Oleh : Zakaria )*

FPI beririsan dengan terorisme, sehingga wajar jika ormas ini akhirnya dibubarkan. Ketika anggota FPI mengaku bahwa pernah dibaiat dengan ISIS, maka terbukti bahwa ormas ini dekat dengan teroris dan menjadi organisasi terlarang. Terorisme tidak bisa diterima di Indonesia dan harus dibabat sampai ke akar-akarnya.

Terorisme adalah paham di mana sebuah organisasi memaksakan kehendak agar tujuan mereka tercapai dengan cepat. Agar keinginannya terkabul, tak jarang teroris melakukan tindakan ekstrim, seperti pengancaman, penyerangan, bahkan pengeboman. Tak heran terorisme sangat terlarang di Indonesia, karena merusak perdamaian dan persatuan masyarakat.

Ketika ada eks anggota FPI cabang Lamongan yang mengaku dibaiat oleh ISIS, maka sudah tentu ormas ini beririsan dengan terorisme. Apalagi ketika ia mengaku bahwa di acara tersebut ada sosok Munarman sebagai petinggi FPI pusat. Sudah pasti FPI organisasi teroris, oleh karena itu ketika ia dibubarkan, maka masyarakat malah mensyukurinya. Karena mereka tak mau Indonesia diacak-acak oleh ormas teroris.

Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan moderat Indonesia menyatakan bahwa meskipun baru sedikit anggota FPI yang beririsan dengan terorisme, tetapi hal ini membuktikan bahwa mereka sudah terlibat radikalisme. Dalam artian, walau ada sedikit yang mengenal ISIS tetapi bisa menyebarkan paham tersebut ke seluruh anggota FPI di seluruh Indonesia.

Penyebaran paham ini bisa dilakukan dengan cepat dengan memanfaatkan sosial media dan gadget. Para angota FPI yang masih polos akan mau-mau saja dicekoki teori tentang khilafiyah, terorisme, radikalisme, dll. Sehingga pemikiran mereka melenceng jauh dan menolak pancasila sebagai dasar negara, serta tidak mau menjalankan pluralisme di Indonesia.

Ketika ada anggota FPI lain yang terbukti ada dalam jaringan teroris, maka mereka akan ditangkap dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Baik saat membuat bom, merencanakan pengeboman, atau menyembunyikan teroris. Mengapa sampai seperti itu? Karena menyembunyikan teroris berarti membiarkan kebohongan ada di Indonesia dan membahayakan negara.

Jika teroris dibiarkan berkeliaran, maka perdamaian di Indonesia bisa rusak. Karena mereka terus melakukan pengancaman, terutama jelang hari raya umat dengan keyakinan lain. Teroris yang selalu memaksakan pendapat, akan membuat bom atau teror di dekat rumah ibadah. Sehingga wajar jika densus 88 gencar dalam penangkapan teroris di seluruh wilayah NKRI.

Untuk mengatasi terorisme dan bangkitnya neo FPI, maka deradikalisasi wajib dilakukan untuk eks anggota FPI, walau organisasinya sudah dibubarkan. Program ini akan ditangani oleh BNPT sebagai lembaga yang berkepentingan. Sehingga seluruh mantan anggota FPI sadar bahwa pemikirannya salah dan menyesal karena mendukung terbentuknya khilafiyah di negara demokrasi.

Deradikalisasi bisa dilakukan dengan cara memberi kuliah dan pendekatan halus tentang nasionalisme dan cinta tanah air. Tiap orang yang menjalani program ini harus menandatangani surat pernyataan bahwa ia cinta NKRI dan mengakui pancasila. Ia tidak boleh mengakui adanya ideologi lain di Indonesia, karena pancasila adalah dasar negara.

Jangan sampai generasi muda jadi rusak karena terkena bujuk rayu anggota teroris atau eks anggota FPI, karena sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Anak-anak muda harus diajarkan nasionalisme sejak dini. Agar tidak dimanfaatkan untuk membangkitkan FPI dan menghancurkan masa depan negeri ini.

Eks anggota FPI terbukti terkait dengan organisasi teroris, dan hal ini membuktikan bahwa ormas tersebut adalah organisasi teroris dan radikal. Tak heran jika akhirnya dibubarkan oleh pemerintah, karena tidak mau mengakui pemerintahan yang sekarang dan mengajak masyarakat untuk ikut membangkang. Eks anggota FPI yang terlibat terorisme harus mengikuti program deradikalisasi, agar ia sadar bahwa radikalisme dan separatisme itu salah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh: Tyo Prasetyo (Warganet Kota Surabaya)

Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan ajang lompatan anak bangsa dari berbagai daerah dalam menunjukkan prestasi untuk negeri agar dapat berbicara di kancah internasional serta dapat membawa merah putih di podium tertinggi. Bukan hanya itu, PON mampu menjadi ajang promosi wilayah daerah serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Pelaksanaan PON XX Tahun 2021 yang akan berlangsung di Papua akan diselenggarakan di 4 wilayah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika.

Meski diundur setahun dari jadwal semula, akibat pandemi Covid-19, namun adanya ajang ini tetap bermanfaat bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih. Mereka juga bangga karena dipercaya jadi tuan rumah di acara akbar tersebut.

PON sangat penting bagi Papua karena akan menjadi nilai tambah bagi pemerataan pembangunan di Papua, maupun meningkatnya ekonomi masyarakat, karena kesuksesan PON tidak hanya sebatas sukses penyelenggaraan, tetapi memberikan kesempatan para anak bangsa bertalenta untuk menunjukan bakti terbaiknya bagi NKRI.

Selain itu, PON XX Papua juga dapat berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat setelah sebelumnya sempat lesu karena pandemi. Masyarakat di kampung-kampung bisa menjajakan aksesoris khas lokal Papua atau menjual makanan-makanan khas lokal Papua di tempat-tempat wisata.

Suksesnya penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 di Papua diharapkan memberi dampak positif terhadap Indonesia melalui karakter bangsa yang dibangun lewat olahraga serta menunjukkan semangat optimisme dan yakin Indonesia akan bangkit dari pandemi setelah meratanya program vaksinasi Covid-19.

Dengan berbagai dampak positif dari penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 di Papua, sepatutnya seluruh masyarakat termasuk warganet di jagat media sosial ikut mendukung lancarnya penyelanggaran PON XX tersebut, sebagai wujud persatuan dan kesatuan bahwa Papua adalah Indonesia, Papua Damai, Papua Hebat dan Sukses menuju Indonesia Maju.

Oleh : Andy Setyo )*

Pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk menekan penyebaran Covid-19. Dari tahun 2020, PSBB telah dilakukan hingga dua kali. Selain itu, ada pula program sosialisasi perubahan perilaku, agar masyarakat sadar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tujuannya agar mereka disiplin mandiri menaati protokol kesehatan.

Pemerintah saat ini tengah fokus dengan program vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam program tersebut, Pemerintah juga telah menganggarkan dana khusus vaksinasi yang menembus angka 74 triliun rupiah untuk memvaksin seluruh masyarakat Indonesia secara bertahap. Namun, kehadiran hoax di tengah masyarakat bisa menggagalkan program vaksinasi ini. Pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk memerangi hoax agar Indonesia segera keluar dari pandemi.

Di Indonesia, gerakan antivaksin menguat berdasarkan aliran kepercayaan. Kondisi tersebut tentu membuat resah dan menjadi kekhawatiran masyarakat yang mudah percaya, lalu ikut menyebarluaskan tanpa memastikan kebenarannya. Padahal, pengadaan, distribusi, dan pemberian vaksin tersebut telah diatur secara ketat oleh pemerintah. Sehingga, vaksin Covid-19 sudah dijamin aman untuk diberikan kepada masyarakat.

Vaksinasi adalah solusi bagi masyarakat untuk melindungi diri dan keluarga guna menekan laju penularan virus Covid-19 di Indonesia. Jika hoax tidak ditangani dengan serius, tentunya membuat sejumlah pihak khawatir dan akan semakin sulit untuk mengakhiri pandemi ini karena akan mempengaruhi opini masyarakat agar tidak mau menerima vaksinasi tersebut.

Akhir-akhir ini pemerintah aktif melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Namun, banyak ditemukan berita-berita hoaks terkait vaksinasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menyerang pemerintah.

Kelompok kepentingan juga banyak memanfaatkan program vaksinasi nasional sebagai bahan berita hoaks. Mereka seakan berlomba-lomba menciptakan kekeruhan pada air bening yang mengalir dengan tenang. Media sosial seharusnya digunakan sebagai media literasi untuk menyampaikan kabar baik dan informatif namun saat ini telah banyak disalahgunakan untuk menyebarkan berita hoaks.

Perkembangan pesat teknologi melalui internet seharusnya digunakan untuk mengakses informasi valid dan terferivikasi, namun perkembangan tersebut justru disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai alat penebar kebencian, provokasi, serta hoaks. Sementara itu, berita hoaks merupakan kabar berita, informasi, dan pesan penting yang sudah direkayasa sedemikian rupa dan disebarkan di media, khususnya di media sosial.

Terkait hoax yang beredar salah satunya adalah dugaan vaksin AstraZeneva menyebabkan pembekuan darah pada beberapa orang. Sehingga beberapa negara pun menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca, seperti Thailand dan Denmark. Padahal, pemerintah Indonesia melalui BPOM dan Kemenkes telah memastikan bahwa Vaksin yang akan digunakan di masyarakat telah melalui tahapan pengembangan serta serangkaian uji yang ketat, sehingga terjamin kualitas, keamanan, dan efektivitasnya serta memenuhi standar internasional.

Oleh karena itu, Masyarakat diharapkan mendukung dan menyukseskan vaksinasi Covid-19 dengan mencegah dan melawan hoaks terkait vaksinasi melalui kampanye positif di media sosial. Kampanye di media sosial ditujukan untuk menyebarluaskan informasi yang memuat manfaat pentingnya vaksinasi Covid-19, sekaligus menepis hoaks vaksinasi Covid-19 yang banyak tersebar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi terkait vaksin harus terus digencarkan agar masyarakat tidak termakan hoax, sehingga upaya pemerintah dalam menekan laju penyebaran covid-19 dapat berjalan sukses.

Sudah semestinya rakyat mengapresiasi upaya pemerintah menangani penyebaran Covid-19 dan menghindari hoaks yang dapat menimbulkan hal kontraproduktif, sehingga percepatan penanganan Covid-19 sulit tercapai. Sekarang saatnya bersama lawan hoaks dan konten negatif seputar kebijakan protokol kesehatan.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Made Raditya )*

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) meminta Indonesia memaksimalkan implementasi Undang-undang Cipta Kerja karena membantu memberi sinyal kepada investor dalam dan luar negeri bahwa Indonesia adalah lokasi yang menjanjikan untuk berbisnis.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD Angel Gurria dalam kesempatan konferensi Pers (OECD) mengatakan, Manfaatkan Omnibus Law Cipta Kerja untuk memperkuat lingkungan bisnis.

Angel menyatakan UU Cipta Kerja memiliki semangat dan upaya yang baik untuk mengurangi hambatan investasi asing, merampingkan sistem perizinan usaha serta mendorong lingkungan investasi yang inklusif, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Angel mengaku sangat optimistis terhadap UU Cipta Kerja ini karena analisis OECD menunjukkan bahwa Indonesia telah bekerja dengan baik dalam meminimalkan hambatan administratif dalam sektor bisnis.

Hal itu ditunjukkan dengan adanya lima perusahaan berstatus unicorn yang jauh lebih banyak dibandingkan Jepang yaitu empat perusahaan dan Australia tiga perusahaan.

Meski begitu, Angel mengatakan bahwa Indonesia juga masih harus terus berinvestasi dalam menciptakan kompetensi dan keterampilan serta mereformasi pasar tenaga kerja untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik.

Menurutnya, Indonesia mengalami banyak kekurangan keterampilan baik dalam hal kebutuhan saat ini maupun di masa depan terlepas dari peningkatan yang cukup besar dalam pencapaian pendidikan.

Survei OECD merekomendasikan agar Indonesia dapat mengembangkan pendidikan kejuruan dan pelatihan seumur hidup dalam rangka memperbaiki keterampilan tenaga kerja.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut Indonesia akan jadi buruan para investor luar negeri untuk menanamkan modalnya pada tahun 2021. Hal ini setelah investor percaya terkait dengan prospek perekonomian Indonesia yang bakal membaik ke depannya.

Dalam kesempatan webinar, Perry mengatakan bahwa Indonesia merupakan tujuan utama dari investasi portofolio global.

Menurut Perry, pidato Presiden AS Joe Biden, terangnya, membuat investor kembali memborong Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia.

Perry juga memperkirakan, aliran modal asing akan deras masuk ke Indonesia pada tahun ini. Jumlah, ungkap dia bisa tembus hampir 20 miliar dollar AS.

Perry menambahkan, dengan derasnya aliran dana asing yang masuk ke Indonesia bakal memberikan dampak pergerakan nilai tukar rupiah lebih stabil lagi.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakinkan investor asing, bahwa perekonomian Indonesia bisa tumbuh pada tahun 2021.

Ia mengakui, memang perekonomian global sedang anjlok. Namun, dengan adanya vaksin, ada harapan baru agar perekonomian bisa kembali tumbuh.

Luhut juga menjelaskan bahwa pemerintah telah merubah regulasi lewat undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Ia menjelaskan, banyak aturan yang disederhanakan terkait dengan investasi dalam aturan tersebut.

Dengan begitu, investor tak lagi terkendala mengurus izin bahkan lama dalam mengurus izin saat ingin berinvestasi.

UU Cipta Kerja-pun akan meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong investasi. Imbasnya, hal ini akan melahirkan banyak lapangan kerja sehhingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa UU Ciptaker memiliki tujuan untuk menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

UU tersebut diperlukan karena selama ini penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha terkendala oleh regulasi yang berbelit-belit, serta tumpang tindihnya aturan-aturan yang ada, sehingga memerlukan waktu yang panjang.

Ma’ruf mengatakan, hal tersebut menyebabkan Indonesia kalah saing dengan negara lain seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan lain-lan.

Terutama, dalam hal kemudahan investasi sehingga mengakibatkan tersendatnya penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

Ma’ruf Amin juga memastikan bahwa UU Ciptaker merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Terutama tuntuntan akan terciptanya lapangan kerja, perbaikan birokrasi dan penyederhanaan regulasi serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

Investasi asing masih diperlukan oleh Indonesia, karena berkat investasi maka pembiayaan program percepatan pembangunan nasional. Aliran Modal asing yang masuk dapat menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan negara.

Oleh karena itu Investor asing masih tetap diperlukan bagi Indonesia, sehingga diperlukan regulasi yang dapat membuat investor merasa nyaman menanamkan modalnya di Indonesia, salah satunya adalah UU Cipta Kerja.

)* Penulis adalah Kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Timotius Gobay)*

Pemerintah memberikan sinyalemen untuk perpanjangan Otsus Papua yang sebentar lagi akan berakhir. Rencana tersebut mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat Papua karena program tersebut telah banyak memberikan manfaat.

Mantan Sekjen Himpunan Mahasiswa Cenderawasih Jhon Rumbino mengatakan, Otsus Papua yang sudah berjalan hampir 20 tahun perlu mengalami penyesuaian.

Jhon mengatakan, secara konteks Otsus pada 20 tahun lalu berbeda dengan kondisi sekarang. Contohnya dengan adanya upaya pemekaran di Papua Barat.

Ia juga menilai revisi UU Otsus memang diperlukan, karena kedepannya diperlukan adanya sinkronisasi yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dirinya menilai, untuk menjawab pertanyaan apakah selama ini pemberian dana otsus Papua bisa dikatakan efektif atau tidak, tentu harus dilakukan evaluasi secara keseluruhan. Jika tidak pernah dilakukan evaluasi menyeluruh dan mendalam, maka sulit untuk menilai apakah dana otsus bisa dikatakan efektif atau tidak.

Secara tegas Jhon mengatakan, bahwa sudah seharusnya otsus Papua memiliki semamgat untuk membuka ruang kepada rakyat di Papua dalam menyampaikan aspirasinya. Kemudian, mendapatkan hak yang layak seperti halnya di daerah lain.

