Oleh : Syarifuddin )*

Bom yang meledak di sebuah rumah ibadah di Makassar membuat masyarakat marah, karena merusak perdamaian di Indonesia. Takutnya akan ada kecurigaan terhadapkelompok tertentu dan menyebabkan munculnya kembali isu SARA yang sangat sensitif. Kasus ini harus diselesaikan sampai tuntas, agar pelaku tertangkap dan tidak mengulangi perbuatannya.

Minggu 28 maret 2021 adalah hari yang tragis bagi warga Indonesia, karena ada pengeboman di sebuah Gereja Katedral di Makassar. Peristiwa pengeboman tentu langsung menggemparkan, baik oleh netizen maupun warga sipil, karena terjadi ketika keadaan damai. Dalam artian jarak dengan pengeboman di darah lain sudah bertahun-tahun yang lalu.

Belum diketahui siapa kelompok yang jadi tersangka pengeboman, karena pelaku langsung tewas di tempat alias melakukan bom bunuh diri. Tragisnya, ia meninggal dengan keadaan tubuh yang tidak utuh. Tindakan super ekstrim ini membuat pengusutan kasus jadi susah, karena tersangka tidak bisa diinterograsi. Sedangkan saksi hanya melihat dari balik kamera CCTV.

Irjen Merdisyam, Kapolda Sulawesi Selatan menyatakan bahwa bom termasuk tipe high explosive. Sedangkan ada 10 korban dalam peristiwa berdarah ini, termasuk pelaku pengeboman. Kesembilan korban luka-luka adalah 4 warga sipil dan 5 petugas gereja. Mereka dirawat di sebuah RS Swasta di Makassar, secara intensif.

Putri Amalia, pejabat humas RS Swasta menyatakan bahwa korban dibawa sekitar pukul 10:30 WITA dan langsung dibawa ke ruang emergency. Mereka mengalami luka di bagian tangan, kaki, dan punggung dan langsung mendapat perawatan intensif. Belum ada keterangan lebih lanjut siapa saja nama para korban, karena masih berkonsentrasi agar mereka selamat dari maut.

Masyarakat langsung mengecam aksi pengeboman di Makassar. Mengapa ada yang tega membunuh saudara setanah air? Pengeboman dan terorisme adalah tindakan yang sangat keji, karena bisa membawa korban jiwa. Kalaupun korbannya selamat, maka akan mendapat trauma yang sangat dalam pasca peristiwa itu, karena batinnya terluka.

Belum ada keterangan lebih lanjut dari aparat tentang siapa kelompok yang tega melakukan pengeboman. Dari kamera CCTV, hanya terlihat sebuah sepeda motor yang mengangkut 2 orang, yang diduga sang pelaku. Meski belum jelas juga pelakunya 1 atau 2 orang. Polisi berusaha meneliti TKP untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

Pengeboman yang dilakukan di sebuah rumah ibadah tentu langsung dikutuk oleh masyarakat. Apalagi bom diledakkan di hari minggu, di mana banyak umat yang datang untuk beribadah, jadi pasti ada korban jika melakukan pengeboman pada saat itu. Berarti sudah ada skenario matang di baliknya, agar sengaja memakan banyak korban jiwa.

Diduga, pelaku pengeboman adalah kelompok teroris, karena beberapa saat lalu terjadi penangkapan terhadap beberapa orang anggota mereka di sekitar Sulawesi. Bisa jadi mereka melakukan balas dendam lalu nekat mengebom sebuah rumah ibadah, dan mengorbankan anggotanya sendiri untuk jadi ‘pengantin bom’.

Terorisme tentu dikecam oleh masyarakat karena mereka melakukan tindak kekerasan untuk mendapatkan keinginannya. Perbuatan ini tak pernah dibenarkan, karena selalu membawa korban, baik luka-luka maupun korban jiwa. Kekejian mereka sudah di luar batas sehingga melukai warga yang tidak bersalah.

Apalagi pengeboman dilakukan di tengah masa pandemi. Seharusnya kita bekerja sama untuk mengatasi efek badai corona, tetapi teroris malah mengancurkan persatuan Indonesia. Mereka merusak perdamaian dan mengakibatkan ada tuduhan bagi sebagian kelompok, sehingga bisa terpecah-belah.

Pengeboman di Makassar sangat keji dan pelaku utama harus ditangkap secepatnya. Terorisme wajib diberantas, karena mereka selalu merusak perdamaian di Indonesia. Kerukunan masyarakat jadi tercemar, karena bisa jadi saling menuduh, jika tidak didamaikan oleh masing-masing tokohnya.

)* Penullis adalah warganet tinggal di Palopo Sulsel

Oleh : Doni Kurniawan )*

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut merupakan turunan dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya Peraturan tersebut maka pemerintah memiliki niat ingin memberikan kemudahan berusaha sektor ketenagalistrikan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan, melalui undang-undang Cipta Kerja ini, pengurusan perizinan berusaha ketenagalistrikan dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan dapat menciptakan lapangan kerja.

Rida juga mengatakan bahwa, turunan Omnibus Law ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Regulasi turunan UU Ciptaker tersebut juga mengatur perihal perizinan berusaha yang didasarkan pada berbagai risiko, yaitu risiko rendah, menengah dan tinggi. Usaha jasa pembangunan .dan pemasangan instalasi tenaga listrik termasuk dalam golongan usaha risiko tinggi.

Rida berujar, Penetapan tingkat risiko ini dapat mempercepat pembukaan usaha serta menciptakan kepastian usaha.

Secara umum peraturan ini juga mengatur pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan pengawasan yang diamanatkan dalam undang-undang tentang Cipta Kerja.

Rida juga menyampaikan bahwa substansi pengaturan pembagian kewenangan pusat dan daerah yang diatur dalam PP ini antara lain: kewenangan Pemerintah Pusat pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kepentingan sendiri, jasa penunjang tenaga listrik dan kewenangan pemerintah Pusat pada bentuk penetapan atau persetujuan.

Regulasi ini juga mengatur terkait dengan kewenangan pemerintah Provinsi pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kepentingan sendiri, serta jasa penunjang tenaga listrik.

Selain PP Nomor 5 Tahun 2021, pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagi pelaku usaha ketenagalistrikan risiko rendah, hanya diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar.

Sedangkan untuk kegiatan usaha ketenagalistrikan risiko menengah tinggi wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Adapun pelaku usaha risiko tinggi wajib memiliki NIB dan izin yang telah diverifikasi.

Kini, pemerintah juga telah melakukan pemangkasan proses dalam perizinan usaha listrik. Dari sisi layanan, penyambung baru dengan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang sebelumnya dilakukan secara terpisah kini bisa dilakukan satu pintu.

Kementerian ESDM telah menetapkan program prioritas tahun ini untuk subsektor ketenagalistrikan energi baru terbarukan dan konservasi energi, pemerintah akan memfokuskan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik 27 ribu mega watt, transmisi 19 ribu kilometer sirkit, gardu induk 38 ribu Mega Watt dan pengembangan smart grid.

Kebijakan ini-pun tidaklah sia-sia, berdasarkan hasil pemeringkatan kemudahan akses listri yang diterbitkan Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat 33 pada 2020. Sebelumnya, Indonesia menempati posisi 75 pada tahun 2015.

Pada kesempatan berbeda, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) meminta agar aturan turunan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dapat memidahkan investasi bagi pengembang listrik swasta atau Independent Power of Producer (IPP).

Ketua APLSI Arthur Simatupang secara tegas mengatakan, sejalan dengan spirit UU Cipta Kerja untuk memudahkan investasi, ketentuan dalam aturan turunannya seharusnya tidak mempersulit iklim usaha.

Hal tersebut ternyata penting untuk memenuhi tuntunan pelayanan umum dalam ketenagalistrikan, yang diwujudkan melalui kerjasama IPP dan PT PLN (Persero). Dalam hal ini, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga mutlak dibutuhkan.

Pemerintah Joko Widodo juga bersiap menjalankan undang-undang (UU) Cipta Kerja karena akan memudahkan investasi termasuk memperlancar program pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Keberadaan UU Ciptaker ini, diharapkan bisa menjadi pendobrak agar acara investor masuk di masa pandemi.

Menurut Bambang Praptono UU Cipta Kerja membuat semua hal menjadi mudah, di mana regulasi yang menghambat dipotong. Namun memang dirinya tidak bisa memungkiri bahwa sistem di tenaga kelistrikan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya bermunculan peraturan baru, namun peraturan yang lama belum dicabut.

Sektor ketenagaanlistrikan memang cukup terdampak saat pandemi, sehingga perlu formula khusus agar sektor ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah terkait.

)* Penulis adalah kontributor Liingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Paham khilafah yang pernah dihembuskan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah jelas dilarang di NKRI, meski demikian bukan berarti paham ini akan hilang walaupun Organisasi HTI sudah tidak diakui di Indonesia. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai penyebaran ideologi radikal oleh eks HTI.

Di Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang tepatnya di dusun Tarikolot. Sejumlah masyarakat menggelar aksi di Mushala. Mereka menolak kedatangan kelompok yang diduga merupakan eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Jaenabun, seorang tokoh pemuda setempat menuduh, jemaah di mushala tersebut merupakan mantan anggota HTI. Mereka kerap menyebarkan paham dengan menggunakan rumah ibadah warga setempat.
Ia mengatakan, pergerakan ini murni dari hati nurani masyarakat atas isu-isu yang terjadi dengan domain agama yang tidak kami kehendaki.

Para Warga berdatangan ke Mushala tersebut dengan membawa sejumlah poster yang bertuliskan penolakan atas aktivitas yang diduga merupakan eks anggota HTI tersebut. Jaenabun berprinsip bahwa pihaknya menolak keras kegiatan eks HTI yang diduga kerap melakukan aktivitas mengususng paham khilafah.

Menurut Jaenabun, selama ini HTI sudah dilarang oleh pemerintah lantaran mengusung ideologi yang mereka anggap tidak sejalan dengan Pancasila yang merupakan dasar negara. Dengan demikian, jika HTI memaksakan maka hal tersebut tentu akan menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat.

Jaenabun menegaskan, bahwa pihaknya yang berasal dari berbagai kelompok pemuda, tokoh agama secara mufakat, bersatu dan tegas menyatakan menolak HTI beserta paham ideologinya, baik di wilayah desa Kalangsari maupun di Kabupaten Karawang.

Selain itu, HTI beserta kelompok aliansinya juga menjadi ancaman serius apabila tidak disikapi dengan tegas oleh aparat setempat. Tentu hal ini akan efektif jika dibarengi dengan peran warga.

Pada kesempatan berbeda, Mantan anggota Negara Islam Indonesia NII, Ken Setiawan meyakini bahwa para mantan anggota kelompok terlarang yang telah dibubarkan pemerintah tersebut, masih membutuhkan organisasi.

Organisasi terlarang yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

Menurut pendiri NII Crisis Center itu, orang-orang dengan paham radikal memang membutuhkan organisasi agar mereka dapat tetap eksis dalam menyerukan propaganda.

Ken menilai selama pemerintahan Presiden SBY, kelompok HTI dan FPI dibiarkan bebas bergerak. Namun, Presiden Joko Widodo saat ini telah mengambil sikap tegas melarang dua organisasi tersebut.

Meski kedua organisasi tersebut sudah dilarang secara formal, akan tetapi anggota dan simpatisannya diduga akan terus melakukan aktivitas.

Senada dengan pernyataan Ken, Abdul Hakim selaku Wakil Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Gresik, meminta kepada masyarakat agar tidak lengah dan tetap waspada terhadap pergerakan kelompok eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terutama di Media Sosial.

Ia menilai, setelah pembubaran HTI oleh pemerintah, tidak lantas membuat aktivitasnya berhenti dalam menyebarkan paham/ideologi khilafah versi mereka.

Mereka juga memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat guna menyebarkan paham yang mereka yakini.

Abdul hakim menjelaskan, keberadaan kelompok eks HTI beserta gerakan propagandanya bisa dideteksi, misalnya dari kebiasaan mereka membuat dan memviralkan tagar di media sosial.

Selain itu, yang perlu diperhatikan dari dampak pembubaran HTI adalah aktifitas mereka yang menggunakan kedok wadah dengan menggunakan nama yang bisa mengelabuhi masyarakat.

Status badan hukum HTI secara resmi telah dicabut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Hal tersebut tentu berdampak bagi aktivitas eks HTI dalam berdakwah tidak lagi leluasa seperti sebelumnya. Namun dengan adanya kemajuan media sosial saat ini, tentu saja bisa dimanfaatkan oleh mereka.

Abdul Hakim juga berharap agar masyarakat jangan sampai lengah terhadap gerakan eks HTI khususnya di media sosial yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Kini HTI memang tidak akan bisa menggelar acara besar, tetapi bereka bermanuver secara masif, baik di sosial media atau mendompleng nama organisasi besar dan menyebarluaskan dakwah soal negara khilafah.

Kita-pun harus hati-hati ketika mendapati unggahan yang berisikan narasi terkait ajakan membentuk negara khilafah, karena konsep khilafah sendiri sudah tertolak oleh Pancasila yang merupakan dasar negara berkat pemikiran founding father Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Tahun 2021 masih pandemi dan masyarakat khawatir apakah diperbolehkan untuk mudik lebaran. Ternyata pemerintah kukuh melarang mereka untuk pulang kampung. Alasannya karena penyebaran corona masih mengganas. Keputusan ini demi keselamatan bersama dan harus kita apresiasi.

Mei 2021 menjadi waktu yang krusial karena ada hari raya idul fitri. Saat lebaran, biasanya masyarakat berbondong-bondong untuk pulang kampung, karena rata-rata mereka hanya bisa melakukannya setahun sekali. Penyebabnya karena alasan kesibukan atau biaya mudik yang cukup tinggi.

Akan tetapi, tahun ini Indonesia masih dilanda pandemi. Masyarakat masih berharap semoga di 2021 ini bisa mudik karena tahun lalu mereka terpaksa tidak bisa pulang kampung. Namun sayangnya tahun ini pemerintah tetap melarang mudik lebaran. Hal ini diungkapkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. Alasannya karena angka penularan dan kematian akibat corona masih tinggi pasca liburan.

Menurut Muhadjir, masyarakat tidak boleh keluar kota tanggal 6 hingga 17 mei 2021. Lalu, mudik memang dilarang tetapi tetap ada cuti sehari pasca lebaran. Sedangkan bantuan sosial tetap akan diberikan. Larangan mudik tak hanya berlaku untuk ASN, polri, dan TNI, tetapi juga seluruh kalangan masyarakat.

Cuti sehari pasca lebaran diberikan dan para pekerja akan masih mendapat 2 hari libur. Sehingga mereka tidak akan merasa stres karena hari libur lebaran terlalu pendek. Libur yang tidak terlalu lama membuat mereka pikir-pikir jika akan mudik ke kampung halaman. Jika naik pesawat terbang, maka harus tes swab dan biayanya cukup tinggi.

Keputusan pemerintah ini memang menjadi pro kontra. Masyarakat ada yang kecewa karena gagal mudik. Namun tiket bis atau kereta apinya tidak hangus karena bisa di-reimburse atau ditukar tanggalnya. Akan tetapi, kita masih harus legowo. Lebaran di rantau atau di kampung sama saja, karena yang penting adalah esensi kesucian hari raya.

Kita harus ikhlas jika lebaran gagal mudik. Daripada nekat pulang kampung lalu membawa virus covid-19 dan akhirnya orang tua atau kerabat jadi sakit. Padahal mereka tergolong lansia dan beresiko tinggi jika terkena corona, karena memiliki penyakit bawaan. Daripada nanti malah membawa korban jiwa, lebih baik menahan diri dan tidak mudik sekali lagi.

Kalaupun kerabat tidak tertular corona, maka kita sendiri yang beresiko untuk ketularan saat dalam perjalanan. Bisa di dalam rest area, toilet, mobil travel, atau tempat lain. Di tempat-tempat itu masyarakat cenderung susah untuk menjaga jarak dan rata-rata melepas masker saat istirahat, karena gerah dan kelelahan. Daripada terkena corona, lebih baik lebaran di rumah saja.

Ingatlah jika RS yang menampung pasien covid masih penuh. Isolasi mandiri tidak terlalu efektif, dan hanya baik untuk mereka yang menunjukkan gejala ringan. Jangan mengambil resiko terlalu tinggi. Lebih baik video call dengan orang tua dan kerabat di kampung. Mereka pasti mengerti mengapa alasan anak-anaknya gagal mudik pada tahun ini.

Apalagi ketika kita belum mendapat vaksinasi corona. Sehingga kekebalan tubuh terhadap virus covid-19 masih rendah. Saat mudik, imunitas cenderung turun karena perjalanan yang jauh dan rata-rata mengambil jalur darat, sehingga lebih mudah untuk kelelahan. Saat imunitas rendah, di situlah virus corona menyerang dan akibat paling fatal adalah kematian.

Jangan mengeluh dulu saat ada larangan mudik, karena pasti ada alasannya. Pemerintah membuat keputusan yang menguntungkan rakyatnya, karena memikirkan keselamatan kita. Larangan mudik ini demi keselamatan bersama, bukan sebuah arogansi pemerintah. Jadi sebagai warga negara yang baik, harus menaati peraturan ini dan tidak mudik untuk sementara waktu.

)* Penulis adalah kontributor lingkar Pers dan mahasiswa Cikini

Proses hukum Rizieq Shihab kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang perdananya, Rizieq dihadirkan secara virtual melalui tayangan live streaming dari ruangan di Bareskrim Polri. Namun, persidangan tersebut berakhir ricuh.

Kericuhan dimulai pada saat Rizieq dan tim kuasa hukumnya ingin persidangan digelar secara offline. Tim kuasa hukum Rizieq protes karena tidak bisa mendengar suara kliennya. Tim kuasa hukum Rizieq berteriak-teriak dan menunjuk-nunjuk para JPU dan majelis hakim karena menolak menggelar sidang secara offline.

Seperti kita ketahui Rizieq didalam 3 kasus. Dalam kasus Petamburan, Rizieq menjadi tersangka bersama lima orang lainnya. Sementara itu dalam kasus Megamendung, Rizieq Shihab menjadi tersangka tunggal. Sedang dalam kasus RS UMMI, Rizieq menjadi tersangka bersama menantu Rizieq, Hanif Alatas serta Dirut RS UMMI, dr. Andi Tatat.

Menyikapi hal tersebut, Teddy Gusnaidi mendesak agar aparat penegak hukum untuk tetap memproses Rizieq Shihab dan tim kuasa hukum. Sebab menurut pandangan beliau, Rizieq Shihab dan tim kuasa hukum bersikap kurang baik hingga menimbulkan kericuhan dalam persidangan.

Teddy Gusnaidi bersikeras agar proses hukum sebagai sanksi untuk Rizieq Shihab dan kuasa hukum meskipun telah meminta maaf.
Lebih lanjut, Teddy menyatakan khawatir jika aparat penegak hukum membiarkan aksi Rizieq Shihab tersebut dalam mericuhkan persidangan. Seolah itu menjadi pembenaran bagi terdakwa lain dan melakukan hal yang sama.

“Agar tidak menjadi pembenaran bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama,” ujar Teddy.

Penolakan terhadap kehadiran KKB terus disuarakan oleh masyarakat Papua. Kepala Suku Dani, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua, Jembatan Murib, meminta masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI,” ujarnya.

Jembatan Murib menyatakan bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini. Sebagai masyarakat harus patuh terhadap pemerintah. “Selain itu, pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua mulai dari pembangunan hingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jembatan Murib juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak. Sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.

Setelah secara resmi dinyatakan bubar per 21 Juni 2019, pemerintah menetapkan larangan terhadap seluruh kegiatan FPI di Indonesia. Atas dasar itulah, seluruh warga Indonesia dilarang menggunakan atribut FPI maupun mengikuti kegiatan organisasi tersebut.

Dasar hukum kebijakan tersebut, tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian dan Lembaga berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tertanggal 30 Desember 2020. Keputusan bersama itu ditetapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Johny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Ditempat terpisah, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM), Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan bahwa kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam (FPI) telah dilarang dalam wilayah hukum NKRI.

“Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum NKRI,” ucap Edward Omar Sharif Hiariej.

Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Nomor 220-4780/2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05/2020, Nomor 690/2020, Nomor 264/2020, Nomor KB/3/2020 dan Nomor 320/2020.

Setiap Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini, agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada 30 Desember 2020.

Aksi bom bunuh diri terjadi lagi di depan Gereja Katedral di Jalan Kajaolalido, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Sulawesi Selatan pada 28 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WITA. Kejadian tersebut di sela pelaksanaan ibadah Misa Minggu Palma. Akibat aksi bom bunuh diri tersebut disebutkan jumlah korban hingga hari ini menjadi 20 orang dan sejumlah kendaraan rusak.

Di lokasi kejadian, polisi menemukan potongan tubuh manusia yang diduga sebagai salah seorang pelaku. Jumlah pelaku diperkirakan dua orang, melakukan aksinya dengan mengendarai sepeda motor. Disebutkan mereka sempat memaksa masuk ke gereja sebelum melakukan aksinya, namun dapat dicegah apparat keamanan. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut lebih dalam.

Seperti biasa, aksi teror yang telah menyebabkan jatuh korban ditanggapi oleh berbagai kalangan. Presiden Jokowi menyebut aksi teror di gereja Katedral tidak ada kaitannya dengan agama manapun. “Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya,”.

Presiden juga mengutuk keras aksi terorisme yang menimpa sejumlah jemaat tersebut. “Saya sudah perintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya,”

Presiden Jokowi meminta masyarakat tetap tenang beribadah lebih lanjut karena seluruh aparat negara tidak akan membiarkan tindakan terorisme. “Saya mengajak semua masyarakat memerangi terorisme, radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kebhinekaan. Untuk para korban yang luka-luka, kita doakan segera sembuh dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban”.

Sementara itu, Menkopolhukam, Mahfud Md mengutuk kejadian itu dan menegaskan, pemerintah akan mengusut tuntas aksi teror ini. Termasuk menyelisik jaringan yang diduga terkait dengan aksi ini. “Pemerintah mengutuk keras teror bom bunuh diri tersebut dan akan terus melakukan pengejaran terhadap jaringan para pelakunya,” katanya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengutuk keras kejadian ledakan yang diduga bom di gereja Katedral tersebut. “MUI mengutuk dengan keras tindakan pelaku peledakan bom di Makassar yang membuat ketakutan di tengah-tengah masyarakat,” ujar Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas. MUI meminta kejadian ledakan di depan Gereja Katedral Makassar tak dikaitkan dengan agama atau suku tertentu”.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto mengutuk keras kejadian ledakan diduga bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar. Pihaknya meminta polisi mengusut tuntas kejadian ini. “Atas kejadian tersebut, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengutuk keras, dan meminta Polri segera menangkap siapa pun yang terlibat dalam tindakan teror yang tidak terpuji tersebut,”. Menurut Sunanto, ledakan bom tersebut menyakiti hati seluruh masyarakat Indonesia. Perbuatan teror itu menurut dia adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hal senada juga disampaikan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini dan meminta masyarakat tak terprovokasi atas kejadian tersebut. “Mengimbau Kepada masyarakat dan segenap warga untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi sehingga melakukan hal-hal yang justru dapat memperkeruh suasana,”. Helmy meminta kepada masyarakat untuk menyerahkan pengusutan kejadian ini kepada aparat penegak hukum.

Semantara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang yang langsung ke lokasi saat kejadian, mengatakan agar warga tidak memposting gambar-gambar ledakan ini. “Kami meminta kepada warga untuk tetap tenang dan serahkan prosesnya kepada aparat keamanan. Kami juga minta warga agar jangan posting gambar-gambar ledakan apalagi korban ledakan,”.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) juga mengutuk keras insiden dugaan bom bunuh diri yang terjadi di depan gereja Katedral Makassar. JK berharap, aparat berwajib bisa segera mengungkap motif serta menangkap jaringan pelaku yang berada di balik aksi keji tersebut. Menurut JK, segala bentuk teror tidak bisa ditoleransi. Sebab, dalam semua agama tindakan apa pun dalam bentuk teror tak dapat dibenarkan.

Juru Bicara Kementrian Kominfo, Dedy Permadi mengimbau masyarakat tidak memviralkan dengan menyebarluaskan konten sensitif, terkait insiden ledakan diduga bom bunuh di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. “Kami mengimbau hal itu tidak disebarluaskan, baik berupa video maupun foto berisi aktivitas kekerasan, potongan tubuh, luka-luka, dan konten-konten lainnya, tidak selayaknya untuk dibagikan kepada public. Aktivitas terorisme, baik di ruang fisik maupun ruang digital tidak dapat ditoleransi dan harus diantisipasi dengan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa.

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas juga mengutuk keras aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral. Menurut dia, aksi tersebut menodai ketenangan hidup bermasyarakat dan jauh dari ajaran agama. “Apapun motifnya, aksi ini tidak dibenarkan agama karena dampaknya tidak hanya pada diri sendiri juga sangat merugikan orang lain,”. Dia juga mengharapkan agar kepolisian dapat segera mengungkap latar belakang aksi ledakan bom bunuh diri tersebut.

Juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi juga mengutuk keras aksi dugaan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Kota Makassar. Dia menyebut, aksi tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan agama. Masduki meminta kepolisian segera mendalami pelaku dugaan bom bunuh diri tersebut, dan mendorong kepolisian mengungkap dalang dan motif aksi yang menewaskan sejumlah orang itu.

Jadi pada intinya bahwa aksi terorisme adalah kejahatan dan tidak dibenarkan oleh agama apapun. Sebagaimana keinginan Presiden Jokowi dan segenap komponen masyarakat kasus aksi yang diduga bom tersebut harus diusut tuntas apa motifnya dan siapa dalang di belakangnya. Hal ini perlu dilakukan secara transparan agar tidak memunculkan saling kecurigaan diantara masyarakat.

Semoga aparat kepolisian bisa segera mengungkap kasus tersebut.

Pemerintah secara resmi telah memberlakukan larangan mudik Lebaran 2021 bagi seluruh masyarakat Indonesia, terhitung sejak 6 hingga 17 Mei 2021. Peraturan ini diterapkan lantaran angka penularan pandemi Covid-19 kerap melonjak setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Opsi larangan mudik Lebaran tahun 2021 berbeda dengan Opsi larangan mudik 2020 yang pada saat itu masih banyak menjadi pertimbangan dan pembahasan serius dari pemerintah. Namun Opsi 2021 sudah tegas tidak boleh karena hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus corona. Mobilitas manusia bisa menjadi sumber penyebaran Covid-19 ke berbagai daerah di Indonesia.

Berkaitan dengan larangan mudik 2021, banyak mendapat respon positif dan dukungan dari organisasi kemasyarakatan, diantaranya Avanza Xenia Indonesia Club (AXIC) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui statementnya masing-masing.

Ichan J.Chaniago, Ketua umum Avanza Xenia Indonesia Club (AXIC) mengatakan, bahwa pihaknya mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah. “Dari awal kami sudah berkomitmen untuk mendukung semua aturan atau regulasi yang terkait dengan Covid-19”. Untuk itu, Pengurus Pusat AXIC akan memberikan imbauan agar para membernya tidak mudik, guna mencegah penyebaran Covid-19. “Seperti tahun lalu, kami akan buat surat imbauan untuk melarang mudik bagi member, sifatnya hanya imbauan karena kami enggak bisa juga melarang member untuk mudik”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bambang Bangun Wibowo, selaku Ketua Umum Komunitas Toyota Avanza Veloz (Velozity). Menurutnya, Velozity akan senantiasa mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah, dalam hal ini adanya larangan mudik Lebaran 2021.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mendukung, wacana pemerintah melarang mudik masyarakat saat lebaran guna mengurangi dampak penyebaran Covid-19. “Saya setuju itu. Dia disuruh tinggal dulu di rumah, jangan kemana-mana dulu dua minggu sampai sebulan. Itu nanti virus mati sendiri sudah tidak tersebar.

Namun ada juga yang merasa kecewa seperti sejumlah pemilik bus luar kota dan para sopirnya. Kepala Terminal Bus Kalideres, Revi Zulkarnaen mengungkapkan, sejumlah pemilik bus luar kota dan sopir kecewa dengan adanya kebijakan pemerintah yang secara resmi melarang mudik Lebaran 2021. Akan tetapi mayoritas sudah diberi pemahaman bahwa tujuan pemerintah itu baik untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19″.

Disisi lain, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo juga mendukung larangan mudik saat Lebaran nanti. Jika nekat, pemudik yang ketahuan reaktif Covid-19 akan dihentikan dan diisolasi. Ganjar mendukung larangan mudik bersama 6-17 Mei 2021 sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan ini sebagai salah satu cara guna mencegah pergerakan masyarakat atau kegiatan ke luar daerah.

Kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu. Ganjar meminta masyarakat untuk patuh demi mencegah penyebaran Covid-19 yang kini mulai menurun. Guna mengantisipasi pergerakan masyarakat saat libur Lebaran nanti, Ganjar akan berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah. Termasuk dengan TNI-Polri guna penyekatan di pintu masuk menuju Jawa Tengah. Semoga Bermanfaat (*)