Guna mencapai transparansi dan akuntabilitas, pemerintahan Presiden Jokowi berencana untuk mengaudit penggunaan dana Otsus. Jika penggunaan dana Otsus dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka pada saat Otsus Jilid-2 diberlakukan, dana yang diberikan tidak akan disalahgunakan lagi dan dapat dinikmati oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Dengan adanya perpanjangan otonomi khusus (otsus) di tanah Papua, hal ini akan menjadi kebijakan yang tepat dan sesuai untuk masyarakat Papua guna mengejar ketertinggalan ditengah masyarakat tersebut. Selama ini, dana otsus yang dirasakan langsung oleh masyarakat Papua adalah dana kampung, sehingga diharapkan dana Otsus dapat disalurkan secara langsung ke masyarakat melalui pengelolaan dana kampung.

Berbagai dukungan terhadap kebijakan dana otsus telah muncul dari berbagai elemen masyarakat Papua, baik yang diperantauan maupun yang berada di tanah Papua itu sendiri. Contohnya seperti dukungan yang diberikan oleh mahasiswa dan pemuda Papua yang tergabung dalam Komunitas Pemuda dan Mahasiswa Papua se-Jakarta.

Mereka sepakat untuk mendukung berlanjutnya kebijakan otonomi khusus (Otsus) ditanah Papua. Hal ini disampaikan mereka pada saat selesai ibadah awal tahun di Anjungan Papua, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Minggu (10/1).

Ketua Pelaksana kegiatan tersebut, Cornelia Eveline Cabuy, mengatakan pihaknya menilai penerapan Otsus merupakan jalan terbaik untuk membangun Bumi Cendrawasih ke depannya. Baik secara fisik, maupun sumber daya manusianya.

“Kami mendukung otsus ke depan agar menjadi sebuah perubahan untuk Papua dan bisa menjamin kebutuhan masyarakat Papua,” ucapnya.

Pemerintah mulai memperbaiki infrastruktur yang ada di kawasan perbatasan antara Indonesia-Malayasia dengan membangun jalan di area tersebut.

Jalan yang dibangun yakni di kawasan Badau-Empanang wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Anggaran untuk pembangunan jalan tersebut yakni sebesar Rp191 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di tambah lagi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai WIlayah Sungai Nusa Tenggara II terus memacu penyelesaian pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi pertanian. Progres pekerjaan fisik bendungan saat ini telah mencapai 28 persen dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2022.

“Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo ini merupakan bendungan ke lima dari rencana tujuh bendungan yang dibangun di Provinsi NTT mengingat NTT merupakan daerah sulit air. Oleh karenanya kita perlu banyak bendungan sebagai tampungan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan di sepanjang musim,” kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan sekaligus juru bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, Senin (22/2).

Kementerian PUPR juga mendukung percepatan pengembangan wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur salah satunya Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Untuk kawasan PLBN Skouw di Papua telah diselesaikan pembangunan saluran irigasi primer perbatasan DI Koya Timur sepanjang 2,4 km, pembangunan Jalan Poros Kampung Mosso-Kabupaten Keerom di Kampung Mosso sepanjang 30 km, Jalan Jeramba di Enggros sepanjang 5 km, dan peningkatan kapasitas dan kualitas Jalan Provinsi Kelurahan Koya Timur-Kelurahan Koya Barat serta pembangunan SPAM di Distrik Muara Tami.

Berbekal dokumen surat keputusan bersama (SKB) pembubaran Front Pembela Islam (FPI), Dian Ediana Rae segera memerintahkan anak buahnya bergerak. Sesuai arahan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memutuskan memblokir sementara rekening FPI. Tak hanya itu, sejumlah rekening yang terafiliasi dengan FPI juga diblokir dan disisir satu per satu.

Awalnya PPATK memblokir sementara sebanyak 59 rekening. Jumlah rekening yang diblokir sementara terus bertambah seiring waktu. Bahkan hingga 14 Januari 2021, PPATK menyatakan telah memblokir 88 rekening. Tiga hari berselang, rekening yang diblokir bertambah satu dan kini total ada 89 rekening diblokir sementara.

Sementara, Polri mendeteksi aliran dana mencurigakan dari Tazneen Miriam Sailar warga negara Inggris ke rekening terafiliasi Front Pembela Islam (FPI). Tazneen adalah istri dari Acep Ahmad Setiawan, milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), salah satu faksi Al Qaeda di Suriah.

Acep atau ditulis Asep dikenal sebagai Abu Ahmed al Indunisy lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 28 Juni 1978 dan tewas antara 2014-2015 dalam perang saudara di Suriah. Polisi menyebut Asep juga terafiliasi Jamaah Islamiah (JI).

Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan tim Densus 88 Antiteror dikerahkan untuk mendalami peran Tazneen terkait aliran dana ke FPI.

Ahmad menyebut rekening terafiliasi dengan Tazneem diketahui mengirim dana ke rekening terafilasi FPI yang tengah dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari 92 rekening FPI yang diselidiki, polisi belum menyebutkan identitas penerima transfer dari Tazneen. Di dalam 92 rekening, ada rekening atas lembaga hingga perseorangan seperti Munarman, sekretaris FPI hingga keluarga Muhammad Rizieq Shihab.

Mantan Wakil Presiden RI yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jusuf Kalla (JK) mendukung vaksinasi nasional Covid-19 secara mandiri. JK menilai, vaksin mandiri dapat membantu mempercepat program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah. Sebab, jika vaksin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, maka akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memvaksin jumlah yang ditargetkan.

Menurut JK, pengendalian pandemi Covid-19 saat ini tergantung pada program vaksinasi, karena saat ini berkejaran dengan tren peningkatan kasus Covid-19, sehingga diperlukan upaya keras mengejar target vaksinasi.

“Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu 1 tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya 1 juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja”.

Menurut JK, berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika swab test atau uji usap hanya dilakukan pemerintah prosesnya justru lebih lama. Namun, setelah pihak swasta diperbolehkan melakukan uji usap justru menjadi lebih cepat dan harganya bisa lebih murah. Hasil swab test tersebut diketahui setelah 7 hari semenjak tes dilakukan, namun ketika pihak swasta diperbolehkan, hanya dalam waktu 8 jam hasilnya bisa diketahui dengan biaya yang lebih murah.

JK menambahkan, jika vaksin mandiri dapat dilakukan oleh perusahaan swasta terhadap para karyawannya, maka perusahaan tersebut dapat kembali beraktifitas dengan normal dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah memasang target vaksinasi Covid-19 terhadap 70% dari populasi di Indonesia. Hal itu bertujuan agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan kekebalan komunal dibandingkan negara lain di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan penghitungan Menkes Budi, 70% dari total jiwa penduduk Indonesia berjumlah sekitar 181 juta orang. Dengan kebutuhan dua dosis bagi setiap orang, menurutnya, perlu sedikitnya 362 juta suntikan vaksin.

Jadi tokoh nasional seperti JK saja mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ragu mensukseskannya. Dengan suksesnya program vaksinasi nasional, maka masyarakat tidak perlu khawatir melakukan aktifitas kembali sebagai pejuang rupiah bagi keluarganya yang selama ini terhambat oleh pandemi Covid-19. Selain itu perekonomian nasional juga akan bangkit dan membaik. Itulah harapan kita semua.

Habib Rizieq Shihab kembali menjalani sidang kasus kerumunan Petamburan di PN Jaktim. Dalam sidang itu, Habib Rizieq Shihab sempat beradu argumen dengan hakim dan jaksa. Habib Rizieq menolak sidang secara online. Awalnya Habib Rizieq menolak dihadirkan di sidang online. Habib Rizieq mengaku didorong saat akan dihadirkan di dalam sidang. Sementara itu, hakim meminta agar Habib Rizieq menyampaikan pendapatnya di ruang persidangan.

Rizieq Shihab sempat protes dan marah-marah dalam sidang perdananya yang digelar secara daring. Keberatan dan aksi tersebut dianggap tidak tepat karena proses hukumnya selama ini telah berjalan adil dan persidangan online telah sesuai ketentuan. Kericuhan sempat terjadi saat persidangan perdana Rizieq yang digelar secara online, kuasa hukum dari Pentolan FPI tersebut berteriak-teriak karena masalah internet yang buruk. Majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Timur juga tidak mengabulkan permintaan Rizieq Shihab untuk hadir secara langsung di persidangan.

“Majelis hakim sudah bermusyawarah, apa pun keputusan musyawarah ini, baik tidak menyenangkan buat penasihat hukum maupun tim jaksa penuntut umum, harus saya sampaikan bahwa hasil musyawarah terkait kendala teknis sidang online ini sudah teratasi jadi lancar, bisa didengar dengan jelas, dan itu majelis bisa abaikan,” ujar ketua majelis hakim Khadwanto dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) seperti disiarkan online, Selasa (16/3/2021). “Majelis hakim berpijak pada Perma Nomor 4 Tahun 2020 bahwa persidangan selama pandemi itu dijalankan secara online dan ini sudah berlangsung sejak bulan Juni kalau tidak salah, jadi kita juga tidak bisa mengabaikan fakta itu bahwa sidang online harus dijalankan,” imbuhnya

Disisi lain, KY juga menjelaskan bahwa sidang secara virtual telah diatur dalam perma No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara elektronik yang ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung. Ketua komisi yudisial Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan bahwa sidang virtual sebagai solusi penyelesaian perkara saat menghadapi Pandemi Covid-19. Dalam situs resmi KY, Mukti menyatakan bahwa sidang virtual dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pencari keadilan. Penyesuaian ini adalah mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan para pihak.

Mukti Fajar juga menjelaskan bahwa KY mempunyai wewenang untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim. Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan bahwa persidangan meski dilakukan secara daring, tentu wajib dihormati oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Mukti juga mengungkapkan komitmen KY yang akan memberikan perhatian khusus dengan melakukan pemantauan terhadap persidangan tersebut. KY akan memproses apabila ditemukan adanya tindakan merendahkan martabat hakim. Jika KY menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, atau perilaku merendahkan martabat hakim oleh para pihak, maka KY akan memprosesnya lebih lanjut. Semoga Bermanfaat.

Oleh : Deka Prawira )*

Program vaksinasi mandiri nampaknya akan segera berjalan. Hal ini terungkap setelah Menteri BUMN menyatakan bahwa kemungkinan akan ada 3,5 juta dosis vaksin corona yang akan tiba di Indonesia pada bulan Maret 2021. 

Pemerintah terus mengoptimalkan penyediaan, salah satunya dengan menyediakan 3,5 juta vaksin dalam waktu dekat. Vaksin tersebut rencananya akan didatangkan dari dua produsen vaksin yakni sinopharm dan Moderna. Total masing-masing vaksin Covid-19 sebanyak 20,20 juta dosis vaksin. Perinciannya sebanyak 15 juta dosis adalah vaksin Covid-19 dari Sinopharm dan 5,2 juta dosis dari Moderna.

            Targetnya vaksin corona atau Covid-19 dari Sinopharm akan mulai tersedia Maret hingga Juni. Sedangkan vaksin corona Moderna akan tersedia pada Juli hingga Oktober.

            Pemerataan vaksin Covid-19 terus dikebut pelaksanaannya. Di Tangerang, rupanya warga bisa melakukan vaksinasi secara drive thru. Inovasi tersebut tentu patut diapresiasi.

            Dulu, Indonesia sempat diolok-olok oleh banyak negara karena menggunakan vaksin Sinovac asal Tiongkok.  Dimana kala itu Indonesia dianggap sebagai kelinci percobaan dalam penerapan vaksin covid-19 untuk manusia terutama warga negaranya sendiri.

            CEO Bio Farma, Honesti Basyir mengatakan, tak hanya dianggap sebagai kelinci percobaan, Bio Farma juga disebut terancam utang besar-besaran, sebab saat itu belum ada kontrak terkait vaksin sehingga hal tersebut menyalahi aturan. Di sisi lain, Bio Farma telah membeli vaksin padahal tidak ada dana sama sekali.

            Perlu diketahui bahwa vaksinasi corona telah dimulai pada 13 Januari 2021. Penyuntikan ke Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat tinggi serta tenaga kesehatan, menjadi penanda dimulainya vaksinasi.

            Hingga kini lebih dari 1,46 juta tenaga kesehatan telah seluruhnya mendapatkan suntikan pertama vaksin Sinovac. Mereka merupakan kelompok prioritas penerima vaksin karena paling rentan terpapar corona.

            Setelah tenaga kesehatan, lansia diatas 60 tahun yang mendapat giliran. Penyuntikan kepada mereka setelah BPOM mengeluarkan emergency use authorization kepada vaksin Sinovac untuk usia di atas 60 tahun.

            Beriringan dengan lansia, petugas publik-pun menjadi kelompok prioritas vaksin. Jumlah kedua kelompok ini sekitar 38,4 juta orang.

            Petugas publik yang sudah mendapat jatah antara lain, pedagang, wartawan dan petugas transportasi umum. Kemudian atlet, polisi, TNI hingga mereka yang bekerja di sektor publik.

            Vaksinasi untuk kelompok ini ditargetkan selesai pada Juni 2021. Vaksin yang digunakan ada 2 yakni Sinovac. Setelah mereka, giliran masyarakat rentan yang tinggal di daerah zona merah.

            Kelompok yang dinyatakan rentan tertular Covid-19 oleh WHO di luar lansia adalah penderita komorbid atau yang memiliki penyakit bawaan, pekerja sektor informal, anak-anak, hinggga penyandang disabilitas dan penderita positif HIV positif.

            Dari data yang sama, jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk vaksinasi kelompok tersebut adalah 130 juta. Dengan estimasi setiap vaksinasi membutuhkan dua dosis, yang mana berarti 65 juta orang yang akan disuntik.

            Setelah kelompok rentan, barulah masyarakat umum yang akan menerima vaksin pada bulan September. Total keseluruhan yang menjadi target sekitar 194 juta orang.

            Ditargetkan proses tersebut akan selesai pada Maret 2022. Tentu saja target ini sangat bergantung pada ketersediaan vaksin.

            Jika vaksin lebih cepat datang dan vaksin merah putih dahulu diproduksi maka proses akan lebih cepat.  Namun apabila yang terjadi sebaliknya, maka proses vaksinasi bisa lebih lama dari target.

            Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan vaksinasi massal untuk masyarakat umum akan dimulai pada bulan April 2021. Saat ini, pelaksanaan vaksinasi masih diprioritaskan bagi para pelayan publik yang kerap bersentuhan dengan banyak masyarakat.

            Ma’ruf menjelaskan pemerintah menargetkan program vaksinasi bagi sekitar 182 juta penduduk dan diharapkan dapat selesai dalam satu tahun.

            Adapun pemberian vaksin bagi masyarakat umum akan sama dengan tenaga kesehatan. Calon penerima vaksin akan menerima undangan melalui pesan singkat (sms).

            Vaksinasi untuk masyarakat umum akan menggunakan sistem data satu vaksinasi Covid-19. Kerja sama untuk pendataan dilakukan oleh Telkom, Kominfo, BPJS, Kemenkes dan Kemenko Perekonomian.

            Vaksinasi tentu saja perlu dipercepat, hal ini bertujuan agar tercipta kekebalan komunal (herd immunity) sehingga akan dapat mengurangi dan mengendalikan wabah covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Presiden Jokowi dengan tegas menolak masa jabatan diperpanjang hingga 3 periode. Karena menurut UU, maksimal hanya boleh 2 periode dan beliau tidak akan mengubahnya. Lagipula, pembatasan ini bermanfaat, karena tidak akan membentuk rezim yang terlalu lama berkuasa seperti orde lama dan orde baru.

Indonesia adalah negara demokrasi dan dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa presiden menjabat selama 5 tahun, serta bisa diperpanjang lagi. Namun kita tentu masih ingat saat orde lama jabatan itu dipangku selama 20 tahun, sedangkan orde baru malah 32 tahun. Kemudian ada amandemen bahwa masa jabatan hanya maksimal 2 periode alias 10 tahun, untuk mencegah hal ini.

Walau kita sudah paham bahwa jabatan Presiden maksimal 2 periode, tetapi publik masih heboh ketika ada isu tentang penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Mereka yang tak tahu akan menuduh bahwa Presiden Jokowi ingin lebih lama berkuasa. Padahal faktanya, dalam pasal 7 UUD 1945, sudah jelas tercantum maksimal masa jabatannya.

Presiden Jokowi langsung menanggapi isu ini dan menolak mentah-mentah jabatan Presiden 3 periode. Menurut beliau, janganlah kita membuat kegaduhan baru dengan isu politik. Apalagi saat ini pemerintah sedang fokus dengan penanganan dampak pandemi. Sehingga jangan sampai ada isu yang menyesatkan dan mempengaruhi kinerja tim penanganan dampak pandemi tersebut.

Terlebih, bukan Presiden Jokowi yang mengusulkan bahwa masa jabatan Presiden diperpanjang selama 15 tahun. Tega sekali orang yang melemparkan isu tersebut dan membuat hoaks, seolah-olah Presiden ingin berkuasa lagi dan lagi. Juga menuduh bahwa akan ada amandemen UUD 1945 dan sidang istmewa MPR yang akan mengatur bahwa jabatan bisa diperpanjang.

Masyarakat perlu membaca lebih banyak berita dari media yang valid dan tidak ikut termakan hoaks penambahan jabatan presiden. Jangan termakan isu, seolah-olah Presiden Jokowi sendiri yang mengusulkan agar masa jabatan RI-1 ditambah lagi. Karena beliau langsung membantah melalui channel Youtube Sekretariat Presiden.

Terlebih, bisa saja isu ini sengaja dilontarkan oleh oposisi yang ingin bahwa citra Presiden Jokowi menurun. Padahal Presiden Jokowi adalah pemimpin yang paling dicintai oleh rakyat dan pendukungnya tidak goyah dengan isu tersebut. Walau misalnya rakyat tidak keberatan karena mereka fans Presiden Jokowi garis keras, tetapi beliau tetap teguh dan menolak perpanjangan jabatan.

Memang bola liar semakin panas, ketika isu jabatan Presiden 3 periode bergulir di masyarakat. Karena ada isu hoaks lama yang terangkat lagi, saat ada usulan bahwa masa Presiden ditambah jadi 8 tahun, bukan 5 tahun. Namun hanya bisa dipilih dalam 1 periode. Padahal itu hanya kabar angin dan tidak akan pernah diusulkan langsung ke MPR.

Presiden Jokowi tidak mungkin seenaknya mengubah UUD 1945 demi kepentingannya sendiri. Karena merasa jabatan adalah amanah dan jika dibatasi periodenya akan ditaati. Sehingga pada sisa jabatan di periode kedua, akan dimaksimalkan dengan baik, dengan cara mensejahterakan rakyat dan mengatasi dampak pandemi covid-19.

Usaha untuk mengatasi dampak pandemi corona lebih diprioritaskan pemerintah daripada menambah masa jabatan. Sehingga kita diharap tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu ini. Lebih baik masyarakat ikut mengatasi dampak pandemi, dengan bakti sosial dan kegiatan lain yang positif.

Presiden Jokowi sudah menolak usulan perpanjangan masa jabatan. Jadi, masyarakat diharap mengerti dan tidak salah sangka. Tidak ada ambisi berlebihan untuk menambah periode jabatan RI-1, karena sudah tercantum dalam UUD 1945. Pemerintah lebih fokus untuk mengatasi dampak pandemi daripada ngotot menambah masa jabatan presiden jadi 3 periode.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Rizieq Shihab sempat protes dan marah-marah dalam sidang perdananya yang digelar secara daring. Keberatan dan aksi tersebut dianggap tidak tepat karena proses hukumnya selama ini telah berjalan adil dan persidangan online telah sesuai ketentuan.

Kericuhan sempat terjadi saat persidangan perdana Rizieq yang digelar secara online, kuasa hukum dari Pentolan FPI tersebut berteriak-teriak karena masalah internet yang buruk. Majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Timur juga tidak mengabulkan permintaan Rizieq Shihab untuk hadir secara langsung di persidangan.

Pengadilan terpaksa digelar secara daring, mengingat masa pandemi Covid-19 belum berakhir.

            Sidang pembacaan putusan praperadilan Rizieq terkait penahanan dan penangkapan kasus kerumunan di Petamburan, telah menyatakan bahwa praperadilan Habib Rizieq gugur.

            Dalam pertimbangannya, hakim Tunggal Suharno menyebutkan perkara pokik terkait kasus kerumunan Petamburan telah dilimpahkan oleh polisi kepada jaksa. Selain itu, sidang pokok perkara juga telah dinyatakan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

            Suharno juga mengatakan bahwa gugurnya praperadilan telah mengacu pada pasal 28 ayat 1 huruf d Tahun 1981 tentang KUHP. Di mana disebutkan gugatan praperadilan dinyatakan gugur bisa sidang pokok perkara telah dimulai.

            Majelis hakim juga memutuskan untuk menunda sidang pembacaan dakwaan terhadap Rizieq Shihab. Sebab, proses persidangan yang berlangsung secara virtual tersebut menuai protes dari tim kuasa hukum Rizieq.

            Awalnya, Rizieq melontarkan protes kepada hakim karena tidak dihadirkan secara langsung ke ruang sidah. Lantas hakim melakukan skors sidang untuk membarbaikin kualitas audio.

            Setelah itu, sidang mulai dilanjutkan tetapi protes masih disampaikan oleh tim pengacara Rizieq. Jaksa juga sempat ingin memacakan dakwaan terlebih dahulu. Pengacara Rizieq juga memprotesnya. Hingga hakim memutuskan untuk menunda persidangan.

            Pelaksanaan sidang Rizieq tersebut rupanya mendapat sorotan dan penolakan dari sejumlah kalangan. Komisi Yudisial (KY) telah meminta kepada seluruh pihak untuk dapat menghormati lembaga peradilan.

            KY juga menjelaskan bahwa sidang secara virtual telah diatur dalam perma No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara elektronik yang ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung.

            Ketua komisi yudisial Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan bahwa sidang virtual sebagai solusi penyelesaian perkara saat menghadapi Pandemi Covid-19.

            Dalam situs resmi KY, Mukti menyatakan bahwa sidang virtual dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pencari keadilan. Penyesuaian ini adalah mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan para pihak.   

            Mukti Fajar juga menjelaskan bahwa KY mempunyai wewenang untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim. Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan bahwa persidangan meski dilakukan secara daring, tentu wajib dihormati oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

            Mukti juga mengungkapkan komitmen KY yang akan memberikan perhatian khusus dengan melakukan pemantauan terhadap persidangan tersebut. KY akan memproses apabila ditemukan adanya tindakan merendahkan martabat hakim.

            Jika KY menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, atau perilaku merendahkan martabat hakim oleh para pihak, maka KY akan memprosesnya lebih lanjut.

            Sebelumnya Rizieq didapati walkout dari sidang kasus tes Swab di RS  Ummi Bogor. Buntutnya hakim pun menegur jaksa lantaran sang terdakwa walkout seenaknya.

            Setelah menyatakan walkout dari persidangan kepada majelis hakim, dalam visual yang ditampilkan Habib Rizieq tampak bangun dari kursi. Sembari menunjuk ke arah kamera, dia juga meminta agar kamera dinonaktifkan.

            Tampilan layar yang menampilkan Rizieq tampak hilang, meski begitu suara dari ruang sidang Bareskrim Polri tetap terdengar. Rizieq terdengar berdebat dengan petugas yang berada di ruangan tersebut. Dia meminta untuk kembali ke selnya yang berada di rumah tahanan Bareskrim.

            Atas tindakan Rizieq, Ketua Majelis Hakim Khadwanto menegur jaksa. Khadwanto menegaskan bahwa terdakwa tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang persidangan seenknya tanpa izin majelis.

            Dirinya juga telah mengatakan bahwa penuntut umum  wajib mendampingi dan menghadirkan terdakwa dalam persidangan secara visual.

            Khadwanto juga mengingatkan kepada jaksa, agar hal serupa tidak terjadi dalam persidangan ke depan. Menurutnya, jika Rizieq tidak dihadirkan, jaksa dianggap tidak dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

            Persidangan terhadap Rizieq tentu saja telah berjalan secara adil. Persidangan virtual yang dilakoni oleh Rizieq tentu bukanlah tanpa alasan, persidangan virtual merupakan alternatif yang bisa dilakoni utamanya saat pandemi.

)*Penulis adalah wargnet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Halimatusya’diyyah (Warganet Kota Tangerang Selatan) 

Di tengah krisis pandemi di Indonesia, dampak penurunan tidak hanya terjadi pada bidang perekonomian, namun berdampak ke seluruh aspek. Pemerintah telah berupaya untuk mengoptimalkan kondisi tersebut dengan inovatif memberikan banyak alternatif untuk tetap berkegiatan di era Covid-19 ini. Mulai dari menggaungkan protokol kesehatan di semua tempat, hingga melakukan vaksinasi kepada masyarakat. 

Sempat tertunda, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX akan dilaksanakan pada Oktober mendatang dengan persiapan yang matang. Terlebih diadakan di tengah pandemi, maka persiapan yang harus dilakukan harus dua kali lipat dari biasanya. 

Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut nantinya akan divaksinasi dan acara tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti yang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pernah sampaikan bahwa PON XX ini akan digelar tanpa adanya penonton secara langsung. Namun, masyarakat tetap bisa menikmati kegiatan ini melalui siaran langsung. 

Peserta yang mengikutinya juga tampak antusias, terbukti dari beberapa media yang memberitakan bahwa meskipun terhalang oleh Covid-19, para atlet semangat mengikuti latihan demi bertarung pada kegiatan PON XX mendatang dan siap untuk menciptakan suasana kondusif serta suportif selama acara berlangsung. 

PON XX tahun 2021 yang akan diadakan di Papua ini didukung oleh berbagai lapisan masyarat, pasalnya meskipun di tengah kesulitan yang tengah menerpa, kita dituntut untuk dapat terus melakukan aktivitas seperti sedia kala meskipun harus dengan syarat dan ketentuan yang berbeda. 

Namun dengan berbagai dukungan sekaligus kepercayaan warganet, khususnya kaum milenial, masyarakat saling bahu-membahu untuk meyakini bahwa PON XX merupakan salah satu upaya pemeritah dalam upaya memulihkan perekonomian nasional yang sempat runtuh di tengah pandemi.

Oleh : Moses Waker )*

Otonomi khusus sangat didukung oleh masyarakat Papua karena telah memberi banyak manfaat. Di antaranya beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa dan dana untuk membangun infrastruktur di Bumi Cendrawasih. Oleh karena itu, warga sipil Papua menyetujui perpanjangan otsus di tahun 2021, karena sudah merasakan manfaatnya.

Tahun 2021 adalah saat yang krusial karena ada perpanjangan otsus. Program ini akan terus diperpanjang hingga 20 tahun ke depan, karena masyarakat Papua telah merasakan banyak manfaatnya, yakni pembangunan Jalan Trans Papua dan infrastruktur lain. Selain itu, mereka mendukung otsus karena ada aturan bahwa Gubernur dan Wakilnya harus orang asli Papua, sehingga mereka bisa membangun daerahnya sendiri.

Arkaleus Dowansiba, salah satu tokoh pemuda Manokwari, mendukung perpanjangan otsus karena setiap program pemerintah tujuannya baik. Tidak mungkin pemerintah membuat program yang merugikan masyarakat. Dalam artian, ia mewakili suara warga Papua tentang otsus dan turut merasakan manfaat dari program ini.

Arkaleus melanjutkan, ia menolak provokasi yang mengganggu keamanan, ketenangan, dan kedamaian. Dalam artian, otsus jangan sampai diganggu oleh pihak-pihak yang ingin mengusiknya. Jangan sampai ada provokasi, sehingga masyarakat sipil ikut-ikutan menolak otsus jilid 2, karena mereka yang akan rugi sendiri.

Saat otsus jilid 1, dana yang dikeluarkan pemerintah mencapai 1,2 trilyun (per 20 tahun) dan diprediksi akan lebih besar lagi untuk otsus jilid 2. Jadi ketika progam ini dihentikan, pembangunan di Papua bisa terganggu. Jangan sampai hal ini menyebabkan kondisi Papua menjadi tertinggal dengan daerah lain, karena kurangnya dana.

Otsus telah memberi banyak manfaat dan yang paling viral adalah Jalan Trans Papua. Jalan ini membuat mobilitas masyarakat jadi lebih cepat, sehingga mereka bisa menghemat  waktu tempuh saat akan menuju distrik lain. Saat mobilitas lancar, otomatis distribusi juga lancar, sehingga akan membantu bisnis dari para pengusaha Papua.

Bayangkan jika otsus dihentikan begitu saja, maka jalan Trans Papua akan terhambat pembangunannya. Karena jalan ini baru 95% selesai. Sebuah proyek akan sangat nanggung saat dihentikan begitu saja, hanya karena masalah pendanaan yang terhenti. Karena otsus tidak diperpanjang lagi.

Jika otsus tidak diperpanjang, bagaimana nasib anak-anak Papua? Mereka tidak bisa melanjutkan sekolah dan kuliah karena tidak ada lagi beasiswa otsus. Sekolah dan perpustakaan yang perlu dipugar juga bisa terbengkalai karena ketiadaan dana otsus. Sehingga otsus harus dilanjutkan, agar mereka bisa jadi anak cerdas.

Otsus memang bermanfaat dan warga Papua mendukung perpanjangannya, tetapi diharap ada evaluasi agar program ini berjalan lebih baik lagi. Hendrik Krisifu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih menyatakan bahwa jika otsus memiliki kekurangan, maka semua pihak seharusnya sama-sama memperbaiki. Dalam artian, jangan hanya pemerintah yang disalahkan.

Semua pihak mulai dari pemerintah daerah, tetua adat, hingga masyarakat sipil seharusnya bekerja sama untuk memperbaiki otonomi khusus. Misalnya jika ada penyelewengan, maka warga bisa langsung melaporkan. Atau ketika masyarakat membutuhkan fasilitas baru, maka bisa minta dibangun dengan dana otsus. Keterbukaan ini akan membuat evaluasi otsus berhasil.

Jika ada kolaborasi, maka otsus jilid 2 akan berjalan dengan lancar. Sehingga di Papua akan makin maju dan tak lagi identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Papua memiliki potensi yang sangat besar, sehingga pembangunan di sana wajib dilakukan sebaik mungkin.

Otsus Papua telah memberi banyak manfaat bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih. Perpanjangan otsus sangan disambut baik, dan program ini harus dievaluasi lagi agar bisa berjalan dengan lancar. Masyarakat sangat bersyukur atas dana otsus sehingga wilayah Papua makin maju.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo