JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) dr Lia G Partakusuma menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah terus melakukan vaksinasi terhadap masyarakat, guna melawan penularan virus Covid-19 di Indonesia.

Secara nasional total sasaran vaksinasi di Indonesia adalah sebanyak 181.554.465 orang. Ratusan juta orang yang divaksinasi itu terdiri dari SDM kesehatan, petugas publik dan lansia.

“Vaksinasi ini harus dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan Covid-19,” kata dr Lia yang juga Direktur RSUP Persahabatan, Jakarta dalam virtual talkshow “Dukung Vaksinasi Nasional dan Gotong Royong”, Rabu (24/3/2021).

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) itu juga mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia saat ini, sudah diatur dalam regulasi Permenkes No 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-10.

Ada lima merk vaksin Covid-19 yang saat ini digunakan di Indonesia, yaitu Sinovac, navavax, Covax/Gavi, AstraZeneca dan Pfizer. Vaksin tersebut juga sudah dilakukan uji klinis terhadap 1.600 orang relawan di Bandung.

“Selain uji klinis, MUI juga mengeluarkan fatwa untuk penggunaan vaksin AstraZeneca adalah diperbolehkan,” ujarnya.

Oleh karena itu kata dr Lia, vaksinasi Covid-19 ini harus disepakati bersama sebagai upaya pencegahan dan dengan semangat gotong royong.

Inggar Saputra, Insure Institute mengatakan semangat kebangsaan yang mengandung nilai-nilai gotong-royong yang mampu mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 nasional.

“Vaksinasi gotong royong yang akan dilakukan oleh dunia usaha ini merupakan modal utama untuk bersatu melawan penyebaran Covid-19, tentunya dengan semangat nilai-nilai Pancasila,” kata Inggar.

Juru Bicara Indonesia Care Forum (ICF), Rakisa mengatakan virtual talkshow yang digagas berkolaborasi denan SMI ini tidak lain adalah karena terjadi infodemik, yakni di mana informasi berlimpah terkait vaksinasi Covid-19, termasuk upaya disengaja memajukan agenda suatu kelompok tertentu.

Infodemik ini kata dia tidak kalah berbahaya dengan pandemik itu sendiri karena banyak terdapat informasi-informasi tidak tepat dan hoaks yang bisa menggiring opini publik terhadap vaksinasi.

“Informasi-informasi hoaks ini jelas dapat mempengaruhi program vaksinasi dalam penanganan pandemi. Oleh karena itu dibutuhkan literasi yang berasal dari sumber informasi yang tepat,” kata Rakisa. []

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Selama ini, sudah ada 2 provinsi di Papua, yakni Papua Barat dan Papua. Rencananya akan ditambah 5 provinsi. Pemekaran wilayah sangat didukung oleh masyarakat, karena mereka akan dipermudah dalam urusan administrasi. Juga ada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Bumi Cendrawasih ada 2 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh Dominggus Mandacan dan Lukas Enembe. Jika pada masa orde baru hanya ada 1 provinsi, maka adanya 2 provinsi mengntngkan masyarakat. Karena pembangunan makin fokus dan bisa mengentaskan kemiskinan di Papua.

Pada tahun 2021 akan ada implementasi otonomi khusus untuk memekarkan Papua. Penambahan provinsi terjadi lagi, dan rencananya akan ada provinsi baru. Yakni Provinsi papua bagian barat, provinsi teluk cendrawasih, provinsi bagian utara, pegunungan tengah, dan papua selatan.

Pemekaran wilayah Papua didukung oleh warga asli di Bumi Cendrawasih. Doren Wakerwa, SH, Pejabat Sekda Papua, mendukung penuh penambahan provinsi di Papua. Ia akan mengkuti sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dalam artian, OAP (orang asli Papua) juga menyetujui pemekaran wilayah, karena bertujuan baik untuk masyarakat.

Doren melanjutkan, pemekaran wilayah di Papua tentu harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Juga akan dibahas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika ada pemekaran wilayah, maka harus ada persetujuan DPRD, Majelis Rakyat Papua, dan Gubernur Papua. Jika semua sudah menyetujuinya, maka akan ada 5 provinsi baru di Bumi Cendrawasih.

Masyarakat Papua menyetujui pemekaran Papua, karena akan sangat bermanfaat bagi mereka. Pertama, akan memudahkan untuk masalah administrasi. Karena di wilayah Papua amat luas, akan kesusahan jika provinsinya hanya ada dua.
Ketika ada tujuh provinsi, maka masyarakat tidak usah jauh-jauh pergi ke Jayapura atau Manokwari, tetapi langsung ke ibukota provinsi masing-masing.
Selain itu, pemekaran wilayah juga akan memajukan daerah dan mengentaskan kemiskinan. Karena ada gubernur baru yang mengerti kebutuhan rakyatnya, lalu membuat infrastruktur baru di wilayahnya. Di provinsi itu akan dibangun Rumah Sakit berstandar internasional, sekolah, jembatan, bahkan pelabuhan atau bandara. Sehingga akan memudahkan mobilitas, menambah fasilitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Dengan begitu, anak-anak di daerah akan bisa sekolah hingga tingkat SMA, karena di Provinsinya sudah ada sekolah yang bagus. Ia tak perlu ngekos dan merantau ke Jayapura, tetapi belajar di tempatnya sendiri. Anak-anak Papua akan makin cerdas dan tidak lagi identik dengan keterbelakangan.

Saleh Sangadji, salah satu warga asli Papua yang diundang dalam acara audensi dengan Presiden Jokowi, menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua Selatan akan mendekatkan masyarakat di wilayah itu dengan birokrasi. Karena masyarakat asli Papua masih jarang berada di level pemerintahan. Terlebih, karakter warga di daerah utara beda jauh dengan di Papua selatan.

Dalam otonomi khusus memang disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubenur di Papua harus dijabat oleh warga asli Bumi Cendrawasih. Jadi, ketika ada 7 provinsi di sana, akan ada 7 gubernur yang asli Papua. Sehingga akan memudahkan masyarakatnya. Mereka akan dipimpin oleh warga asli, yang mengerti cara membangun daeahnya sendiri.

Masyarakat akan merasa ayem karena pemimpinnya asli orang Papua. Ini bukan masalah SARA, tetapi seorang gubernur asli Papua akan lebih mudah mendekati rakyatnya dari segi sosiologi dan psikologi. Karena mereka 1 etnis dan punya latar belakang yang sama, sehingga modernisasi Papua akan behasil.

Pemekaran povinsi di Papua sangat didukung oleh masyarakat, karena mereka akan merasakan manfaatnya. Terutama dari segi birokrasi. Untuk mengurus surat-surat akan dipermudah karena jarak ke ibukota provinsi makin dekat. Selain itu, pembangunan akan lebih lancar karana masuk ke kas provinsi masing-masing dan lebih fokus.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Halimatusya’diyyah (Warganet dari Tangsel)

Pemerintah meminta kepada semua pihak untuk tidak meragukan kesiapan Papua yang pada tahun ini berkesempatan menjadi tuan rumah PON XX. Cukup dengan memberikan dukungan yang positif, maka PON XX Papua ini akan berjalan sesuai dengan rencana.

Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan hal yang banyak ditunggu oleh warganet. Meskipun banyaknya penghalang di tengah krisis pandemi seperti saat ini, pemerintah tetap berupaya untuk tetap mengadakan PON XX di Papua dengan semua persiapan yang telah dilakukan.

Sudah sejak lama olahraga menjadi arena mempersatukan anak bangsa, kendati berbeda agama, ras maupun suku tetapi di dalam arena semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik.

PON XX di Papua ini juga merupakan ajang bagi Indonesia untuk membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia merupakan negara rukun yang menjalin persaudaraan, persatuan, dan solidaritas antar daerah. Melalui PON XX ini juga dapat memberikan banyak dampak positif di berbagai bidang.

Seluruh persiapan yang dilakukan tentunya sudah sangat maksimal, seperti memberikan vaksinasi kepada seluruh atlet yang turut serta dalam PON XX ini. Pemerintah juga siapkan jaminan keamanan untuk penyelenggaraan PON tahun ini.

Prestasi yang nantinya diukir oleh peserta yang mengikuti, diharapkan menjadi batu loncatan agar dapat mencetak prestasi di kancah internasional dan akan membawa nama harum Indonesia. Tak hanya itu, relasi dan kerja sama yang nantinya terjalin akan membawa dampak baik bagi bangsa Indonesia.

Sebagai wujud dari kegigihan bangsa Indonesia, maka adanya PON XX ini merupakan sebuah wadah untuk menjalin persaudaraan, persatuan dan solidaritas antar daerah serta mendorong Papua menuju Indonesia Maju.

PON XX Papua Tahun 2021 ini bisa menjadi pemicu bagi seluruh pihak untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di semua daerah yang masih terbilang minim perhatian. Oleh karenanya, PON XX tidak hanya mampu meningkatkan persatuan dan persaudaraan masyarakat, namun juga mampu menjadi pendorong pemerataan pembangunan hingga peningkatan perekonomian daerah.

Oleh : Rahmat Sholeh )*

BPOM dan MUI telah merekomendasikan penggunaan Vaksin Sinovac maupun AstraZeneca untuk program vaksinasi massal. Masyarakat pun mendukung pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 karena telah memenuhi unsur keamanan dan kehalalan.
Selain menyusun dan menerapkan program terkait vaksinasi, pemerintah juga memiliki tugas tambahan yakni meyakinkan masyarakat untuk bisa mendukung dan mengkampanyekan bahwa vaksin covid-19 adalah aman dan halal.

Hal tersebut diharapkan agar pada saat proses vaksinasi, tidak ada masyarakat yang menolak, justru masyarakatlah yang berlomba mengkampanyekan bahwa vaksin covid-19 aman dan halal.

Dukungan terhadap program vaksinasi salah satunya datang dari tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Utara. Dukungan tersebut terungkap pada sosialisasi vaksinasi Covid-19 yang dihadiri oleh para pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat Sumut di Aula Teuku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan.

Dukungan tersebut antara lain disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut Abdul Hamid Ritonga. Pihaknya menyatakan mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah. MUI Sumut memandang bahwasanya vaksin Covid-19 tersebut aman dan halal.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid juga mengatakan banyaknya informasi yang tidak benar mengenai vaksin. Dirinya telah melihat sendiri bahwa vaksin tidak berbahaya.

Dirinya bercerita akan maraknya informasi yang membuat masyarakat resah, seperti adanya orang yang meninggal setelah mendapatkan vaksin, jatuh pingsan dan badan berbintik. Namun setelah Gubernur dan pejabat lainnya mendapatkan vaksin, narasi antivaksin tentu harus berubah berganti dengan sosialisasi tentang vaksin Covid-19 yang aman dan halal.

Sementara itu, dukungan serupa juga datang dari perwakilan Keuskupan Agung Mendan, Pastor Hasto Yosafat Ivo. Pihaknya secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan vaksinasi untuk pencegahan Covid-19. Serta akan menjalankan instruksi pemerintah untuk mensosialisasikan informasi vaksinasi kepada masyarakat.

Dukungan akan keamanan dan kehalalan vaksin juga disampaikan oleh Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumut Mhd Hatta, yang juga mendukung program vaksinasi Covid-19. Ia juga berharap agar masyarakat berusia diatas 60 tahun mesti mendapatkan vaksinasi.

Dukungan yang disampaikannya merupakan salah satu upaya penyelamatan bangsa Indonesia.

Sebelumnya perlu diketahui, bahwa dengan adanya sentra vaksinasi diharapkan akan memberikan percepatan vaksinasi di Indonesia. Erick Thohir selaku Menteri BUMN menuturkan, percepatan vaksinasi nasional harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia sehat segera mungkin.

Pada kesempatan berbeda, Tokoh Lintas Agama di Semarang juga mendukung akan pelaksanaan vaksinasi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah, Ustaz Abu Choir menjelaskan bahwa sebagai mitra pemerintah. NU Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi vaksinasi ke 4600 pesantren, sembari melakukan pendataan tokoh pesantren untuk dapat terlibat dalam vaksinasi termasuk kepada para santri.

Ust Choir juga mengingatkan kepada masyarakat untuk percaya pada informasi yang benar, jangan percaya dengan informasi hoaks. Apalagi vaksin sudah secara ilmiah terbukti Aman dan halal, maka jangan menolak vaksin agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

Selain itu, Ketua Majelis Wali Agama Hindu Indonesia Provinsi Jawa Tengah Anak Agung Ketut Darmaja mengatakan bahwa pihaknya juga sangat mendukung program mulia pemerintah tentang vaksinasi Covid-19. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan program vaksinasi ini ke seluruh Kabupaten Kota. Provinsi Jawa Tengah, Umat Hindu tidak ada yang menolak.

Selain sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency use authorization (EUA) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa vaksin Covid-19 halal untuk digunakan. Status halal ini juga berlaku untuk vaksin Sinovac.

Proses untuk menetapkan status kehalalan vaksin juga membutuhkan waktu yang panjang. Dimana sejak Oktober 2020, tim MUI yang terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MU beserta tim lainnya mengunjungi pabrik di China dan melakukan investigasi.

Setelah mengkaji lebih dalam, MUI memastikan bahwa bahan baku dan cara pembuatan vaksin Covid-19 dari produsen tersebut menggunakan bahan-bahan yang aman dan halal. Sehingga masyarakat tidak perlu meragukan kehalalan vaksin Covid-19.

Pemberian vaksin Covid-19 merupakan salah satu langkah besar yang dapat menjadi cara untuk memutus mata rantai penularan virus Corona. Sehingga masyarakat perlu mendukung kelancaran program vaksinasi demi seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang aktifitasnya terdampak oleh adanya pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media

Oleh : Alexander Arnold )*

Infrastrktur yang dibangun oleh pemerintah tak hanya ada di perkotaan, tapi juga di wilayah terpencil. Presiden benar-benar mendengarkan suara rakyatnya di segala penjuru. Di Nusa Tenggara dibangun lumbung pangan untuk mengatasi masalah kelaparan di sana, sehingga tidak ada lagi cerita bahwa ada gizi buruk di Indonesia.

Sejak jadi Presiden Indonesia tahun 2014, Bapak Jokowi menjadi kesayangan semua orang. Karena beliau bisa merangkul semua pihak dan membangun banyak sekali infrastruktur, demi kemajan Indonesia. Pembangunannya tak hanya dilakukan di pulau jawa, tetapi di wilayah lain seperti nusa tenggara, agar ada pemerataan modernisasi dan pengentasan kemisikinan di Indonesia.

Infrastruktur yang telah selesai dibangun di Nusa tenggara timur adalah sumur bor dan embung untuk irigasi pertanian. Sumur bor digunakan untuk mengairi daerah Sumba tengah, karena di sana masih sering ada kekeringan. Sehingga berpengaruh pada produksi padi. Ketika suplai air cukup, maka diprediksi produksi padi akan naik, dan ditargetkan akan panen setahun 2 kali, bukan setahun sekali seperti dulu.

Ketika ada target panen yang ditingkatkan, maka masyarakat masih meminta ada bendungan baru di sumba tengah. Jika ada bendungan, maka pasokan air akan cukup. Tak hanya untuk pengairan di sawah dan kebun, tetapi juga ke rumah-rumah warga. Selain itu, bendungan juga berfungsi mencegah banjir, sehingga menghindarkan sawah kebanjiran dan gagal panen.

Selain sumur bor dan bendungan, maka di nusa tenggara timur ada proyek food estate sebagai lumbung padi di pulau tersebut. Pembangunan juga dilakukan di Sumba, tepatnya di daerah Makata Keri, kabupaten Sumba Tengah. Lumbung ini diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi, pada akhir februari 2021 lalu.

Menurut Presiden, pemerintah mempersiapkan lahan sebesar 5.000 hektar, dengan rincian yang 3.000 hektar ditanami padi. Sedangkan sisanya ditanami jagung. Sedangkan rencananya tahun depan, lahan yang dibuka 2 kali lipatnya. Sehingga produksi padi akan meningkat dan mengatasi masalah kekurangan pangan di nusa tenggara.

Selain itu, ada juga bantuan berupa peralatan pertanian modern. Sehingga para petani di Sumba bisa menanam padi dengan lebih cepat dan lancar. Sehingga mereka bekerja dengan lebih bahagia, karena tak lagi menggunakan bajak lawas dan perangkat tradisional lainnya saat bercocok tanam.

Lahan penanaman padi dan lumbungnya merupakan bagian dari proyek srategis nasional. Proyek ini memang dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga menghindarkan masyarakat di nusa tenggara, khususnya daerah Sumba, dari bencana kelaparan. Karena produksi padi dan jagung diprediksi meningkat, dan menghindarkan mereka dari perut yang keroncongan saat gagal panen atau kekurangan bahan makanan.

Ketika ada lahan, sumur bor, bendungan, peralatan pertanian, dan barang-barang lain, maka akan berdampak pula pada kesejahteraan petani. Karena mereka tidak akan gagal panen, malah mengalami panen padi setahun 2 kali. Sehingga akan melipatgandakan penghasilan dan mereka dijauhkan dari kemelaratan.

Segenap rakyat akan berterima kasih kepada Presiden, karena mereka dijauhkan dari bahaya kelaparan dan kemiskinan. Presiden menjalankan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan membuktikan janjinya untuk terus mensejahterakan rakyat.

Keberhasilan Presiden Jokowi dalam memberikan berbagai infrastruktur patut dipuji, karena segala hal dipikirkan. Mulai dari lahan padi dan jagung, sumur bor, calon bendungan, sampai ke peralatan pertanian. Dengan begitu, di NTT tidak ada lagi berita bayi dan balita yang mengalami malnutrisi atau masyarakat yang tidak mampu karena gagal panen.

Infrastruktur yang dibangun di pedesaan juga membuktikan bahwa Presiden tidak pilih kasih dalam membangun sebuah wilayah. Karena rakyat Indonesia tak hanya ada di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Sehingga akan ada azas keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa NTT tinggal di NTT

Oleh : Muhammad Yasin )*

Setelah rekening FPI dibekukan, maka tiap dana yang masuk dan keluar dipantau oleh polri, Densus 88, dan PPATK. Ketika diadakan penelusuran, maka ditemukan aliran uang dari penyandang dana organisasi teroris. Hal ini makin membuktikan bahwa FPI adalah organisasi teroris dan menyebar paham radikalisme.

FPI lahir di Indonesia setelah orde baru tumbang. Saat pergantian presiden, mereka baru menampakkan diri sebagai ormas yang berpegang teguh pada misinya, untuk membuat kekhalifahan di Indonesia. Cita-cita ini tentu melenceng dari ideologi Indonesia, sehingga ormas ini dinyatakan terlarang di NKRI. Saat terlarang, maka otomatis rekeningnya dibekukan.

Saat rekening FPI dan afiliasinya diblokir dan dilihat transaksi keluar dan masuk, maka ditemukan fakta baru. Tazneen Sailar, seorang WNA, telah mentransfer sejumlah dana ke rekening tersebut. Padahal ia adalah pendiri organisasi pendanaan kemanusiaan internasional yang mendukung teroris.

Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan moderat Indonesia menilai bahwa FPI berperan sebagai penyalur dana bagi kelompok teroris dan radikal di Indonesia. Aliran dana harus secara digital, maka akan ditransfer ke rekening FPI, baru diberikan ke kelompok teroris dan radikal. Dalam artian, FPI sudah berafiliasi dengan teroris dan wajar jika dibubarkan oleh pemerintah.

Penemuan ini menjadi titik cerah, karena membuktikan bahwa ada sosok di balik organisasi seperti FPI. Mereka bukanlah ormas yang mengambil profit dari anggotanya, tetapi bisa mengadakan berbagai aktivitas mulai dari ceramah hingga sweeping. Sehingga penyandang dana yang sebenarnya akan terlihat, ketika rekening FPI dibekukan dan ditelusuri arus transfer keluar dan masuknya.

Ketika pentransfer diketahui, maka ia bisa ditanya mengenai motifnya, mengapa sampai mentransfer sejumlah uang yang cukup besar untuk FPI. Mengapa harus FPI? Bukan organisasi lain di Indonesia. Akan sangat aneh jika ia mentransfer hanya pada FPI, sedangkan ormas tersebut bukanlah organisasi kemanusiaan.

Apalagi FPI selama ini dikenal sebagai organisasi yang ekstrim kanan dan berambisi untuk membuat kekhalifahan di Indonesia. Jika ada aliran dana yang masuk, maka takutnya akan dimanfaatkan untuk tujuan melenceng tersebut. Walau FPI bubar, namun eks anggota dan petingginya bisa saja memanfaatkan uang tersebut. Sehingga wajar ketika rekeningnya ikut dibekukan.

Eks petinggi FPI Munarman juga tidak bisa beralasan bahwa rekening ormas tersebut mentransfer ke rekening luar negeri, karena untuk urusan amal. Bisa saja transfer tersebut ditujukan ke Tazneen Sailar atau orang lain, sebagai ucapan terima kasih. Ia juga tak bisa protes saat rekening pribadinya ikut dibekukan, karena merupakan afiliasi FPI.

Jika rekening FPI tidak dibekukan, maka akan sangat bahaya. Akan ada arus keluar dan masuk ke rekening-rekening itu, dan memperlancar aliran dana dari luar negeri. Akibatnya, terorisme akan makin merebak di Indonesia. Apa mau kita bernasib seperti Suriah atau negara-negara lain yang didera terorisme? Tentu jawabannya tidak mau, bukan?
Oleh karena itu, para eks petinggi FPI tidak boleh protes saat rekening FPI dan afiliasinya dibekukan. Karena sudah prosedur yang harus ditaati. Pemerintah tidak pilih kasih atau hanya mengincar FPI. Tetapi tindak terorisme harus dibabat habis dan salah satu caranya adalah dengan membekukan rekening FPI, yang menjadi penyalur dana terorisme.

Pengusutan aliran dana FPI masih terus dilakukan. Prosesnya memang butuh waktu yang cukup lama, karena ada banyak rekening FPI dan afiliasinya yang dibekukan, dan harus ditelusuri satu-persatu. Ketika ada fakta bahwa FPI menerima uang dari penyandang dana organisasi teroris, maka terbukti bahwa mereka adalah sarang teroris.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) merupakan komunitas masyarakat yang terdiri dari pegiat sosial media, baik YouTuber, blogger, vlogger, dan konten kreator, untuk kesekian kalinya , FPMSI senantiasa mengajak warganet dan generasi milenial  untuk turut serta mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua pada Oktober 2021 nanti. Seluruh persiapan yang dilakukan sudah sangat maksimal, seperti  pembangunan.infrasttukur  dan pemberian  vaksinasi kepada seluruh atlet yang turut serta dalam PON XX ini. Pemerintah juga berkomitmen memberikan  jaminan keamanan untuk penyelenggaraan PON di Papua  tahun ini.

“Kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah dengan dibantu oleh dukungan warganet dan masyarakat lainnya secara masif merupakan sebuah gebrakan seluruh masyarakat agar dapat menyadari bahwa Papua mampu menyelenggarakan acara nasional khususnya PON XX nanti” ujar Ketua FPMSI Rusdil Fikri.

Dengan pencapaian berbagai.pembangunan di Papua pada era pemerintah Jokowi yang telah terukir ini, Rusdil berharap masyarakat khususnya generasi milenial dan warganet dapat  ikut berpartisipasi mendukung  tergelarnya  PON ke XX demi terjalinnya relasi yang kuat dan tekad yang tinggi dalam bingkai persaudaraan  antar daerah.

“Adanya PON XX ini merupakan sebuah wadah untuk menjalin persaudaraan, persatuan dan solidaritas antar daerah dan mendorong Papua untuk semakin maju   sekaligus meneguhkan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak pterbantahkan ” Kata Rusdil.

Rusdil juga mengimbau dan mengajak warganet srrta kalangan milenial  untuk memviralkan konten positif yang menumbuhkan.optimisme serta melawan Informasi hoaks dan Informasi negatif seputar penyelenggaraan PON XX di Papua tahun 2021.

“Mari tumbuhkan minat partisipatif dan kontribusi berbagai kalangan khususnya warganet dan generasi milenial guna melawan berbagai konten hoaks dan provokatif seputar PON XX Papua” tambah Rusdil.

Diketahui FPMSI telah melakukan kampanye literasi positif terkait pelaksanaan PON XX Papua sejak awal maret 2021 dan juga melakukan deklarasi online bersama kalangan warganet nusantara guna dapat ikut berkontribusi  mensukseskan pelaksanaan PON XX Papua tahun 2021. Adapun isi dari Deklarasi online yang dikeluarkan.pada 17 Maret 2021 tersebut yaitu :

Pertama, Siap Menjaga Persatuan Dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap Bekerjasama Melawan Hoaks Dan Konten Provokatif Di Media Sosial Dalam Rangka Membangun  Optimisme Serta Persatuan Demi Suksesnya  Pembangunan Dan Pelaksanaan  PON XX Papua  Tahun 2021  Untuk Kebangkitan Bangsa di Masa Pandemi.

Ketiga, Siap Menyebarkan Konten Narasi Positif Di Lini Media Publik Guna  Mendukung PON XX di Papua Tahun 2021 Demi Terciptanya Persaudaraan, Persatuan, dan Solidaritas Antar Daerah Menuju Indonesia Maju.

Kelompok kriminal bersenjata (KKB)/OPM masih sering melakukan aksi teror yang meresahkan masyarakat sipil di Papua. Kelompok kriminal ini juga tidak sungkan untuk melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil dan anggota TNI-Polri. Selain menciptakan teror, aksi mereka juga telah menghambat program pembangunan infrastruktur di tanah Papua.

Tercatat sebanyak 12 aksi kejahatan yang dilakukan KKB/OPM semenjak awal Januari 2021. Mulai dari pembakaran pesawat perintis hingga penembakan terhadap aparat keamanan. Pada 10 Februari lalu, 359 orang warga Intan Jaya, Papua dikabarkan mengungsi ke gereja dan sejumlah tempat lainnya. Warga mengaku takut dengan adanya teror KKB. Mereka memilih mengungsi dibanding menetap di rumah.

Terkait dengan hal tersebut, Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, mengatakan bahwa aksi bersenjata yang telah dilakukan oleh KKB/OPM sudah tergolong kedalam aksi terorisme dan telah menggunakan taktik militer perang gerilya. Aksi-aksi tersebut bukan lagi sebagai aksi kriminal biasa.

“Selain tergolong kriminal, aksi front bersenjata OPM ini sudah tergolong aksi terorisme dengan taktik gerilya,” ujar Suriastawa.

Sementa itu, Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Prof. Bagong Suyanto, mengatakan bahwa Para pelaku aksi kekerasan terhadap masyarakat Papua dan anggota TNI-Polri harus mendapatkan proses hukum. Akan tetapi agar peristiwa serupa tidak terulang, maka pemahaman dan pendekatan yang menyelesaikan akar permasalahan harus diterapkan seiring proses penegakan hukum.

“Para pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakan biadab yang mereka lakukan. Namun, untuk mencegah agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali, sesungguhnya yang dibutuhkan bukan sekadar tindakan hukum, melainkan juga pemahaman dan pendekatan yang benar-benar menyelesaikan akar permasalahan, ” ucap Prof. Bagong.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, menampilkan pendakwah dari organisasi terlarang. Aturan itu dituangkan dalam Surat Edaran KPI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadan.

Dalam poin 6 huruf d surat edaran itu, KPI menekankan pendakwah yang ditampilkan harus sesuai standar Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, KPI menekankan para pendakwah yang diundang harus menjunjung Pancasila.

“Mengutamakan penggunaan dai/pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia, dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila,” seperti dikutip dari SE KPI Nomor 2 Tahun 2021, Senin (22/3).

Komisioner KPI Irsal Ambia menyampaikan aturan ini dibuat untuk mencegah polemik. KPI ingin acara dakwah di bulan Ramadan mendidik masyarakat, bukan justru menimbulkan kontroversi.

“Ini bulan puasa, bulan Ramadan. Supaya menghindari polemik, maka kami susun poin seperti itu,” ujar Irsal.

Irsal menyarankan lembaga penyiaran berkonsultasi dengan MUI sebelum mengundang pendakwah sehingga, dai yang tampil sesuai surat edaran KPI.

Dia menyebut KPI akan bekerja sama dengan MUI untuk memantau lembaga penyiaran selama Ramadan. Bahkan, mereka akan memberi sanksi jika acara dakwah mengundang dai dari organisasi terlarang.

Saat bencana banjir Jakarta, beberapa orang menggunakan atribut FPI memberikan bantuan kepada korban banjir. Akan tetapi, gerombolan tersebut dibubarkan oleh Kepolisian karena atribut FPI sudah resmi dilarang Pemerintah.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan memberi apresiasi terhadap pendekatan Polri dan TNI dalam membubarkan aksi sosial Front Persaudaraan Islam (FPI) di lokasi banjir, Jakarta Timur. Pasalnya, pendekatan yang dilakukan aparat terhadap sukarelawan FPI dilakukan secara persuasif, terutama dalam menertibkan atribut organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah.

“Kami melihat Polri tidak melakukan pendekatan represif. Itu bagus agar situasi tetap kondusif,” ata Edi Hasibuan di Jakarta.

Karena itu dia ikut mengimbau agar masyarakat yang menjalankan aksi kemanusian tidak perlu membawa atribut ormas yang sudah dilarang.

“Kami minta kepada masyarakat, silakan melakukan kegiatan kemanusiaan tetapi tidak menggunakan nama ormas yang dilarang,” sambung Bang Edi. Pihaknya juga memandang langkah Polri dan TNI melarang penggunaan atribut organisasi terlarang dalam memberikan bantuan kepada korban banjir juga sudah tepat.