Oleh : Anggito Kamindra )*

Implementasi UU Cipta Kerja akan membuat investor asing makin berminat untuk masuk ke Indonesia. Sudah banyak pengusaha dari luar negeri yang menyatakan kesanggupannya untuk membuat pabrik di Indonesia. Hal ini membuat kita optimis, karena para investor akan mengelontorkan dananya sehingga menyembuhkan efek negatif pandemi di Indonesia di bidang ekonomi.

Klaster unggulan dari UU Cipta Kerja adalah klaster investasi, karena pintu penanaman modal asing dibuka selebar-lebarnya. Mereka berminat masuk ke Indonesia karena ada kemudahan perizinan usaha dan perombakan lain di bidang birokrasi. Sehingga ketika ada pabrik penanaman modal asing yang dibangun, akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Salah satu negara yang sangat berminat untuk berinvestasi di Indonesia adalah Singapura. Pemerintah negeri singa tersebut telah menandatangani perjanjian bilateral yang diyakini bisa meningkatkan investasi sebanyak 22% dalam 5 tahun. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa kerja sama ini jadi angin segar kedua negara di tengah pandemi.

Menlu Retno melanjutkan, kerja sama ini bisa dimanfaatkan, karena ada dana sebanyak 220 milyar dollar per tahun pada 2030. Lantas, perjanjian bilateral dengan Singapura akan menjadi model bagi perjanjian investasi dengan negara lain. Dalam artian, banyak pemerintah negara lain yang berjanji akan menanamkan modal di Indonesia.

Selama ini memang sudah banyak negara yang jadi investor di Indonesia, dan urutan pertama adalah Singapura. Selain pemerintah negara lain, pengusaha secara personal juga berminat untuk menanamkan modal di negeri ini. Karena Indonesia dianggap berpotensi, punya kekayaan alam dan sumber daya manusia yang baik, serta masyarakatnya cenderung konsumtif.

Pengusaha asing yang akan berinvestasi di Indonesia adalah pemilik perusahaan mobil, baterai, pipa, dll. Mereka mau masuk ke negeri ini karena ada jaminan dari UU Cipta Kerja. Sebelumnya, peraturan perizinan lebih ketat dan membingungkan. Akan tetapi, sekarang izin usaha berdasarkan resiko, jadi lebih jelas dan memuahkan.

Selain itu, dalam UU Cipta Kerja tercantum bahwa izin usaha bisa keluar hanya dalam 7 hari kerja, dan bisa diurus secara online. Sehingga akan membutuhkan waktu dan biaya. Pengusaha asing bisa lebih fokus untuk membesarkan pabrik dan mengurus manajemen, daripada berlama-lama menanti perizinan yang tak kunjung usai.

Izin usaha yang diurus secara online juga menjauhkan dari berbagai kecurangan. Misalnya jika investor asing dulu harus pergi ke dinas, maka ada oknum pegawai nakal yang mematok jasa untuk pemercepatan perizinan, sehingga pengusaha harus bayar pungli jutaan rupiah. Namun sekarang izinnya 100% gratis dan via online, sehingga menebas praktik KKN di Indonesia.

Kemudahan-kemudahan ini akan mendorong pengusaha asing untuk segera membuka pabrik di Indonesia. Karena jika mereka membuat usaha di sini, akan menghemat biaya kirim daripada saat membuka pabrik di negaranya sendiri. Selain itu, gaji buruh juga relatif lebih rendah daripada di sana.

Jika ada pabrik baru yang dibuka maka akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Karena masyarakat akan melamar ke sana, dan mendapatkan pekerjaan impiannya. Mereka akan mendapat gaji, dan bisa membeli sembako untuk keluarganya. Daya beli masyarakat akan naik dan membuat roda perekonomian di Indonesia kembali bergulir dengan kencang.

Investor asing akan berminat untuk masuk ke Indonesia berkat UU Cipta Kerja. Masyarakat tak usah khawatir karena mereka akan diatur melalui Lembaga Pengelola investasi, sehingga akan lebih terkendali oleh pemerintah. Investasi ini bisa jadi modal untuk memperbaiki kondisi finansial di Indonesia, agar kita selamat dari jeratan resesi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bekasi

Oleh : Moses Waker )*

Saat ini Papua tak lagi identik dengan wilayah yang terbelakang, karena sudah banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Dengan adanya jalan trans Papua dan bandara internasional Sentani, maka mobilitas masyarakat akan lebih mudah. Saat mobilitas dipermudah maka akan memperbaiki sektor pariwisata, karena turis akan mudah berpindah ke lokasi wisata lain dengan mudah.

Alam Papua sangat cantik, tetapi hal ini belum membawa banyak turis seperti Bali. Padahal di Bumi Cendrawasih sangat potensial untuk jadi tujuan wisata. Tak hanya Raja Ampat, tetapi juga ada Jembatan Youtefa, Lorentz national Park, Puncak trikora, dll. Tempat-tempat tersebut sangat eksotis dan mampu mengusir kepenatan bagi yang mengunjunginya. Sayangnya dulu belum ada jalan yang bagus untuk dilewati.

Untuk mengatasi masalah ini dan memperbaiki sektor wisata, maka pemerintah pusat bekerja sama dengan pemda Papua membangun infrastruktur. Di antaranya Jalan Trans Papua yang membentang lebih dari 4.300 kilometer dan mempermudah mobilitas, sehingga masyarakat dan wisatawan bisa melintas dengan cepat, mudah, dan aman.

Mengapa yang diperbaiki mobilitasnya? Karena jika infrastruktur yang dibangun berkaitan dengan perjalanan masyarakat, akan sangat berguna. Ketika jalanan sudah bagus dan bandara berstandar internasional sudah berdiri, maka akan membuat peningkatan kunjungan wisata ke Papua. Mereka akan selalu cinta Papua dan menjadikannya tempat berlibur, karena alamnya cantik dan infrastrukturnya bagus.

Tak hanya mengundang para turis dan menambah devisa dari pemda Papua, tetapi pembangunan infrastruktur juga mampu meningkatkan perekonomian rakyat. Masyarakat di sekitarnya akan kecipratan rezeki karena mereka bisa berjualan suvenir, makanan khas Papua, dll. Sehingga akan menambah pendapatan dan mengentaskan kemiskinan.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur akan meningkatkan ekonomi lokal dan taraf hidup masyarakat di daerah terpencil. Jika jalannya bagus, maka perekonomian di Papua akan tumbuh lebih cepat. Dalam artian, lancarnya jalan tak hanya bermanfaat bagi sektor pariwisata, tetapi juga perdagangan.

Para pebisnis bisa memanfaatkan jalan trans Papua untuk melintas ke wilayah lain saat mengantarkan berbagai barang pesanan. Jarak tempuhnya akan lebih pendek ketika lewat jalan trans Papua, sehingga menghemat waktu, otomatis akan mengurangi biaya transportasi. Sehingga harga barang-barang akan turun dan menguntungkan masyarakat di wilayah Papua.

Hal ini terbukti dari harga semen dan barang-barang lain yang turun di Papua hingga 25%. Penurunan ini terjadi karena dulu semen harus diangkut lewat pesawat, jika ingin mengantar ke wilayah terpencil. Sedangkan sekarang bisa via jalan darat, bukan udara. Masyarakat sipil bahagia karena harga semen dan banyak barang lain turun, karena lancarnya mobilitas di Papua.

Keberhasilan pembangunan di Papua memang patut diapresiasi, karena membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan di sana. Mulai dari modernitas, pemerataan pembangunan, sampai pendekatan ke warga sipil saat ada infrastruktur baru yang akan dibangun. Sehingga mereka mengerti bahwa semua ini untuk kesejahteraan rakyat.

Presiden Jokowi ingin ada pemerataan antara Indonesia timur dan barat. Oleh karena itu, pembangunan di wilayah Papua terus digenjot. Karena hanya dengan pembangunan, akan ada persamaan kemajuan antara di Jawa dan Papua. Jangan sampai rakyat di Bumi Cendrawasih tidak bisa menikmati modernitas dan merasakan ketidakadilan.

Pemerintah sedang menggalakkan pembangunan di wilayah Papua, apalagi Bumi Cendrawasih menjadi tuan rumah PON XX. Banyak infrastruktur yang dibangun di sana, di antaranya Jembatan Youtefa dan jalan trans papua. Mengapa mobilitas yang dipermudah dengan pembangunan jalanan? Karena akan berdampak positif bagi perekonomian rakyat, sehingga warga Papua akan makin makmur.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tingal di Gorontalo

Oleh : Kurniawan )*

FPI sudah dinyatakan terlarang dan otomatis semua atribut dan penampakan logonya dilarang keras di Indonesia. Pelarangan ini wajar, karena jika tidak dilarang, maka sama saja dengan membiarkan FPI berkeliaran di negeri ini. Jangan ada yang baper saat logo FPI dilarang, karena memang ormas ini terlarang.

FPI adalah ormas yang lahir setelah orde baru tumbang, dan pada awalnya ia berjanji untuk berbuat kebaikan. Akan tetapi, ormas ini ternyata melenceng dan berbuat onar, dengan memprovokasi masyarakat untuk menentang pemerintah, melakukan hate speech, dan berbagai tindakan di luar batas lainnya. Sehingga pembubaran FPI malah disyukuri oleh seluruh WNI.

Dasar hukum dari pembubaran FPI adalah SKB 6 menteri dan Kepala Lembaga di Indonesia. Lagipula, izin ormas ini tidak diperpanjang sejak 2019, sehingga otomatis dinyatakan bubar secara hukum. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar menyatakan bahwa sejak SKB diterbitkan, maka segala kegiatan FPI dilarang di seluruh Indonesia. Selain itu, penggunaan simbol dan atribut juga dilarang keras.

Hal ini sangat wajar, karena otomatis saat ormasnya bubar, maka logo dan semua atribut, baik berupa poster, kaus, mug, dan benda-benda lain yang bertuliskan FPI, dilarang untuk dipakai kembali. Bayangkan jika tidak dilarang, maka sama saja dengan memperbolehkan FPI hidup di Indonesia.

Para eks anggota FPI diharap menerima keputusan ini dan tidak boleh emosi. Namun, mereka ada yang baper dan menganggap bahwa pelarangan ini tidak sah. Padahal sebenarnya keputusan ini sudah sah, karena ada payung hukumnya. Pemerintah tentu tidak akan mengaluarkan peraturan yang tidak memiliki dasar hukum, karena Indonesia adalah negara demokrasi.

Jadi, ketika ada poster, baliho, dan stiker FPI yang dihapus atau diturunkan oleh aparat, tidak boleh dilarang. Karena mereka sudah benar dengan menertibkan atribut FPI. Aparat tidak boleh dihujat, karena mereka hanya sedang menjalankan tugasnya dalam menjaga ketertiban di negeri ini.

Begitu pula dengan kaus dan perahu berlogo FPI. Ketika ada eks anggota FPI yang mengenakannya, misalnya saat evakuasi banjir Jakarta beberapa saat lalu, mereka langsung ditegur oleh petugas. Sehingga wajib menggantinya dengan kaus lain dan memulangkan perahu yang ternyata punya logo FPI.

Masalah pelarangan logo FPI ini tidak perlu dibelokkan jadi isu lain, misalnya dengan menganggap pemerintah tidak demokratis dan melarang kegiatan, serta logo sebuah ormas. Karena FPI memiliki kegiatan yang cenderung negatif, misalnya melakukan sweeping sembarangan dan berpidato hate speech, maka otomatis harus dibubarkan. Karena mengganggu ketertiban dan perdamaian di Indonesia.

Ormas seperti FPI memang lebih baik dibubarkan dan logo serta atributnya dilarang. Karena anggotanya terbukti tidak punya rasa nasionalisme di dalam dada. Ketika ditanya tentang kesetiaan, demokrasi, dan pancasila, maka mereka malah membelokkan isu menjadi khilafiyah, negara non demokrasi, dll. Jika mereka ingin menghapus pancasila, maka bisa dikategorikan sebagai separatis, bukan?

Seharusnya sebuah ormas menambah manfaat bagi anggotanya. Bukannya malah mencuci otak para anggotanya dengan bujuk rayu akan datang seorang ratu adil dari negara kekhalifahan, dll. Semua hanya mimpi di siang bolong. Indonesia tetap harus jadi negara demokrasi dan tidak ada yang berhak untuk menggantinya. Sehingga ketika ada ormas yang melenceng, harus cepat-cepat dibubarkan.

Pelarangan logo dan atribut FPI dirasa wajar, karena ormasnya sudah dibubarkan oleh pemerintah. Jika ormasnya bubar tetapi logonya boleh beredar, maka sama saja dengan membiarkan anggotanya tumbuh subur dan melakukan gerakan bawah tanah. Oleh karena itu, tiap atribut FPI wajib dilarang dan jika ada yang ketahuan mengenakannya, boleh ditegur oleh aparat.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Banten

Oleh : Abner Wanggai )*

Pekan Olahraga Nasional merupakan event olahraga yang ditunggu oleh para atlet daerah untuk berlaga dan meningkatkan harga diri melalui prestasi. Oleh karena itu event ini harus digarap secara serius, karena melalui event inilah prestasi dan gengsi dapat diperebutkan secara terhormat.

Pada tahun 2021, Papua berhasil terpilih sebagai tuan rumah PON XX, tentu saja hal ini harus menjadi komitmen bagi pemprov Papua agar dapat menyelenggarakan PON XX secara aman dan lancar.

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya telah mendorong dilaksanakan PON di Papua, momen ini juga menjadi pemicu awal di tahun 2021. Sehingga dirinya berharap agar pihaknya sering-sering dilibatkan dalam kegiatan rapat dengan PB PON 2021.

Apabila terdapat masukan-masukan yang terkait dengan keamanan di lapangan, pihaknya bisa mengatasinya. Misalnya, dari bidang transportasi, tentu aparat keamanan harus mengukur panjang jalan dan jumlah kendaraan yang masuk dari Kota Jayapura ke Kabupaten Jayapura, jalan akan penuh pastinya, sehingga harus dikaji sesegera mungkin.

Selain itu, pihaknya juga memerlukan strategi khusus terkait dengan bagaimana harus mengamankan hiruk pikuk kedatangan kontingen.

Waterpau menambahkan, sebagai tuan rumah PON. Pihaknya masih terus ada beberapa kekerasan yang terjadi dan harus menjadi bahan pertimbangan, sehingga Intelijen dari TNI-Polri harus bekerja keras, untuk mendekati hal-hal yang akan terjadi kedepannya.

Sementara itu, isu Papua khususnya terkait Kemerdekaan Papua dan Papua Barat seingkali ramai jadi sorotan dunia internasional terutama negara-negara kawasan pasifik.

Tentu saja, hal tersebut harus diantisipasi oleh tim keamanan seperti Polisi dan TNI, agar tidak mengganggu jalannya olahraga yang diperlombakan secara nasional.

Gatot juga meminta Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw untuk menyiapkan sarana dan prasarana pengamanan PON 2021 di Papua. Terutama, berkoordinasi langsung dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Dirinya juga meminta agar tempat pengawasan dan pengamanan di penginapan atlet disusun ulang. Jumlah penginapan pada PON 2021 di tengah pandemi Covid-19 akan mempengaruhi sebaran personel Polri.

Kapolda Papua juga diminta untuk menciptakan rasa aman kepada para atlet yang datang dari berbagai daerah. Pengamanan diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum, KONI, Marciano Norman, memberikan kabar terkini terkait kelanjutan PON Papua 2021 di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang tak kunjung surut di Indonesia.

Menurut Marciano, PON Papua akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada tanggal 2 – 31 Oktober 2021.

Beragam isu miring terkait Papua tentu saja perlu ditepis. Indonesia saat ini tengah mempersiapkan perhelatan PON, sehingga kampanye terkait kolonialisme di tanah Papua haruslah ditumpas.

Direktur Eropa I Kementerian Luar engeri (Kemenlu), Ida Bagus Made Bimantara menegaskan bahwa berbagai isu di Papua seutuhnya merupakan urusan dalam negeri, dan seluruh negara memahami dan menghormati posisi Indonesia.

Dunia Internasional perlu tahu bahwa Papua menjadi tuan rumah PON XX dengan berbagai latihan.
Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan, bahwa PON di Papua itu bukan hanya kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan dan arena memperkuat persatuan dan kesatuan.

Presiden juga meminta laporan dari jajaran terkait. Seperti kesiapan venue maupun akomodasi atlet dari seluruh nusantara yang nantinya akan bertanding di Papua. Secara khusus, Presiden juga meminta laporan dari Wakil Gubernur Papua mengenai perkembangan penyiapan infrastruktur yang sudah ada di lokasi penyelenggaraan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, bahwa kondisi di Papua sama dengan wilayah Republik Indonesia (RI) lainnya seperti Jawa, Jakarta, Sumatera, aman dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Sehingga tidak ada masalah untuk Papua.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Gubernur Lukas Enembe, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali pun mengaku bahwa dirinya tidak khawatir dengan kondisi keamanan di Papua. Masyarakat Papua juga dinilai telah sangat siap untuk menggelar PON.

Meski demikian keamanan selama PON XX Papua harus tetap diperhatikan, sehingga dunia internasional akan menyorot Papua sebagai provinsi yang maju.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Emon Kamindra )*

Upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejatinya masih menemui kendala. Di beberapa daerah, laju pertumbuhan kasus positif korona masih terus meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor umum, seperti ketegasan, keseriusan masyarakat dalam menghidupi kebijakan, kurangnya konsistensi dalam pengawasan dan penerapan, dan kurangnya pendidikan terkait bahaya Covid-19 di level akar rumput (grassroot).

Presiden Joko Widodo memberitahukan bahwa upaya penanganan Covid-19 dengan cara penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum sepenuhnya memenuhi target bersama. Demi mencapai target yang diharapkan semua warga, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, menyampaikan agar kebijakan PPKM diubah ke level yang lebih akurat.

Untuk mencapai target ihwal terkait penanganan Covid-19 di level lokal, pemerintah akan bekerja sama dengan aparat keamanan wilayah setempat. Dalam hal ini, pemerintah akan menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, hingga yustisi TNI, dan Polri. Saat ini, tingkat penularan Covid-19 memang cukup melejit mengingat mobilitas dan kedisiplinan warga untuk menaati protokol kesehatan masih kurang. Banyak warga masyarakat yang berpelesiran di luar rumah tanpa masker.

Euforia kehadiran vaksin juga sangat memengaruhi mindset warga terkait bahaya Covid-19. Padahal, jika ditelusuri secara lebih mendalam, banyak rumah sakit, puskemas juga tenaga medis (nakes) yang saat ini kewalahan menampung dan menangani pasien terinveksi Covid-19. Situasi ini, kadang tak membuat warga sadar dan mau bersolider untuk bergandengan tangan melawan pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo juga menegaskan mengenai pentingnya penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dalam memutus rantai penularan Covid-19. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, juga memberi penegasan kepada semua warga terkait standarisasi masker.

Semua upaya ini harus dimulai dari level bawah (grassroot). Jika level masyarakat di tingkat RT, RW, kampung, dan desa kurang disiplin dalam menerapkan semua anjuran ini, secara otomatis bangunan kerja sama nasional dengan berbagai kebijakan transformatif mustahil bakal berhasil. Ketegasan di tingkat mikro memang perlu karena ada fenomena dimana muncul gejala orang yang gengsi memakai masker, karena merasa diri kebal. Adapula yang menganggap-remeh Covid-19, sehingga menolak mencuci tangan dan menjaga jarak.

Kepemimpinan lokal oleh tokoh setempat bisa menjadi contoh dan menggerakan masyarakat setempat untuk melakukan langkah bersama. Dalam konteks PPKM Mikro maka yang layak disebut pemimpin lokal adalah ketua RT, tokoh masyarakat dan agama di lingkup RT, atau figur lain yang dianggap berpengaruh di lingkup RT. Maka, bisa jadi pemimpin lokal itu formal terlembaga (seperti memimpin lembaga di sekup RT), bisa jadi pemimpin informal/tidak terlembaga.

Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Tokoh lokal menjadi penting untuk mengetahui poin-poin atau isi dari aturan PPKM mikro. Diharapkan dengan mengetahui aturan tersebut, bisa untuk dipedomani dan dijadikan contoh. Karena perilaku pemimpin menjadi panutan dari anggotanya maupun warga. Dengan memberikan adanya contoh yang baik diharapkan bisa diikuti.

Dengan adanya kepatuhan dari masyarakat, ditunjang pemimpin lokal yang bisa menjadi teladan diharapkan kebijakan ini bisa efektif. Memang diakui, pembatasan aktifitas ini membawa dampak, khususnya bagi para pelaku usaha seperti kuliner, fashion, transportasi, hiburan dan lainnya. Semua berharap, wabah ini bisa segera berakhir dan perekonomian kembali pulih. PPKM mikro menjadi salah satu cara pengendalian supaya tujuan tersebut tercapai.

*penulis adalah pemerhati kesehatan

Program Otsus Papua banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu ditandai dengan mengemukanya dukungan dari tokoh dan masyarakat adat Papua. Bentuk dukungan tersebut disampaikan dalam aksi damai dan testimoni yang menyatakan bahwa Otsus perlu diperpanjang.

Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua meminta pemerintah pusat memperhatikan otonomi khusus (otsus) Papua dan Pemekaran Provinsi di Papua. Hal itu disampaikan saat menggelar aksi penyampaian pendapat di Taman Imbi Kota Jayapura.

Hal itu disampaikan saat menggelar aksi penyampaian pendapat di Taman Imbi Kota Jayapura, Rabu (17/03/2021)

“Kami mendukung otsus dan pemekaran daerah otonomi baru, karena itu dapat merangsang kemajuan di setiap daerah,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (19/3/2021).
Unjuk rasa ini, kata Kabiay, untuk mendorong pemerintah pusat menanggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provinsi Papua.

Senada dengan hal itu, Tokoh Papua di Surabaya yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) memberikan dukungan penuh pada Pemerintah Pusat atas rencana perpanjangan Otonomi Khusus (OTSUS) di Bumi Cendrawasih Papua.

“Pada prinsipnya kami mendukung OTSUS berkelanjutan sehingga bisa meningkatkan kualitas masyarakat Papua terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Infrastruktur,” ujarnya Peter Frans Rumaseb, Ketua IKBPS.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari ICJR, LBH Pers, IJRS, ELSAM, SAFENet, YLBHI, Kontras, PBHI, Imparsial, LBH Masyarakat, AJI, ICW, LeIP, LBH Jakarta, Greenpeace Indonesia, PUSKAPA, Rumah Cemara, Koalisi Perempuan Indonesia dan WALHI telah memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk membuka ruang revisi bagi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Anggota Komisi I DPR dari Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan bahwa revisi UU ITE dapat membuat dunia digital Indonesia semakin sehat. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa revisi Undang-undang ITE perlu difokuskan pada pasal-pasal karet dan tumpang tindih yang menimbulkan overkriminalisasi.
Politikus NasDem lainnya, Taufik Basari yang juga anggota Komisi Hukum DPR juga menyatakan setuju Undang-undang ITE direvisi.

“Sebaiknya pasal yang potensial menjadi pasal karet dihapus atau dicabut saja,” Ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan mendukung revisi Undang-undang ITE. Namun menurut Saleh, inisiatif revisi itu sebaiknya datang dari pemerintah.

“Biasanya kalau pemerintah yang mengusulkan birokrasi pelaksanaannya lebih mudah, tidak berbelit,” kata Saleh.

Pemerintah secara resmi telah melarang Front Pembela Islam (FPI) untuk melakukan segala kegiatannya. Hal ini berdasarkan Keputusan Bersama Menkumham, Mendagri, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan BNPT.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat tinggi Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Advokasi DPP LIRA, Hadi Purwanto, mengatakan bahwa semua ormas, LSM, organisasi apa pun haruslah taat dan patuh kepada aturan hukum yang berlaku. Status FPI memang sudah dibubarkan semenjak SKT Kemendagri FPI tidak diperpanjang pada tahun 2019.

“Pemerintah tidak membubarkan, karena secara status memang sudah bubar sendiri, sejak SKT Kemendagri mereka sendiri yang tidak diperpanjang sejak 2019. Artinya mereka memang sudah lama ilegal,” ujar Hadi.

“Pelarangan FPI juga mengacu kepada putusan MK Nomor 83 PUU112013 23 Desember tahun 2014. Selanjutnya isi Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omaf Sharif Hiariej, mengatakan bahwa SKB ini dikeluarkan karena FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

“Menurut penilaian atau juga hanya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum pengurus atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum,” jelas Edward.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah melakukan berbagai cara untuk mempercepat terjadinya herd immunity atau atau kekebalan komunitas. Salah satu upaya yaitu dengan program vaksinasi. Untuk mewujudkan itu, Nadia mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dan BUMN dalam melaksanakan vaksinasi massal (memperbanyak lokasi pelaksanaan vaksinasi). Selanjutnya, pemerintah berharap masyarakat yang menerima vaksin bisa terus meningkat, di atas 500 ribu orang per hari.

Disisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Hariadi Wibisono menyatakan keseriusan pemerintah menggalakan program vaksinasi untuk mempercepat pembentukan herd immunity optimis akan tercapai dan patut diapresiasi. “Pemerintah ingin mempercepat pencapaian herd immunity, makanya ada upaya intensif menggalakan untuk vaksinasi tadi, menurut saya upaya pemerintah untuk sesegera mungkin mencapai 70% itu perlu diapresiasi keseriusan itu,” ujar Hariadi.

Hariadi juga mengapresiasi pemerintah sudah berhasil mengamankan sebanyak 340 juta dosis vaksin gratis untuk masyarakat, dibandingkan negara lain ada yang bahkan tidak mendapatkan vaksin. “Di samping itu juga jaminan pemerintah bahwa vaksin itu tersedia itu kan menjadi sesuatu yang perlu diapresiasi disaat negara lain ada yang tidak kebagian, pemerintah sudah bisa memastikan bahwa dosis yang diperlukan akan tersedia,” ungkapnya.

Lanjut Hariadi, untuk mempercepat program vaksinasi, ia menyarankan untuk lebih memprioritaskan wilayah atau provinsi yang memiliki jumlah penduduk padat, seperti halnya kota, kabupaten yang berada di Pulau Jawa, tetapi bukan berarti mengabaikan wilayah lain yang berpenduduk relatif lebih sedikit. “Kalau dengan speed semacam ini, saya optimis terutama apalagi kalau bisa difokuskan di kota-kota besar dulu, di daerah-daerah yang padat penduduknya, pulau jawa dan sebagainya, saya kira yang perlu diingatkan juga bahwa daerah-daerah lain juga tetap harus dicover walaupun fokusnya di daerah yang dengan penduduk padat,” terangnya. Semoga Bermanfaat (*)

Sidang kasus kerumunan yang menjerat mantan Pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab kembali digelar Jumat (19/3/2021). Sebelumnya, agenda sidang sempat diskors majelis hakim karena audio visual mengalami kendala teknis. Sidang perdana tersebut terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) digelar secara online, Selasa, (16/3/2021).

Sidang ini bahkan sempat diwarnai protes dan aksi walkout oleh saat sidang tengah berlangsung. “Mohon maaf majelis hakim kalau mau dipaksakan sidang online saya menyatakan diri tidak akan mengikuti sidang,” kata Rizieq Shihab.

Pada sidang tanggal 19/3/2021, pihak Rizieq Shihab juga kembali menolak untuk mengikuti sidang secara online. Perdebatan dengan majelis hakim dan jaksa penuntut umum pun terjadi.

Seperti diketahui, majelis hakim PN Jakarta Timur tetap melanjutkan sidang secara virtual dari Rutan Bareskrim untuk menghindari potensi kerumunan yang terjadi ditengah Pandemi Covid-19. Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal, mengatakan proses sidang juga ditayangkan secara langsung di channel YouTube resmi Pengadilan Negeri.

“Demi menjaga protokol kesehatan bersama dan menghindari kerumunan silahkan menonton live streaming jalanya persidangan di chanel youtube resmi pengadialan,” ujarnya.

Sebenarnya kalau mau berfikir jernih, pihak Rizieq Shihab juga tidak usah ngotot ingin sidang offline karena berdasarkan fakta dan realita yang ada, pada sidang perdana Selasa (16/3/2021) terjadi riuh sampai kegaduhan sidang. Tarik urat leher hingga aksi walkout membuat hakim memutuskan sidang ditunda.

Bahkan usai sidang perdana ditemukan pria membawa samurai. Pria tersebut awalnya berada di taman yang berada persis di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pria itu membawa beberapa barang dan menjatuhkannya di taman, kemudian mengacungkan samurai. Aksinya itu menarik perhatian banyak pihak, termasuk aparat Polisi yang langsung menangkapnya. Tanpa perlawanan, pria itu diamankan. Terlepas pria tersebut pendukung Rizieq Shihab atau bukan, yang pasti sudah membahayakan masyarakat umum.

Selain itu, pihak Rizieq Shihab mestinya juga mengerti dan memahami bahwa najelis hakim PN Jaktim mempunyai pertimbangan tertentu memutuskan persidangan digelar secara online.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. DR Indriyanto Seno Adji SH MH mengatakan bahwa persidangan online merupakan hal yang sah di mata hukum. Mengingat, legitimasi ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

“Memang sudah ada Peraturan MA. Ini sudah jelas, sidang online dilakukan dengan pertimbangan pandemi COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan,” kata Indriyanto.

Menurut Indriyanto, Rizieq Shihab harusnya bisa memahami bahwa dirinya memiliki massa pendukung yang besar. Dalam persidangan yang digelar online saja, banyak pendukung Rizeq yang berkumpul di PN Jaktim. Bahkan, mereka sampai diminta untuk membubarkan diri oleh pihak kepolisian yang berjaga karena Rizieq tidak hadir secara fisik di PN Jaktim. Dikhawatirkan, kerumunan massa pendukung akan menularkan virus corona.

Terkait aksi walkout, menurut Indriyanto, sepenuhnya adalah hak Rizieq Shihab. Secara normatif, hukum menyerahkan ini semua kepada individu yang terlibat kasus tersebut untuk patuh atau tidak patuh terhadap proses persidangan.

“Namun, walkout-nya Rizieq Shihab keluar dari sidang tidak menghentikan proses kasusnya dan hakim tetap dapat melanjutkan proses sidang tanpa kehadiran Rizieq. Setelah diingatkan tapi tetap tidak hadir, Rizieq dianggap melepaskan hak-hak sebagai terdakwa dalam proses persidangan pro justitia ini,” jelasnya.

Indriyanto justru menilai keputusan Rizieq dan kuasa hukum menolak sidang virtual merupakan bentuk tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan. Dia menduga kubu Rizieq diselimuti kekhawatiran dalam menghadapi persidangan.

“Ini merupakan Obstruction of Justice dalam bentuk Misbehaving in Court (tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan),” tegas Indriyanto.

Semoga faham ya.