Oleh : Dodik Prasetyo )*

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak berniat untuk menjabat tiga periode. Pernyataan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo terhadap konstitusi sekaligus upaya meredam polemik yang menggangu penanganan pandemi Covid-19.

Selama pandemi Covid-19 rupanya menjadikan beberapa orang membuat kegaduhan baru, dimana kegaduhan ini justru menimbulkan keresahan banyak pihak. Padahal selama Pandemi, justru kita harus senantiasa bahu membahu dalam membawa Indonesia untuk dapat keluar dari jeratan Pandemi yang sudah berumur 1 tahun lebih ini.

Salah satu kegaduhan yang muncul adalah, adanya isu bahwa Presiden Joko Widodo akan melanjutkan kepemimpinannya hingga 3 periode. Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Usulan tersebut bertujuan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mencalonkan lagi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Selain itu, Amien Rais juga sempat menuding akan adanya upaya rezim Jokowi untuk mendorong sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyetujui amandemen satu atau dua pasal dalam UUD 1945. Amien Rais menduga bahwa perubahan tersebut akan mencakup perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Pada kesempatan berbeda, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie mengungkapkan ketidaksetujuanya dengan ide tersebut. Menurutnya, Indonesia tidak membutuhkan perpanjangan masa jabatan presiden. Kalaupun ada ide mengenai perubahan terbatas UUD, maka jangan kaitkan dengan isu masa jabatan presiden tiga periode.

Pakar hukum tata negara ini juga mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing dengan wacana terebut. Ini adalah ide yang buruk dari semua segi dan Cuma digulirkan sebagai jebakan saja. Dimana NKRI tidak membutuhkan perpanjangan masa jabatan sama sekali.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga menegaskan sikapnya, bahwa dirinya adalah seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.

Jokowi juga menegaskan, bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi presiden selama 3 periode. Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menuturkan, di tengah pandemi seperti saat ini, semestinya seluruh pihak dapat mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi untuk menuju lompatan kemajuan baru.

Isu yang sempat dilontarkan oleh Amien Rais tersebut, rupanya telah dibantah oleh Pakar Hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Awalnya, Yusril hanya berbicara terkait dengan amandemen pertama UUD 45 (1999) yang mengubah ketentuan Pasal 7 UUD 45 di mana presiden dan wakil presiden hanya menjabat maksimum dua kali periode jabatan, yakni selama 10 tahun. Amandemen tersebut, menurut Yusril menutup peluang seorang presiden untuk memegang jabatannya hingga 3 periode, kecuali telah lebih dahulu dilakukan amandemen terhadap ketentuan Pasal 7 UUD 45 tersebut.

Namun, di zaman seperti ini tampaknya akan sulit untuk menciptakan konvensi semacam itu, mengingat banyaknya faktor, seperti trauma akan langgengnya kekuasaan di tangan 1 orang dan derasnya suara dari oposisi.

Pada kesempatan berbeda, Arsul Sani selaku Wakil Ketua MPR RI memilih untuk tidak menanggapi serius perihal wacana 3 periode yang digaungkan oleh Amien Rais. Menurutnya upaya amandemen UUD 1945 guna memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode hanyalah candaan politik alias political jokes.

Arsul menjelaskan, MPR saat ini tidak ada agenda sama sekali untuk mengubah pasal tentang masa jabatan presiden. Jangankan agenda perubahan, bahkan di tingkatan pemikiran awal saja tidak ada sampai saat ini.

Hal serupa juga diungkapkan wakil ketua MPR RI Ahmad Basarah. Menurutnya, PDIP belum pernah memikirkan, apalagi mengambil langkah-langkah politik untuk mengubah konstitusi hanya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Basarah menuturkan, bagi PDI-P, masa jabatan presiden 2 periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi.

Kegaduhan ini tentu saja membuat suasana menjadi runyam, apalagi pemerintah tengah fokus dalam menangani Pandemi Covid-19, sehingga cukup kiranya isu-isu ini hanya dianggap sebagai angin lalu, apalagi MPR belum memiliki pemikiran untuk mengamandemen demi perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan mahasiswa Cikini

Oleh : Adi Hidayat )*

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai jitu untuk mengendalikan virus corona. Buktinya, jumlah pasien corona di Bandung menurun daripada bulan lalu. Hal ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Sehingga pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga tanggal 22 maret 2021.

Setelah setahun pandemi, Indonesia belum bisa 100% bebas corona. Memang sudah ada vaksinasi nasional, tetapi program ini baru bisa selesai setelah 1 tahun, sehingga masih menunggu lama untuk membentuk kekebalan kelompok. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan PPKM sejak awal tahun, hingga 22 maret 2021. Tujuannya agar penularan corona lebih terkendali.

Hasil dari PPKM ini mulai muncul. Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya menyatakan bahwa di Kota Kembang statusnya turun dari zona merah ke zona oranye. Dalam artian, kedisiplinan warga Bandung saat PPKM berbuah manis sehingga jumlah pasien corona menurun dan mereka tak lagi berada di wilayah berzona merah.

Kombes Ulung melanjutkan, turunnya status Bandung dari zona merah ke zona oranye merupakan hasil dari kerjasama yang baik antara tim satgas covid-19 kota Bandung dengan Bhabinkamtibmas. Mereka berkoordinasi dan mengendalikan penularan corona sampai ke tingkat RT dan RW, dengan menerapkan PPKM yang sangat ketat. Sehingga masyarakat akan lebih disiplin dalam menerapkannya.

Kerja sama antara aparat dengan tim satgas covid-19 tentu amat baik untuk diterapkan di daerah-daerah lain. Karena masyarakat lebih segan jika berhadapan dengan polisi, sehingga mereka berdisiplin dalam menerapkan PPKM. Tidak ada yang berani melanggar, karena mereka sadar bahwa pembatasan mobilitas ini sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri.

Hasil dari PPKM juga terlihat dari turunnya jumlah pasien corona di Kota Kembang. Menurut data dari Tim Satgas Covid-19 Bandung, jumlah pasien corona di bulan februari 2021 mencapai 103 orang. Sedangkan per tanggal 13 maret 2021, pasien covid hanya ada 78 orang. Diharapkan di akhir bulan maret 2021, jumlah pasien corona akan makin menurun.

Sementara di seluruh Indonesia, jumlah pasien covid juga ada penurunan. Menurut data tim satgas covid-19, pada tanggal 28 februari 2021 ada penambahan 5.000 orang yang terinfeksi corona per hari. Sedangkan tanggal 13 maret 2021, jumlah pasen covid hanya 4.604 orang. Penurunan jumlah pasien ini sangat disyukuri, karena ada harapan untuk mengakhiri pandemi.

Saat ada PPKM, beberapa orang sempat mengeluh karena jam buka toko, rumah makan, dan tempat umum lain dibatasi hanya sampai jam 8 malam. Jadinya mengurangi jam buka mereka. Namun masyarakat harus paham bahwa PPKM sangat berguna untuk mengurangi penularan corona. Mereka harus mau berkorban sedikit saja, demi keselamatan nyawa banyak orang.

Selain itu, saat PPKM mikro diberlakukan, mobilitas warga juga benar-benar dibatasi. Ada jam malam dan masyarakat tidak boleh melintas di jalan sembarangan hingga pagi buta. Tentu ada pengecualian untuk mereka yang sedang urgent keperluannya, misalnya ambulans yang melaju ke Rumah Sakit, ibu yang akan melahirkan, dll.

PPKM mikro bukanlah program untuk mengekang kebebasan masyarakat. Akan tetapi, PPKM dibuat untuk kepentingan masyarakat sendiri. Walau ada pembatasan mobilitas dan jam berkegiatan di luar rumah, tetapi ada hasilnya. Yakni penularan corona yang makin terkendali sehingga jumlah pasien covid menurun drastis.

Tetaplah sabar dalam menjalani PPKM dan terus beradaptasi selama pandemi. Ingatlah manfaat dari progam ini dan berhenti mengeluh. Selain itu, kita masih harus menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Serta memperkuat imunitas tubuh dan menjaga higienitas lingkungan rumah dan sekitarnya.

)* Penulis adalah kontributor pertiwi media

Oleh : Firza Ahmad )*

FPI sudah dibubarkan sejak akhir tahun 2020. Pembubaran FPI amat wajar karena ormas ini selalu meresahkan masyarakat. Banyak orang malah bersorak gembira ketika pemerintah bertindak tegas dengan membubarkan FPI, karena mereka sudah jengah dengan tingkah para anggota ormas tersebut.

Pembubaran FPI seakan jadi kado untuk menutup tahun 2020. Ormas ini dinyatakan terlarang berdasarkan SKB 6 Menteri dan kepala lembaga. Banyak yang mengucap syukur ketika ormas ini dibekukan, karena selama ini mereka telah menyakiti banyak orang. Dengan melakukan tindakan ekstrim seperti sweeping, ancaman untuk razia, dll.

Sebenarnya menurut hukum, FPI sudah otomatis bubar karena sejak tahun 2019 izinnya tidak diperpanjang oleh Kementrian Dalam Negeri. Menurut Benny Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, FPI susah mengurus perpanjangan. Namun tidak diberikan izin karena ada persyaratan yang kurang. Dalam artian, sejak 2019 FPI berstatus sebagai ormas ilegal.

Saat FPI dibubarkan, maka otomatis segala atribut mulai dari poster hingga kaus ormas ini juga dilarang. Jadi, eks anggota FPI diharap paham dan tak lagi mengenakan atribut tersebut. Jika mereka ngotot, maka aparat diperolehkan untuk menegur. Hal ini bukanlah sebuah arogansi, melainkan tindakan untuk menertibkan masyarakat.

Meski eks anggota FPI melancarkan protes, tetapi pemerintah tidak peduli. Ormas ini tetap dibubarkan karena sudah terlalu banyak membuat huru-hara di Indonesia. Pertama, mereka selalu melakukan sweeping terutama di bulan puasa. Warung makan yang buka saat siang langsung dirazia, bahkan diobrak-abrik. Padahal bisa saja pengunjungnya memang tidak puasa karena beda keyakinan.

Bayangkan jika FPI tidak dibubarkan, maka ramadhan tahun 2021 akan dibayang-bayangi sweping. Padahal membuka warung saat siang di bulan puasa tidak apa-apa, asal ditutup sebagian di bagian depannya sebagai bentuk etika. Bisa saja yang tidak wajib berpuasa seperti wanita hamil, menyusui, atau yang sedang datang bulan, mendatangi tempat itu untuk mencari makan.

Kedua, anggota FPI banyak melakukan provokasi dan hate speech pada saat berceramah atau di acara-acara lain. Provokasi yang mereka lakukan ditengarai mengarah ke perbuatan untuk menentang pemerintah. Sehingga wajar jika dibubarkan, karena mereka mempengaruhi orang lain untuk tidak taat pada peraturan di Indonesia.

Provokasi yang mereka lakukan karena ingin mengubah pancasila sebagai dasar negara dan menjadikan Indonesia sebagai negeri khilafiyah. Padahal keadaan negeri ini yang memiliki masyarakat majemuk dan multi agama, sangat tidak cocok dengan konsep seperti itu. Amat bahaya ketika ada yang terpengaruh provokasi lalu ikut-ikutan menentang aparat.

Sedangkan yang ketiga, anggota FPI banyak yang terkena kasus terorisme. Terbukti dari pengakuan mereka yang ditangkap, yang mengungkap fakta bahwa pernah dibaiat oleh ISIS. Sehingga amat bahaya jika dibiarkan begitu saja. Apa kita mau Indonesia dikuasai oleh teroris? Keadaan akan jadi kacau-balau karena ulah mereka.

Oleh karena itu, saat FPI dibubarkan, masyarakat justru senang. Tidak ada yang menyesal ketika ormas ini dinyatakan terlarang. Indonesia bisa makin kondusif tanpa FPI, karena ormas ini memecah perdamaian di masyarakat.

Kita tidak butuh ormas yang menghancurkan perdamaian dan memecah-belah persatuan. Untuk bangkit dari tekanan saat pandemi, yang dibutuhkan adalah solidaritas masyarakat, bukan perpecahan. Oleh karena itu, sangatlah wajar ketika ada ormas yang suka menghancurkan masyarakat dibubarkan oleh pemerintah.

Bubarnya FPI menjadi kabar bahagia dan disambut baik oleh masyarakat. Mereka sudah lelah menghadapi tingkah anggota FPI yang selalu meresahkan, dengan melakukan tindakan anarki, sweeping, dan provokasi. Saat FPI bubar maka otomatis atributnya dilarang untuk dipakai, dan eks anggota ormas ini diharap memahaminya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Rebeca Marian )*

PON XX di Papua akan membawa kemajuan, tak hanya di bidang olahraga, tetapi juga di infrastrukturnya. Acara ini juga mendukung program pemulihan ekonomi nasional, karena saat Jayapura dan kota lain ramai oleh kontingen PON, berdampak positif bagi masyarakat Papua. Mereka bisa menjual suvenir, makanan, dan barang lain kepada para atlet.

Pemulihan ekonomi nasional adalah program pemerintah untuk mengembalikan kondisi finansial Indonesia, agar bisa bangkit pasca dihantam badai pandemi. Caranya adalah dengan membangun infrastruktur agar mempermudah mobiltas warga, mengurangi pajak, dan memperingan kredit bagi UMKM.

Salah satu cara memulihkan ekonomi nasional adalah dengan mendukung PON XX di Papua. Lantas apa hubungan antara program ini dengan lomba olahraga? Menurut walikota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, PON adalah even nasional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena ada banyak pengunjung di Papua, mulai dari atlet hingga suporternya.

Dr Benhur melanjutkan, saat menyambut PON, semua harus dipersiapkan. Mulai dari keamanan, ketertiban, kebersihan, fasilitas, hingga objek wisata dan tempat kuliner. Karena para atlet dan official akan bertanding di stadion lalu turut menikmati keindahan alam Papua serta makanan khasnya.

Saat atlet makan di pusat kuliner Papua, biasanya ia mengunggah fotonya di Instagram. Itu akan menjadi promosi gratis, untuk makin mempopulerkan makanan khas Papua. Netizen kan turut mempopulerkan tempat makan tersebut, baik melalui Twitter maupun Instagram. Sehingga konten itu akan makin viral.
Di bumi cendrawasih tidak hanya ada bubur sagu, tetapi juga ada hidangan enak lain seperti kue lontar, ikan bakar, sambal colo-colo, dll. Sehingga netizen akan ikut memperkenalkan kelezatan makanan tradisional Papua tersebut.

Saat pusat kuliner tersebut viral, maka akan diserbu oleh pengunjung, yakni warga Papua. Jika tempatnya ramai, maka pedagang makanan akan untung karena omzetnya naik. Hal ini yang akan mensukseskan pemulihan ekonomi nasional. Karena usaha UMKM seperti warung makan bisa ramai oleh para pelanggan baru. Mereka tak lagi gigit jari karena usahanya sepi saat pandemi.

Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional via jalur PON XX terjadi karena penduduk asli Papua semangat berjualan suvenir, bagi para atlet, official, dan supporter. Mereka akan senang karena bisa memborong tas noken, patung suku Asmat, batik khas Papua, ukiran kayu, sampai oleh-oleh yang eksotis seperti sarang semut (untuk obat herbal) dan koteka.

Warganet juga akan memviralkan oleh-oleh khas Papua. Sehingga para pengusaha UMKM melihatnya sebagai peluang emas. Mereka bisa mendistribusikan suvenir unik ini ke berbagai daerah di Indonesia, karena barangnya sudah sangat populer di media sosial.

Banyak pedagang akan senang karena jualannya laku keras, bahkan bisa dikirim ke luar daearh Papua. Saat bisnisnya ramai, maka omzetnya naik. Ia bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan mmapu bangkit dari suramnya masa pandemi.

Selain itu, sektor pariwisata akan tertolong. Karena mata dunia tertuju pada keindahan alam Papua, yang direkam saat ada pertandingan olahraga. PON menjadi ajang untuk mempromosikan eksotisme Bumi Cendrawasih. Jadi masyarakat tidak hanya tahu ada Raja Ampat, tetapi juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Danau Sentani, dll. Sehingga pariwisata akan ramai kembali oleh para turis lokal dan asing.

Efek domino positif ini yang diharapkan akan terjadi, saat menyelenggarakan PON XX Papua. Lomba olahraga akan menarik banyak penonton, dan mereka bisa melihat betapa Papua sudah bertransformasi menjadi wilayah yang sangat modern dan cocok dijadikan tujuan wisata.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Juru bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmidzi, M.Epid menegaskan bahwa vaksin COVID-19 yang saat ini digunakan efektif terhadap mutasi virus COVID-19. “Sampai saat ini belum ada penelitian ataupun bukti ilmiah yang menunjukkan vaksin yang telah diproduksi dan telah digunakan di berbagai belahan dunia tidak bisa melindungi kita dari virus varian baru ini. Vaksin yang digunakan dalam upaya kita melakukan penanggulangan pandemi covid 19 masih sangat efektif” tegas dr. Nadia

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan penerapan PPKM mikro efektif menurunkan kasus baru Covid-19. Pihaknya juga terus melakukan pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan, mendukung program vaksinasi, sehingga laju penularan Covid-19 dapat ditekan. “Dari hasil evaluasi sementara PPKM mikro saat ini dari angka yang ada dari jumlah 13 ribu sudah turun menjadi 9 ribu bahkan ke 8 ribu. Semoga terus bisa dilaksanakan dengan angka pertumbuhan kasus bisa ditekan,” kata Sigit yang diunggah dalam akun instagram @divisihumaspolri.

Disisi lain, Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan dr. Maxi Rein Rondonuwu menuturkan, dari data yang ada, beberapa provinsi yang memiliki cakupan vaksinasi di atas 80% tingkat kesakitan nakes yang terpapar Covid-19 mengalami penurunan. “Di Jawa Tengah misalnya, angka kesakitan nakes menurun tajam. Jawa Tengah satu bulan rata-rata itu angka kesakitan 270 orang nakes positif Covid-19. Kami evaluasi sesudah vaksinasi itu di sana rata-rata sudah 2 dosis vaksin, dan angka kesakitan menurun tinggal 20 orang yang kena Covid-19. Nah, 20 orang itu mungkin terlambat divaksinasi bisa jadi. Kemudian di Jawa Barat juga seperti itu penurunannya itu sangat tajam.”

Tak hanya di Indonesia, Maxi juga menyampaikan bahwa, di luar negeri juga terjadi penurunan angka kesakitan tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 setelah adanya vaksinasi. Berkaca dari hal tersebut maka, Maxi menegaskan bahwa dampak vaksinasi, selain menekan laju penyebaran juga menurunkan ngka kesakitan karena Covid-19. Namun Maxin menegaskan, meski nantinya masyarakat telah memperoleh vaksinasi penerapan protokol kesehatan tetap harus dilakukan hingga pandemi dinyatakan selesai.

Aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua telah meresahkan masyarakat setempat. Kelompok tersebut selain membunuh masyarakat sipil, juga menciptakan ketakutan dengan menyebarkan foto jasad korban yang telah mereka bunuh sebelumnya.

Pelaksana Tugas Kapolres Persiapan Maybrat, Kompol Bernadus Okoka Bernardus, mengatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak hanya membunuhi warga sipil, mereka juga mengambil foto bersama jasad korban yang kemudian hasil foto disebar luaskan ke masyarakat guna menciptakan rasa takut.

“Setelah mereka melakukan pembunuhan terhadap warga, para pelaku ini sempat foto bersama jasad korban. Kemudian mereka edarkan untuk meneror warga di sana,” ucap Kompol Bernadus.

Ditempat terpisah, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan rasa prihatin atas berpulangnya warga sipil yang ditembak secara brutal oleh KKB. Menurutnya peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan KKB kepada anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan.

“Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/POLRI yang bertugas di Papua,” ucap Sukamta.

Menyikapi hal tersebut, Komjen Pol. Paulus Waterpauw, mengatakan bahwa tim gabungan TNI-Polri terus berupaya menciptakan kondusifitas di wilayah Papua. Salah satunya menindak tegas anggota KKB yang kerap melakukan aksi teror kepada masyarakat di wilayah itu.

“Kami akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur dengan menugaskan anggota-anggota terbaik,” ucap Paulus Waterpauw.

Pemerintah menetapkan pelarangan seluruh kegiatan FPI di Indonesia setelah dinyatakan bubar per 21 Juni 2019. Atas dasar itulah, seluruh warga Indonesia dilarang menggunakan atribut FPI hingga mengikuti kegiatan organisasi tersebut.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa bantuan terhadap masyarakat yang terdampak bencana, termasuk banjir tidak boleh dibalut dengan atribut-atribut berbau Front Pembela Islam (FPI).

“Tentunya kami melihat bahwa FPI (Front Pembela Islam) sebuah organisasi terlarang. Jadi bukan kegiatannya (yang dilarang),” kata Ramadhan.

Dia menegaskan bahwa kepolisian tak pernah meributkan apabila terdapat ormas yang membantu korban bencana.

Hanya saja, kata dia, pihak-pihak yang membantu itu tak boleh menggunakan atribut dari organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah.

Polri juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dalam penertiban spanduk atau banner, atribut, hingga pamflet, Kapolri mengedepankan langkah perangkat satpol PP yang didukung penuh TNI-Polri. Di samping itu, Kapolri menekankan masyarakat agar tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui situs web maupun media sosial (medsos).

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman memberikan tanggapan atas wacana adanya skenario pengubahan ketentuan masa jabatan Presiden Republik Indonesia dari dua periode menjadi tiga periode. Menurut Fadjroel, Presiden Joko Widodo hingga saat ini tetap mematuhi ketentuan yang menyebutkan masa jabatan Presiden selama dua periode. “Presiden (Jokowi) tegak lurus konstitusi UUD 1945. Masa jabatan presiden dua periode,” ujar Fadjroel ketika dikonfirmasi.

Sebelumnya, informasi yang menyebut adanya skenario mengubah masa jabatan Presiden diungkapkan oleh Pendiri Partai Ummat Amien Rais. Amien menyebutkan, ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945. “Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta Sidang Istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu,” kata Amien dalam tayangan Kompas TV.

Mantan politikus PAN itu melanjutkan, setelah Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. “Tapi, kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali,” ujar Amien Rais. Amien mengatakan, skenario itu muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Presiden Joko Widodo melihat masa depannya. “Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya innailaihi wa innailaihi rojiun,” kata Amien.

Sementara itu, pententuan mengenai masa jabatan presiden tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan tersebut merupakan buah amendemen UUD 1945 pertama melalui Sidang Umum MPR pada Oktober 1999.

Kisruh internal Partai Demokrat yang belakangan ini terjadi, telah membawa dampak negatif pada Pemerintah. Isu yang beredar adalah adanya indikasi peran dari Pemerintah dibalik kudeta kongres luar biasa (KLB) Sibolangit pada 5 Maret 2021.

Menanggapi hal tersebut, pada hari kamis 11 maret 2021, Sekertaris Jenderal Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB), Jhonny Allen Marbun, mengatakan bahwa tidak ada intervensi dari pihak pemerintah terkait KLB Sibolangit. Campur tangan pemerintah pernah terjadi hanya pada kongres Partai Demokrat tahun 2010, dimana Presiden SBY berusaha menjadikan Andi Malarangeng ketua umum.

“Tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Sekali lagi, campur tangan pemerintah yang paling tinggi, adalah pelaksanaan kongres tahun 2010. Campur tangan pak SBY selaku presiden dan para menteri itu menjadikan Andi Malarangeng ketua umum. Tidak mempan,” ucap Jhoni Allen.

Ditempat terpisah, Menko Polhukam, Prof. Mahfud M.D., mengatakan bahwa peristiwa KLB Sibolangit merupakan persoalan internal Partai Demokrat. Sebab, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pihak Pemerintah tidak pernah melarang KLB karena menghormati independensi parpol.

“Kasus KLB Partai Demokrat baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum HAM. Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasarkan UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilanlah pemutusnya. Dus, skrng belum ada masalah hukum di Partai Demokrat,” kata Mahfud M.D.

“Itu kan internal mereka. Nanti kalau hasil KLB itu dilaporkan kepada pemerintah, baru kita periksa keabsahannya. Masalahnya, kalau penyelenggara KLB tidak melaporkan hasilnya ke pemerintah, kan berarti tidak ada KLB,” tambahnya.

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Sentra Vaksinasi Covid-19 digelar oleh pemerintah di Istora Senayan. Gelaran tersebut dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Indonesia Healthcare Corporation (IHC). Adanya sentra vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat dijadikan model bagi daerah lain, sehingga dapat mempercepat tercapainya target herd immunity.

Pemerintah terus berinovasi dalam mempercepat program vaksinasi nasional, salah satunya melalui sentra vaksinasi. Erick Thohir selaku Menteri BUMN menuturkan, percepatan vaksinasi nasional harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia sehat segera mungkin.

Saat ini sentra vaksin akan difokuskan kepada target masyarakat lanjut usia (lansia). Selain lansia, target vaksinasi pada tahap kedua ini juga dilakukan kepada pekerja di sektor publik.

Ditargetkan dari sentra vaksinasi tersebut akan dilakukan 5.000 vaksinasi per hari. Vaksinasi akan dilakukan setiap hari selama 4 bulan ke depan.

Saat ini sentra vaksinasi masih dilakukan di DKI Jakarta. Erick tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya pembuatan sentra vaksinasi juga akan dilakukan di sejumlah daerah.

Erick menuturkan bahwa hal tersebut sama dengan yang dilakukan di DKI Jakarta, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah yang membutuhkan percepatan.

Pendataan masyarakat yang akan divaksin dilakukan melalui pendaftaran dan pendataan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan. Selain itu ada pula pendataan melalui komunitas.

Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan BUMN telah mengambil peran penting dalam penanganan Covid-19 nasional. Mulai dari pengadaan PCR, persiapan wisma para atlet, rumah sakit darurat

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19, sebanyak 2,88 juta masyarakat telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Angka tersebut masih jauh dari target 181,5 juta untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

Kementerian BUMN menjadi lokomotif hadirnya sentra vaksinasi, Bersama ini demi mempermudah akses bagi publik, serta mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi program pemerintah. Direncanakan sentra vaksinasi Covid-19 berlangsung juga di kota-kota lain yang membutuhkan percepatan.

Pada kesempatan berbeda, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan, Sentra vaksinasi Covid-19 bersama hanya untuk penduduk lanjut usia (lansia) dan pegawai publik yang terdata di DKI Jakarta.

Pernyataan tersebut tentu saja menepis kabar tidak benar yang menyebutkan Sentra Vaksinasi Covid-19 di Istora Gelora Bung Karno (GBK) terbuka untuk umum. Padahal kabar tersebut adalah palsu alias tidak benar.

Menurut Arya, penyebaran kabar bohong tersebut merupakan langkah yang tidak baik dan dilakukan oleh kelompok tertentu dengan tujuan untuk mengganggu upaya pemerintah.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, Tri Wibawa, meminta kepada masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan meskipun nantinya telah menerima vaksin.

Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik dari Departemen Mikrobiologi FK Universitas Gadjah Mada (UGM), dr R Ludhang Pradipta R., M. Biotech, SpMK, mengatakan ada kemungkinan untuk terinfeksi virus corona sebelum atau sesudah vaksinasi.

Oleh karena itu, dengan melakukan tindakan pencegahan disertai vaksinasi merupakan langkah perlindungan tubuh yang tepat.

Menurut beliau, hal tersebut dikarenakan vaksin membutuhkan waktu dan belum memiliki cukup waktu untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tubuh.

Ludhang juga mengingatkan, vaksin bukanlah obat yang efeknya dapat terasa setelah dua jam penyuntikan.

Tri menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil penelitian terkait dengan berapa angka proteksi vaksin terhadap virus. Meski sudah mendapatkan vaksin, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya memproteksi diri.

Dalam perkembangan lainnya, 1.071 relawan vaksin covid-19 telah mendapatkan suntikan kedua. Pihaknya juga telah melakukan pengambilan darah dari relawan yang sudah disuntik dua kali untuk mulai mengukur apakah sudah terbentuk antibodi di dalam tubuh mereka.

Harapannya, dalam uji klinis tahap ketiga tersebut dapat dilaporkan hasilnya pada bulan Januari mendatang kepada Badan POM. Tujuannya ialah agar Badan POM dapat segera mengeluarkan emergency use authorization untuk vaksin covid-19 di Indonesia.

Sementara itu, Herd Imunity atau kekebalan kelompok adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut.

Herd Imunity adalah hal yang jamak, mayoritas masyarakat Indonesia mengeringkan tangan dengan menggunna kan malam. Sentra Vaksin di GBK sendiri diharapkan akan banyak lansia, ibu hamil dan balita untuk tetap.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini