JAKARTA – Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mendapat sambutan positif dari Dr Suriyanto. Akadamisi yang mendapatkan gelar doktor dari Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta ini menilai revisi memang harus dilakukan.

Menurut Suriyanto, meski UU tersebut tidak membatasi kebebasan berpendapat dan mengancam demokrasi. Namun sejumlah pasal bermasalah diminta untuk dicabut dan diperbaiki kembali.

“Pendapat hukum saya bahwa UU ITE tidak membahayakan tetapi bias yang akhirnya menyasar ke media massa, kebebasan berpendapat yang dijamin UU. Oleh karenanya saya sepakat kalau pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 agar dihilangkan dari UU tersebut,” ujarnya dalam Virtula Talkshow dengan tema “RUU ITE: Bermedsos Sehat dan Beretika” yang digagas ICF dan SMI, Jumat (26/3/2021).

Ketua Umum PWRI ini menegaskan, pasal 27 ayat (3) UU ITE urgensinya merupakan pembatasan atas hak asasi menyampaikan informasi agar pelaksanaannya tidak melanggar hak asasi orang lain. Namun demikian norma Pasal 27 ayat (3) multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

“Historisnya kan bahwa UU tersebut adalah ketika era presiden SBY. Dalam tatanan global yang kemudian dimasukan ke Indonesia , dimana perdagangan secara elektronik tetapi seiring waktu berjalan munculnya media online, media sosial menjadi kena sasaran,” bebernya.
Pengamat kebijakan publik dan media sosial, Syaiful alias Bedjo menambahkan bahwa banyaknya peredaran hoaks di media sosial dalam masyarakat adalah karena media sosial itu adalah tidak terbatas ruang dan waktu.

“Maka dari perlu ada pengawasan secara ketat dari instansi terkait, misalnya kalau boleh saya usul dibuat dewan etik media sosial,” kata Bedjo.
Checker fact Mafindo, Muhammad Khairil mengatakan bahwa keberadaan UU ITE tidak hanya menyasar media massa atau pers tetapi juga para checker fakta.

“Kasus terbaru adalah pemeriksa fakta dari liputan6.com yang tidak saja kena doxing tetai diancam akan dibunuh oleh netizen. Ini adalah bukti bahwa revisi UU ITE sangat diperlukan terutama pasal-pasal yang menghambat kerja-kerja temen-temen media dan pegiat media sosial yang sehat dan beretika,” ucapnya.[

Otonomi khusus (Otsus) merupakan bentuk dari desentralisasi politik guna menengahi konflik yang tak henti-hentinya melanda tanah Papua.

Melalui Otsus, Papua dan Papua Barat dapat mengejar segala ketertinggalan ekonomi dan sosial budaya. Otsus telah terbukti membuat tanah Papua menjadi lebih damai dan sejahtera. Maka tak heran jika kebijakan ini mendapatkan banyak simpati dan dukungan dari masyarakat Papua dan Papua Barat.

Salah satu dukungan datang dari Hendri Samudeadlay, seorang mahasiswa Papua di Semarang. Menurutnya Negara Indonesia sudah merdeka dan Papua adalah bagian dari Indonesia. Sudah selayaknya masyarakat Papua mengabdi kepada negara Indonesia. Ia juga menyatakan sangat mendukung adanya otonomi khusus di Papua.

“Kita sangat mendukung adanya otonomi khusus di Papua dan bagi kami Pancasila adalah Pancasila yang tidak bisa dirubah,” ujar Hendri.

Sementara itu, , Tokoh Masyarakat Maybrat yang juga merupakan anggota Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Kornelis Way, menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan Otsus dan Program Pemerintah.

“Kami masyarakat Papua Barat sangat mendukung keberlanjutan Otsus, karena Otsus telah memberi manfaat yang begitu besar untuk empat program prioritas yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ucap Kornelis Way.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengatakan aturan undang-undang soal masa jabatan presiden sudah jelas.

“Aturan mainnya sudah ada, memangnya presiden bisa langsung mengubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak,” kata Mega dalam acara peluncuran buku ‘Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam’ secara daring, Rabu, 24 Maret 2021.

Isu masa jabatan presiden tiga periode kembali mencuat setelah Amien Rais menyebut ada upaya rezim pemerintah meminta sidang istimewa MPR. Ia mengatakan rezim ingin amandemen UUD 1945 agar masa jabatan presiden bisa 3 periode.

Mega menyebut, orang yang menggulirkan isu tersebut lah sebetulnya yang menginginkan bisa berkuasa hingga tiga periode di masa mendatang.

Senada, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyatakan masa jabatan presiden dua periode sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, sudah ideal dan tidak perlu diubah lagi.

“Bagi PDIP, masa jabatan presiden dua periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi,” kata Basarah dalam keterangan tertulisnya.

Pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan yang merupakan mantan anggota Negara Islam Indonesia menyebutkan bahwa orang dengan paham radikal yang sebelumnya bergabung dengan HTI dan FPI membutuhkan inang atau naungan. Hal ini diperlukan karena mereka perlu media untuk tetap eksis sambil melakukan propaganda untuk mencapai tujuan ideologinya.

“Selama pemerintahan Presiden SBY, kelompok HTI dan FPI dibiarkan bebas bergerak, bahkan terjadi beberapa kali aksi kekerasan dan propaganda untuk mengganti sistem negara menjadi khilafah. Namun, saat ini Presiden Joko Widodo dengan tegas mengambil sikap untuk melarang dua organisasi tersebut,” ujar Ken Setiawan.

Selain itu, Ken Setiawan menjelaskan, selain HTI dan FPI juga terdapat kelompok-kelompok radikal yang masuk dalam daftar organisasi teroris. Salah satunya kelompok trans nasional Ikhwanul Muslimin.

Menurut Ken Setiawan, eks HTI dan FPI serta jaringan Ikhwanul Muslimin ini yang sangat perlu dipantau lebih serius karena kekuatan jaringan dan aktivitasnya cukup masif.

“Kelompok-kelompok yang sudah dilarang tersebut diduga kuat ikut aktif adalam aktivitas politik, termasuk unjuk rasa skala nasional di Jakarta dan tempat lainnya. Ini karena ada kebutuhan dari kelompok politik untuk menggalang massa, dan kelompok tersebut juga butuh momentum untuk eksistensi dan logistik,” pungkasnya.

Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengakui mulai ada tren penurunan kasus baru harian Covid-19. Menurutnya, jika dibandingkan dengan kenaikan kasus harian pada awal tahun 2021, memasuki bulan Maret ini terlihat tren menurun kasusnya yang cukup signifikan. “Faktor utamanya setelah pemberlakuan program Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro. Selain itu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga berperan dalam menurunkan kasus baru harian”.

Namun, lanjut Prof Wiku, perlu diingat bahwa penularan masih terjadi di tengah masyarakat. Selama penularan ini masih terjadi, maka ada risiko kematian, sehingga kunci terpenting dalam menekan kasus covid-19 adalah tetap waspada dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes). Penurunan saja tidak cukup. Kasus Covid-19 harus ditekan sampai pada akhirnya tidak ada lagi. Pada pprinsipnya kekebalan dapat dipengaruhi antibodi seseorang baik yang bersifat alami maupun berasal dari vaksinasi. Namun kekebalan yang dihasilkan dari vaksinasi Covid-19 akan tercapai jika kekebalan kelompok (herd immunity) yang umumnya bisa tercapai jika 70 persen dari masyarakat atau jumlah penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksin.

Sementara itu, Juru bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmidzi, M.Epid menegaskan bahwa, vaksin COVID-19 yang saat ini digunakan efektif terhadap mutasi virus COVID-19. “Sampai saat ini belum ada penelitian ataupun bukti ilmiah yang menunjukkan vaksin yang telah diproduksi dan telah digunakan di berbagai belahan dunia tidak bisa melindungi kita dari virus varian baru ini. Vaksin yang digunakan dalam upaya kita melakukan penanggulangan pandemi covid-19 masih sangat efektif ”.

Disisi lain, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, penerapan PPKM mikro efektif menurunkan kasus baru Covid-19. Pihaknya juga terus melakukan pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan, mendukung program vaksinasi, sehingga laju penularan Covid-19 dapat ditekan. “Dari hasil evaluasi sementara PPKM mikro saat ini dari angka yang ada dari jumlah 13 ribu sudah turun menjadi 9 ribu bahkan ke 8 ribu. Semoga terus bisa dilaksanakan dengan angka pertumbuhan kasus bisa ditekan,” kata Sigit yang diunggah dalam akun instagram @divisihumaspolri. Semoga Bermanfaat (*)

Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu setujui puluhan Rancangan Undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dalam rapat paripurna, Selasa (23/3/2021).

Salah satu isu yang ramai dan menjadi polemik adalah draf Rancangan Undang-Undang mengenai penghapusan hak elektoral bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Masyarakat banyak yang mendukung rencana tersebut karena sudah sesuai dengan konstitusi.

Draf RUU tentang perubahan atas UU nomor 7/2017 tentang pemilu dan UU nomor 10/2016 tentang Pilkada (RUU Pemilu) menghapus hak elektoral untuk memilih maupun dipilih bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), menjadi polemik dan ramai diperdebatkan baik oleh tokoh politik, politisi sampai masyarakat umum.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menegaskan bahwa apa yang diatur dalam draf RUU Pemilu telah sesuai dengan konstitusi dan sifatnya normatif. Siapa saja yang tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi dasar negara, tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai perwakilan legislatif ataupun eksekutif.

Menurut Saan, dirinya menilai bahwa secara normatif, semua warga negara Indonesia harus patuh dengan konstitusi. Sehingga dia harus mengakui yang namanya ideologi dasar negara yakni Pancasila, tetapi bagi mereka yang tidak mau mengakui Pancasila bahkan ingin mengubahnya, tentu saja hal ini tidak bisa diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri baik di eksekutif maupun legislatif.

Senada dengan Saan, Direktur Indonesia Public Institut (IPI), Karyono Wibowo menilai, penghapusan hak elektoral terhadap eks HTI dan FPI dalam RUU Pemilu tersebut dilandasi oleh keputusan hukum. Dua organisasi kemasyarakatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Ormas HTI secara sah dibubarkan oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah.

Menurut Karyono ormas HTI dibubarkan oleh pengadilan karena dinilai tidak menjalankan azas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam undang-undang keormasan, yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. HTI dianggap terbukti mendakwahkan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya.

Tidak hanya HTI, AD/ART FPI juga dinilai bermasalah karena tidak mencantumkan Pancasila sebagai azas organisasi. Meskipun FPI selalu mengklaim sebagai ormas Pancasilais. Namun tindakan dan perbuatannya dinilai sering tidak mencerminkan nilai-nilai pancasila sebagai mana sifat ormas yang diatur dalam UU 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan menjadi UU. Belum lagi dengan adanya dugaan akan adanya keterlibatan sejumlah anggota FPI yang mendukung terorisme.

Dengan demikian, RUU tentang perubahanatas Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada (RUU Pemilu) yang menghapus hak untuk dipilih bagi anggota HTI dan FPI bukan berarti diskriminasi, tetapi justru menunjukkan konsistensi negara dalam menjalankan perintah konstitusi.

Rekam jejak FPI juga masih sulit dilupakan. Masyarakat pun sudah banyak yang mengetahuinya, bahwa Ormas FPI telah dengan gamblang meresahkan masyarakat, tak terhitung sudah bukti tindakan intoleran FPI.

FPI telah mencatatkan sejarah sebagai ormas yang sering melakukan anarkis. Seperti pada aksi damai yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), FPI melancarkan aksinya dengan menyerang peserta aksi damai, tak sedikit peserta aksi yang luka, tak hanya kaum pria yang menjadi korban, para ibu – ibu yang membawa anaknya pun tak luput dari korban pemukulan.

Lalu bagaimana dengan Penghapusan Hak Politik RS?

Semua orang sudah faham bahwa RS adalah pendiri dan tokoh utama FPI. Kita juga ketahui telah ada larangan penggunaan simbol-simbol dan atribut FPI yang dinyatakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam Instansi lembaga negara.

Pemerintah resmi membubarkan dan menetapkan FPI) sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam menteri dan pimpinan lembaga dan mulai berlaku Rabu (30/12/2020).

SKB sebagai dasar pembubaran dan penetapan FPI sebagai organisasi terlarang, meliputi SKB bernomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Pertimbangan terkait pembubaran FPI antara yakni demi menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam hal ini pemerintah merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Jadi pencabutan atau penghapusan hak elektoral bagi kelompok yang menolak Pancasila, termasuk RS tidaklah berlebihan, karena secara konkrit seseorang yang tidak berpegang teguh pada pancasila merupakan orang yang tidak menyukai adanya demokrasi.

Jika partai terlarang seperti PKI dan seluruh underbow-nya dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan kehilangan hak politik untuk dipilih, maka negara juga harus berlaku adil. Termasuk untuk HTI dan RS dengan FPI nya.

Bisa difahami ya.

Oleh : Zakaria )*

Sikap Rizieq Shihab yang walk out hingga protes dengan nada tinggi di persidangan tidak dapat dibenarkan karena dianggap menghina pengadilan. Masyarakat pun meminta aparat penegak hukum menindak tegas perilaku negatif Rizieq demi menjaga kewibawaan hukum.

Ketua Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata, mengatakan akan mengambil beberapa langkah hukum apabila eks Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq dianggap telah menghina atau merendahkan pengadilan dengan merendahkan kehormatan martabat hakim.
Hal ini lantaran Rizieq melakukan protes keras saat persidangan di PN Jakarta Timur. FPI sendiri merupakan organisasi masyarakat (Ormas) yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah Indonesia.

Mukti mengatakan, hendak melaporkan pelaku perendahan kehormatan dan keluhuran martabat hakim kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku dan/atau langkah lain adalah tindakan yang dilakukan Komisi Yudisial berupa nonlitigasi yang dapat berupa, mediasi, konsiliasi dan/atau somasi.

Mukti mengatakan langkah tersebut berdasarkan Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.

Sementara itu, terkait Rizieq yang minta dihadirkan secara langsung di Pengadilan, Mukti menjelaskan, majelis hakim kewenangan untuk menentukan sidang dilaksanakan secara virtual.

Hal tersebut telah diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung (MA) pada 25 September 2021.

Mukti berujar, Harus dipahami bahwa hakim adalah pemimpin dalam persidangan. Hakim memiliki kewenangan penuh dengan mengambil sikap memanggil HRS (Rizieq Shihab) untuk dihadirkan pada sidang virtual, walaupun hal tersebut juga dibatasi oleh hukum acara atau hukum formil.

Ia mengatakan bahwa hakim memiliki dasar pertimbangan karena situasi dan kondisi pandemi. Menurut dia, hakim telah menyatakan sidang terbuka untuk umum. Artinya, publik tetap bisa mengakses persidangan meski digelar secara virtual.

Terkait penolakan terdakwa HRS untuk hadir dalam sidang virtual karena khawatir terdapat kendala teknis, hal tersebut juga merupakan bagian dari teknis yudisial. Secara hukum formil, maka memungkinkan untuk ditindaklanjuti dengan panggilan kedua, ketiga atau panggilan paksa.

Secara tegas Mukti menuturkan, bahwa sikap menolak hadir dalam persidangan, baik langsng maupun secara virtual, akan menjadi catatan dan terus dialami Komisi Yudisial, yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut apakah merupakan kategori dari perilaku merendahkan martabat dan kehormatan hakim.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji mengatakan Rizieq tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan.

Indriyanto mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Habib justru merugikan Rizieq. Karena Rizieq akan diartikan telah melepaskan atas segala hak untuk melakukan pembelaan diri secara hukum.
Rizieq juga terkesan mendramatisir, dimana sebelum dakwaan dibacakan, terjadi perdebatan antara Habib Rizieq dengan jaksa penuntut umum di lorong rumah tahanan (rutan) Bareskrim Polri.

Rizieq bersikeras bahwa dirinya tidak mau menghadiri sidang secara online. Tapi dirinya membantah jika disebut tidak ingin menghadiri sidang.
Rizieq mengungkapkan alasannya mengapa dirinya menolak menghadiri sidang online. Ada 3 alasan yang ia sampaikan, dimana HRS merasa khawatir disabotase, tidak lancar berkomunikasi dengan pengacara dan mergugikan dirinya sebagai terdakwa.

Di sela perdebatan, juga sempat menunjuk-nunjuk seseorang yang membawa kamera. Rizieq merasa ditipu kamera kejadian di lorong rutan juga direkam.

Aksi tersebut rupanya bagian dari jurus Rizieq untuk berkilah, singkat cerita Rizieq berhasil dihadirkan dalam persidangan online dari Bareskrim Polri. Namun, dalam persidangan Habib mengeluarkan jurus bungkam.

Penuntut umum yang hadir secara virtual di Bareskrim Polri mengatakan bahwa dalam persidangan sudah hadir pengacara Rizieq, namun tidak menyebutkan siapa nama pengacara tersebut.

Majelis hakim merespons informasi penuntut umum. Hakim kemudian meminta pengacara Rizieq dimaksud untuk menjawab pertanyaan apakah akan mengajukan eksepsi atau tidak. Namun pengacara itu juga diam.

Setelah pentuntut selesai membacakan dakwaan. Rupanya Rizieq masih mengeluarkan jurus diam, bahkan dalam sidang tersebut Rizieq tidak duduk di kursi terdakwa, melainkan berdiri di satu titik, namun masih di dalam ruang sidang Bareskrim Polri. Pihak majelis hakim juga sempat meminta kepada penuntut umum di Bareskrim Polri untu memberikan mikrofon ke Habib Rizieq.

Sikap Rizieq tentu saja tidak menunjukkan sikap yang patut diteladani, dimana aksi diam dan memberontaknya membuat jalannya persidangan menjadi kacau.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Aditya Akbar)*

Isu Presiden Jokowi menginginkan jabatan tiga periode adalah tuduhan tanpa dasar dan hanya ingin menjerumuskan Presiden. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai provokasi tersebut karena berulang kali Presiden Jokowi tegas menolak usulan tersebut.
Kantor Staf Presiden mencurigai akan adanya pihak yang hendak menjerumuskan Presiden Joko Widodo melalui isu jabatan 3 periode. Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, ada kemungkinan orang terdekat Jokowi lah yang memunculkan isu tersebut.

Ujang menyinggung adanya keinginan dalam mempertahankan jabatan terhadap orang-orang yang mengusulkan itu. Mereka disebut takut akan kehilangan jabatan.

Meski demikian, Ujang meminta agar Jokowi tidak terjebak dengan orang-orang tersebut. Karena 3 jabatan periode adalah pelanggaran terhadap konstitusi.

Pada kesempatan berbeda, Pakar Hukum Tata Negara Yusril merespons wacana perubahan masa jabatan presiden dan maksimal dua menjadi tiga periode melalui amandemen UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan oleh Yusril merespons wacana perubahan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Yusril menerangkan, amandemen pertama UUD 45 yang dilakukan pada 1999 telah mengubah ketentuan pasal 7 UUD 45 sehingga membuat seseorang hanya bisa menjabat sebagai presiden atau wakil presiden maksimal periode jabatan atau 10 tahun.

Menurutnya, amandemen UUD 45 memang bisa terjadi melalui konvensi ketatanegaraan. Namun, Yusril berpendapat, konvensi ketatanegaraan akan sulit tercipta di zaman sekarang ini karena beberapa faktor, seperti trauma langgengnya kekuasaan di tangan satu orang dan derasnya suara oposisi.

Ia pun mengingatkan bahwa konvensi ketatanegaraan untuk mengubah masa jabatan maksimal seorang menjabat sebagai presiden bisa gagal bila dipersoalkan publik ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perlu diketahui pula, isu mengenai rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode kembali menyeruak. Isu itu awalnya dikemukakan oleh mantan Ketua MPR, Amien Rais yang mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Joko Widodo kembali terpilih hingga tiga periode.

Amien Rais sempat menaruh kecurigaan terhadap upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar Jokowi bisa kembali memimpin dalam tiga periode.

Merespons, Ketua MPR Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet memastikan tidak ada pembahasan di internal MPR untuk memperpanjang masa jabatan presiden-wakil presiden dari dua menjadi tiga periode. Sejauh ini, UUD 1945 mengatur masa jabatan presiden hanya boleh 2 periode.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Presiden Jokowi juga tidak setuju jika amandemen undang-undang dasar 1945 lagi.

Mahfud menerangkan bahwa Jokowi menolak Jabatan Presiden menjadi tiga periode. Mantan ketua MK tersebut lantas menyinggung pernyataan Jokowi terkait penolakan wacana masa jabatan Presiden 3 periode pada Desember 2019 lalu.

Kala itu Jokowi mengatakan, ada tiga kemungkinan jika sejumlah pihak mendorongnya maju pada Pilpres 2024 mendatang. Pertama ingin menjerumuskannya, kedua ingin menampar mukanya dan ketiga ingin mencari muka.

Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Jokowi tetap memegang UUD 1945 bahwa masa jabatan Presiden hanya dua periode. Fadjroel menyebutkan bahwa Jokowi juga setia terhadap sumpahnya sebagai presiden.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie mengungkapkan ketidaksetujuanya dengan ide tersebut. Menurutnya, Indonesia tidak membutuhkan perpanjangan masa jabatan presiden. Kalaupun ada ide mengenai perubahan terbatas UUD, maka jangan kaitkan dengan isu masa jabatan presiden tiga periode.

Pakar hukum tata negara ini juga mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing dengan wacana terebut. Ini adalah ide yang buruk dari semua segi dan Cuma digulirkan sebagai jebakan saja. Dimana NKRI tidak membutuhkan perpanjangan masa jabatan sama sekali.

Jokowi menambahkan, di tengah pandemi seperti saat ini, semestinya seluruh pihak dapat mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi untuk menuju lompatan kemajuan baru.

Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa Jokowi tegak lurus terhadap ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, khususnya terkait jabatan presiden yang tidak boleh lebih dari 2 periode.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus di Papua yang akan diperpanjang tahun 2021 mendapat banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mendukung otsus karena percaya bahwa progam ini akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat di Bumi Cendrawasih. Sehingga setuju perpanjangan otsus, karena akan makin memajukan warga Papua.

Tahun 2021 adalah saat yang krusial, karena ada perpanjangan otonomi khusus. Program ini memang berlaku selama 20 tahun dan dimulai sejak 2001. Sehingga pada 2021 masyarakat deg-degan menanti penjelasan tentang otsus jilid 2. Pada otsus jilid 2, diharap ada anggaran yang lebih besar dan evaluasi yang lebih banyak. Tujuannya agar otsus jilid 2 berjalan lebih baik lagi.

Masyarakat Papua amat mendukung otsus jilid 2 karena mereka telah mengambil manfat dari otsus jilid 1. Mobilitas dipermudah dengan dibangunnya Jalan Trans Papua, Bandara Internasional Sentani, dan pelabuhan. Sehingga masyarakat makin lancar dalam melaju, dan punya alternatif selain menggunakan transportasi udara yang relatif mahal. Karena jalan darat dan laut sudah bagus.

Alex Doga, tokoh veteran Jayawijaya menyampaikan dukungan atas pelaksanaan otsus di Papua. Ia mewakili segenap rakyat di Bumi Cendrawasih, mulai dari pemuda, tokoh agama, hingga tokoh masyrakat dan kaum perempuan. Mereka terus menyetujui program-program pemerintah, termasuk otsus.

Alex juga berterimakasih atas pembangunan yang ada di Papua. Rasa terimakasihnya ditujukan ke pemerintah daerah Papua, pemerintah pusat, dan segenap pegawai yang melaksanakan otsus di Bumi Cendrawasih. Dalam artian, masyarakat menyetujui otsus karena hasil dari program ini telah tepampang nyata, yakni kemajuan di bidang pembangunan.

Selama 20 tahun otsus jilid 1,sudah banyak sekali yang dibangun oleh pemerintah. Mulai dari jalan trans papua, bandara internasional Sentani, pelabuhan, jembatan Youtefa, sampai stadion Lukas Enembe. Pembangunan tak hanya di infrastruktur penunjang mobilitas, tetapi juga fasilitas olahraga. Sehingga masyarakat Papua makin sehat.

Selain itu, otsus telah memberi beasiswa kepada segenap anak Papua. Sehingga mereka bisa sekolah dari SD sampai SMA, dan perguruan tinggi bagi yang lolos seleksi. Rata-rata mereka kuliah di Jawa dan setelah lulus mengabdi pada pemprov Papua, sekolahan atau instansi lain, sebagai bentuk balas budi. Juga mencerdaskan anak-anak di Bumi Cendrawasih, sehingga ada regenerasi calon pemimpin.

Beasiswa otsus telah membawa Billy Mambrasar untuk menuntut ilmu dan sekarang ia jadi anggota staf khusus Presiden. Prestasi yang diraih di usia muda membuatnya jadi contoh, bahwa peraih beasiswa otsus juga bisa sukses di ibukota. Dengan catatan, harus rajin belajar dan selalu ingin tahu, serta memiliki attitude yang baik.

Beasiswa otsus juga diberikan kepada lulusan SMA yang ingin jadi anggota TNI. Mereka diberi kuota khusus, juga uang saku saat pendidikan berlangsung. Para pemuda Papua berlatih dengan keras dan berusaha mengamankan daerahnya dari serangan kelompok separatis.

Diberikannya beasiswa baik untuk pemuda yang ingin kuliah, maupun yang ingin jadi tentara membuat anak-anak Papua makin semangat. Karena mereka diberi pilihan untuk belajar di perguruan tinggi atau mengabdikan diri pada negeri. Jika jadi anggota TNI, maka ia berkesempatan membela masyarakat dan menjaga kedaulatan negara.

Program otsus telah meningkatkan kualitas masyarakat Papua, karena mereka mendapat akses pendidikan, mobilitas, dan kesempatan untuk jadi tentara. Warga sipil bisa makin makmur berkat adanya otsus. Karena jika mereka punya ijazah minimal S1, akan lebih mudah melamar pekerjaan di perusahaan bergengsi.

Otonomi khusus sangat didukung oleh masyarakat karena mereka merasakan berbagai infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, sehingga mobilitas dipermudah. Selain itu, otsus juga memberi dana beasiswa, sehingga anak-anak Papua yang kurang mampu bisa melanjutkan studi. Sehingga perpanjangan otsus disetujui semua orang.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Program vaksinasi nasional di Indonesia dipuji oleh organisasi kesehatan internasional WHO. Pujian ini patut diapresiasi, karena membuktikan bahwa program ini berhasil dilakukan di seluruh wilayah NKRI. Vaksinasi sudah tersebar sampai ke Indonesia timur seperti Papua dan injeksinya dilakukan oleh tenaga medis profesional.

Saat vaksin corona sudah ditemukan, lalu mendarat di Indonesia, maka pemerintah merancang vaksinasi nasional dengan sangat cermat, agar program ini berhasil 100%. Selain digratiskan, vaksinasi dijamin aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun. Vaksin juga sudah mendapat sertifikat halal MUI, sehingga masyarakat akan tenang saat mendapatkan suntikannya.

Program vaksinasi nasional di Indonesia dipuji oleh World Health Organization (WHO). N Paranietharan, perwakilan WHO untuk Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia berhasil menunjukkan langkah tegasnya untuk mempercepat dan memaksimalkan program vaksinasi nasional. Indonesia lebih maju daripada negara berkembang lain dalam hal vaksinasi.

Untuk masalah vaksinasi, Indonesia memang lebih bergerak cepat daripada negara tetangga, seperti Malaysia. Jika di negeri kita vaksinasi nasional dimulai di pertengahan januari, maka di negeri jiran baru dilakukan di akhir februari 2021. Apalagi vaksin digrtiskan 100%, sehingga mat memudahkan WNI yang banyak terkena dampak pandemi dan keadaan finansialnya bermasalah.

Paranietharan melanjutkan, vaksin dari COVAX semoga bisa membantu suksesnya vaksinasi nasional. Memang Indonesia mendapatkan vaksin AstraZeneca dari COVAX sebagai lembaga aliansi global pengadan vaksin. Sehingga vaksin AstraZeneca hadir mendampingi vaksin sinovac yang lebih dulu datang di Indonesia dan akan menambah persediaan vaksin di negeri ini.

Program vaksinasi nasional memang menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021. Pada awalnya, para ahli memperkirakan program ini akan berlangsung selama 18 bulan. Mengingat penduduk Indonesia yang lebih dari 220 juta orang, sehingga antriannya sangat panjang. Namun Presiden Jokowi menginstrusikan agar vaksinasi dipercepat menjadi 12 bulan, agar pandemi bisa lekas berakhir.

Akhirnya dikeluarkanlah izin untuk vaksinasi mandiri, di mana para karyawan bisa mendapatkan suntikan vaksin yang dikoordinir kantor dan di bawah kendali kementrian kesehatan. Sehingga mereka lebih cepat mendapatkan vaksin dan tidak usah mengantri untuk diinjeksi, seperti WNI lain. Jika ada 2 jalur vaksinasi, maka program ini diperkirakan lebih cepat selesai.

Mengapa progam vaksinasi nasional harus cepat selesai? Pertama, jika tidak segera dilakukan, akan berbahaya. Karena jumlah pasien corona akan makin meningkat dan jika tidak terselamatkan, akan mengurangi jumlah penduduk. Kedua, jika banyak yang sakit maka akan berakibat buruk pada tenaga kesehatan, karena energi mereka terkuras dan akhirnya beresiko untuk tertular corona.

Sedangkan yang ketiga, pandemi berkepanjangan akan berefek negatif bagi perekonomian Indonesia. Karena daya beli masyarakat menurun drastis selama pandemi. Sehingga pemercepatan vaksinasi nasional harus dilakukan secara cermat, dan penduduk yang tidak mau divaksin harus membayar denda 100 juta rupiah atau mendapat hukuman kurungan 1 tahun lamanya.

Sikap tegas pemerintah ini yang dipuji oleh WHO, karena berani mendatangkan vaksin Sinovac lebih cepat, dan efikasinya cukup tinggi. Bayangkan jika Presiden Jokowi tidak cepat-cepat mengambil vaksin ini, bisa-bisa akan kehabisan stok karena produksinya masih agak terbatas. Kecepatan keputusan dan kecermatan progam inilah yang membuat Indonesia menjadi percontohan bagi program vaksinasi negara lain.

Apresiasi WHO terhadap program vaksinasi nasional di Indonesia membuat nama negara kita terangkat di dunia internasional, karena terbukti sukses dalam melawan corona dan serius dalam menjalankan vaksinasi pada seluruh rakyatnya. Indonesia menjadi pioner dalam vaksinasi, jika dibandingkan dengan negara tetangga. Karena berani lebih cepat dalam membeli vaksin Sinovac dan merancang program vaksinasi nasional sebaik-baiknya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok