Oleh : Dodik Prasetyo )*

UU Cipta Kerja diapresiasi oleh menteri ekonomi Jepang. Apresiasi ini patut membuat kita bangga, karena pemerintah dianggap kompeten dalam menegakkan peraturan. UU ini ampuh dalam membangkitkan investasi dan ekonomi Indonesia, agar bisa segera bangkit dari masa suram saat pandemi.

Meski dianggap kontroversial karena ada penolakan dari beberapa pihak, tetapi UU Cipta Kerja tetap diresmikan pada akhir tahun 2020 lalu. UU ini dianggap bisa menyelesaikan berbagai problem di negeri ini, mulai dari ekonomi, investasi, hingga ketenagakerjaan. Sehingga sering disebut dengan sebutan UU sapu jagat.

Apresiasi UU Cipta Kerja datang dari negeri sakura. Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Kajiyama Hiyoshi mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia yang menerbitkan UU nomor 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja). Beliau berharap dengan adanya UU ini, iklim usaha di Indonesia akan makin baik di masa depan.

Kajiyama melanjutkan, UU Cipta kerja membawa efek baik ke dunia investasi. Karena ada kepastian hukum dan transparansi. Dalam artian, baik Jepang maupun negara lain akan senang untuk berinvestasi, karena ada pelindungan hukum yang baik. Para penanam mdal asing akan mendapat kejelasan dan jaminan, bahkan berinvestasi di Indonesia sangat aman.

Dalam UU Cipta Kerja ada klaster investasi yang memudahkan penanam modal untuk masuk ke Indonesia. Perizinan investasi akan dipermudah, karena akan dibagi jadi 3 jenis berdasarkan resiko: tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu, izin usaha lebih cepat keluar. Jika dulu butuh sampai berbulan-bulan, sekarang hanya 7 hari kerja.

Selain itu, izin usaha juga bisa diurus secara online. Sehingga akan mempermudah penanam modal untuk mengurusnya. Mereka tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia, tetapi tinggal membuka gawai lalu mengurus legalitas usaha. Izin usaha via online juga bisa menjauhkan dari pungli oleh oknum pegawai nakal.

Apresiasi dari menteri Jepang patut membuat pemerintah bangga. Karena orang Jepang terkenal dengan kerja kerasnya. Jika mereka memuji, maka usaha pemerintah sudah benar. Karena memperlihatkan usaha untuk meningkatkan kinerja masyarakat lebih keras dan mempermudah investasi di Indonesia.

Mengapa harus investasi? Karena sumber dana dari pengusaha asing bisa dijadikan modal, untuk memperkuat perekonomian di Indonesia. Ketika mereka membangun pabrik di Indonesia, maka akan membuka lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangan di negeri ini. Sehingga kemakmuran rakyat akan meningkat.

Menteri Agus Gumiwang Katasasmita yang sedang beraudensi dengan Menteri Ekonomi Jepang Kajiyama Hiroshi menyatakan bahwa Kementrian Perindustrian ingin mempererat kerjasama ekonomi dengan Jepang. Juga mendorong peningkatan investasi dari negeri samurai tersebut. Dalam artian, semoga UU Cipta Kerja bisa lebih meningkatkan kerja sama antara 2 negara yang saling menguntungkan.

Masyarakat tidak usah takut jika ada kerja sama dalam bentuk investasi negara asing. Karena sama sekali bukan sebuah penjajahan model baru. Investasi asing adalah kerja sama bilateral dan harus saling menguntungkan. Tidak ada yang namanya keuntungan sepihak, dan diharap jangan alergi terhadap kata ‘asing’, karena penanaman modal sebenarnya sudah ada sejak zaman orde baru.

Justru ketika ada investor, maka masyarakat yang akan diuntungkan. Karena mereka membuka pabrik baru di Indonesia dan siapa tahu harganya bisa diturunkan. Penyebabnya karena ongkos kirim yang lebih murah daripada sebelumnya.

Apresiasi dari menteri ekonomi Jepang membuat pemerintah berseri-seri, karena dianggap membuat UU yang kompeten dan menguntungkan banyak orang. Investor akan diuntungkan karena peraturannya diperlunak dan izin usaha juga dipermudah. Penanam modal dari seluruh dunia akan masuk ke Indonesia dan membuat roda perekonomian bergulir lebih cepat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

Hoaks dan infodemi seputar penanganan Covid-19 menjadi ancaman yang tidak dapat diremehkan karena dapat menghambat penanganan wabah tersebut. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai hoaks dan disinformasi dengan mengoptimalkan literasi publik.

Di medsos seperti Facebook, rupanya sempat beredar kabar mengenai uji coba vaksin dari China, dimana dalam postingannya memuat narasi bahwa Indonesia hanya menjadi kelinci percobaan vaksin Covid-19 yang didatangkan dari Tiongkok tersebut.

Tim Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menelusuri kabar tersebut, rupanya unggahan di status tersebut adalah salah. Karena ternyata ada beberapa negara lain yang melakukan vaksinasi dengan vaksin Sinovac asal China, seperti Bangladesh, Turki dan Brazil.

Selain itu, klaim yang menyebut bahwa China tidak menguji ciba vaksin di negaranya sendiri adalah salah. Passalnya pada fase awal dan fase kedua uji klinis dilakukan di China dan menggunakan sukarelawan di sana.

Disinformasi sendiri memiliki arti, yaitu suatu informasi yang dengan sengaja dirancang untuk menyebabkan kerugian.

Dari berita terkait disinformasi vaksin yang telah dituliskan diatas, tentu saja memiliki tujuan untuk merugikan bangsa Indonesia, alias berita tersebut bertujuan untuk menyebarkan virus-virus keraguan masyarakat akan adanya program vaksinasi yang ada di Indonesia. Padahal vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar bagi Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok alias herd immunity.

Disinformasi akan semakin berbahaya jika penerima informasi yang salah tersebut secara sengaja menyabarkannya di berbagai akun sosmednya, seperti facebook ataupun grup WhatsApp.

Tentu saja kita pasti sering mendapatkan broadcast tentang berita yang tidak jelas sumbernya, biasanya berita tersebut akan disebarkan di grup-grup percakapan. Sehingga perlu akan adanya literasi digital guna menangkal hoax termasuk disinformasi tentang berita apapun yang kita terima.

Kita juga tidak bisa menampik bahwa teknologi kian berkembang dan mendominasi dunia untuk beragam sektor, termasuk juga bisnis. Sehingga literasi digital sangat diperlukan untuk era saat ini karena perangkat gawai telah banyak digunakan hampir di semua kalangan.

Istilah Literasi tentu merujuk pada pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Jadi, pengertian literasi digital adalah kemampuan dan wawasan seseorang dalam aspek pemanfaatan teknologi digital, alat komunikasi, membuat dan mengevaluasi informasi dengan sehat dan cermat serta patuh kepada hukum dalam kehidupan.

Sehingga Literasi digital memiliki tujuan agar masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan maksimal tetapi bertanggungjawab penuh atas hal yang dilakukannya.

Negara Indonesia dengan populasi penduduk yang besar tentu dihadapkan dengan tantangan untuk menguasai kemampuan digital sebagai salah satu syarat kecakapan hidup di abad 21 melalui pendidikan yang terintegrasi di seluruh masyarakat.

Salah satu pokok kemampuan dalam literasi digital adalah daya pikir dalam menganalisis dan menilai konten. Aspek ini tentu saja sangat diperlukan saat pandemi, dimana hoax tentang kesehatan merupakan salah satu masalah yang pelik, dimana hoax bisa muncul dan menyebar dengan demikian cepat.

Sebelumnya juga sempat ada kampanye #stopdikamu, kampanye ini adalah gerakan untuk tidak menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya dan cenderung provokatif. Gerakan sederhana dengan mengontrol jempol kita tentu saja menjadi salah satu jurus yang bisa digunakan dalam rangka menangkal hoax.

Awal tahun 2021 merupakan momentum dimana program vaksinasi oleh pemerintah diserang dengan banyaknya berita hoax.

Disinformasi tentang vaksin tentu saja menambah keresahan masyarakat, selain hoax terkait dijadikannya Indonesia sebagai kelinci percobaan vaksin, ada pula hoax yang mengatakan bahwa vaksin Sinovac memiliki kandungan sel vero, padahal berita tersebut tidak benar.

Selain itu adapula pemberitaan yang tidak masuk akal, seperti adanya kandungan boraks dan formalin yang berada di dalam kandungan vaksin. Padahal dalam proses produksinya, vaksin Sinovac menggunakan metode inactivated untuk mematikan virus sehingga vaksin tersebut tidak mengandung virus hidup atau yang dilemahkan.

Pemahaman terkait literasi digital adalah hal yang penting dikuasai, apalagi saat ini kita hidup di era informasi yang mengejar pembaca, bukan pembaca yang mencari dan menggali informasi. Konkritnya jika ada berita yang terkesan provokatif langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah skeptis, abaikan dan jangan disebarkan.

)* Penulis adalah warganet tinggal Tangerang

Oleh: Anwar Ibrahim (Warganet Kota Depok)

Apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Provinsi Papua secara resmi sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2021.

Dengan adanya kesempatan untuk menjadi tuan rumah yang merupakan sebuah kehormatan bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua ini, tampak jelas bahwa di dalamnya terkandung kepercayaan, sejuta harapan, dan sejumlah cita-cita luhur dari Pemerintah Republik Indonesia yang ingin diwujudkan bersama.

Semangat dan pikiran yang besar dari Pemerintah Provinsi Papua dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah, telah tampak dari berbagai upaya yang telah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan melalui langkah-langkah persiapan.

Diantaranya sebagian besar venue dalam rencana pelaksanaan PON XX merupakan bangunan baru seperti Stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura dan Mimika Sport Complex di Timika yang baru saja pembangunannya rampung. Hal tersebut membuktikan Papua siap sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2021.

Matahari yang selama ini telah kami ketahui selalu terbit dari Timur, maka dengan melihat kesungguhan Pemerintah Provinsi Papua dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pesta olahraga, kami pun memiliki keyakinan bahwa bangkitnya Indonesia dari pandemi berawal dari Papua.

Sejak pandemi menyerang, Indonesia tidak pernah menyerah bahkan semangat terus berkobar untuk melanjutkan vis misi Indonesia Maju. PON XX Papua menjadi salah satu bukti keteguhan bangsa di tengah krisis akibat pandemi.

Doa kami bersama bahwa dengan terlaksananya penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 dapat mendukung terwujudnya Papua Bangkit dan Mandiri, mari membangun ketangguhan bangsa di masa pandemi dengan menyukseskan PON XX Papua.

Oleh : Firza Ahmad )*

Persidangan Rizieq Shihab kembali heboh karena lagi-lagi ia melakukan walk out. Penyebabnya karena eks pemimpin FPI itu menolak sidang virtual. Penolakan untuk kali kedua ini membuat proses peradilan melambat. Padahal persidangan virtual sudah sesuai aturan hukum, karena diperbolehkan saat pandemi.

Rizieq Shihab menjadi tersangka pada beberapa kasus, di antaranya kasus kerumunan di Petamburan, ketahuan membohongi publik tentang hasil tes swab, dan menentang aparat yang sedang bertugas. Banyak kasus yang membelitnya, membuat Rizieq harus mendekam setidaknya 6 tahun di dalam penjara, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sayang sekali saat disidang tanggal 19 maret 2021, Rizieq memberontak. Ia ngotot untuk walk out dan menolak sidang virtual, lalu meminta untuk didatangkan ke pengadilan. Sikap Rizieq yang keras kepala pun memusingkan hakim, karena ia melakukan WO untuk kedua kalinya. Sehingga proses peradilan jadi molor.

Penolakan Rizieq tak berdasarkan hukum, karena sidang virtual boleh dilakukan di masa pandemi. Pertama, sidang secara konvensional biasanya dihadiri oleh banyak orang, sehingga akan susah untuk menjaga jarak. Saat pandemi, kita tidak tahu mana di antara orang yang menghadiri persidangan yang berstatus OTG, sehingga harus jaga jarak minimal 1 meter.

Apalagi kehadiran Rizieq bisa saja mengundang massa dari para eks anggota FPI. Sehingga dikhawatirkan membentuk klaster corona baru. Jangan sampai sidang tentang kasus kerumunan malah membawa kerumunan baru dan menyebarkan virus covid-19. Sungguh tragis!
Untuk mencegah kerumunan, sebelum persidangan tahap 2 ini, aparat sudah berjaga-jaga di muka pengadilan. Bahkan dipasang kawat berduri di atas tembok. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusuhan yang dprediksi terjadi saat ada massa yang datang. Namun untung tidak ada kerumunan, dan semoga semua eks anggota FPI makin patuh pada protokol kesehatan.

Selain mencegah penularan corona pada orang-orang yang hadir di persidangan, sidang virtual sebenarnya juga melindungi Rizieq sendiri. Walau ia sudah pernah terkena corona, tetapi bisa saja terkena untuk kedua kalinya, saat imunitasnya rendah dan dikelilingi oleh OTG. Justru aparat sedang mencegah pria itu sakit lagi, mengingat ia sudah kategori lansia.

Sementara itu, Rizieq sendiri tidak bisa seenaknya walk out dari persidangan. Karena walau dilakukan secara online, tetapi prosedurnya sudah benar. Sidang tetap sah di mata hukum di Indonesia. Jika terus-menerus walk out, maka ia bisa dipaksa harus menjalani sidang virtual. Karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tim kuasa hukum Rizieq juga tidak bisa memaksa agar pria itu didatangkan ke pengadilan. Mengingat hakim telah memutuskan persidangan secara virtual, maka ia harus menaati keputusan tersebut. Jika melawan, maka akan ada konsekuensinya. Indriyanto Seno Adji, pakar hukum dari Unversitas Indonesia menyatakan bahwa Rizieq telah menghalangi proses hukum.

Seno melanjutkan, tindakan WO Rizieq merupakan obstruction of justice dalam bentuk misbehaving in court. Tindakan ini malah jadi blunder, karena Rizieq akan kehilangan hak untuk membela diri yang diberikan oleh hukum. Dalam artian, Rizieq akan rugi besar karena malah mematikan jalannya sendiri.

Jika Rizieq WO untuk ketiga kalinya, maka hak untuk membela diri bisa dicabut, dan dianggap melawan pengadilan. Sehingga bisa jadi hukumannya malah diperberat, karena tidak menurut pada peraturan. Ia bisa mendekam lebih lama lagi di penjara, mengingat gugatan praperadilan juga ditolak.

Proses persidangan Rizieq Shihab sudah sesuai dengan aturan hukum. Sehingga ia tidak boleh walk out dan menolak persidangan virtual. Ketika ia terus WO, maka malah kehilangan hak untuk membela diri di muka pengadilan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Kongres HMI XXXI di Surabaya tengah berlangsung dan mendekati babak akhir. HMI akan segera memiliki Ketua Umum baru periode 2021-2023. Sebanyak 26 kandidat ketua umum sedang berkompetisi mengisi posisi tersebut.

Bagi Raihan Ariatama, salah satu kandidat. Menjadi pemimpin organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia bukan hal mudah, karena HMI adalah miniatur Indonesia.

“HMI tentu saja mewakili karakteristik keindonesia yang penuh dengan keragaman karakter dan nilai dari anggotanya. Sehingga menjadi pemimpin di HMI membutuhkan karakter strong leadership pada ketua umumnya,” kata Raihan di Islamic Centre, Surabaya, Selasa (23/3).

Menurut alumni Universitas Gadjah Mada ini, memimpin HMI membutuhkan intelektualitas dan integritas, sehingga ia mampu melahirkan gagasan yang visioner bagi organisasi. “ HMI harus mampu menghimpun semangat zaman yang terus bergerak, sehingga organisasi tetap eksis dengan ide dan gagasan segar yang membawa perubahan,.” Ujarnya.

Raihan ingin kebermanfaatan HMI harus bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. terutama dalam isu-isu stategis kebangsaan. “ Peran aktif HMI bisa di mulai dari program kerja yang terus mendengungkan konsep keislaman dan keindonesiaan yang tidak terpisahkan. Seperti menjaga Indonesia dari serbuan paham radikalisme.” Ujarnya.

Raihan yakin, posisi strategis HMI dalam dunia kepemudaan pun, bisa menjadi episentrum perubahan bagi generasi muda Indonesia. “ HMI mampu merajut pelbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan lain dalam bingkai kebersamaan membangun bangsa” ujarnya

Dalam ajang kongres HMI kali ini, Raihan mengajak seluruh stakeolder menjadikan HMI sebagai rumah yang harus dibesarkan oleh seluruh kader HMI. “ Mari kita jadikan ajang kongres ini sebagai momentum untuk berdaya bersama. Mejadikan kader HMI sebagai tumpuan membangun bangsa.” Pungkasnya

Pemerintah telah membentuk dua tim yang bertugas untuk mengkaji UU ITE. Satu tim bertugas untuk mengkaji pedoman penerapan UU ITE dan tim lainnya bertugas untuk mengkaji revisi UU ITE.

Wacana revisi mengarah pada pengubahan Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA yang kerap menjadi alat kriminalisasi bagi penguasa.

revisi UU Informasi dan Transaksi Keuangan (ITE) mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Maka regulasi ini mesti segera dimasukkan ke Program Legislasi (Prolegnas) Nasional 2021.

“Parlemen akan mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal ini Menko Polhukam dan jajarannya dalam rangka melakukan diskusi,” ucap Aziz.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa diperlukan naskah akademis, sosialisasi kepada masyarakat, baik kalangan intelektual maupun NGO, untuk menjadi masukan. Sehingga pembahasan menjadi suatu kompilasi yang bersifat komprehensif.

“Kemudian penyiapan naskah akademis, sosialisasi kepada masyarakat, baik kalangan intelektual maupun NGO, untuk menjadi masukan. Sehingga pembahasan menjadi suatu kompilasi yang bersifat komprehensif,” tambah Azis.

Ditempat terpisah, anggota Komisi III DPR RI, Rudy Mas’ud, mengatakan bahwa dirinya telah meminta Kapolri untuk menyiapkan pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum sebelum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selesai direvisi.
Pedoman tersebut bertujuan agar seluruh anggota kepolisian tidak memiliki penafsiran sendiri dalam pelaksanaan undang-undang tersebut nantinya. Kapolri juga perlu meningkatkan pengawasan, sehingga implementasi dari pedoman UU ITE tersebut tetap berjalan dengan konsisten akuntabel dan berkeadilan.

“Hal ini perlu diakukan agar keadilan hukum bisa dilaksanakan serta kebebasan berpendapat bagi rakyat tetap terjamin. Terutama untuk melontarkan kritikan yang diminta sendiri oleh pemerintah,” Ucap Rudy.

Semakin banyak tokoh dan organisasi Papua yang mendukung program pemerintah tentang keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) untuk membangun kampung halamanmya di tanah Papua. Mereka merasakan manfaat dari program ini, karena banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Saat otsus diperpanjang tahun 2021, maka tidak ada yang menentangnya. Karena mereka sadar bahwa program ini memang berguna untuk warga di Papua.

Edy Woriwoy salah seorang Tokoh Papua yang hadir pada saat acara menyampaikan pernyataan sikap dari Kerukunan Silaturahmi Orang-Orang Papua di Jawa Timur.

“Kami mendukung pelaksanaan Otsus Papua Jilid II dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat di Papua dan Papua Barat,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Otsus Papua Jilid II merupakan program pemerintah yang harus didukung demi meningkatkan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan perkembangan infrastruktur, agar Papua menjadi provinsi yang maju dan setara dengan daerah lain di Indonesia.

Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) masih mendapatkan simpati dari berbagai elemen masyarakat. Sebagian besar masyarakat melihat sejak pembubaran tersebut, kondisi berbangsa dan bermasyarakat menjadi lebih kondusif karena tidak adanya kegaduhan-kegaduhan yang terjadi.

Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan pemerintah sejak 30 Desember 2020. Pembubaran FPI dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 yang ditandatangani Mendagri, Menkum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Keputusan pemerintah itu menuai simpati banyak pihak. Di Tabanan, sejumlah elemen masyarakat dengan berpakaian adat Bali menggelar aksi damai dukungan terhadap pemerintah yang membubarkan resmi FPI.

Koordinator Aksi, Putu Iwan Prastiawan, mengatakan aksi yang dilakukan adalah bentuk spontanitas dukungan terhadap pemerintah. Di mana setiap organisasi yang berdiri harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar dan Pancasila dan sejalan dengan kegiatannya ditengah masyarakat.

“Kami sangat mendukung pemerintah terkait pembubaran organisasi FPI,” kata Iwan.

Sementara itu ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Lentera Research, DR (c) David Chaniago, SE.M.Si, Mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa langkah pemerintah didalam membubarkan FPI akan membuat kehidupan berbangsa dan bermasyarakat lebih kondsusif. Hal ini mengingat beberapa insiden di negara ini yang melibatkan ormas besar tersebut.

“Langkah pemerintah didalam membubarkan ormas FPI tidak menutup kemungkinan akan membuat kehidupan berbangsa dan bermasyarakat lebih kondusif. Mengingat beberapa kejadian di negeri ini yang melibatkan ormas besar tersebut”, ucapnya.

Kementerian Kesehatan buka suara soal izin yang diberikan pada AstraZeneca dari MUI dan BPOM. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan menyambut baik keputusan kedua lembaga itu. Seperti diketahui, AstraZeneca telah mengantongi izin emergency use authorization dari Badan POM serta MUI mengeluarkan fatwa vaksin bisa digunakan dalam keadaan darurat. “Menyambut baik keputusan Badan POM rekomendasi vaksin AstraZeneca untuk Didistribusikan dan digunakan. Dia juga menyatakan pemerintah terus mewujudkan vaksinasi aman dan halal terus dilakukan.

Sementara itu, MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) telah resmi menetapkan fatwa dibolehkan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk vaksinasi covid-19. Hal tersebut menjadi dasar bahwa jangan ada lagi keraguan dari masyarakat untuk divaksinasi covid-19. “Fatwa tersebut ditetapkan melalui nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca yang selanjutnya tanggal 17 Maret 2021 fatwa tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan panduan,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh pada Konferensi Pers secara virtual, Jumat (19/3) di Jakarta. Penggunaan vaksin covid-19 produksi AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan karena ada kondisi kebutuhan yang mendesak yang menduduki kondisi darurat.

Disisi lain, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) sempat menangguhkan distribusi vaksin AstraZeneca di Indonesia. Namun kini vaksin sudah bisa digunakan. Alasannya? Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari BPOM, Lucia Rika Andalusia mengatakan Badan POM dan sejumlah ahli telah melakukan evaluasi terkait AstraZeneca. “Hasil evaluasi uji klinik secara keseluruhan AstraZeneca dua dosis interval 8-12 minggu total 23.745 subyek aman dan ditoleransi dengan baik,”. Dia menambahkan penggunaan vaksin AstraZeneca merangsang pembentukan antibodi pada dewasa dan lansia. Dengan teter antibodi untuk dewasa 32 kali dan lansia mencapai 21 kali.

Berdasarkan kesimpulan otoritas kesehatan Uni Eropa, vaksin AstraZeneca aman secara ilmiah. WHO pun menyarankan semua negara dapat menggunakan vaksin AstraZeneca karena manfaatnya lebih besar dari kerugiannya. Semoga bermanfaat (*)

Rizieq menjadi terdakwa dalam tiga perkara, yakni kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat; kerumunan di Megamendung, Bogor; dan tes usap palsu RS Ummi Bogor. Sama dengan sidang perdana tiga hari sebelumnya, sidang pembacaan dakwaan kali ini juga diwarnai drama karena Rizieq menolak sidang digelar secara virtual. Ia ingin hadir langsung di ruang sidang PN Jaktim, bukan dari rutan Bareskrim Polri. Rizieq Shihab pun melakukan berbagai cara untuk menolak menghadiri persidangan, antara lain :

Marahi operator penyiaran. Sebelum memasuki ruang sidang yang disediakan di rutan Bareskrim Polri, Rizieq memarahi operator penyiaran yang menyorotnya di lorong. Awalnya perdebatan bahkan terjadi antara Rizieq dengan JPU di lorong menuju ruang sidang di rutan Bareskrim. Rizieq bersikeras tidak mau hadir di persidangan online tersebut. Rizieq bahkan memarahi petugas penyiaran yang merekam momen-momen tersebut yang tersiar via live streaming YouTube PN Jaktim. Akibat drama penolakan tersebut, majelis hakim sempat menunggu kedatangan Rizieq di ruang sidang. Pihak JPU bahkan meminta tambahan waktu kepada majelis hakim untuk bisa membawa Rizieq masuk.

Rizieq Shihab Walk Out dari Sidang Virtual. Terdakwa kasus dugaan menghalang-halangi petugas Covid-19, Rizieq Shihab walk out dari proses sidang virtual yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alasannya Rizieq merasa berhak hadir langsung di ruang sidang sebagai terdakwa. Penasihat hukum serta jaksa penuntut umum (JPU) yang saya lihat dikorbankan. Bahwa mereka bisa dihadirkan dan boleh hadir di ruang sidang. Kenapa saya seorang Rizieq tidak boleh hadir di ruang sidang.

Disisi lain, Sikap dan protes Rizieq Syihab yang “melawan” Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan meninggalkan begitu saja proses persidangan virtual sangat disayangkan Praktisi dan Pengamat Hukum Dr Urbanisasi. Menurut Dr Urbanisasi, sikap tersebut menunjukkan Rizieq Shihab bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice atau menghalangi proses hukum. Tindakan Rizieq merupakan salah satu bentuk tidak berkelakuan baik dalam proses persidangan. Tindakan tersebut justru akan merugikan Rizieq sendiri. Selanjutnya, Urbanisasi menegaskan, keputusan digelarnya sidang online maupun offline merupakan kewewenangan majelis hakim yang bersangkutan. Semoga Bermanfaat (*)