Sejak pertengahan Januari 2021, pemerintah telah memulai program vaksinasi untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) secara massal. Hal itu dilakukan sebagai upaya mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) dengan sasaran 182 juta orang atau sekitar 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk menyukseskan pelaksanaan vaksin tersebut, Komisi Informasi (KI) Pusat senantiasa mengajak stakeholder baik itu pemerintah melalui kementerian, Lembaga, dan institusi  lainnya untuk mendukung suksesnya program vaksinasi nasional.

Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana dalam live podcast media Kata Indonesia (25/3) menjabarkan peran yang sudah dilakukan KI Pusat dalam mendukung dan melawan narasi negatif seputar vaksinasi agar tidak sampai menjadi informasi publik.

“Selain edukasi dan kampanye literasi, Kita (KI Pusat) mengeluarkan surat edaran atau pernyataan guna mengkofirmasi suatu informasi yang beredar di masyarakat luas” ujar Gede.

Gede mengatakan peran setiap lembaga secara  pro aktif dapat mengisi berbagai saluran komunikasi yang dimiliki untuk dapat meliterasi hal-hal positip khususnya dalam ikut mensukseskan penanganan pandemi covid-19 ini.

“Membangun sinergitas dengan pemanfaatan ruang keterbukaan informasi publik, melalui penyebaran informasi sejelas-jelasnya , transparan kepada publik , itu sama dengan   meliterasi publik dan juga berfungsi dapat meluruskan berbagai disinformasi maupun berita-berita hoaks.”kata Gede dalam Live Podcast Media Kata Indonesia (25/3).

Gede pun mengimbau kepada berbagai stakeholder untuk dapat ikut berkontribusi mensukseskan penamganan pandemi covid-19 khususnya dalam keberhasilan program vaksinasi agar bangsa Indonesia dapat keluar dari berbagai krisis yang merupakan dampak dari pandemi ini,  KI Pusat pun menjamin hak akses dan layanan informasi publik serta membuka ruang partisipasi masyarakat terkait program vaksinasi covid-19.

Mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) Ken Setiawan meyakini para mantan anggota kelompok terlarang yang telah dibubarkan pemerintah, masih membutuhkan organisasi.

Organisasi terlarang yang dimaksud ialah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Menurut pendiri NII Crisis Center itu, orang-orang dengan paham radikal membutuhkan organisasi agar mereka dapat tetap eksis melakukan propaganda.

“Saya kira selama pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kelompok HTI dan FPI dibiarkan bebas bergerak. Namun, Presiden Joko Widodo saat ini mengambil sikap tegas melarang dua organisasi tersebut,” ujar Ken dalam keterangan resmu yang diterima JPNN.com, Rabu (24/3).

Meski sudah secara legal formal dua organisasi tersebut dilarang, tetapi anggota dan simpatisannya diduga akan terus melakukan aktivitas.

Senada, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Gresik, Abdul Hakim meminta kepada masyarakat agar tidak lengah dan tetap waspada terhadap pergerakan kelompok eks Hizbut Tahrir Indonesi (HTI) terutama di Media Sosial. Karena menurutnya, pasca pembubaran HTI oleh pemerintah tidak lantas membuat aktivitasnya berhenti dalam menyebarkan paham / ideologi khilafah versi mereka.

“Teknologi semakin pesat, pengguna media sosial semakin meningkat, itu bisa dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok eks HTI dalam menyebarkan paham mereka,” kata Abdul Hakim.

Isu terkait wacana perubahan Undang-undang yang mengatur masa jabatan Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode telah membuat Pemerintah maupun Preseiden Jokowi itu sendiri untuk mengeluarkan pernyataaan resmi guna klarifikasi.

Pada hari senin, 15 Maret 2021, Presiden Joko Widodo, melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, memastikan bahwa dirinya tidak berminat untuk menjadi presiden selama 3 periode. Ia meminta agar tidak ada kegaduhan baru dengan isu tersebut.

“Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah. jangan membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” ujar Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan, mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak berambisi untuk menjabat presiden tiga periode. Jokowi tetap konsisten dan berkomitmen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode.

“Kami berkeyakinan, Pak Jokowi tidak punya niat, tidak punya ambisi, tidak punya apapun namanya untuk melanggar konsitutsi negara yg namanya Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Irfan.

Irfan menambahkan, komitmen itu disampaikan jauh sebelum isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali muncul.

“Jangan ada anggapan ini keinginan dari Presiden, ini keinginan dari Istana,” tambahnya.

Seiring dengan terbitnya surat keputusan bersama enam menteri tentang pembubaran dan pelarangan berkegiatan bagi Front Pembela Islam (FPI), maka secara resmi organisasi masyarakat tersebut sudah tidak boleh lagi menggunakan nama serta atribut didalam segala aktifitasnya, termasuk didalam kegiatan dakwah.

Pemerintah melalui Kementerian agama meminta pada FPI untuk mentaati keputusan final tersebut. Ormas lawas tersebut dihimbau untuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi memicu ketegangan pada masyarakat.

Kemenag juga mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kondusivitas serta mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh kelompok yang tidak puas atau memiliki kepentingan lain dibalik pembubaran FPI.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Agama, Abdul Rochman, menjelaskan bahwa pemerintah sudah melarang Front Pembela Islam (FPI) untuk beraktifitas. Konsekuenasi dari pelarangan tersebut adalah tidak diizinkannya FPI untuk menggunakan nama serta atribut dalam kegiatanya ditengah masyarakat.

“Konsekuensi dari pelarangan ini jelas, bahwa tidak ada lagi pihak-pihak yang diizinkan untuk menggunakan nama dan beragam atribut FPI dalam kegiatan di tengah masyarakat,” ujar Rochman.

Ditempat terpisah, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah melarang penggunaan simbol dan atribut organisasi masyarakat FPI. Apabila ada pelanggaran dalam ketentuan ini, aparat keamanan akan membubarkan kegiatan yang dilakukan FPI.

“Melarang penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Edward.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK), menyatakan masjid dapat menjadi tempat vaksinasi Covid-19 bagi warga RT/RW sekitar mulai bulan depan. Keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan antara DMI dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru-baru ini. Menurut JK masjid yang dapat digunakan sebagai tempat vaksinasi Covid-19 adalah yang memiliki sarana penunjang seperti halaman dan bangunan yang luas, serta fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, JK mengatakan, dibutuhkan ribuan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi, salah satunya masjid yang mendukung fasilitas pelaksanaan vaksinasi. Ia meyakini, dukungan masjid sebagai tempat vaksinasi akan menambah kecepatan proses vaksinasi nasional. “Kalau vaksin hanya dilakukan di pusat-pusat kota tidak akan bisa memenuhi target satu juta per hari, sementara kita butuh gerak cepat menggalang kekebalan agar kita bisa kembali hidup normal, itu hanya bisa terjadi kalau ada imunitas pada masyarakat dan itu hanya bisa tercapai kalau kita memberi vaksin satu juta orang per hari”.

Sementara itu, di Surabaya, Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau vaksinasi Covid-19 bagi imam, muazin, dan marbot masjid yang digelar di Masjid al-Akbar Surabaya. Ada sekitar 1.000 orang yang menjadi sasaran vaksin. Khofifah menyatakan, vaksinasi ini digelar sebagai persiapan menjelang datangnya bulan Ramadhan, agar pelaksanaan ibadah bisa berjalan aman dan optimal. Vaksinasi tersebut dibagi ke dalam tujuh sesi, yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Menurut Khofifah, fasilitasi vaksinasi Covid-19 bagi imam, muazin, dan marbot masjid sengaja dilakukan agar dalam pelaksanaan ibadah puasa, khususnya salat tarawih bisa berjalan dengan aman. Karena itu, vaksinasi jelang Ramadhan ini diharapkan bisa membangun suasana yang lebih sehat, kondusif, saat masyarakat beribadah di masjid. Semoga Bermanfaat (*)

Sebagaimana gencarnya pemberitaan media mengenai proses peradilan atas Rizieq Shihab, (RS) hingga kini masih menjadi polemik, terutama bagi pendukungnya yang tidak puas atas proses peradilan tersebut.

Kita ketahui, Rizieq Shihab (RS) kini sedang menjalani sidang atas tiga pelanggaran yang disangkakan.

Pertama adalah Kasus Petamburan, dimana RS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena menyebabkan kerumunan saat acara Maulid Nabi SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. RS ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dia dijerat Pasal 160 dan 216 KUHP.

Kedua adalah Kasus Megamendung. Penyidik Bareskrim Polri menetapkan status RS sebagai tersangka pada kasus kerumunan di Megamendung,

Kasus Ketiga adalah Kasus Test Swab di RS UMMI, Bogor, Jawa Barat. Selain RS, penyidik juga menetapkan dua tersangka lain yakni Direktur Utama RS UMMI dr Andi Tatat dan menantu Hanif Alatas.

Seperti kita ketahui juga di media massa bahwa pada saat proses sidang berlangsung pun terjadi kericuhan dan kegaduhan, karena RS dan Tim Kuasa Hukum nya melakukan walkout karena tidak bersedia dengan sidang online.

Atas ketiga kasus tersebut banyak pihak, terutama pendukungnya tidak puas dan menuding dengan bermacam-macam tudingan, seperti zalim, tidak adil, kriminalisasi ulama dll. Padahal apa yang dilakukan aparat penegak hukum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Indriyanto Seno Adji, pakar hukum dari Unversitas Indonesia mengomentaqri saat RS walkout dari sidang menyatakan bahwa RS telah menghalangi proses hukum. Tindakan walkout merupakan obstruction of justice dalam bentuk misbehaving in court. Tindakan ini dapat menjadi blunder, karena RS akan kehilangan hak untuk membela diri yang diberikan oleh hukum.

Jika RS melakukan walkout untuk ketiga kalinya, maka hak untuk membela diri bisa dicabut, dan dianggap melawan pengadilan. Sehingga bisa jadi hukumannya diperberat, karena tidak patuh pada aturan. RS bisa mendekam lebih lama lagi di penjara, mengingat gugatan praperadilan juga ditolak.

Terkait upaya RS dan Tim Hukumnya yang melakukan pra peradilan, Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki mengatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka RS dalam kasus kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kami melaksanakan proses penegakan hukum terutama Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan aturan, berdasarkan profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki di PN Jakarta Selatan.

Menurut Kombes Hengki penetapan tersangka RS sudah sesuai aturan, yakni berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Kami menetapkan tersangka itu sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku yang telah ada.
Jadi penyidik itu menetapkan seorang tersangka berdasarkan dua alat bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP”.

Sementara itu, Hakim Akhmad Sahyuti yang menyidang pra peradilan yang diajukan RS menyatakan bahwa aparat kepolisian telah sah dan sesuai prosedur dalam memproses hukum RS dalam kasus penghasutan kerumunan hingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat November 2020.

Hal itu menjadi salah satu alasan Hakim menolak permohonan pra peradilan yang diajukan oleh RS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Menimbang, dari alat bukti, saksi dan ahli, hakim berpendapat penetapan tersangka didukung alat bukti yang sah,” kata Sahyuti saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jadi semua proses hukum yang saat ini sedang dijalani RS sudah sesuai aturan hokum yang berlaku. Sehingga apa yang ditudingkan oleh pendukung RS dengan berbagai tudingan sebagaimana diatas, tidak mendasar.

Oleh karena itu masyarakat perlu memilah dan bijak dalam menerima informasi yang diterima, khususnya masalah proses peradilan RS.

Semoga dapat difahami ya.