Kebrutalan OPM harus diakhiri karena banyak merugikan masyarakat termasuk menghambat pembangunan yang sedang berjalan. Pemerintah dan masyarakat Papua hendaknya bekerja sama untuk menghentikan kebrutalan mereka membunuh warga sipil. Apalagi, warga sipil yang dibunuh adalah pekerja pembangunan jalan tembus yang memang sangat dibutuhkan masyarakat Papua untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Percepatan pembangunan dan kesejahteran masyarakat di Kabupaten Nduga adalah komitmen yang harus dicapai pemerintah, namun kerap mendapatkan gangguan dari KKB Papua.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perhatian khusus dalam pembangunan jalan Trans Papua guna menekan harga kebutuhan pokok. Jika pembangunan terus terhambat karena aksi KKB Papua, maka yang akhirnya terkena dampaknya adalah masyarakat

Danrem 172/PWY, Brigjen TNI Izak Pangemanan, memperingatkan KKB Papua khususnya pimpinan Egianus Kogoya agar tak mengganggu pembangunan di Nduga.

“Karena pada akhirnya yang terdampak adalah masyarakat” kata Izak.

Maka sekali lagi Izak memperingatkan KKB Papua khususnya pimpinan Egianus Kogoya agar tak mengganggu pembangunan di Nduga.

Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyatakan bahwa dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, pihaknya belum menemukan bukti pelanggaran HAM berat dalam kasus penembakan 6 laskar FPI oleh pihak kepolisian.

Lebih lanjut Ahmad menjelaskan bahwa berdasarkan Statuta Roma, suatu kasus dapat dikategorika kedalam pelanggaran HAM berat, jika tindakan penyerangan serta pembunuhan itu merupakan hasil dari sebuah kebijakan atau lembaga negara.

“Kalau kita lihat kasus (penembakan 6 laskar) FPI apakah ada kebijakan dalam hal ini kepolisian atau lembaga negara ya Presiden begitu? Itu tidak kita temukan,” ujar Ahmad.

Hal ini dikatakannya karena saat ini telah banyak beredar video-video hoax mengenai kasus kematian 6 laskar Front Pembela Islam (FPI). Video hoax tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mendesak Komnas HAM untuk menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.

“Memang ada pihak yang mendesak dan membangun opini sejak awal serta terus menerus bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM berat. Cara menyebarluaskan disinformasinya melalui berbagai video-video pendek yang dijadikan satu video,” kata Taufan.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, memastikan bahwa Pihak Kepolisian akan mengusut secara transparan kasus penembakan 6 anggota FPI. Proses penyelidikan akan diawasi langsung oleh Divisi Propam Polri.

“Semua tindakan yang dilakukan oleh anggota dalam sidik dilakukan pengawasan dan pengamanan oleh Divisi Propam. Semua itu dilakukan agar pengusutan kasus ini transparan,” ujar Argo Yuwono.

Lebih lanjut Argo mengatakan bahwa Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, sudah membentuk tim untuk mengawasi kasus tersebut. Kasus penembakan tersebut. Kasus tersebut kini ditarik oleh Mabes Polri.

“Kadiv Propam sudah membentuk tim. Saat ini kasus tersebut sudah ditarik ke Mabes Polri,” tambahnya.

Pandangan bahwa Front Pembela Islam (FPI) terlibat dengan ISIS muncul setelah video seorang anggota FPI, (A.A.), ditangkap pihak penegak hukum karena diduga menjadi bagian dari jaringan teroris JAD, yaitu organisasi afiliasi ISIS di Indonesia.
(A.A.) mengaku bahwa proses baiat disaksikan langsung oleh Munarman sebagai perwakilan FPI pusat.

Densus 88 Polri, selalu pihak penegak hukum yang menangkap (A.A.), mengatakan bahwa (A.A.) ditangkap bersama 25 terduga teroris lainnya di Makassar dan Gorontalo. Dari jumlah tersebut, 19 terduga teroris merupakan anggota FPI.

Ditempat terpisah, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan bahwa rombongan teroris itu ditangkap di sejumlah tempat di wilayah Makassar dan Gorontalo, Sulawesi Selatan. Hal ini dikatakannya pada tanggal 4 Februari 2021 di Bandara Soetta.

“Totalnya ada 26 tersangka terorisme. Tujuh dari Gorontalo dan 19 orang dari Makassar. Tiga di antaranya wanita,” ujar Rusdi.

Ia menambahkan bahwa para tersangka teroris tersebut mendapatkan pelatihan bela diri dan menembak dengan senapan api. Tak hanya itu, mereka juga mendapat pelatihan merakit bom yang kemungkinan akan digunakan untuk misi bunuh diri.
“Kelompok ini masuk dalam Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS. Mereka mempersiapkan diri dengan pelatihan fisik, bela diri, memanah, melempar pisau, dan menembak dengan senapan angin,” tambah Rusdi.

Beberapa hari menjelang satu tahun pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin resmi menerbitkan aturan terkait vaksinasi Covid-19 jalur mandiri. Hal itu tertuang dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, yang ditetapkan pada Rabu (24/2/2021).

Dalam permenkes tersebut, vaksinasi mandiri disebut sebagai Vaksinasi Gotong Royong. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong,” demikian bunyi pasal 3 Ayat 3 Permenkes.

Aturan ini terbit setelah program vaksinasi pemerintah telah berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama yakni vaksinasi untuk tenaga kesehatan yang dimulai pada 17 Januari 2021. Tahap kedua untuk pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet dan wartawan yang dimulai pada 17 Februari 2021.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Vaksinasi Gotong Royong berbeda dengan vaksinasi program pemerintah. Salah satu perbedaannya adalah pada vaksin yang digunakan. Nantinya, vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer tidak digunakan dalam vaksinasi Gotong Royong.

Siti menjelaskan, vaksinasi gotong-royong ditujukan kepada swasta dan keluarganya yang pendanaannya ditanggung perusahaan. Seluruh penerima vaksin gotong-royong tidak akan dipungut bayaran/gratis. Perusahaan yang akan melakukan vaksinasi gotong-royong harus melaporkan peserta vaksinasi kepada Kemenkes. Menurut Siti, vaksinasi gotong royong tidak akan menggangu vaksinasi yang tengah dilakukan pemerintah.

“Layanan vaksinasi Gotong Royong tidak boleh dilakukan di fasyankes milik pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi. Secara teknis, pelayanan vaksinasi Gotong Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi,” katanya.

Jenis vaksin Goting Royong harus mendapat izin penggunaan di masa darurat (EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Sama dengan vaksinasi yang dijalankan pemerintah, setiap orang yang telah diberikan vaksinasi Gotong Royong akan memperoleh kartu vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik.

Hal senada juga disampaikan Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN dan Jubir Kementerian BUMN, Arya Sinulingga. Menurutnya vaksinasi Gotong Royong merupakan upaya pemerintah mengakomodir perusahaan yang berkeinginan membantu menangani pandemi COVID-19. Tentunya disertai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Justru ini upaya paralel yang saling melengkapi dan menguatkan. Program vaksinasi pemerintah tetap berjalan, jadi tidak akan mengubah jadwal maupun sasaran yang telah ditetapkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat yang juga Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mendukung wacana pemerintah mengadakan vaksinasi Covid-19 mandiri (gotong royong) yang diselenggarakan melalui perusahaan swasta. Menurut JK, opsi tersebut akan membantu pemerintah mencapai target pelaksanaan vaksinasi dalam satu tahun.

“Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu satu tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya satu juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja,” kata JK.

Menurut JK izin pembelian vaksin Covid-19 oleh perusahaan swasta akan mengurangi beban anggaran pemerintah. JK mengatakan, dukungannya terhadap opsi vaksinasi mandiri itu bercermin dari pengalaman ketersediaan tes swab ketika hanya diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Semula, saat hanya bisa dilakukan pemerintah, hasil tes swab baru akan diketahui setelah tujuh hari. Namun, setelah fasilitas layanan kesehatan swasta diizinkan melakukan tes swab, hasil uji bisa keluar lebih cepat dengan biaya yang lebih murah.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga mendukung vaksin gotong royong. Menurutnya vaksin gotong royong akan menjangkau 24 hingga 30 juta pekerja termasuk di sektor wisata. Vaksin gotong royong merupakan jalur vaksin mandiri yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan.

“Pendaftarannya satu pintu di PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri). Kami monitor data yang masuk diharapkan sudah terverifikasi dan tervalidasi,” kata Sandiaga.

Sandiaga akan mendorong perusahaan besar khususnya yang bergerak di sektor pariwisata dan industri kreatif untuk melaksanakan vaksinasi mandiri guna mempercepat pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity sebesar 70 persen.
Menurut Sandiaga, vaksin gotong royong akan memperkuat kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19. Ia juga meminta jalur vaksin ini dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan dari pemerintah.

Terbitnya aturan vaksinasi gotong-royong memang memunculkan berbagai tanggapan dan polemik. Salah satunya adalah Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto. Ia meminta pemerintah memperhatikan pekerja yang bukan termasuk karyawan. Menurutnya, vaksinasi gotong-royong hanya mengakomodasi karyawan yang bekerja di perusahaan, padahal, banyak masyarakat yang bekerja mandiri sebagai wirausaha. “Kalau dalam BPJS itu mereka disebut Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Pemerintah belom mengakomodasi mereka.

Pemerintah pastinya mendengar dan menerima saran-saran masukan dari IDI tersebut, karena memang program vaksinasi mandiri ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang belum terjangkau dalam aturan tersebut pasti akan mendapatkan vaksinasi.

Pada prinsipnya kita semua harus mendukung program vaksinasi nasional, termasuk vaksin mandiri yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga upaya penanganan covid-19 di Indonesia bisa segera mendapatkan hasil.

Semoga.

Pemerintah kembali memperbarui informasi soal penanganan wabah virus Corona (COVID-19). Hari Jumat kemaren dilaporkan total kasus COVID-19 di Indonesia lebih dari 1 juta kasus. Berdasarkan data di situs Satgas Penanganan COVID-19, dilaporkan ada 4.982 kasus baru Corona, sehingga sejak Maret sudah ada 1.487.541 kasus COVID-19 di Tanah Air.

Berkaitan dengan hal tersebut, kita masih banyak melihat orang yang melanggar bahkan belum tahu dengan protokol kesehatan terbaru: Gerakan 5M COVID. Padahal kebijakan tersebut dibuat pemerintah guna memerangi virus corona yang tampak semakin ganas dari hari ke hari.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menggalakkan gerakan 3M dan 3T: menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan; dan testing, tracing, treatment, untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Peran pemerintah adalah menggalakkan 3T, sedangkan 3M merupakan peran masyarakat. Hasil yang didapat berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 yang lalu melaporkan, 74 persen masyarakat sudah mematuhi hal tersebut (cukup efektif).

Untuk mendukung hal diatas, kita bisa mengambil contoh kegiatan penerapan sanksi Prokes yang diterapkan oleh gabungan antara TNI/Polri dengan Satpol PP yang melaksanakan Operasi Yustisi. Kegiatan dilakukan dalam rangka patroli penerapan disiplin dan penegakan hukum guna pencegahan penyebaran covid 19. Selain itu juga melakukan pengamanan / mendampingi Penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Menghimbau kepada yang ditindak oleh Satpol PP untuk selalu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Memberi masker kepada pelanggar dan masyarakat serta sanksi tegas kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran yang berulang.

Disisi lain, berdasarkan dr. Devia, 3M atau 5M harus dipatuhi. Karena keduanya sama-sama berkesinambungan. Jika abai akan salah satu dari protokol kesehatan terbaru, Anda atau orang sekitar lebih berisiko terinfeksi virus corona. Alhasil, pandemi akan sulit berakhir. Jadi, bukan hanya menerapkan 2 atau 4 dari 5M pencegahan COVID-19. Tapi, Anda wajib mematuhi semua poin yang ada dalam protokol kesehatan terbaru tersebut.

Jangan lupa juga untuk waspada akan gejala yang merujuk pada COVID-19, seperti demam, batuk kering, nyeri tenggorokan, badan lemas, kehilangan fungsi penciuman (anosmia), dan sebagainya. Apabila Anda baru saja berkontak dengan penderita COVID-19, jangan sungkan untuk melakukan PCR swab test dan isolasi mandiri. Ingat, positif virus corona bukanlah aib. Jadi, tak perlu menutup diri apabila Anda memang mengalami penyakit tersebut. Lebih baik bersikap terbuka, dan laporkan kondisi Anda ke pihak yang bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk menyukseskan gerakan 3T, juga agar Anda bisa mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya. Semoga Bermanfaat (*)

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Vaksin Astrazeneca telah terbukti memiliki manfaat lebih besar dari risikonya, hal tersebut diperkuat dengan adanya izin penggunaan vaksin dari MUI dan BPOM. Sehingga penggunaannya perlu dilanjutkan untuk menyelamatkan nyawa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca yang diproduksi oleh SK Bioscience di Kota Andong, Korea Selatan boleh digunakan dalam keadaan darurat meskipun mengandung tripsin yang berasal dari babi.

            Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam dalam konferensi persnya mengatakan, Ketentuan hukumnya yang pertama vaksin Covid-19 AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan produksi memanfaatkan tripsin yang berasal dari Babi.

            Meski demikian, ketentuan hukum yang kedua, penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneva pada saat ini hukumnya diperbolehkan.

            Asrorun mengungkap lima alasan mengapa vaksin tersebut boleh digunakan dalam keadaan darurat.

            Pertama, saat ini negara Indonesia tengah dalam kondisi darurat syari, dimana terdapat keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak dilakukan vaksinasi covid-19.

            Kemudian, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

            Selain itu, adanya jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat komisi fatwa.

            Alasan terakhir, pemerintah tidak memiliki keleluasaan dalam memilih vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global.

            Asrorun juga menegaskan, kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, akan tidak berlaku lagi jika tidak ada alasan yang telah disebutkan tersebut.

            Sehingga, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci.

            Sementara itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merilis hasil kajian mereka terhadap vaksin AstraZeneca. Berdasarkan evaluasi keamanan, mutu dan khasiat terhadap vaksin AstraZeneca, BPOM menyatakan vaksin produksi Inggris tersebut aman untuk diberikan kepada masyarakat.

            Meski demikian, tetap harus diperhatikan sejumlah kondisi kesehatan penerima vaksin Covid-19.

            BPOM juga telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EAU) terhadap penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca.

            Juru Bicara Vaksin Covid-19 BPOM Lucia Rizka Andalusia dalam konferensi persnya mengatakan, berdasarkan evaluasi terhadap data keamanan, khasiat dan mutu vaksin, maka BPOM telah menerbitkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau EUA pada tanggal 22 Februari 2021.

            Proses evaluasi dilakukan bersama dengan tim ahli dari Komite Nasional Penilai Obat, The National Immunization Technical Advisory Group (NITAG), dan beberapa ahli terkait lainnya.

            Hasil evaluasi khasiat keamanan berdasarkan data hasil uji klinik yang disampaikan secara keseluruhan, menyatakan bahwa pemberian vaksin AstraZeneca akan dilakukan dua dosis.

            Interval yang digunakan adalah 8 sampai 12 minggu pada total 23.745 subjek aman dan dapat ditoleransi dengan baik.

            Lucia mengatakan, hasil evaluasi khasiat menunjukkan bahwa pada pemberian vaksin AstraZeneca dapat merangsang pembentukan antibodi pada populasi dewasa maupun lansia.

            Adapun rata-rata titer antibodi atau geometri setelah dosis kedua, pada dewasa sebanyak 32 kali dan pada lansia di atas 65 tahun sebanyak 21 kali.

            Ia mengatakan, efikasi vaksin dengan 2 dosis standar yang dihitung sejak 15 hari pemberian dosis kedua hingga pemantauan sekitar 2 bulan menunjukkan efikasi sebesar 62,1 persen.

            Sementara itu, BPOM juga telah melakukan kajian secara menyeluruh dari dokumen mutu yang disampaikan untuk hasil evaluasi mutu. Diawali dari kontrol mutu bahan awal, proses pembuatan antigen dan produk vaksin, metode pengujian dan Hasil pengujian antigen dan produk vaksin, formula-formula tambahan dan bahan kemasan, hingga stabilitas antigen dan produk vaksin.

            Vaksin tersebut rupanya telah didaftarkan di BPOM melalui dua jalur, yaitu jalur bilateral oleh PT AstraZeneca dan jalur multilateral atau melalui mekanisme fasilitas Covax yang didaftarkan oleh PT Bio Farma.

            Beberapa negara di dunia juga sudah menyetujui penggunaan vaksin AstraZeneca, seperti Malaysia, Maroko, Brazil, Inggris dab beberapa negara Eropa lainnya.

            Masyarakat tentu tidak perlu ragu akan vaksin AstraZeneca, karena MUI dan BPOM telah memberikan izin dan menjamin bahwa vaksin AstraZeneca aman dab berkhasiat.    

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Sabby Kossay )*

Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah terbukti membantu Papua dalam beragam bidang, seperti pendidikan dan infrastruktur tentu saja manfaat dari Otsus ini menjadikan tokoh masyarakat di Papua mendukung kelanjutan Otsus serta pemekaran di Papua.

Salah satu tokoh masyarakat kabupaten sarmi, Wilayah Pantai Timur, Beny Kantum, menyatakan bahwa dirinya mendukung kebijakan otsus dan pemekaran provinsi, karena hal tersebut merupakan solusi tepat pemerintah dalam membangun dari kampung hingga ke kota.

            Beny menjelaskan, saat ini, kita tidak boleh kembali ke masa lalu, karena masa lalu merupakan pengalaman pahit yang tidak boleh dijadikan pegangan dan dasar untuk menolak otsus dan pemekaran namun pengalaman pahit itu kita jadikan sebagai pelajaran untuk merubah semua sistem tata kelola otsus sehingga kedepannya, Otsus dapat berjalan dengan baik.

            Dukungan terhadap keberlangsungan otsus juga datang dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Keerom, Lukas Welikar, dirinya mengatakan bahwa berkat adanya Otsus Papua, pembangunan di Kampung Warbo, Kabupaten Keerom telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut dikatakannya saat ditemui di balai kampung warbo, Kabupaten Keerom.

            Ia menuturkan, berkat adanya Otsus, Masyarakat kampung warbo Kabupaten Kerom sangat merasakan pembangunan dan kemajuan di kampungnya. Lukas sangat mengapresiasi Pemerintah dalam hal Otonomi Khusus masyarakat Papua karena dampak yang dirasakan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

            Selain itu, ada banyak bantuan pemerintah melalui Otsus yang telah didapatkan oleh masyarakat kampung Warbo, mulai dari pembangunan perumahan, jalan, pertanian, peternakan, perkebunan, juga pendidikan dan kesehatan yang mana kesemuanya itu berkat dari otonomi khusus itu sendiri.

            Lukas selaku tokoh masyarakat Kabupaten Keerom juga mendukung otonomi khusus Papua untuk terus berjalan karena buktinya ada dan telah dirasakan serta dinikmati oleh masyarakat kampung Warbo.

            Perlu diketahui juga bahwa Otsus Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh negara, melalui UU Nomor 21/2001.

            Dukungan akan keberlanjutan Otsus juga datang dari Tokoh adat di pesisir dan pegunungan Papua yang meminta agar pemerintah dapat melanjutkan otonomi khusus (otsus) di Bumi Cenderawasih. Otsus tersebut diklaim dapat meningkatkan pembangunan di Papua.

            Selama ini, anggaran otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000-2020 terus meningkat dan difokuskan untuk 4 program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

            Dengan adanya Otsus, sudah ribuan anak asli Papua yang dikirim sekolah ke luar negeri, baik dikirim ke Australia, Selandia Baru, Jerman, Belanda, Amerika dan berbagai negara lainnya.

            Otsus juga meningkatkan infrastruktur, misalnya pada sarana transportasi di sektor perhubungan darat, laut dan udara seperti pembangunan 6 bandara di Provinsi Papua yakti Bandara Ewer. Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil hingga Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah di Merauke, juga perbaikan Bandara Sentani.

            Selain Bandara, ada pula Jalan Trans Papua sepanjang 1.071 km yang telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya. Kini lebih dari 700 kilometer jalan tersebut sudah beraspal.

            Jalan Trans Papua juga terbukti memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dengan semakin murahnya harga barang-barang kebutuhan pokok, karena terdapat konektivitas jalan darat.

            Sebelumnya, salah satu tokoh masyarat asal Pegunungan Papua, David Hubi, menyebutka bahwa pembangunan di daerah pegunungan tengah Papua masih tertinggal, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah, salah satunya adalah melalui pemberlakuan otsus.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsudin meminta kepada pemerintah agar memperhatikan temuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan penyimpangan anggaran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

            Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Bumi Cenderawasih tersebut, khususnya jelang berakhirnya Otonomi Khusus Papua pada Tahun 2021.

            Dukungan dari tokoh masyarakat tentu merupakan hal yang penting agar Otsus dapat berlanjut dan mendapat dukungan pula dari masyarakat Papua. Sehingga penting kiranya agar tokoh masyarakat memiliki peran dalam mengajak serta warga Papua agar mendukung keberlanjutan program Otsus.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Dhandy Kumolo )*

Polemik Partai Demokrat merupakan urusan internal yang dapat diselesaikan sesuai AD/ARTnya. Dengan demikian, Pemerintah tidak dapat dilibatkan dalam konflik kepengurusan tersebut.

Jhonny Allen Marbun selaku Inisiator Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara, telah angkat bicara perihal peran Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan yang sangat dominan dalam acara tersebut.

Jhonny mengungkapkan bahwa terselenggaranya acara yang mengatasnamakan KLB Demokrat, merupakan persoalan internal di partai Demokrat. Ia juga menegaskan bahwa KLB tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan faktor eksternal. KLB merupakan akumulasi kekecewaan dan kekesalan kader terhadap pengelolaan partai yang keliru, tidak demokratis, kolutif dan tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

            Atas dasar kekecewaan itulah, KLB menjadi ajang untuk mengonsolidasikan kekuatan politik kader dan mereka yang menginginkan perbaikan partai Demokrat.

            Jhonny menambahkan, KLB tersebut bertujuan untuk memberhentikan dan mendemisionerkan kekuatan lama yang membuat Demokrat menjadi partai keluarga dan tidak demokratis.

            Dirinya juga mengatakan bahwa sangat berlebihan jika ada yang menyebut bahwa KLB Demokrat terjadi karena dukungan Istana dan Moeldoko. Adanya KLB justru terselenggara atas komitmen para kader yang menginginkan perubahan dan perbaikan di dalam tubuh Partai Demokrat.

            Pihaknya juga menjelaskan, bahwa Moeldoko hanya menjadi pemantik harapan tersebut. Prestasi, figur dan kepribadiannya yang baik membuat mayoritas kader jatuh hati pada dirinya.

            Sehingga tidak ada hubungannya dengan istana. Keterpilihan Moeldoko disebabkan karena dirinya disukai para kader dan dipinang oleh Demokrat.

            Pada kesempatan berbeda Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara telah menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak ikut campur terkait dengan persoalan internal Partai Demokrat.

            Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi terkait KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang.

            Hadi menuturkan, bahwa pihak kepolisian hanya berkewajiban menjaga keamanan agar acara tersebut tetap berjalan secara kondusif.

            Saat dikonfirmasi, Hadi juga mengatakan bahwa dirinya tidak mencampuri urusan internal Partai, hanya sebatas menjaga keamanan agar acara tersebut dapat berjalan secara kondusif.

            Dirinya juga menjelaskan bahwa pihak kepolisian hanya melakukan langkah-langkah yang presisi, sehingga tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan.

            Hadi memastikan, bahwa sejumlah personel dari Polrestabes Medan dan Polda Sumut telah bersiaga selama KLB Demokrat yang terselenggara di Deli Serdang.

            Perihal perizinan, panitia KLB Demokrat juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polda Sumut. Namun, Polda Sumut tidak menerbitkan rekomendasi izin. 

            Sebagai penanggungjawab keamanan, Polda Sumut mengatisipasinya agar tidak terjadi benturan di antara kedua pihak, baik yang pro maupun yang menolak KLB.

            Polda Sumut juga telah mengajak kedua belah pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga keamanan di wilayah Sumut tetap terjaga.

Sementara Itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan acara tersebut abal-abal. Senada dengan AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutuk KLB yang disebutnya bodong itu.

            SBY menyebutkan bahwa KLB Partai Demokrat Abal-abal dan tidak legal, apalagi dalam KLB tersebut menobatkan KSP Moeldoko yang merupakan pejabat pemerintahan aktif yang berada di dalam lembaga kepresidenan, bukan kader partai demokrat alias moeldoko merupakan pihak eksternal partai yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

            Pada kesempatan berbeda Akademisi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menilai bahwa Presiden Jokowi tidak terlibat apapun alias bersih dari KLB Demokrat.

            Dalam kanal youtubnya CokroTv, Ade Armando menilai walaupun Moeldoko terlibat dalam KLB Partai Demokrat, namun Presiden Jokowi dipastikan tidak ikut campur lantaran dia sendiri tidak mendapatkan manfaat apapun dari tindakan kudeta Demokrat tersebut.

            Ade juga menjelaskan survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian ternama, dimana masyarakat masih percaya dengan kepemimpinan Jokowi, sehingga tidak mungkin dirinya membuat gaduh politik yang justru merusak citra positifnya.

            Tentu saja langkah konkrit yang bisa dilakukan adalah pertemuan internal antara Jhonn Allen dengan AHY, tidak perlu menyangkut-pautkan pemerintah terhadap kegaduhan partai yang sebenarnya adalah masalah internal.

            Tentunya kita berharap agar kedua kubu bisa saling memberikan penjelasan tanpa harus saling tuding-tudingan. Karena selama geger gedhen Partai Demokrat masih berlangsung, maka saat itulah masyarakat akan melontarkan beragam asumsi yang turut memperkeruh atmosfer politik di Indonesia. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini