentunya Polri terus maju ke depan untuk menyelesaikan kasus ini. Dan akan dituntaskan secara profesional, transparan dan akuntabel,” tegas Rusdi di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Sementara, terkait sidang pelanggaran protokol kesehatan Rizieq Shihab, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menetapkan jadwal sidang pada 16 Maret 2021.

“Sidang perdana ini akan digelar secara virtual atau online, di mana terdakwa tetap berada di ruang tahanan,” kata Kepala Humas PN Jaktim Alex Adam Faisal di PN Jaktim, Senin, 15 Maret 2021. ()

Belakangan ini kembali berhembus isu tentang perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Beberapa politisi lokal mengatakan bahwa ada skenario untuk merubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Menanggapi hal tersebut, pada hari senin tanggal 15 Maret 2021, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode. Ia memastikan bahwa dirinya akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa masa jabatan presiden maksimal 2 periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menghimbau masyarakat agar tidak membuat kegaduhan baru terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, sebab pemerintah saat ini sedang fokus untuk penanganan pandemi virus corona.

“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” kata Presiden Jokowi melalui tayangan youtube sekretariat presiden.

Ditempat terpisah, Menko Polhukam, Mahfud M.D. menyatakan bahwa wacana jabatan Presiden menjadi 3 periode bukan ranah dari pemerintah. Hal tersebut merupakan urusan dari partai politik.

“Soal jabatan Presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di Kabinet enggak pernah bicara-bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya,” kata Mahfud. –

leh : Reza Pahlevi)*

Vaksin corona terbukti aman dan melindungi manusia dari serangan virus covid-19. Selain itu, vaksin ini juga melindungi orang lain. Sehingga tidak ada yang saling menularkan corona dan jumlah pasien covid berkurang drastis. Kekebalan kelompok akan terbentuk dan kita bisa bebas dari status pandemi.

Program vaksinasi nasional menjadi foku pemerintah pada 2021 ini. Semua WNI harus mendapatkan suntikan vaksin sampai 2 kali, agar kekebalan kelompok segera terbentuk dan mengakhiri masa pandemi. Syarat untuk mendapatkan herd immunity adalah minimal 70% orang di kelompok itu sudah divaksin. Namun pemerintah mentargetkan 100% WNI wajib divaksin, agar tidak ada yang kena corona.

KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menyatakan bahwa vaksin corona sangat bermanfaat, karena tak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga saudara kita. Karena jika kita sudah divaksin, tidak akan menularkan corona ke orang lain. Oleh karena itu, Gus Mus berharap semua orang akan divaksin covid.

Ketika semua sudah mendapatkan vaksin, tentu kita akan bebas corona. Oleh karena itu, jangan ada yang menolak vaksin, karena terbukti aman. Saat Gus Mus baru saja divaksin, beliau mengaku tidak merasakan efek samping. Semoga semuanya sehat sehingga bisa mendapatkan vaksin corona.

Bayangkan jika ada antivaks (kelompok anti-vaksin) yang ngotot untuk tidak mau divaksin, akan sangat mengerikan. Mereka tidak mau kena corona tapi ogah divaksin, sungguh lucu. Jika nantinya kena corona saat imunitas tubuhnya lemas, apakah masih menyalahkan pemerintah? Seharusnya mereka yang menyesal, karena mendapat kesempatan untuk mendapatkan vaksin corona secara gratis, tapi ditolak mentah-mentah.

Jika antivaks ngotot tidak divaksin dan kena corona, dikhawatirkan akan menularkan ke orang lain yang belum mendapatkan vaksin. Jika begini, merekalah yang berdosa karena mendapatkan kesempatan untuk kebal dari corona, tetapi malah menolak dan menularkan penyakit berbahaya ke orang lain. Oleh karena itu, denda besar bagi orang yang tak mau divaksin dianggap wajar, agar semua WNI tertib.

Pernyataan Gus Mus tentang vaksinasi sangat melegakan, terutama bagi umat muslim. Pasalnya, ada yang masih meragukan vaksin dari sisi kehalalannya. Jika Gus Mus yang notabene ulama besar sudah divaksin, maka para santri dan masyarakat umum akan mengikutinya. Karena ada jaminan keamanan dari beliau. Jika ulama saja mau divaksin, apalagi rakyat biasa.

Vaksin Sinovac yang dipakai dalam program vaksinasi nasional tahap awal sudah mendapatkan status halal MUI, dan ada jaminan dari seluruh pengurus dan ulama MUI. Jadi kita tidak usah ragu akan kehalalannya. Karena vaksin ini terbuat dari virus yang dilemahkan, dan tidak mengandung gelatin babi.

Kehalalan vaksin Sinovac sudah dipantau oleh MUI sejak masa pembuatan di lab RRC. Sehingga memang terbukti benar-benar halal, karena terus dikawal oleh banyak ulama. Mereka tentu tahu hukum kehalalan suatu barang, karena merupakan ahlinya. Oleh karena itu bisa dipercaya.

Vaksin corona sangat aman, tak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang di sekitar kita. Ketika seorang ayah sudah divaksin maka tak akan menularkan corona ke istri dan anak-anaknya di rumah. Karena ia memiliki resiko lebih tinggi, ketika bekerja di luar. Sehingga orang yang mendapatkan vaksinasi patut dipuji.

Mari kita sukseskan program vaksinasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Vaksinasi adalah kewajiban, dan manfaatnya tak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga keluarga dan orang lain. jika memutuskan untuk menolak vaksin, maka akan dianggap egois, karena bisa menularkan corona ke banyak orang di sekitarnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

PON XX akan diselenggarakan di Papua, di akhir tahun 2021. Untuk pertama kalinya, ajang olahraga terbesar ini diselenggarakan di Indonesia timur. Kesuksesan PON menjadi tugas utama panitia dan KONI Papua. Tujuannya tak hanya meraih medali sebanyak-banyaknya, tetapi juga menyatukan penonton se-Indonesia dan membuat para WNI makin tangguh.

Dahulu ketika mendengar nama Papua, sebagian orang langsung membayangkan sebuah pulau yang masih penuh dengan hutan perawan dan jauh dari perdaban. Padahal kenyataannya, di Bumi Cendrawasih sangat modern dan tak kalah majunya seperti Surabaya atau Bandung. Apalagi saat Papua dipercaya jadi penyelenggara PON. Hal ini menunjukkan banyaknya fasilitas olahraga dan infrastruktur yang memadai di Papua.

Mensukseskan PON XX menjadi PR besar bagi KONI Papua dan segenap panitia. Jangan sampai acara ini gagal, karena akan mempermalukan mereka. Apalagi, baru pertama kali lomba olahraga akbar seperti PON diselenggarakan di Bumi Cendrawasih. Kemenpora juga turut membantu untuk mensukseskan pekan olahraga nasional ke-20 di Papua.

Chandra Bakti, Plt Deputi peningkatan prestasi olahraga Kemenpora menyatakan bahwa PON XX di Papua menjadi program prioritas lembaga yang mesti disukseskan bersama. Ada 3 kriteria bahwa acara ini sukses. Pertama, sukses prestasi. Makin banyak atlet yang memecahkan rekor nasional dan bisa mengharumkan nama provinsinya, dengan meraih medali emas.

Chandra melanjutkan, yang kedua adalah sukses administrasi, yang berarti akuntabilitas PON XX transparan dan dapat dilihat oleh publik. Informasi mengenai acara olahraga 4 tahunan ini juga bisa diakses oleh seluruh WNI, baik yang ada di Indonesia, maupun yang ada di luar negeri.

Sementara kesuksesan yang ketiga adalah mensukseskan ekonomi masyarakat. Dalam artian, ajang PON bisa menjadi momen penting bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih. Mereka bisa menjual makanan dan minuman kepada penonton pertandingan yang jumlahnya ratusa, bahkan ribuan orang. PON menjadi cara agar perekonomian mereka naik kembali, setelah setahun dihantam pandemi.

Kesuksesan PON sangat penting, karena akan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat sangat menyukai acara pertandingan olahraga, dan mereka mendukung atlet kesayangannya. Mereka akan kompak saat menonton, dan membicarakannya setelah pertandingan selesai. Kekompakan ini akan menghapus permusuhan antar kubu yang terjadi pasca pemilu 2 tahun lalu.

Kekompakan sangat penting karena untuk membangun negeri, seluruh Warga Negara Indonesia harus bersatu-padu. Ketika semua bahu-membahu, maka program pemerintah akan lancar, karena dilaksanakan oleh seluruh rakyat dengan kompak. Ingatlah pepatah lama ‘bersatu kita teguh,bercerai kita runtuh.’

Selain itu, PON akan berdampak pada ketangguhan WNI, khususnya para pemuda. Mereka akan terinspirasi oleh kekuatan mental para atlet, dan bertekad untuk terus maju serta tidak mudah cengeng. Jika para pemuda sudah kuat psikisnya, maka ia akan bermental baja dan tidak mudah menyerah begitu saja.

Ketangguhan ini sangat diperlukan karena untuk membangun Indonesia pasca pandemi, harus dilakukan oleh para pemuda yang bermental kuat. Jangan sampai mereka hanya pintar menggalau dan memiliki mental tempe. Namun saat diajak untuk memajukan negara langsung lari tunggang-langgang.

PON juga mengajarkan tentang arti sportivitas. Ketika seorang atlet kalah, ia menerimanya dengan lapang dada. Begitu juga dengan warga sipil. Seharusnya lebih bersikap sportif dalam menghadapi segala sesuatu, dan tidak cakar-cakaran bahkan main hakim sendiri.

Kesuksesan PON wajib dilakukan oleh segenap panitia penyelenggara. PON wajib sukses agar memiliki dampak positif di segala bidang. Mulai dari perekonomian rakyat Papua yang membaik, sampai ke sisi psikologis masyarakat. Mereka akan diajari sikap sportif, tangguh, dan tidak mudah menyerah oleh para atlet yang berlaga di PON XX Papua.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

UU Cipta Kerja menjadi terobosan Pemerintah untuk memangkas hiper regulasi. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, maka minat investor untuk membenamkan modalnya di Indonesia akan semakin banyak.

Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa pelaku usaha Jepang memandang Undang-undang Cipta Kerja penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para investor dan calon investor.
Hal tersebut disampaikan oleh Menperin setelah bertemu dengan asosiasi yang beranggotakan 100 perusahaan di Jepang atau Kaidanren dan Japan External Trade Organization is an Independent (Jetro)

Dalam keterangan resminya, Agus menuturkan bahwa mereka menanggapi bahwa undang-undang Cipta Kerja merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para investor dan calon investor. Dengan adanya aturan tersebut, level kemudahan berusaha di Indonesia akan jauh lebih baik.

Ia melanjutkan, asosiasi pengusaha Jepang dan Jetro memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan subtitusi impor.

Dalam kunjungan kerjanya, Menperin juga bertemu dengan Ministry of Economy, Trade and Industri (METI) untuk menjajaki proses evaluasi dan tindak lanjut Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Center (New MIDEC), serta mendorong investasi di sektor petrokimia.

Selanjutnya, pada hari kedua di Jepang, Menperin direncanakan bertemu dengan prinsipal otomotif launnya seeperti Toyota Motor Corporation, Hinda Motor Company.Ltd, Suzuki Motor Corporation, Mazda Motor Corporation.

Pertemuan yang dilakukan oleh Menperin di Jepang tersebut diatur dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan peserta delegasi yang terbatas. Kunjungan Menperin kali ini merupakan kunjungan kerja menteri pertama di dunia yang diterima secara resmi oleh pemerintah Jepang semenjak negara Sakura tersebut menetapkan status State of Emergency.

Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa Indonesia merupakan mitra bilateral yang sangat penting bagi Jepang.
Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa UU Ciptaker memiliki tujuan untuk menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

UU tersebut diperlukan karena selama ini penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha terkendala oleh regulasi yang berbelit-belit, serta tumpang tindihnya aturan-aturan yang ada, sehingga memerlukan waktu yang panjang.

Ma’ruf mengatakan, hal tersebut menyebabkan Indonesia kalah saing dengan negara lain seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan lain-lan.

Terutama, dalam hal kemudahan investasi sehingga mengakibatkan tersendatnya penciptaan lapangan kerja di Tanah Air. Oleh karena itu, pembenahan melalui UU baru tersebtu pun diperukan agar pemerintah menjadi lebih responsif, cepat dan memudahkan segala pihak.

Ma’ruf Amin juga memastikan bahwa UU Ciptaker merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Terutama tuntuntan akan terciptanya lapangan kerja, perbaikan birokrasi dan penyederhanaan regulasi serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

Dalam sebuah kesempatan webinar yang diselenggarakan oleh The Jakarta Post, Ma’ruf Amin memiliki harapan agar setelah pandemi Covid-19 UMKM di Indonesia dapat berlari kencang.

Meski sempat memunculkan kontroversi hingga aksi demo tidak terelakkan, Wakil Ketua Umum Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Perdagangan Internasional Shinta Kamdani menilai bahwa undang-undang Cipta Kerja sangatlah potensial dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Jika regulasi tersebut dijalankan secara konsisten, UU Cipta Kerja akan cukup potensial dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Shinta menuturkan bahwa dalam menilai dampak UU Cipta Kerja dalam mendongkrak perekonomian tergantung pada seberaapa jauh hal tersebut memberikan kemudahan praktis bagi calon investor.

Penerimaan investasi diprediksi bisa naik dua kali lipat pada tahun ini, jika kegiatan promosi dan fasilitasi realisasi investasi lebih gencar dilakukan.

Selain itu, pemerintah harus segera mengendalikan pandemi, menormalkan kegiatan ekonomi, serta melepaskan batasan terhadap perjalanan atau pembukaan perbatasan dan meneruskan upaya reformasi struktural.

Menurutnya, UU Cipta Kerja tidak bisa stand alon apabila ingin difungsikan secara maksimal dalam mendongkrak ekonomi nasional.

Negara tentu saja harus tanggap terhadap masalah pengendalian pandemi di Indonesia, dimana hal tersebut menyebabkan keputusasaan investasi dan realisasi investasi terjadi tertunda guna memastikan apakah UU Cipta Kerja bisa menarik lebih banyak investasi.

Tentu saja Indonesia haruslah memberikan sinyal positif dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dan merealisasikan investasi di Indonesia. Jika sinyal positif telah dimunculkan, maka UU Cipta Kerja bisa mendongkrak ekonomi nasional secara maksimal.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zainudin Zidan )*

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menuai polemik dan menyeret Pemerintah terlibat dalam agenda tersebut. Tuduhan tersebut sulit dibuktikan karena secara umum Pemerintah tidak dapat melarang maupun mendorong KLB Demokrat yang merupakan urusan internal partai.

Pemerintah kembali buka suara menanggapi kisruh agenda yang diklaim sebagai kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat ini terdapat 3 poin terbaru dari pemerintah.
Sikap pemerintah soal kisruh Partai Demokrat disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam videonya menyampaikan akan adanya sikap atas gelaran KLB itu sendiri, cara penyelesaiannya hingga jawaban atas tudingan ‘melindungi’.

Perlu diketahui, agenda yang diklaim KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, berlangsung. Dalam acara yang diklaim dihadiri oleh 1.200 peserta tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terpilih dan diminta menjadi ketua umum. Via telepon, Moeldoko menyanggupi pinangan tersebut setelah terlebih dahulu memastikan keabsahan KLB.

Sementara Itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan acara tersebut abal-abal. Senada dengan AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutuk KLB yang disebutnya bodong itu.

SBY menyebutkan bahwa KLB Partai Demokrat Abal-abal dan tidak legal, apalagi dalam KLB tersebut menobatkan KSP Moeldoko yang merupakan pejabat pemerintahan aktif yang berada di dalam lembaga kepresidenan, bukan kader partai demokrat alias moeldoko merupakan pihak eksternal partai yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Setelah itu, elite Partai Demokrat ramai-ramai memintah pemerintah untuk menolak hasil KLB tersebut. Berikut ini ada beberapa poin ketegasan akan sikap pemerintah yang disampaikan oleh Mahfud MD.

1.Anggap Belum ada KLB secara hukum
Mahfud menyatakan bahwa pemerintah belum menganggap akan adanya agenda yang diklaim sebagai KLB Demokrat. Alasan Mahfud, gelaran yang disebut KLB Demokrat ini belum dilaporkan penyelenggara secara hukum.

Untuk kasus KLB atau klaim KLB PD di Deli Serdang tersebut, pemerintha akan menyelesaikan berdasar hukum. Yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB.
Hingga saat ini pemerintah tidak menganggap setidak-tidaknya secara hukum tidak mahu ada KLB atau tidak, secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat. Tetapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah.

  1. Cara penyelesaian
    Meski demikian, Mahfud menyebut bahwa pemerintah punya cara penyelesaian sengkarut Demokrat jika sudah dilaporkan secara hukum. Penyelesaian yakni merujuk kepada 2 hal ini.

Pertama, berdasarkan undang-undang Partai Politik, yang kedua berdasar AD ART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Bagi pemerintah, AD ART yang terakhir itu adalah AD ART yang diserahkan tahun 2020, bernomor MHH 9 Tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020.

Mahfud menegaskan kembali ketua umum Demokrat saat ini yakni AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Mahfud menegaskan pemerintah siap menilai permasalahan Demokrat ini secara terbuka dari logika-logika hukum karena logika hukum itu juga logika masyarakat, jadi kita nggak boleh main-main.

  1. Jawab Tudingan Melindungi KLB
    Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak melindungi ataupun mengawal acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat. Meski tak melindungi, Mahfud menegaskan pemerintah juga tidak boleh membubarkan acara tersebut.

Mahfud membandingkan hal tersebut dengan Munaslub PKB yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan Megawati dan SBY juga tidak membubarkan acara itu.

Sementara itu Partai Demokrat mulai melakukan bersih-bersih kader yang membelot dan hadir dalam KLB di Deli Serdang Sumatera Utara. Tiga Ketua DPC Partai Demokrat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipecat gara-gara terbukti menghadiri KLB yang menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketum.

Ketiga Ketua yang dipecat adalah, Ketua DPC Demokrat Sleman Sarjono, Ketua DPC Demokrat Bantul Nur Rakhmat, dan Ketua DPC Demokrat Kulon Progo Sugiyanto. Ketua DPD PD DIY Heri Sebayang mengatakan kader yang dipecat tersebut karena terbukti membelot.

Selang dua hari kemudian, Ketua DPC Demokrat Kulon Progo Sugiyanto juga dipecat. Sugiyanto juga terindikasi menghadiri acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat di Deli Serdang.

Anggaplah KLB belum terjadi, sehingga apa yang terjadi di Deli Serdang merupakan konflik internal yang memang harus diselesaikan oleh Partai Demokrat terlebih dahulu.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor