Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus di Papua akan diperpanjang 2021 ini. Para mahasiswa di Semarang mendukung penuh otsus, karena mereka melihat ada banyak kemajuan di Bumi Cendrawasih. Selain itu, mereka bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, berkat dana beasiswa otsus.

Otsus adalah program yang ada di Papua dan sangat istimewa, karena dengan adanya otsus, diberikan kucuran dana untuk membangun Bumi Cendrawasih. Awalnya otsus dimulai sejak tahun 2001 dan akan berakhir pada 2021. Oleh karena itu, tahun ini otsus pasti akan diperpanjang. Tujuannya agar pembangunan di Papua dilanjutkan secara tuntas dan jangan sampai banyak proyek yang mangkrak.

Perpanjangan otsus sangat disambut baik oleh masyarakat Papua. Mereka merasa Bumi Cendrawasih makin maju berkat adanya otsus, karena dibangun banyak infrastruktur. Mulai dari jembatan Youtefa sampai Jalan Trans Papua, semua memudahkan mobilitas masyarakat. Sehingga menghemat waktu tempuh dan ongkos perjalanan.

Mahasiswa asli Papua juga sangat mendukung otsus. Jefrot Jumper, perwakilan dari perkumpulan mahasiswa asli Papua di Semarang, menyatakan bahwa mereka mendukung otonomi khusus di Papua. Selain itu, Papua adalah bagian dari Indonesia, sehingga setia kepada NKRI adalah harga mati.

Para mahasiswa tersebut mendukung otsus Papua dan berterimakasih kepada pemerintah. Karena berkat dana beasiswa otsus, mereka bisa terus sekolah, bahkan melanjutkan hingga ke tingkat universitas. Bahkan jika lulusan SMA mampu, mereka juga bisa untuk kuliah di kampus luar negeri dan mengharumkan nama Papua di mata dunia.

Salah satu alumni beasiswa otsus yang moncer karirnya adalah Billy Mambrasar. Saat ini ia menjadi  pejabat muda, karena diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi staf khusus milenial. Efek dari beasiswa otsus begitu dahsyatnya, sehingga seorang putra Papua bisa menjadi orang sukses di usia belia, dan membuat yang lain semangat untuk mengikuti jejaknya.

Berkat beasiswa otsus, masyarakat Papua makin cerdas, dan mampu membangun daerahnya sendiri karena kecerdasannya. Dalam otsus memang ada aturan bahwa seorang Gubernur dan wakilnya, di Papua dan Papua Barat, harus dijabat oleh warga asli Papua. Sehingga mereka bisa bekerja sama untuk membangun Bumi Cendrawasih.

Selain itu, para mahasiswa setia pada NKRI dan menolak kelompok separatis. Mereka menolak mentah-mentah ide Papua merdeka, karena Papua dan Papua Barat adalah provinsi di Indonesia. Pemerintah sudah sedemikian besar memberi perhatian kepada masyarakat Papua, salah satunya dengan program otsus. Sehingga rayuan kelompok separatis ditolak begitu saja.

Mahasiswa setia kepada NKRI karena mereka tahu bahwa ide Papua merdeka sangat konyol. Bagaimana bisa kelompok separatis merasa bahwa Papua dijajah oleh Indonesia? Karena seorang penjajah tidak akan mau mengeluarkan banyak uang untuk membangun jembatan dan infrastruktur lain di Papua.

Dukungan dari mahasiswa Papua sangat penting bagi kelanjutan otsus, karena mereka juga bisa mengkampanyekan program ini kepada keluarga, saudara jauh, serta orang-orang lain di Bumi Cendrawasih. Mereka menjamin bahwa otsus sangat baik untuk kemajuan Papua. Sehingga makin banyak orang yang juga mendukung kelanjutan otsus pada 2021 ini.

Saat semua orang mendukung otsus jilid 2, maka program ini akan berhasil. Karena tidak ada kelompok yang menentang atau berdemo saat otsus resmi diperpanjang. Mereka kompak dan yakin bahwa otsus jilid 2 akan makin memajukan Papua, sehingga makin banyak infrastruktur yang dibangun di Bumi Cendrawasih.

Mahasiswa asli Papua mendukung perpanjangan otonomi khusus karena mereka mendapatkan beasiswa kuliah berkat program ini. Otsus sangat baik untuk kemajuan di Bumi Cendrawasih, karena banyak infrastruktur yang dibangun, untuk kesejahteraan rakyat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum perlu menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

Hal ini perlu dijadikan perhatian karena sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, perorangan, pelanggar protokol kesehatan akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah.

“Kewajiban mematuhi porotokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1), dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum,” demikian bunyi Inpres tersebut.

Sanksi yang diatur didalam Inpres tersebut meliputi teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha. Sementara itu di dalam penerapannya, kepala daerah diminta melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk TNI-Polri.

“(Kepala daerah menyusun dan menetapkan peraturan yang) memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.” Bunyi Inpres tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengatakan bahwa Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan guna memastikan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19.

“ Pastikan masyarakat untuk menaati aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar,” ucapnya, Jumat (8/1).

Penangkapan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus dilakukan oleh TNI/Polri di wilayah Papua. Tindakan tegas tersebut dilakukan karena KKB sering melakukan teror dan kekerasan kepada masyarakat sipil. Beberapa hal yang dilakukan seperti merampok, menyandera, dan membunuh.

Pada beberapa waktu lalu, KKB di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, menyandera pesawat perintis milik Susi Air jenis Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY di Lapangan Terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua. TNI mengatakan aksi KKB itu dipicu rasa kecewa lantaran tak diberi dana desa oleh kepala kampung setempat.

“KSB (kelompok sipil bersenjata-sebutan KKB versi TNI) sempat mengancam agar pesawat maskapai Susi Air dilarang membawa penumpang aparat TNI/Polri dan KSB juga menyampaikan kekecewaannya dengan kepala kampung karena tidak memberikan dana desa,” ujar Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa.

Senada dengan hal itu, Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius D. Fakhiri menegaskan jajarannya tidak akan mundur selangkah pun untuk menghadapi pelaku kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.

Irjen Pol. Fakhiri mengatakan bahwa kehadiran aparat Polri dibantu TNI di Intan Jaya saat ini semata-mata untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan bersenjata, dalam hal ini KKB.

“TNI dan Polri hadir untuk memastikan bahwa negara hadir di Intan Jaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum,” pungkasnya.

Kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di tengah masyarakat sudah banyak mendapat penolakan karena FPI sering melakukan aksi kekerasan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Biasanya menjelang bulan Puasa FPI kerap melakukan sweeping di beberapa tempat yang dianggap sebagai sarang maksiat. Aksi sweeping tersebut sama sekali tidak mencerminkan citra Islam yang rahmatan lil alamin karena dilakukan dengan nuansa teror dan intimidasi. Untuk itu, kalangan masyarakat meminta Pemerintah segera membubarkan FPI dan melarang aktivitas organisasinya.

Dalam hal ini, Pakar Hukum Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji menilai pelarangan kegiatan dan aktivitas FPI haruslah diartikan terhadap segala bentuk organ dan perubahannya, baik langsung atau tidak langsung dengan segala atribut maupun lambang organ dan perubahannya.

“Tidak perlu menjadi polemik tentang pelarangan kegiatan FPI. Ini persoalan hukum tata negara, hukum administrasi negara dengan dampak hukum pidana apabila dilakukan pelanggaran-nya. Keputusan pemerintah melalui SKB memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Indriyanto.

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) mengatakan pemerintah tidak anti-Islam meski telah membubarkan FPI.

“Kalau anti-Islam, organisasi-organisasi lainnya ya tidak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam masih tetap jalan,” kata Ketua PB NU Marsudi Syuhud.

Belakangan ini viral pernyataan Amien Rais yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin memperpanjang jabatan sebagai Presiden RI menjadi tiga periode.

Amien Rais melontarkan dugaannya itu melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pukul 20.00 WIB, Sabtu (13/3/2021). Mulanya, Amien mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia.

Amien Rais, mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Jokowi kembali terpilih hingga tiga periode. Menurutnya, ada manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lain.

Amien mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah pertama dengan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sidang tersebut akan menawarkan presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga.

“Sekarang ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana. Rezim Jokowi ini ke arah mana,” kata Amien di chanel YouTube-nya.
“Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi roziun,” imbuhnya.

Tudingan Amien Rais tersebut jelas tidak mendasar. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden diubah menjadi tiga periode.

Presiden Jokowi tak setuju adanya amandemen lagi, cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dilihat Senin (15/3/2021). Bahkan, ia menyebut jika Presiden Jokowi menduga mereka-mereka yang melempar isu presiden tiga periode sedang mencari muka.

Pada 2/12/2019 mengatakan bahwa kalau ada yang mendorongnya menjadi Presiden lagi maka ada 3 kemungkinan: 1. Ingin menjerumuskan; 2. Ingin menampar muka; 3. Ingin mencari muka. Kita konsisten saja, batasi jabatan Presiden 2 periode, sebutnya.

Jadi apa yang dilakukan Amien Rais tidak lain hanya tudingan yang tidak mendasar, dan hanya ingin mendiskreditkan Presiden Jokowi. Faham Ya..

Front Pembela Islam dan sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI selalu saja berulah untuk menggelar aksi dukungan terhadap Proses Hukum Rizieq Shihab melalui pengerahan massa. Rencana aksi tersebut, dapat dikatakan sebagai buntut dari kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Aliansi yang dimotori PA 212, FPI, dan GNPF Ulama ini rencananya akan menuntut Rizieq bebas dari jerat hukum tanpa syarat.

Sementara itu, walau dimotori kelompok-kelompok yang membuat aksi 212 pada 2016 silam, sejumlah pengamat pesimistis bisa memberi dorongan untuk membuat kasus Rizieq terhenti. Sosiolog dari Universitas Andalas, Indradin, menilai anggapan itu bisa muncul karena persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut tidak mewakili kelompok Islam secara umum seperti pada aksi 212 silam yang terkait perkara dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kala itu Gubernur DKI Jakarta. “Isunya berbeda. Kalau isu penistaan agama biasanya lebih mendapat dukungan. Kalau isunya pribadi tentu berbeda,”.

Oleh sebab itu, sambungnya, sulit untuk mengatakan bahwa suara dari kelompok FPI cs itu mewakili umat Islam secara keseluruhan di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dari aksi demonstrasi yang digelar berjilid-jilid untuk mendesak aparat hukum memproses Ahok empat tahun silam. Meskipun demikian, kata dia, tak dapat dipungkiri bahwa suatu kelompok biasanya akan memiliki ikatan emosional antarsesama. Apalagi, saat ini pimpinan yang mereka sebut Imam Besar tersebut terjerat kasus hukum.

Selain itu, pengerahan massa dalam jumlah besar untuk datang ke ibu kota negara pun diperkirakan akan sulit. Apalagi, dalam masa pandemi Covid-19 aparat kepolisian dan Satgas Covid pastinya sudah berjaga dan memiliki skema operasinya tersendiri. Khususnya, dalam menyikapi sejumlah pergerakan simpatisan Rizieq yang menolak proses hukum. “Sulit menggerakkan massa yang besar seperti sekarang ini, karena petugas akan berusaha mengantisipasi lebih awal, karena tentu aksi ini telah diperkirakan sejak awal, ketika akan dilakukan penangkapan terhadap pemimpin mereka,”.

Disisi lain, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, sikap polisi menghadapi aksi massa Rizieq ini akan menunjukkan bagaimana kredibilitas penegakan hukum protokol kesehatan oleh kepolisian. Idealnya, polisi harus tegas membubarkan apabila memang massa yang hadir menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Hal itu tentu menegaskan bahwa tidak ada upaya penegakan hukum yang tebang pilih bagi aparat