Menurutnya, jika pemerintah pusat menginginkan perubahan yang signifikan, tentu bisa dimulai dari perhatian terhadap sumber daya tenaga pengajar yang bagus.

Karena bagaimanapun juga, Otsus perlu memperhatikan pendidikan lebih baik. Fasilitas-fasilitas sekolah pun juga aperlu diperhatikan lebih lagi.

Jhon juga berpendapat bahwa Otsus tetap dapat dilanjut asalkan dengan kontrol yang ketat dengan mengedepankan transparansi anggaran dan implementasi dari setiap pasal di UU dijalankan dengan baik.

Tokoh perempuan yang juga merupakan Ketua Persekutuan Wanita Gereja Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue, meminta agar pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana otsus.

Dorince menuturkan, bahwa Otsus adalah berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat, tapi disalahgunakan oleh sejumlah orang sehngga dampaknya tidak sampai ke rakyat Papua.

Pemerintah tentu harus mulai mengevaluasi masalah ini bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat. Dorince mengaku bahwa dirinya tetap mendukung kebijakan dari pemerintah pusat nantinya.

Dukungan terhadap otsus Papua jilid II juga datang dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, pihaknya telah meminta dukungan semua pihak untuk mendukung otsus Papua, dimana dalam waktu dekat akan dibahas pemerintah pusat bersama Pemprov Papua Barat dan Papua.

Gubernur juga menegaskan, ada dua hal yang perlu dilakukan dalam hal Otsus Jilid II selain pendanaan. Pertama, pemberian kewenangan lebih besar pada Pemprov di Tanah Papua dalam hal seperti SDM dan SDA dan kedua, pelibatan kementerian lembaga (K/L) lain.

Menanggapi adanya suara yang mengatakan bahwa otsus Papua gagal, Dominggus mengatakan bahwa sebagai pelaku di kalangan birokrasi pemerintahan, dirinya mengatakan bahwa selama ini otsus di Papua berhasil.

Dia mengatakan, cukup banyak anak-anak Papua yang sekolah hingga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi melalui dana otsus, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan pada sektor kesehatan, dana otsus bermanfaat bagi peningkatan layanan baik di dalam kota maupun wilayah pedalaman dan terpencil.

Melalui dana otsus juga, pemerintah daerah bisa membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, serta sarana dan prasarana lain, termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua.

Dirinya juga mengajak masyarakat untuk senantiasa mendukung program otsus jilid 2 yang akan dilanjutkan pada tahun 2022 mendatang. Hal ini dikarenakan Papua Barat masih membutuhkan kebijakan otsus untuk percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Perlu diketahui bahwa otsus ditujukan agar masyarakat Papua memiliki kewenangan mengatur hidupna. Setelah 20 UU dilaksanakan, otsus Papua masih belum sepenuhnya berdampak bagi masyarakat.

Meski demikian, evaluasi terkait penggunaan dana Otsus juga harus menjadi perhatian, sehingga nantinya keberlanjutan Otsus bisa lebih maksimal dan bisa membuat orang Papua semakin maju dan tidak termarjinalkan.

Otsus Papua terbukti telah menjadikan Papua dan Papua barat menjadi provinsi yang mengalami kemajuan, tentu akan disayangkan apabila keberlanjutan otsus tersebut tidak dilanjutkan karena tidak sedikit masyarakat Papua yang dapat menikmati manfaat otsus sehingga Tanah Papua menjadi daerah yang dapat terus berkembang.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Halimatusya’diyyah (Warganet Gerakan Literasi Millenial Mensukseskan Vaksinasi)

Seperti yang telah banyak beredar mengenai informasi seputar vaksinasi di Indonesia, bahwa program vaksinasi mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran wabah Covid-19 sehingga kasus positif di masyarakat dapat menurun dan masyarakat bisa hidup kembali normal.

Saat ini Indonesia sudah mengamankan sekitar 160 juta dosis vaksin yang dikembangkan beberapa negara. Skema pemberian vaksin telah ditentukan dan dilakukan secara bertahap.

Upaya untuk menekan angka Covid-19 melalui vaksinasi juga telah dibuktikan oleh beberapa pihak yang telah mendapatkan giliran terlebih dahulu untuk divaksin, seperti tenaga medis, paramedis, pelayanan kesehatan, TNI/Polri dan aparat hukum.

Banyaknya media yang menyajikan berita seputar vaksinasi ini membuat masyarakat harus pintar untuk pilah-memilah informasi yang sumbernya akurat dan valid. Sebelumnya, Gerakan Nasional Literasi Digital Berkreasi yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memberikan beberapa panduan untuk menangkal disinformasi terkait vaksinasi Covid-19 yang beredar di masyarakat luas.

Informasi yang tidak tepat terhadap pemberitaan vaksinasi akan menggiring opini publik yang salah, hal tersebut akan membuka peluang untuk melahirkan masalah baru. Sedangkan kita sebagai masyarakat fokusnya adalah untuk membantu pemerintah dalam melawan virus corona. Jadi, masyarakat harus bijak dalam menggunakan media, khususnya media sosial yang setiap detiknya memuat banyak informasi baru. Karena infodemik juga tak kalah bahayanya dengan pandemik yang sedang berlangsung.

Sebagai masyarakat yang bijaksana, setiap dari kita harus selalu mengembangkan dan memperbaiki literasi dengan cara tidak malas untuk mengkaji ulang sumber kevalidan dari sebuah informasi.

Terlebih, saat ini situs resmi Covid-19 dari pemerintah telah memiliki fitur pencarian dimana masyarakat bisa mendapatkan informasi akurat mengenai vaksinasi dan juga perkembangan kasus Covid-19 di situs tersebut.

Tak hanya itu, telah ada fitur mesin pencari informasi hoaks untuk mencari pernyataan-pernyataan yang telah dibantahkan. Masyarakat juga bisa bertanya di chat bot anti-hoaks MAFINDO dengan menggunakan kata kunci dan kirim ke nomor 085921600500.

Pemerintah telah menyediakan banyak fitur untuk khalayak luas agar terlindungi dari hoaks, namun tentunya masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seputar vaksinasi Covid-19.

Maka dari itu dengan adanya Gerakan Literasi Milenial Mensukseskan Vaksinasi dapat menjadi dorongan agar para stekeholder yang terkait  dapatemgiptalkan ruang keterbukaan informasi yang dimilikinya guna meliterasi dam menangkal disinformasi dan hoaks seputar vaksinasi demi suksesnya penanganan  pandemi.

Literasi yang diterima masyarakat pun akan menjadi edukasi baik. Sehingga masyarakat bisa menyebarkan kembali berita baik seputar vaksinasi terrsebut.

Jika kita menyebarkan berita hoaks seputar vaksinasi Covid-19 maka akan memberikan dampak negatif yang membahayakan banyak pihak. Maka hal tersebut harus selalu dihindari karena kita tidak dapat mengendalikan oknum yang tidak bertanggung jawab, namun kita bisa mengendalikan diri sendiri dengan cara mengembangkan literasi yang dimiliki.

JAKARTA – Setahun sudah pandemi Covid-19 mewabah Indonesia dan global berdampak pada semua sektor terutama ekonomi.

Sebagai pondasi negara maju, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan mendongkrak perekonomian adalah pentingnya pembangunan infrastruktur.

Terlebih dalam empat tahun terakhir ini, pemerintah fokus membangun berbagai infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

“Infrastruktur itu tidak hanya jalan, jembatan pelabuhan dan airport. Akan tetapi Infrastruktur bidang kesehatan, digital dan ketahanan pangan ditengah pandemi Covid-19 yang mampu membawa kita untuk berkompetisi dan menang bersaing dengan negara lain,” ujar Saiful, pelaku bisnis dan ekonomi dalam ‘Ngobrol Cerdas’ dengan tema ‘Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Ditengah Pandemi Covid-19’ di Radio Muara Jakarta, Senin (22/3/2021).

Saiful menyampaikan, setiap negara maju pasti memiliki infrastruktur yang baik. Karena itu, pemerintah sudah membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dll.

“Pembangunan infrastruktur tersebut tentu akan mempermudah masyarakat dalam beraktivitas ditengah pandemi Covid-19 ini,” kata Saiful.

Ditempat yang sama Inggar Saputra, Akademisi Universitas Jakarta menekankan bahwa pembangunan infrastruktur adalah bagian dari sila ke lima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Seberapa penting pembangunan infrastruktur saat ini, tentu sangat penting sebagai konektivitas antar daerah, yang tadinya ke Jakarta dari Cirebon misal memakan waktu 5 jam sekarang bisa dipersingkat. Kemudian peran penting lainnya adalah sebagai tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” ujar Inggar.

Inggar menilai apa yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur sudah sangat merata dan tidak lagi jawa sentris.

Politisi Golkar, Camelia Panduwinata Lubis mengaku sepakat bahwa dimasa pemerintahan Joko Widodo bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi jawa sentris.

“Sepakat ya artinya sejak kepemimpinan beliau seluruh wilayah Indonesia merata pembangunannya, Kalimantan, Papua, Sumatera tidak lagi fokus di Jawa saja,” terang Camel.

Artinya kata Camel yang juga pedangdut ini, pentingnya pembangunan infrastruktur adalah tidak lain dalam mendorong pemulihan ekonomi terutama ditengah pandemi. Demikian Camel.[]

Melalui penolakan Mahkamah Agung (MA) terhadap permohonan kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait pencabutan status badan hukum organisasi oleh pemerintah, maka HTI secara resmi dinyatakan sebagai ormas terlarang.

HTI dinyatakan terlarang karena dianggap menyebarkan paham anti-Pancasila dan anti-NKRI. Aktivis HTI bisa dijerat hukum bila ada yang menyebarkan paham anti-Pancasila.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef A Nae Soe, meminta pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti secara hukum terhadap aktivis HTI yang menyebarkan ideologi khilafah melalui brosur dan video di daerah ini.

“Kami minta Kepolisian proses hukum terhadap para pelakunya penyebar ideologi khilafah. Jangan dibiarkan berkembang karena organisasi itu sudah dilarang,” ucap Josef.

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari.

“Bahwa ini diperpanjang 23 Maret sampai 5 April,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.

Selain diperpanjang, cakupan wilayah PPKM mikro juga diperluas. Semula, terdapat 10 provinsi yang menerapkan kebijakan ini yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara.

Kini, ada 15 provinsi yang menerapkan pembatasan tersebut dengan tambahan provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Airlangga mengungkap, ada empat parameter yang digunakan untuk menerapkan PPKM mikro di suatu wilayah, yakni kasus aktif di atas rata-rata nasional, kesembuhan di bawah rerata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan tingkat keterisian rumah sakit atau ruang isolasi pasien Covid-19 di atas 70%.

“Pokok-pokok perpanjangan dan perluasan tersebut dasarnya adalah Instruksi Mendagri Nomor 6 tahun 2021,” pungkas Airlangga.

Habis sudah keberadaan Front Pembela Islam (FPI). Organisasi massa yang sering mewarnai berita di Jakarta ini secara resmi dilarang oleh pemerintah.

Dibutuhkan enam orang pejabat setingkat menteri untuk memutuskan pembubaran ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab tersebut.

Enam menteri yang menandatangani SKB tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Dosen FISIP dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Sri Yunanto menegaskan pasca Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan situasi negara aman. Ia menilai masyarakat bisa tenang dalam menjalankan kegiatan pasca ada pelarangan aktivitas terhadap ormas ini.

“Setelah pembubaran atribut dan simbol dengan SKB Menteri kan situasinya aman sekarang masyarakat bisa beraktivitas,” kata Sri Yunanto.

Ia menilai eks pimpinan FPI Rizieq Shihab kerap membuat gaduh situasi dalam negeri Indonesia terutama sejak kepulangannya dari Arab Saudi.

Saat ini, semua kegiatan FPI dianggap ilegal karena ormas tersebut sudah dikategorikan ormas terlarang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Menkopolhukam Mahfud MD bahkan menilai bahwa pembubaran aktivitas FPI diapresiasi banyak pihak bahkan masyarakat. Ia menegaskan sudah melakukan survei terlebih dulu sebelum ormas tersebut dihentikan aktivitasnya.