Oleh : Raavi Ramadhan )*

PPKM mikro akan diperpanjang hingga 22 maret 2021. Perpanjangan ini dilakukan karena sejak ada PPKM tahap pertama, kasus penularan corona jadi menurun. Masyarakat diharap tertib dan menaati segala peraturan saat PPKM, serta tetap mematuhi protokol kesehatan.

Tak terasa pandemi telah dilalui selama setahun. Dalam 12 bulan, kehidupan masyarakat berubah drastis, karena anak-anak belajar di rumah dan mayoritas orang tuanya bekerja dari rumah. PSBB diberlakukan dan mobilitas dibatasi. Saat ini, istilah PSBB diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pergerakan masyarakat masih tetap dibatasi.

Sejak awal 2021 diberlakukan PPKM mikro dan mulai 9 maret akan diperpanjang lagi hingga tanggal 21 maret 2021. Mengapa harus diperpanjang? Karena program ini terbukti menekan kasus corona di Indonesia. Widyastuti, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan bahwa positivity rate corona turun, yakni dari 18% pada bulan februari, menjadi hanya 11,8% pada bulan maret.

Sementara itu, angka kesembuhan juga meningkat, yakni 310.412 orang dan persentasi keembuhannya 94%. Hal ini membuktikan keampuhan PPKM mikro dalam menekan penularan corona. Sehingga ketika diperpanjang, diharap angka pasien covid akan terus menurun.

Saat PPKM mikro diberlakukan memang ada beberapa perubahan peraturan pada masyarakat. Anak-anak tetap school from home akan tetapi orang tuanya masih boleh work at home sebanyak 50% dari jatah hari kerja. Selain itu, kafe, restoran, dan tempat umum lain harus tutup jam 8 malam. Saat akan naik pesawat terbang, penumpang harus tes swab dan surat keterangannya hanya berlaku selama 2 hari.

Mengapa masih ada pembatasan mobilitas, padahal sudah setahun pandemi? Karena faktanya, masih banyak pasien corona di Indonesia. Selain itu, virus covid-19 bisa menular lebih cepat ketika pergerakan masyarakat naik. Apalagi ketika ada masyarakat yang tinggal di daerah berzona merah, bisa menularkan corona ke warga di daerah lain tanpa ia ketahui.

Naiknya jumlah pasien corona bisa terlihat ketika ada mobilitas massal, misalnya setelah long weekend. Pasca libur panjang di bulan februari 2021 lalu, keterisian ruang isolasi di RS darurat Wisma Atlet naik dari 35% jadi 52%. Oleh karena itu, pembatasan mobilitas kembali digalakkan, agar jumlah pasien covid menurun.

Dokter Wiku Adisasmito menyatakan bahwa memang PPKM mikro bisa menekan kasus covid, akan tetapi tergantung dari perilaku masyarakat. Dalam artian, ketika sudah ada larangan untuk bepergian ke luar kota saat PPKM, jangan malah dilanggar. Karena jika pulang dari perjalanan jauh lalu kena corona, yang rugi adalah dirinya sendiri.

Begitu juga keluarga dan teman-teman yang pernah berkontak dengan pasien. Mereka wajib dites swab agar tahu apakah tertular corona atau tidak. Jangan sampai kenekatan kita menjadi marabahaya bagi orang lain. Apalagi jika punya anak kecil. Jangan mentang-mentang ada hari libur, lalu diajak jalan-jalan jauh dan lupa saat ini masih PPKM.

Selain itu, saat PPKM kita masih wajib menaati protokol kesehatan. Jangan pernah lupa pakai masker dan bawalah cadangannya saat keluar rumah. Karena masker hanya bisa dipakai selama maksimal 4 jam. Rajinlah untuk cuci tangan dan membawa hand sanitizer, dan selalu jaga jarak minimal 2 meter. Juga menjaga imunitas tubuh dan higienitas lingkungan.

PPKM mikro diperpanjang sampai 22 maret 2021 karena ampuh dalam menekan kasus corona di Indonesia hingga 7%, dari februari ke maret. Namun kesaktian PPKM harus diiringi dengan perilaku masyarakat untuk terus tertib dalam menaati peraturan dan tetap berdisiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.

)* Penulis Kontributor Milenial Muslim Bersatu

Oleh : Putu Prawira )*

Sejauh ini pemerintah tidak ikut mencampuri urusan internal partai politik, termasuk polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. Hal ini disebabkan karena selama ini pemerintah menghormati independensi partai itu sendiri.

Dalam kicauannya di Twitter, Menkopolhukam Mahfud MD melalui akunnya @mohmahfudmd mengatakan bahwa “sejak era Megawati, SBY sampai dengan Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol. Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi Kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah dan lain sebagainya.

Mahfud menilai jika kasus KLB Partai Demokrat didaftarkan ke Kemenkumham. Maka dari itu, pihaknya bakal menelitinya secara hukum.

Keterlibatan pemerintah dalam urusan internal partai tentu saja bisa mengancam demokrasi, karena kemungkinan pemerintah mengontrol parpol. Sehingga parpol sudah semestinya menjadi lembaga mandiri yang memiliki kedaulatan. Steril dari pengaruh pemerintah.
Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak melindungi ataupun mengawal acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat. Meski tak melindungi, Mahfud menegaskan pemerintah juga tidak boleh membubarkan acara tersebut.

Mahfud membandingkan hal tersebut dengan Munaslub PKB yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan Megawati dan SBY juga tidak membubarkan acara itu.

Terkait penyelenggaraan KLB, Mahfud menuturkan bahwa sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998, pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang.

Ia kemudian membandingkan sikap pemerintah Megawati Soekarnoputri ketika Matori Abdul Jalil mengambil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Gus Dur. Belakangan Matori kalah di pengadilan pada 2003. Saat itu, Megawati tidak melarang maupun mendorong secara hukum karena menganggapnya masalah internal PKB.
Mahfud Menuturkan, sejak era Megawati, SBY hingga Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau munas luar biasa yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol. Risikonya pemerintah dituding cuci tangan, tapi jika melarang atau mendorong justru bisa dituding intervensi memecah belah.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengatakan bahwa Preisden tidak akan campur tangan, dan sangat memahami bahwa hal tersebut adalah isu internal.

Michael mengatakan, sejak awal seakan-akan ada upaya untuk menarik Jokowi terlibat dalam polemik PD. Contohnya, hanya karena Moeldoko menjabat sebagai kepala staf kepresidenan.

Sejak awal ada upaya menarik Pak Jokowi untuk masuk ke dalam kemelut di Partai Demokrat. Jangan hanya karena Moeldoko memegang jabatan sebagai kepala staf presiden, lalu seolah-olah Jokowi ikut terlibat.

Dirinya juga mengungkap, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi pada awal Februari 2021. Isi surat tersebut mengenai adanya kabar keterlibatan Moeldoko dalam mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. Surat tersebut-pun tidak mendapatkan respons dari Presiden Jokowi.

Michael berujar bahwa Jokowi sudah sangat proporsional. Tidak mungkin ada perintah atau apapun bentuknya untuk meminta Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dibawah kepemimpinannya AHY.

Menurut Michael, Jokowi tidak akan mengingkari diri sendiri sebagai sosok yang menginginkan demokrasi di Indonesia semakin maju.

Sementara Itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan acara tersebut abal-abal. Senada dengan AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutuk KLB yang disebutnya bodong itu.

SBY menyebutkan bahwa KLB Partai Demokrat Abal-abal dan tidak legal, apalagi dalam KLB tersebut menobatkan KSP Moeldoko yang merupakan pejabat pemerintahan aktif yang berada di dalam lembaga kepresidenan, bukan kader partai demokrat alias moeldoko merupakan pihak eksternal partai yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Pada kesempatan berbeda Akademisi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menilai bahwa Presiden Jokowi tidak terlibat apapun alias bersih dari KLB Demokrat.

Dalam kanal youtubenya CokroTv, Ade Armando menilai walaupun Moeldoko terlibat dalam KLB Partai Demokrat, namun Presiden Jokowi dipastikan tidak ikut campur lantaran dia sendiri tidak mendapatkan manfaat apapun dari tindakan kudeta Demokrat tersebut.

Masalah internal parpol tentu saja tidak perlu dibawa sampai kepada presiden, melainkan harus diselesaikan secara internal tanpa menyeret-nyeret nama pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkart Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abner Wanggai )*

Otonomi khusus yang telah berjalan sejak 2001, membuat Papua makin berkembang. Tak hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga pendidikan dan beberapa bidang lain. Perkembangan ini sangat baik, karena membuat tidak ada ketimpangan kemajuan antara Indonesia timur dan barat. Sehingga ada pemerataan pembangunan dan kecerdasan masyarakat.

Otonomi khusus di Papua berlangsung selama 20 tahun, dan tahun 2021 ini akan dimulai perpanjangannya dengan durasi yang sama. Keberadaan Otsus jilid 2 sangat dinanti oleh masyarakat di Bumi Cendrawasih, karena dananya bisa digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga keagamaan. Dana Otsus jilid 2 dipastikan naik, karena ada inflasi dan kenaikan harga barang.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan bahwa dana otonomi khusus berjalan dengan efektif. Dana Otsus jilid 2 dianggarkan sebanyak lebih dari 5 Trilyun rupiah. Uang sebanyak ini selain untuk pembangunan di Papua, juga termasuk membiayai pekan olahraga nasional (PON) XX yang diselenggarakan di Bumi Cendrawasih pada akhir tahun 2021.

Mengapa dana Otsus jilid 2 dianggarkan sampai sebanyak ini? Pertama, uang 5 Trilyun tidak hanya untuk 1 tahun tetapi untuk 20 tahun. Sehingga wajar jika nominalnya cukup tinggi. Kedua, harga bahan bangunan untuk membuat fasilitas umum di Papua relatif lebih mahal daripada di Jawa. Ketiga, ada inflasi yang mengakibatkan harga-harga barang pendukung lebih tinggi.

Dominggus berharap pada otsus jilid 2 ada evaluasi, sehingga diberi lebih banyak kewenangan bagi warga asli Papua, baik untuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selama ini dana otsus juga disalurkan untuk beasiswa, sehingga anak-anak Papua bisa sekolah bahkan kuliah di dalam dan luar negeri. SDM yang berkualitas ini diharap bisa disalurkan ke Kementrian terkait.

Sumber daya manusia yang berkualitas ini juga bisa disiapkan untuk jadi calon pemimpin Papua. Karena dalam otonomi khusus diatur bahwa hanya OAP (orang asli Papua) yang diperbolehkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Seperti Lukas Enembe Gubernur Papua) dan Dominggus Mandacan (Gubernur Papua Barat). Tidak seperti dulu yang dijabat oleh orang luar (biasanya purnawirawan).

Ketika gubernur dan wakilnya dijabat orang asli Papua, maka Bumi Cendrawasih akan makin berkembang. Penyebabnya karena mereka lebih paham fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat Papua. Juga bisa melakukan pendekatan secara kultural dan sosial, sehingga pembangunan dengan dana Otsus berjalan dengan makin lancar. Karena rakyat lebih menurut kepada seorang yang dianggap tetua dan punya kesamaan etnis.

Selain itu, dana Otsus juga disalurkan ke bidang kesehatan, untuk membangun Puskesmas dan Rumah Sakit sampai di daerah pelosok. Sehingga masyarakat tidak harus pergi ke Jayapura atau Manokwari untuk berobat ke RS besar. Karena di daerah mereka ada layanan kesehatan yang representatif. Dana juga digunakan untuk pemberantasan penyakit malaria, TBC, dan AIDS.

Otonomi khusus diharapkan bisa membawa kemajuan bagi provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga masyarakat di Bumi Cendrawasih lebih maju dan tak lagi ketinggalan dengan di Jawa. Mereka tak identik dengan keterbelakangan, karena bisa maju lewat pendidikan, dengan beasiswa Otsus. Anak-anak Papua punya kesempatan yang sama untuk kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak.

Masyarakat di Papua sangat mendukung perpanjangan Otsus, karena daerah mereka bisa berkembang lebih pesat, berkat banyaknya pembangunan infrastruktur. Selain itu, dana Otsus juga dirupakan untuk bidang kesehatan, sehingga masyarakat makin sehat dan mengurangi angka kematian karena jauhnya jarak ke fasilitas kesehatan yang mumpuni.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Muhammad Yasin )*

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan larangan Ormas terlarang untuk tampil di Televisi maupun Radio. Keputusan ini dianggap tepat agar situasi bulan Ramadhan tetap kondusif dan masyarakat dapat beribadah dengan tenang.

Dakwah di media baik televisi maupun radio tentu akan semakin jamak ditemukan saat Ramadhan. Momentum ini tentu jangan sampai dimanfaatkan oleh pendakwah yang terlibat ormas terlarang untuk mendapatkan panggung baik di TV ataupun Radio untuk menyebarkan paham yang bisa saja bertentangan dengan Pancasila.

Pelarangan tersebut disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang melarang lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, menampilkan pendakwah dari organisasi terlarang. Aturan tersebut telah dituangkan dalam surat Edaran KPI Nomor 2 Tahun 2021 tentang pelaksanaan siaran pada Bulan Ramadhan.

Dalam poin 6 huruf d yang tertulis dalam surat edaran tersebut, KPI menekankan bahwa pendakwah yang akan tampil di TV atau Radio harus sesuai dengan standar Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, KPI menekankan agar para pendakwah yang diundang harus menjunjung Pancasila.

Dalam SE KPI Nomor 2 Tahun 2021, tertulis bahwa media agar mengutamakan penggunaan dai atau pendakwah kompeten, kredibel dan tidak terkait dengan organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia, dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiara menjujung nilai-nilai Pancasila.

KPI memang tidak merinci daftar organisasi terlarang yang dimaksud. Namun, Komisioner KPI Irsal Ambia menyatakan bahwa organisasi terlarang yang dimaksud adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Irsal menyampaikan aturan ini dibuat untuk mencegah polemik. KPI ingin acara dakwah di bulan Ramadhan mendidik masyarakat, bukan justru menimbulkan kontroversi.

Irsal juga menjelaskan, agar bulan Ramadhan di Indonesia tidak ada polemik, sehingga KPI menyusun regulasi seperti itu.

Dirinya menyebutkan bahwa KPI akan bekerja sama dengan MUI untuk memantau lembaga penyiaran selama Ramadhan. Bahkan, mereka akan memberi sanksi jika acara dakwah mengundang dai dari organisasi terlarang.

Kita tidak bisa menampik bahwa pendakwah intoleran memang bukan isapan jempol belaka. Maraknya ceramah di media sosial yang menyeru pada kekerasan, kebencian dan anti pancasila, merupakan bukti nyata akan adanya dai intoleran tersebut.

Ironisnya, ceramah seperti itu masih banyak yang menonton, bahkan menjadikannya sebuah tuntunan. Jika mereka mendapatkan kesempatan tampil di media seperti TV dan Radio, maka betapa bahayanya efek yang ditimbulkannya.

Setidaknya, ada beberapa alasan, kenapa pendakwah intoleran tersebut berbahaya jika tampil di TV. Pertama, mereka anti-Pancasila dan NKRI. Dimana mereka kerap menyerukan anti-Pancasila dalam setiap ceramahnya.

Dai yang terlibat ormas terlarang kerap menganggap bahwa Pancasila dan NKRI tidak sesuai dengan syariat agama, bahkan menuduh NKRI sebagai negara thagut. Padahal, Pancasila dan NKRI adalah hasil konsensus yang telah disepakati bersama oleh para founding fathers kita. Apabila pendakwah yang terlibat dalam Ormas terlarang tersebut tampil di TV, tentu saja aksinya dapat mengancam eksistensi NKRI.

Bekal seorang pendakwah tentu tidak hanya ilmu keagamaan saja, tetapi juga harus dibarengi dengan wawasan kebangsaan dan keindonesiaan yang kuat, yaitu komitmennya terhadap Pancasila dan NKRI.

Esensi dakwah adalah mengajak kebaikan, bukan mengajak pada seruan anti Pancasila, sehingga jangan sampai pendakawah atau Da’i yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang mendapatkan kesempatan untuk tampil di TV, sehingga dengan leluasa menyebarkan paham intolerannya.

Selanjutnya, KPI juga mengantisipasi akan adanya dakwah yang dapat menyebarkan kebencian, dimana biasanya kebencian tersebut disampaikan dengan cara mencaci maki dan menghina agama atau kelompok lain. Dakwah yang memuat ujaran kebencian justru dapat menimbulkan rasa benci terhadap sesama anak bangsa serta memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.

Oleh karena itu, tidak semestinya dakwah yang mengajak kekerasan mendapatkan panggung di negeri ini, terlebih tampil di media mainstream seperti TV dan Radio. Karena Dakwah dengan kekerasan bukanlah solusi untuk menyelesaikan persoalan dan masalah. Sebab, sesungguhnya kekerasan merupakan pangkal utama dari setiap masalah.

Konkritnya, sudah sepantasnya kita mendorong pemerintah agar melarang pendakwah yang terlibat Ormas terlarang untuk tampil di TV. Langkah KPI menerbitkan SE terkait larangan pendakwah dari organisasi terlarang tersebut merupakan langkah yang tepat, agar TV dan Radio dipenuhi oleh dakwah yang sejuk dan mendamaikan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara resmi dibubarkan oleh pemerintah pada Juli 2017 lalu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 (Perppu Ormas). Dalam Perppu tersebut, pemerintah menghapus pasal terkait mekanisme pembubaran ormas, seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, yang menjelaskan bahwa proses pembubaran harus melalui pengadilan. Sehingga melalui perppu tersebut, pembubaran ormas HTI tidak lagi memerlukan proses pengadilan.

Hasil Peppu Ormas tersebut diperkuat oleh keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak seluruh gugatan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan pembubaran ormas HTI oleh pemerintah. Dengan demikian, HTI tetap dibubarkan sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Terkait pembubaran ormas HTI, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) telah melakukan survei mengenai pendapat masyarakat terhadap ajaran khilafah serta pembubaran ormas HTI. Jejak pendapat menunjukkan kurang dari 10% penduduk Indonesia yang setuju terhadap pemikiran untuk mengganti dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dengan khilafah, seperti yang dicita-citakan kelompok yang menyebut dirinya Negara Islam atau ISIS dan juga oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Melalui survei tersebut juga diperoleh data statistik bahwa mayoritas responden mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan kelompok HTI.

“Hanya 9,2% yang ingin mengganti NKRI dengan khilafah atau negara Islam yang bersandar pada Al Quran, sunnah, dan tafsiran ulama tertentu,” ujar Saiful.

Sejumlah pihak tidak sepakat dengan istilah NKRI bersyariah. Sebab menurutnya Indonesia tanpa dikatakan atau ditambahkan istilah syariah, sudah melaksanakan sesuai ‘syariah’.

Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pernah berdialog dengan Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono, Wapres RI Jusuf Kalla terkait negara. Menurut Mahfud, para tokoh beranggapan Indonesia negara berketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara agama tertentu.

“Kita sering dialog pikirannya sama negara ini nyaman, aman harus dipelihara bersama-sama sebagai negara kebangsaan, negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan beragama tertentu, tapi berketuhanan Yang Maha Esa sehingga seluruhnya harus rukun dan damai,” kata Mahfud, di Hotel JS Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Penyebutan istilah Indonesia bersyariah dengan pedagang ikan yang memasang plang di pasar ikan. Menurutnya, para pembeli sudah tahu pedagang tersebut akan menjual ikan, tanpa harus menuliskan label ‘menjual ikan’.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyatakan alasan pihaknya mengumumkan pemblokiran rekening organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) ke publik ialah untuk memberikan edukasi tentang situasi yang sebenarnya terjadi.

Menurutnya, pengumuman pemblokiran rekening FPI itu merupakan bagian dari upaya pihaknya untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial.

“Tetapi ini kemudian menjadi di-blow up di medsos, kemudian di berbagai media timbul apa namanya confused, kekacauan dan sebagainya kami akhirnya memutuskan untuk tujuan edukasi publik untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” kata Dian.

Ia menjelaskan, PPATK sebenarnya sudah sangat mengurangi tampil di hadapan publik. Hal itu, menurutnya, dilakukan karena pemblokiran rekening yang dilakukan pihaknya biasanya terkait dengan terorisme atau tindak pidana lainnya.

Politikus senior Amien Rais melontarkan dugaan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun, wacana jabatan presiden 3 periode tersebut sebenarnya sudah pernah ditolak Jokowi.

Wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang digulirkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus berkembang. Setelah ada usulan Presiden kembali dipilih oleh MPR, kini muncul wacana jabatan Presiden yang diperpanjang hingga tiga periode.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo dengan tegas menolak. Menurutnya, usulan itu tidak menjadi hal utama yang harus dilakukan. Mantan walikota Solo ini mengatakan baik pemerintah dan parlemen harus fokus terhadap hal lain yang lebih penting demi majunya Indonesia ke depan.

Disampaikan juga bahwa, sejak awal saya adalah produk pemilihan langsung sehingga waktu ada keinginan amendemen, sebaiknya amendemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara. Bahkan Jokowi menilai bahwa orang-orang yang mengusulkan hal tersebut hanya ingin mencari perhatian, atau bahkan mau berniat buruk kepada dirinya.

Daripada amandemen UUD 1945 melebar, Jokowi meminta lebih baik berfokus ke tekanan-tekanan eksternal. Jokowi tak langsung menunjuk hidung pihak yang dia maksud, namun dia menyebut ada yang ingin mencari muka hingga menjerumuskannya.

Sementara itu pengamat politik Gun Gun Heryanto mengatakan bahwa sistem jabatan presiden selama dua periode maksimal, dengan masing-masing lima tahun sudah cukup ideal. Apalagi sistem semacam ini sudah diberlakukan di negara-negara maju di dunia.

Menurutnya, ada beberapa resiko kalau memang wacana ini diwujudkan. Pertama, kata Gun Gun perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode ini akan menimbulkan keadaan rawan korupsi. Kedua, akan ada ketidakjelasan dalam sistem politik di Indonesia, karena bukan tidak mungkin ada wacana lain timbul misalnya masa jabatan presiden diperpanjang empat atau bahkan sampai lima periode. Hal ini pun kata Gun Gun akan menjadi mainan politik bagi yang sedang berkuasa. Semoga Bermanfaat (*)

Sejak diterapkan awal tahun 2021, program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro terbukti menurunkan angka kasus aktif Covid-19 di Indonesia. Tak hanya itu, PPKM Mikro juga berhasil menurunkan tingkat kematian dan bad occupancy rate, bahkan berhasil meningkatkan tingkat kesembuhan. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menurutnya, pandemi berangsur membaik terlihat dari angka presentase kasus aktif dan tingkat kesembuhan yang sudah lebih baik dari rata-rata global.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyatakan PPKM Mikro efektif dapat menekan laju Kasus Covid-19. Presiden Jokowi mengingatkan agar penurunan kasus harian ini tidak mengurangi jumlah pelaksanaan tes Covid-19 yang dilakukan. Menurut Presiden Jokowi PPKM Mikro yang diterapkan di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali terbukti efektif menekan laju kasus Covid-19. Selama pelaksanaan PPKM Mikro, posko penanganan Covid-19 di tingkat desa, kampung, maupun kelurahan juga efektif mencegah penularan Covid-19.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin membenarkan kasus aktif corona di tanah air menurun drastis sejak diberlakukan PPKM Mikro. Menurut Menkes Budi, selain angka positif harian, penurunan juga diikuti angka rata-rata kematian dan tingkat keterisian tempat tidur di berbagai rumah sakit. Saat ini keterisian tempat tidur secara nasional berada di bawah 40%.

Menkes menjelaskan, ada 4 startegi utama yang dijalankan dalam menangani pandemi corona di tanah air yakni penguatan sistem kesehatan publik, strategi 3T, teurapetik dan vaksinasi covid-19. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, kasus aktif covid-19 per 15 Maret 2021 sebesar 9,72%. Angka itu lebih rendah dibanding angka rata-rata global.

Hal senada juga dinyatakan oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo bahwa penurunan kasus aktif covid-19 di Indonesia karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Menurutnya kasus aktif covid-19 di tanah air yang menurun, menandakan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di masyarakat membuahkan hasil. Untuk itu, semua pihak diminta tetap menerapkan protokol kesehatan guna memutus penyebaran virus corona.

Penurunan kasus covid karena PPKM Mikro juga disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang menyatakan bahwa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro efektif menurunkan penyebaran virus corona di wilayah Jatim. Khofifah mengatakan berdasarkan evaluasi yang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, intervensi penerapan PPKM Mikro terbukti efektif untuk menurunkan penyebaran COVID-19 di provinsi ini.

Khofifah menjelaskan pihaknya terus melakukan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, tahap demi tahap, dan berdasarkan data terdapat banyak hasil yang menggembirakan dari berbagai indikator epidemiologis. Dijelaskan, pelaksanaan PPKM Mikro, dinilai memberikan hasil cukup signifikan terhadap penurunan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Pada awal Januari 2021, terdapat delapan zona merah dan saat ini sudah tidak ada lagi zona merah.

“Saat ini di Jatim sudah tidak ada zona merah dan 42 persen kabupaten kota sudah masuk di zona kuning. Ini menunjukkan bahwa penerapan PPKM Mikro ini sudah di jalur yang benar,” katanya.

Selain itu, hasil signifikan PPKM juga tampak pada penurunan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di ruang isolasi biasa maupun ICU. Selama PPKM, Bed Occupancy Ratio (BOR) isolasi biasa di Jatim turun, dari 79 persen menjadi 35 persen. Selain itu, BOR ICU juga telah berhasil turun dari 72 persen menjadi 52 persen, artinya tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Timur sudah sesuai syarat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni di bawah 60 persen.

Selain keberhasilan pelaksanaan PPKM Mikro, program vaksinasi nasional juga efektif menurunkan angka covid-19. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Surabaya, Misutarno menyatakan program vaksinasi nasional berhasil menurunkan kasus positif covid-19, khususnya bagi perawat di Kota Surabaya. Dijelaskan, hanya tinggal beberapa orang yang dirawat di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri.

Jumlah pasien di rumah sakit lapangan di Kota Surabaya, juga menurun drastis kurang lebih 50% dari sebelum adanya vaksinasi nasional. Berdasarkan data dan hasil evaluasi DPD PPNI Kota Surabaya, akibat pandemi yang terjadi dalam setahun ini, sebanyak 810 perawat terpapar, dan 19 orang di antaranya meninggal dunia. Sementara sebanyak 782 di antaranya kini sudah sembuh. Penurunan pasien di rumah Sakit Lapangan Surabaya juga mencapai 50%.

“Sebelum adanya program vaksinasi , jumlah pasien yang dirawat baik warga maupun perawat bisa mencapai 200-250 orang/hari. Setelah adanya vaksin, kini turun kurang lebih 100 orang pasien/hari,” katanya.

Seiring dengan keberhasilan kedua hal itu, pemerintah memperpanjang PPKM mikro tahap keempat yang akan berlaku mulai 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021 dengan memperluas cakupan menjadi 15 provinsi.

Program vaksinasi nasional juga masih berjalan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, maupun program vaksin mandiri (gotong royong) dimana swasta diikutsertakan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan, dengan ditekannya angka kasus positif Covid-19, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah dapat memproyeksikan perekonomian Indonesia bisa berada di kisaran 4% hingga 5,5% di tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi tahun ini akan didorong dengan peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor yang sejalan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, juga dibarengi dengan program vaksinasi untuk memulihkan rasa aman bagi masyarakat.

Jadi program vaksinasi dan PPKM Mikro betul-betul memberikan dampak luar biasa terhadap penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Maka dukungan dari semua pihak, sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan vaksinasi dan PPKM Mikro agar hasilnya bisa semakin membaik.

Semoga.

Oleh : Timotius Gobay)*

Otsus Papua telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya pemuda di Papua. Dengan adanya program tersebut, banyak generasi muda Papua melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Perkembangan zaman terus berjalan, termasuk di dalamnya terdapat otoritas daerah yang juga ikut berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Tiap-tiap pemerintah daerah terus berupaya untuk memberikan dan menjadikan daerah tempat mereka mengabdi turut ikut didalamnya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pembangunan di tiap daerah, yang mematokkan anggaran khusus untuk setiap perkembangan yang terjadi.

Kaum muda yang berdiri atas nama Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia, menyatakan bahwa mereka sepenuhnya mendukung dan solid terhadap AMMPI (Aliansi Mahasiswa dan Milenial Papua Indonesia) yang sedang menuntut pemerintah untuk melanjutkan pemekaran dan Otsus yang terjadi di Papua.

Dukungan tersebut bukan berarti tanpa alasan. Melihat perkembangan yang kini terjadi di Papua juga tidak begitu saja berkembang bila tidak adanya tuntutan dari AMMPI. Yang merasa bahwa pemerintah belum sepenuhnya fokus terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.

Karena kaum muda tidak mungkin serta merta berunjuk rasa begitu saja bila tidak ada faktor utama. 

Ali Kabiay, ketua dari AMMPI bersama rekan hanya menuntut pemerintah pusat untuk tidak berhenti begitu saja setelah terjadi Otsus pertama. Karena bagaimana juga dampak yang sudah terjadi dari adanya otoritas khusus tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat Papua.

Sedangkan bila melihat wilayah Papua itu sendiri tidak hanya melingkupi pada satu kota saja, tetapi juga masih ada banyak daerah-daerah lainnya yang juga harus turut merasakan adanya Otsus dan pemekaran tersebut.

Sebagai kaum muda yang lahir dan tumbuh di Papua, Ali Kabiay menganggap bahwa dengan adanya Otsus tersebut, itu berarti pemerintah sudah mulai memberikan perhatian terhadap pulau yang sudah terkenal kurang aman tersebut. Ia ingin agar pulau tempatnya lahir dan tumbuh tersebut dapat menjadi pulau yang aman dan sejahtera. 

Namun sayangnya pemerintah hanya fokus pada beberapa daerah saja, padahal ruang lingkup dari Papua seperti yang sudah dijelaskan di atas masih ada banyak daerah yang belum tersentuh oleh pemerintah. Pemekaran terhadap daerah-daerah otonomi baru wajib untuk dilaksanakan, agar prakarsa dan keberlanjutan akan pembangunan yang terjadi dapat berjalan dengan cepat. 

Selain menuntut Otsus dan pemekaran atas daerah-daerah otonomi baru, AMMPI juga mengangkat poin-poin lainnya yang akan mereka lanjutkan kepada beberapa instansi, yakni Komisi 1 DPR RI, Menkopolhukam, DPR Papua serta Polda Papua.

Namun fokus utama mereka tetap pada kedua hal tersebut saja, karena sudah mampu untuk merangsang kemajuan yang sudah terjadi di berbagai daerah di Papua. 

Maka tidak heran kalau banyak komunitas dan aliansi yang turut memberikan dukungan penuh terhadap usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemuda-pemuda asal Papua tersebut.

Sebagai pemuda yang juga lahir dan besar di Indonesia, tentu akan mendukung penuh perkembangan yang terjadi di Papua. Karena bagaimana juga Papua merupakan salah satu anak dari Indonesia yang juga wajib untuk diberikan perhatian.

Tidak hanya perhatian saja, tetapi juga perlakuan yang adil dengan daerah-daerah lainnya. Dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan secara penuh kepada pemerintah daerah Papua yang sedang berusaha membangun dan memperbaiki perkembangan yang ada saat ini.

Menjadikan Papua sebagai wilayah yang aman kondusif merupakan bagian dari isi Pancasila sila kedua dan keempat. Jadi sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah saja tetapi juga masyarakat Papua untuk mendukung laju dari perkembangan yang sedang berjalan.

Karena apapun yang terbaik tentu bukan lagi menjadi impian banyak orang yang tertunda, melainkan harus dapat terwujud dengan berbagai cara yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun. Kalau bisa dilakukan dengan baik, pastinya dukungan dari berbagai arah juga akan datang dan memberikan support serta rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama.

Semoga apa yang sudah dilakukan oleh kaum milenial AMMPI dapat terwujud demi terlaksananya Otsus jilid 2 dan pemekaran daerah-daerah otonomi baru. Sehingga perkembangan zaman tidak lagi hanya dirasakan di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga dirasakan di Papua, agar menjadi daerah yang aman, nyaman, dan juga kondusif. 

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo