September 2020 lalu, Papua kembali memanas. Masyarakat dan aktivis mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi tentang otonomi khusus Papua yang habis masa berlakunya tahun 2021. Aksi lalu menular ke beberapa daerah lainnya.

Otsus Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua. Mereka diberi mandat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Pada pelaksanaannya, Otsus Papua telah memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Hal ini ditunjukkan dengan dukungan terhadap perpanjangan UU Otsus atau yang sering disebut dengan Otsus Jilid II.

“Kami mendukung otsus dan pemekaran daerah otonomi baru, karena itu dapat merangsang kemajuan di setiap daerah,” tegas Ketua Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua, Ali Kabiay.

Unjuk rasa ini, kata Kabiay, untuk mendorong pemerintah pusat menanggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provinsi Papua.

“Banyak dinamika yang terjadi di Papua, oleh karena itu kami sebagai Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat,” ujarnya.

Dukungan terhadap Otsus Papua perlu terus dikawal karena hingga saat ini kelompok separatis Papua berupaya mempengaruhi masyarakat untuk menolak Otsus. Sebby Sambom, juru bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), mengatakan status khusus itu bukan yang diinginkan rakyat Papua, seraya menegaskan bahwa kelompok tersebut mengupayakan kemerdekaan dan pemisahan dari Indonesia.

Kelompok separatis dianggap tidak menjadi bagian masyarakat Papua, sehingga pendapatnya tidak perlu dipercaya. Pasalnya, jika dana otonomi khusus Papua tidak diperpanjang, akan berdampak pada anggaran pemerintah daerah karena dana tersebut menyumbang sekitar 60 persen dari anggaran provinsi.

Selama menjabat sebagai presiden Indonesia, Presiden Jokowi berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Salah satu daerah yang menjadi prioritas kebijakan tersebut adalah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Presiden meyakini program pembangunan infrastruktur di Papua akan meningkatkan ekonomi lokal dan mobilitas penduduk, yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.

Salah satu perwujudan kebijakan tersebut adalah pembangunan jalan yang menghubungkan seluruh wilayah Papua, yang disebut sebagai jalan Trans Papua, dengan panjang sekitar 4.330 kilometer. Jalan tersebut membentang dari kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua.

Ditempat terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jhon Wempi Wetipo, menyebut ruas jalan Trans Papua yang menghubungkan Propinsi Papua Barat dengan Propinsi Papua dengan panjang sekitar 70 kilometer akan segera diaspal tahun ini.

PSalah satu ruas jalan Trans Papua yang akan dikerjakan itu yakni rute yang menghubungkan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua Barat menuju Kabupaten Nabire di Propinsi Papua.

“Yang tersisa itu sekitar 70 Km yang belum kita buka. Ada beberapa ruas baru juga yang akan kita buka. Sekarang konektivitas di Papua dan Papua Barat sudah dilakukan hampir 90 persen,” Ucapnya.

Pada hari rabu, 3 Februari 2021, aparat penegak hukum telah berhasil membekuk 26 terduga teroris dari Gorontalo dan Makassar. Beberapa orang terduga teroris tersebut merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI) yang terkonfirmasi pernah berbaiat pada ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) pada 2015.

Hal tersebut diketahui dari hasil pengakuan para terduga teroris yang telah berbaiat kepada ISIS pada tahun 2015. Acara pembaitan tersebut juga dihadiri oleh salah satu petinggi FPI, yaitu Munarman.

Ditempat terpisah, Karo Penmas Humas Mabes Lama Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan bahwa kelompok teroris ini memiliki berbagai rencana yang bisa mengganggu stabilitas serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu dari 19 tersangka teroris kelompok Makassar ini merupakan anak pasangan suami istri Rullie Rian Zeke dan Ulfah Handayani. Mereka adalah pelaku bom bunuh diri di Katedral Our Lady of Mount Carmel, Pulau Jolo, Filipina Selatan.

Sementara itu, Ketua Cyber Indonesia, Habib Husin Shihab mengatakan bahwa keterkaitan Front Pembela Islam (FPI) dengan kelompok ISIS merupakan sesuatu yang tak terbantahkan.

“Sudah sepatutnya FPI dibubarkan. Dugaan-dugaan kita terkait pimpinan FPI yang punya afiliasi dengan ISIS tak terbantahkan dengan tertangkapnya 19 tersangka teroris ini. Terima kasih Kapolri yang baru.
#PolriPresisi,” kata Habib Husin di akun Twitternya @HusinShihab.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji langkah pemerintah Indonesia yang telah memulai program vaksinasi (Covid-19) nasional. Perwakilan WHO untuk Indonesia, Navaratnasamy Paranietharan, menganggap sebagai negara berkembang, Indonesia berhasil menunjukkan langkah tegasnya dengan mempercepat dan memaksimalkan program vaksinasi nasional sebagai upaya mengakhiri pandemi Covid-19 di dalam negeri.
Pernyataan itu diutarakan Paranietharan dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Bandara Soekarno-Hatta, saat menyambut kedatangan 1.113.600 dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca pemberian aliansi global pengadaan vaksin COVAX. Paranietharan berharap kedatangan bagian pertama dari gelombang I vaksin corona pemberian COVAX ini mampu memperkuat dan memaksimalkan vaksinasi nasional di Indonesia.

Navaratnasamy Paranietharan juga mengatakan, kedatangan satu juta vaksin tahap pertama di Indonesia, merupakan bagian dari tujuan ambisius COVAX untuk menyalurkan sebanyak dua miliar vaksin ke seluruh dunia.
Menurut Paranietharan WHO turut memberikan apresiasi terhadap upaya diplomasi vaksin Indonesia, yang menurutnya menjadi contoh bagi negara lain dengan mengedepankan solidaritas global dan akses yang adil.

“Berkaitan dengan COVAX kami perlu mengapresiasi Indonesia dalam kepemimpinan globalnya. Terutama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga menduduki posisi sebagai ketua AMC Group. Yaitu, grup yang beranggotakan negara-negara untuk mengawasi alokasi dan distribusi vaksin ke banyak negara. Indonesia telah menunjukkan contoh kepemimpinan terkait solidaritas global dan keadilan terkait akses vaksin COVID-19 kepada seluruh negara,” paparnya.

Menurut Paranietharan, program inisiasi vaksinasi COVID-19 yang telah dimulai, merupakan sebuah contoh kepemimpinan di tingkat nasional yang sedikit dilakukan oleh banyak negara berkembang.

“Kami berharap dengan tibanya vaksin dari COVAX akan menambah dan memperkuat lebih jauh untuk mendukung program vaksinasi nasional. Ini merupakan saat untuk menolong keadilan untuk seluruh warga dan sangat penting untuk memberikan vaksin ini kepada mereka yang sangat memerlukan dan untuk memastikan pula bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan,” tegas Paranietharan.

Sementara itu Menlu RI, Retno mengatakan pengiriman vaksin multilateral melalui mekanisme fasilitas GAVI COVAX akan rampung pada Mei 2021 mendatang. Rencananya akan diikuti batch-batch selanjutnya. Indonesia bersama Kanada dan Ethiopia, saat ini menduduki posisi sebagai ketua COVAX AMC Engagement Group (COVAX AMC EG). Indonesia dan Ethiopia mewakili 92 Economies yang tergabung dalam COVAX AMC EG, yang merupakan forum antara negara AMC dengan negara-negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC.

Menlu Retno mengatakan Indonesia secara total akan menerima setidaknya 11,7 juta vaksin corona dari COVAX. Pemerintah telah mengamankan empat jenis merek vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi pemerintah. Keempat vaksin itu yakni Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Indonesia menargetkan proses vaksinasi selesai dalam waktu 12 bulan. Seluruh masyarakat akan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 secara gratis.

Apresiasi WHO terhadap suksesnya pelaksanaan vaksinasi di Indonesia membuktikan bahwa program pemerintah berhasil menangani pandemi covid-19 ini. Namun begitu masyarakat juga harus mendukung pelaksanaannya. Jangan percaya kepada berita hoax bahwa vaksin berbahaya. Carilah sumber informasi yang terpercaya. Jika pandemi berakhir maka ekonomi juga akan segera bangkit kembali. Semoga…

Rizieq yang memiliki nama lengkap Al Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab bukan pertama kali tersandung kasus hukum. Berdasarkan catatan yang ada tentang perjalanan hukum Rizieq Shihab, di antaranya tiga kali berstatus tersangka dan lima kali berstatus terlapor, mulai dari kasus kerusuhan di Monas, kasus chat mesum sampai kasus penghinaan Pancasila. Berita tentang Rizieq Shihab sejak dulu memang selalu menggemparkan. Sebelum berangkat ke Arab, ia memang terjerat beberapa kasus. Sepulang dari sana, ia tak bertobat, malah membuat masalah lagi dengan melanggar physical distancing. Mengapa seolah-olah selalu cari gara-gara dan akhirnya dipanggil kepolisian.

Rizieq Shihab dikecam karena nekat menyelenggarakan pesta pernikahan putrinya dan mengundang 10.000 orang. Selain itu, tanpa rasa bersalah ia langsung semangat untuk safar ceramah, dan tak mengindahkan protokol kesehatan. Atas kesalahannya, ia terancam denda progresif dan sanksi lain karena bandel, tak mau isolasi mandiri. Namun sayang Habib Rizieq menolak panggilan polisi dengan alasan sedang kurang enak badan. Memang beberapa hari ini ia pernah dirawat di sebuah RS swasta di Bogor, karena general check up sekaligus rehat karena kelelahan. Namun ia tak mau dijenguk kecuali oleh keluarganya sendiri.

Janganlah playing victim dan merasa dizolimi, karena karantina mandiri adalah prosedur wajib bagi siapa saja yang habis bepergian ke luar negeri. Karena saat ini siapa saja bisa berstatus sebagai ODP, bahkan OTG. Karena tanda-tanda kena corona tak terlihat secara jelas ketika virusnya belum berinkubasi di dalam tubuh. Hukuman yang menanti Rizieq membuatnya harus pikir-pikir lagi saat akan berbuat onar. Karena publik sudah sangat lelah dengan tingkahnya yang selalu melanggar aturan dan menyepelekan protokol kesehatan. Janganlah bangga dengan punya banyak pendukung, karena jika ia benar kena corona, keselamatan jiwanya yang sangat terancam.

Disisi lain, dukungan datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di DKI Jakarta, dengan salah satu tersangka Muhammad Rizieq Shihab (MRS). Komisi III DPR ingin agar proses hukum kasus tersebut dilakukan secara terbuka. Sahroni mengatakan, Komisi III DPR RI juga akan mengawal kasus tersebut agar prosesnya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sahroni meyakini kalau sikap MRS terus koperatif seperti itu, proses hukum ke depannya juga akan berjalan lancar. Ia juga menilai jika MRS tetap kooperatif, berbagai asumsi yang muncul di masyarakat juga akan bisa dijelaskan hingga menghindari potensi konflik. Semoga Bermanfaat..

Oleh : Sandy Marung)*

Pemerintah dan DPR telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Sektor Keuangan. Peraturan tersebut akan meringkas beberapa Undang-Undang dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi terdampak pandemi Covid-19.

Teuku Riefky selaku Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyambut baik Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan yang telah ditetapkan sebagai program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 dalam pekan ini.

Riefky mengatakan, dengan dibahasnya RUU tersebut saat ini, bisa menjadi bekal bagi pertahanan kondisi sektor keuangan dari risiko ketidakpastian yang membayang, apalagi setelah perekonomian sudah mulai pulih.

Riefky merasa optimis, dengan adanya RUU Omnibus Law Sektor Keuangan akan menimbulkan adanya pendalaman pasar keuangan. Ia melihat, saat ini pasar keuangan Indonesia masih belum dalam, terlihat dari saat pemerintah menjual surat utang, kebanyakan yang menyerap adalan nonresiden.

Dengan adanya pendalaman pasar keuangan, artinya Indonesia bisa memiliki pasar keuangan yang efisien dan partisipasi masyarakat, khususnya domestik diharapkan mampu meningkat. Apalagi, saat ini muncul kekhawatiran risiko taper tantrum yang membuat potensi surat utang pemerintah ditinggalkan oleh asing. Apalagi, yield surat berharga negara (SBN) Indonesia cukup tinggi.

Implikasi dari Omnibus Law Sektor keuangan ini dipandang mampu menurunkan imbal hasil SBN sehingga saat pemerintah menarik utang, maka beban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) bisa lebih murah.

Kemudian, Indonesia bisa lebih resilien dalam menghadapi kemungkinan keluarnya arus modal asing (capital outflow) baik di pasar obligasi maupun di saham, karena yang dijual oleh asing bisa ditangkap oleh domestik. Ini sangat diperlukan karena kalau misal ada ketidakpastian di aspek keuangan, kapasitas domestik mampu menyerap, sehingga gejolak atau volatilitas bisa teredam.

Industri perbankan akan memiliki mandor baru. Calon pengawas baru industri perbankan itu tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Calon aturan sapu jagat sektor keuangan ini merupakan usulan DPR. RUU ini akan masuk dalam program legislasi nasional tahun 2021, dan ditargetkan tuntas tahun ini.

Selain itu, calon beleid ini juga akan mengatur pengawasan bank bermasalah. Calon aturan ini digadang-gadang sebagai salah satu pendeteksi dini krisis keuangan termasuk akibat pandemi Covid-19.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR RI terdekat untuk dilakukan pengesahan. Barulah, Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI akan mengarahkan pihak yang akan melakukan pembahasan RUU tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto, mengatakan bahwa pemerintah akan mengikuti tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh DPR RI. Menurutnya, omnibus law keuangan bisa menjadi solusi atas beragam permasalahan sektor keuangan untuk saat ini dan nanti.

Hadiyanto mengatakan, ada urgensi untuk pengaturan sektor keuangan yang lebih komprehensif, seiring dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di sektor keuangan maupun pasar modal.

Berdasarkan draf RUU tentang reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan, pemerintah dan DPR menginisiasi pembentukan Forum pengawasan Perbankan Terpadu. Tujuannya adalah untuk penguatan koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan di sektor keuangan, khususnya perbankan.

Forum Pengawasan Perbankan Terpadu ini beranggotakan Dewan Komisioner OJK, Dewan Gubernur BI, Dewan Komisioner OJK, Dewan Gubernur BI, Dewan Komisioner LPS dan sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Forum tersebut memiliki tugas untuk merumuskan dan menetapkan indikator dan metodologi penilaian kondisi bank dengan menggunakan data dan informasi dalam sistem data dan informasi sektor keuangan terintegrasi dengan pendekatan proyeksi (forward looking).

Kehadiran Forum Pengawasan Perbankan Terpadu nantinya diharapkan bisa mengantisipasi potensi permasalahan perbankan secara lebih dini dan terkoordinasi. Koordinasi antarlembaga ini diperkuat dengan pembangunan dan pengembangan sistem data dan informasi sektor keuangan yang terintegrasi, sebagai single source of truth di sektor keuangan.

Sementara itu, penataan kewenangan OJK dalam RUU tersebut juga mempertegas peran otoritas untuk menetapkan status pengawasan dan kewenangan pada setiap tahapan status bank.

Omnibus Law Sektor keuangan ini tentu saja diharapkan mampu mengakselerasi percepatan pemulihan ekonomi, dimana dengan adanya pandemi Covid-19, banyak sektor keuangan yang sulit berkembang.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Lisa Pamungkas)*

Mutasi corona ditengarai lebih berbahaya daripada yang lama. Setelah heboh virus corona yang berasal dari Inggris, muncul lagi virus N349K yang diklaim lebih berbahaya. Masyarakat diminta untuk lebih waspada, karena jangan sampai terinfeksi oleh virus ini. Protokol kesehatan harus diterapkan dengan disiplin, agar tetap sehat dan bebas corona.

Pandemi covid-19 sudah berlangsung selama 12 bulan. Jumlah pasien corona mulai menurun dan kapasitas pasien covid di RS tidak sepenuh beberapa bulan lalu. Saat vaksin Sinovac dan AstraZeneca masuk ke Indonesia, maka masyarakat akan optimis bahwa pandemi akan segera berakhir. Karena ketika ada vaksinasi nasional, akan terbentuk kekebalan kelompok.

Akan tetapi, kita tidak boleh lalai karena ada mutasi virus covid-19 dan sudah masuk Indonesia. Pertama ada virus corona Inggris alias B117. Mutasi ini dinamakan virus corona Inggris karena memang pertama kali ditemukan di sana. Perbedaan dengan covid yang lama adalah, pada virus B117 lebih cepat menular dan mematikan, sehingga harus diwaspadai.

Jika ada seseorang yang terinfeksi virus corona tipe B117, maka gejalanya yang hampir sama dengan corona lama. Di antaranya demam, sesak nafas, diare, dan batuk, serta pilek. Akan tetapi, mengingat bahwa virus ini lebih cepat menular, kita harus mewaspadainya. Ketika merasakan gejala itu, maka harus cepat-cepat periksa atau melakukan tes swab. Sehingga bisa diambil tindakan pencegahan atau pengobatan.

Selain tipe B117, maka ada mutasi virus corona lain yang mulai masuk di Indonesia, yakni tipe N439K. Amin Soebandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyatakan bahwa ada 48 kasus mutasi N439K di tanah air. Bahkan penemuan ini sudah ada sejak november 2020.

Amin melanjutkan, gejala antara virus corona lama dengan mutasinya (N439K) hampir sama. Akan tetapi, mutasi virus ini memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menginfeksi seseorang dan punya daya ikat reseptor yang lebih kuat. Sehingga harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita terkena corona jenis ini.

Sementara, Profesor Zoebairi Djoerban dari Ikatan Dokter Indonesia menyebut bahwa virus N439K lebih kuat dalam melawan ketahanan tubuh manusia. Dalam artian, imunitas tubuh memang harus ditingkatkan selama pandemi. Tak hanya dengan rajin berolahraga, tetapi juga dengan makan sayur dan buah, minum susu, dan bisa ditambah dengan multivitamin atau herbal, dengan petunjuk dokter.

Mengapa sampai ada mutasi virus? Menurut dokter Kathi Swaputri, SP PD, mutasi virus terjadi karena covid-19 yang tidak terkontrol. Dalam artian, perilaku masyarakat yang kurang disiplin, bisa menyebabkan terbentuknya mutasi virus. Namun nasi sudah menjadi bubur, saat tidak ada lockdown dan hanya PSBB dan sekarang PPKM, kita harus tetap menjaga kedisiplinan.

Jangan pernah lalai dalam menaati protokol kesehatan seperti pakai masker. Saat belanja bulanan, wajib untuk membeli masker sekali pakai dan hanya boleh dipakai maksimal 4 jam. Sehingga persediaan masker di rumah harus mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Bisa juga dengan masker kain 3 lapis yang bisa memfilter droplet dengan lebih kuat.

Selain pakai masker, jangan lupa untuk selalu cuci tangan atau memakai hand sanitizer dan jaga jarak. Batasi kontak dengan orang lain jika tidak benar-benar penting dan lebih baik melakukan salam jarak jauh daripada menyentuh tangan secara langsung.
Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati?
Saat ada mutasi virus corona baru di Indonesia, maka kita harus meningkatkan level kewaspadaan. Karena tipe B117 dan N439K diklaim lebih ganas daripada corona yang lama. Jangan pernah lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dan tetaplah jaga higienitas serta imunitas, juga rela divaksin agar tubuh bebas corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Solahudin Rahmat )*

PON XX di Papua memang diundur setahun karena alasan pandemi. Namun kemunduran jadwal ini justru dijadikan momen untuk lebih mensukseskan acaranya. Segenap netizen dan masyarakat Indonesia juga bersatu dan kompak dalam mempromosikan acara ini, agar sukses besar.

Tanggal 20 oktober hingga 4 november 2021, PON XX akan diselenggarakan di Papua. Rakyat di Bumi Cendrawasih amat senang sekaligus deg-degan dalam menyambut acara ini, karena baru kali ini sebuah lomba olahraga berlevel nasional diselenggarakan di Papua. Mereka bahagia karena ketika Papua dijadikan tempat penyelenggaraan PON, berarti dipercaya oleh pemerintah pusat.

Warganet di Jogjakarta juga mendukung agar PON XX berlangsung dengan sukses. Hafyz Marshal, Koordinator Nasional Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) di Jogjakarta menyatakan dukungannya terhadap acara ini. Mereka juga meminta netizen di seluruh dunia untuk mensukseskan PON XX, dengan menyebarkan narasi dan konten positif di media sosial.

Mengapa PON yang ada di Papua malah didukung oleh warganet asal Jogjakarta? Hal ini menunjukkan kekompakan netizen Indonesia. Walau letak Jogja-Papua sangat jauh, tetapi tetap saling dukung dalam kebaikan, dan berusaha agar PON XX terselenggara dengan baik. Caranya adalah dengan mempromosikan acara ini di sosmed mereka.

Dukungan netizen yang dicontohkan oleh FPMIS berupa konten positif di media sosial. Misalnya dengan posting foto stadion Lukas Enembe di Instagram, dan memberi hashtag #PONPapua #Papuamaju, dll. Foto di media sosial itu sangat berpotensi akan viral, karena bisa dilihat oleh netizen di seluruh dunia. Jika banyak yang melihatnya, akan tertarik dengan siaran PON.

Ketika banyak warganet di luar negeri turut memantau berita dan siaran PON XX, maka mereka akan takjub akan pertandingan olahraga di Papua. Ternyata Papua sangat modern, bersih, dan menjadi penyelenggara acara olahraga dengan profesional. Selain itu, suasana di luar stadion juga disiarkan, sehingga menjadi momen untuk mempromosikan keindahan alam Papua.

Netizen jadi penggerak agar warganet di negara lain terpesona akan keindahan dan eksotisme Papua. Mereka akan memasukkan Papua sebagai tujuan wisata, nanti setelah pandemi selesai. Sehingga warga Papua yang diuntungkan, karena dipenuhi oleh para turis dan bidang pariwisatanya hidup lagi.

Kekuatan jempol netizen Indonesia memang hebat dalam memviralkan sesuatu. Oleh karena itu gunakan media sosial untuk meng-upload foto yang baik, misalnya tentang PON XX Papua. Karena akan memiliki efek positif juga terhadap Indonesia. Negeri kita akan dikenal dengan penyelenggaraan PON yang profesional dan modern.

Mengapa harus ada pencitraan positif mengenai Indonesia, melalui PON XX, yang dilakukan di media sosial? Karena selama ini banyak orang luar negeri yang hanya kenal Bali tapi tidak tahu bahwa pulau itu adalah bagian dari Indonesia. Sehingga memviralkan PON Papua akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang maju, bukan negara dunia ketiga.

Rusdil Fikri, perwakilan FPMSI lain menyatakan bahwa sinergitas warganet sangat penting untuk memajukan Indonesia. Dalam artian, dukungan untuk PON wajib dilakukan oleh setiap WNI. Karena mereka bersinergi dan kompak dalam memajukan tiap acara yang diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk pekan olahraga nasional di Papua.

Ketika netizen kompak maka mereka berhenti saling menyalahkan. Sudah bukan rahasia lagi, saat ini ada 2 kubu yang bersebrangan, karena masing-masing membela paslon yang berbeda di pemilu 2019 lalu. Saat ada PON, maka mereka akan bersatu. Oleh karena itu, perwakilan warganet dari Jogja tersebut mengkampanyekan agar PON sukses dan berharap semoga acara ini akan menyatukan 200 juta penduduk di Indonesia.

Kesuksesan PON adalah kebahagian kita bersama. Warganet diharap untuk kompak dan saling dukung, dalam mempopulerkan acara olahraga ini. Caranya dengan mengunggah gambar atau narasi positif mengenai PON XX, dan berusaha memviralkannya di media sosial.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Pemuda di Pekanbaru

Oleh : Edward Jigibalom )*

Masyarakat Papua merespons positif rencana perpanjangan dana Otsus Papua. Hingga saat ini, dana Otsus tersebut telah digunakan untuk mengoptimalkan berbagai pembangunan di Papua.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan dana otonomi khusus (otsus) provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 7,8 triliun. Penetapan itu tertuang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2021, yang sebelumnya Rp 7,6 triliun.
Sesuai dengan amanat UU, alokasi dana otsus Provinsi Papua dan Papua Barat setara dengan 2 persen dari total pagu dana alokasi umum (DAU) Nasional dan berlaku selama 20 tahun.

Dana Otsus juga diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo menuturkan, dana Otsus selama ini telah membantu masyarakat asli Papua dalam membantu membangun Papua, apalagi dari sisi anggaran terus mengalami kenaikan.

Abisai Mengusulkan, agar semakin optimal dari sisi penggunaan, dibuatkan lembaga khusus yang mengelola dana. Jika pun tidak, pemerintah daerah yang menerima dana diharapkan dapat benar-benar menggunakan sesuai peruntukan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua.

Abisai menjelaskan, apa yang sudah baik dari penerapan Otsus tetap harus dipertahankan. Ia berharap, dana Otsus juga benar-benar bisa diarahkan ke kampung-kampung adat, warga asli Papua.

Warga asli Papua yang ingin sekolah baik di dalam negeri, maupun ke luar negeri, bisa mendapatkan kemudahan, Bahkan jika perlu, dibuat rumah sakit khusus dengan dana Otsus sehingga warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya jika hendak berobat.

Sementara itu, Ketua FOR Papua MPR RI dan anggota DPD RI Papua, Yorrys Raweyai, menambahkan dana Otsus yang didapat Papua merupakan hasil perjuangan politik sehingga dana tersebut harus benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat kepada masyarakat asli Papua.

Ia mendorong agar semua pihak, generasi emas Papua, untuk menyamakan persepsi agar bisa memberikan kontribusi terbaik bagi tanah Papua dan juga ke negara.

Otsus diraih dari situasi politik extra ordinary, guna dihasilkan win win solution, bahwa negara hadir dan memberi perhatian lebih ke Papua, melalui instrumen aturan khusus dan dukungan anggaran dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, perekonomian berbasis lokal, hingga infrastruktur.

Melalui dana otsus, dana pendidikan pun menjadi hampir dua kali lipat dari ketentuan yakni mencapai 37 persen. Begitu pula anggaran kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup.

Sementara itu, Duta Besar dan Senior Pamong Papua Michael Manufandu, menjelaskan kebijakan dana otsus yang terus berlanjut di era Jokowi, juga mengindikasikan adanya komitmen dan dukungan nyata dari pemerintah pusat ke Papua. Apalagi dari sisi anggaran sejak awal terus mengalami kenaikan.

Michael menuturkan, dari segi keputusan politik, kemauan mendukung Otsus tetap berjalan dan tetap ditingkatkan. Bahkan sebelum menjadi dua provinsim daerah di Papua juga sudah mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana dekonsentrasi, yang dibagi ke tiap pemerintah daerah. Tinggal di level pemda itu benar-benar memaksimalkan dari sisi penggunaan dana.

Dengan kewenangan otonomi, Michael menuturkan bahwa daerah dapat mengelola berbagai keperluan, urusan, kebijakan di semua sektor agar masyarakat setempat bisa sejahtera. Sehingga, seharusnya, jika ada persoalan seperti warga kelaparan, sakit, seharusnya tidak bisa lagi menunjuk ke pusat karena persoalan itu menjadi kewenangan pemda sepenuhnya yang sudah mendapatkan berbagai dukungan dana.

Oleh karena itu, perlu adanya kesepahaman, kesamaan visi antara pusat daerah, agar dana Otsus benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan kebijakan dan program otonomi khusus yang diluncurkan pemerintah pusat bagi tanah Papua cukup berhasil.

Pada bidang pendidikan, cukup banyak putra-putri Papua yang sekolah dan kuliah dibiayai melalui dana otsus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan pada bidang kesehatan dana otsus bermanfaat bagi peningkatan layanan baik di dalam kota maupun wilayah pedalaman dan terpencil.

Tentu saja bukti pembangunan ini menjadi landasan untuk memberikan dukungan terhadap otsus jilid dua yang akan dilanjutkan pada 2022. Papua Barat masih membutuhkan kebijakan otsus untuk percepatan pembangunan di berbagai sektor.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Firza Husein )*

Rizieq Shihab sudah menjalani sidang kasus kerumunan pada 16 maret 2021. Masyarakat mendukung proses peradilan, walau diadakan secara virtual. Penyebabnya karena saat ini masih masa pandemi, sehingga ketika sidang seperti biasa, ditakutkan akan menimbulkan kerumunan dan tidak bisa menjaga jarak.

Rizieq Shihab menjadi tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan, karena melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 216 tentang menghalang-halangi ketentuan Undang-Undang, sehingga harus mendekam di penjara selama 6 tahun. Terlebih, gugatan praperadilannya ditolak oleh hakim. Sehingga mau tak mau ia harus dihukum di dalam bui.

Tanggal 16 maret 2021, dilangsungkan sidang perdana kasus hasil tes swab Rizieq yang diduga dipalsukan, dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum. Rizieq Shihab tidak dihadirkan ke muka hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan ia menjalani persidangan secara virtual. Namun jaksa dan penuntut umum tetap boleh datang ke pengadilan.

Seharusnya semua orang menghormati majelis hakim, akan tetapi tim kuasa hukum Rizieq Shihab bertingkah tidak sopan. Mereka berteriak dan menuntut agar Rizieq didatangkan ke pengadilan. Munarman, salah satu anggota tim kuasa hukum Rizieq akhirnya walk out karena kecewa dengan sidang virtual ini. ia mengaku keluar karena pengacara juga sudah keluar.

Tingkah Munarman yang walk out dengan penuh emosi tentu menjadi olok-olok masyarakat. Sebagai anggota tim kuasa hukum, seharusnya ia menjaga etika di depan orang banyak. Akan tetapi malah berbuat kekanak-kanakan dengan menunjukkan kemarahannya dan keluar dari persidangan.

Sedangkan Rizieq sendiri juga protes karena ia ingin dihadirkan ke pengadilan lalu ikut-ikutan walk out. Menurutnya, permohonan untuk tidak mengadakan sidang online sudah dilayangkan oleh tim kuasa hukum. Selain itu, ia juga minta keadilan. Akan tetapi, majelis hakim tidak merasa menerima surat tersebut dan alasan Rizieq, sehingga mereka tetap melaksanakan sidang secara virtual.

Alasan Rizieq bahwa takut ada sabotase atau jaringan internet yang kurang stabil saat sidang virtual amat dibuat-buat. Bagaimana bisa ada sabotase seperti itu? Jika memang ada kecurangan, maka seseorang bisa saja dijebloskan ke dalam bui tanpa ada proses di pengadilan. Justru ketika ada peradilan, maka hak Rizieq sebagai warga negara di negara hukum sedang dijalankan.

Sidang  via gawai ini dilakukan karena menghindari kerumunan, karena ditakutkan pendukung Rizieq akan datang untuk melihatnya. Karena saat pandemi, amat riskan jika massa akan menggeruduk pengadilan dan ditakutkan akan membentuk klaster corona baru. Sehingga sebanyak lebih dari 600 aparat diterjunkan untuk mengamankan sidang tersebut dan berjaga-jaga dari amuk massa.

Jangan sampai ada klaster corona baru dari massa pendukung Rizieq, ketika ia dihadirkan di depan hakim. Karena mereka datang beramai-ramai dan tidak bisa menjaga jarak, walau sudah memakai masker. Apalagi OTG semakin banyak berkeliaran dan kita tidak tahu siapa dari massa itu yang ternyata positif corona. Pendukung Rizieq diharap bijak dan harus ingat bahwa saat ini masih masa pandemi.

Lagipula, Rizieq adalah tersangka kasus kerumunan massa. Jadi jangan sampai ada kerumunan baru yang terbentuk dan membuat lonjakan kasus corona. Hal ini sangat tidak lucu, karena ada pasien covid gara-gara mendukung seorang tersangka yang membuat 80 orang tertular covid.

Masyarakat mendukung penuh proses peradilan Rizieq Shihab karena ia memang bersalah dan melanggar beberapa pasal. Sidang virtual tetap sah di mata hukum, karena saat pandemi, jangan sampai ada kerumunan yang terbentuk dan menyebabkan klaster corona baru. Seharusnya Rizieq, Munarman, dan tim kuasa hukum memahaminya dan tidak walk out sembarangan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor