Oleh : Firza Ahmad )*

Selama pandemi Covid-19 belum berakhir, protokol kesehatan adalah hal yang harus dipatuhi, tak terkecuali dalam gelaran persidangan Rizieq Shihab yang bertempat di PN Jakarta Timur. Namun demikian, masyarakat menyesalkan banyaknya kerumunan massa setiap persidangan Rizieq yang berpotensi meningkatkan angka kasus Covid-19.

Pada Jumat 26 Maret 2021 lalu, situasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur terpantau ramai oleh para simpatisan Rizieq Shihab.

Aparat Kepolisian yang berjaga memberikan himbauan kepada para simpatisan Rizieq Shihab agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak guna menghindari kerumunan.

Melalui pengeras suara, petugas kepolisian tidak henti-hentinya menyuarakan himbauan untuk tetap menjaga jarak dan memakai masker karena pandemi Covid-19 masih tinggi.

Anggota Kepolisian juga berjaga di depan pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejumlah anggota kepolisian dan kendaraan taktis juga disiagakan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kendaraan tersebut berupa satu mobil barracuda dan tiga mobil water canon.

Aparat kepolisian dari Brimob, Polres Jakarta Timur, Polsek Cakung dan Polda Metro Jaya disiagakan di luar dan dalam gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sebelumnya, persidangan Rizieq akan berlangsung tatap muka di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Sebanyak 1.985 personel Polri dan TNI juga dikerahkan untuk menjaga persidangan mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jaktim yang terdiri dari Suparman Nyompa, M Djohan Arifin dan Agam Syarief Baharudin mengabulkan permintaan Rizieq untuk hadir di ruang sidang.

Sebelumnya, Rizieq juga berkali-kali menolak untuk mengikuti sidang secara virtual, dan meminta agar persidangan berlangsung secara luring.

Permintaan tersebut-pun akhirnya dikabulkan setelah tim kuasa Rizieq membuat surat jaminan bahwa tidak akan ada kerumunan orang di PN Jaktim saat sidang perkara Rizieq digelar.

Sebelumnya, Majelis Hakim mengaku khawatir akan kehadiran masa pendukung Rizieq akan mendatangi PN Jakarta Timur apabila sidang digelar secara offline. Dimana hal tersebut sangat berpotensi menjadi kluster Covid-19.

Meski demikian, akhirnya Hakim mengabulkan permohonan sidang tatap muka untuk dua kasus sekaligus.

Pertama, perkara nomor 222/pid.B/2021/PN.JKt. Tim terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Lalu, perkara 226/Pid.B/2021/PN.Jkt. Tim terkait kasus kerumunan dan pelangaran protokol kesehatan di Megamendung Bogor, Jawa Barat.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, Rizieq dalam sidang selanjutnya tidak lagi mengikuti sidang virtual dari Rutan Bareskrim Polri. Meski permohonannya telah dikabulkan, Rizieq Shihab tentu harus mematuhi peraturan terkait dengan aturan protokol kesehatan. Jika melanggar aturan tersebut maka sidang bisa digelar secara offline.

Diizinkannya Rizieq Shihab untuk menjalani persidangan secara offline tentu merupakan keputusan Hakim secara objektif. Majelis hakim telah memberikan ruang kepada terdakwa Rizieq untuk menghindari kendala saat persidangan online.

Memang, kendala jaringan tentu bisa menghambat jalannya persidangan, tetapi Rizieq Shihab haruslah menerima konsekuensinya agar dirinya dapat mengendalikan para pengikutnya ketika nantinya menghadapi persidangan secara offline, agar para simpatisannya tidak melanggar protokol kesehatan.

Hakim juga telah meminta kepada penasihat hukum untuk dapat mematuhi jaminan yang telah diserahkan. Apabila dilanggar, pelaksanaan sidang offline akan ditinjau kembali.

Tim penasihat hukum HRS menjamin tidak akan ada kerumunan. Mereka menjamin tetap terlaksananya protokol kesehatan. Selain itu, pihaknya juga memastikan tidak akan ada kerumunan.

Penasihat hukum Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah dalam sidang di PN Jaktim mengatakan, bahwa pihaknya selaku kuasa hukum Rizieq Shihab, menjamin pelaksanaan sidang dengan nomor register 221 secara offline dengan menghadirkan klien atas nama HRS akan berlangsung dengan mengikuti protokol kesehatan. Antara lain, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak menimbulkan kerumunan di pengadilan negeri Jakarta Timur.

Meski demikian, suasana persidangan secara langsung di ruang pengadilan dilaporkan sempat diwarnai ketegangan. Dimana Tim Kuasa Hukum dan Polisi sempat saling dorong gara-gara anggota tim kuasa hukum yang tidak dapat masuk ke dalam gedung pengadilan negeri Jakarta Timur bersikeras untuk tetap masuk.

Bagaimanapun juga, situasi sidang haruslah berjalan secara kondusif, protokol kesehatan di ruang persidangan haruslah dipatuhi, salah satunya adalah dengan meminimalisir kontak fisik dan menjaga jarak baik di dalam ruang sidang maupun di luar ruang sidang.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Denis Septembedino )*

Pengeboman di sebuah rumah ibadah di Makassar mengguncang banyak orang. Mereka jadi takut saat akan pergi ke tempat publik. Kapolri meminta masyarakat untuk tidak paranoid, karena aparat makin siaga dalam mengamankan setiap tempat umum. Juga ada razia yang lebih intensif untuk mencegah terorisme dan pengeboman kembali.

Pubik dikejutkan dengan peristiwa pengeboman di Makassar. Tragedi ini menjadi perhatian banyak orang, karena dilakukan di sebuah rumah ibadah. Pengeboman mengisyaratkan bahwa teroris masih menancap di Indonesia dan selalu menggunakan tindak kekerasan untuk menakuti masyarakat dan mendapatkan keinginannya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu panik setelah ada pengeboman di Makassar. Karena kepolisian sudah menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi masih melakukan olah TKP dan mendalami siapa pelaku sebenarnya. Sehingga masyarakat diminta untuk tenang dan tidak paranoid.

Jenderal Listyo melanjutkan, Densus 88 antiteror akan terus melakukan penindakan terhadap kelompok teroris. Hal ini termasuk komitmen dari Korps Bhayangkara untuk memberangus jaringannya. Dalam artian, kepolisian selalu serius dalam menangkap tiap pelaku terorisme, sehingga ada pencegahan bagi mereka untuk melakukan radikalisme dan tindakan ekstrim lainnya.

Dalam peristiwa pengeboman kemarin memang kedua pelaku langsung tewas di tempat, karena mereka membawa bom untuk diledakkan, bukan melemparkan. Akan tetapi penelusuran tetap dilakukan dan diduga pelakunya adalah salah satu kelompok teroris yang markasnya ada di Filipina. Jaringannya masuk sampai ke Indonesia dan masih diselidiki siapa saja anggotanya.

Pasca pengeboman di Makassar, tiap rumah ibadah baik di sana maupun wilayah lain makin dijaga dengan ketat oleh aparat. Begitu juga dengan tempat umum lain. Penjagaan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pengeboman kembali. Tempat-tempat itu rawan dijadikan sasaran pengeboman, karena bisa menampung banyak orang.

Pengamanan ini membuat masyarakat lega karena mereka tak lagi waswas untuk pergi ke rumah ibadah. Saat akan berdoa, mereka tenang karena di luar sudah ada aparat yang menjaga dengan siap siaga. Keamanan masyarakat memang jadi prioritas, karena polisi adalah sahabat rakyat. Dalam artian, warga sipil selalu dilindungi agar mereka bisa tenang saat menjalankan aktivitas, termasuk beribadah.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan bahwa Kepala Densus 88 langsung terbang ke Makassar untuk melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus ini. Di sana, beliau dibantu oleh Korwil Densus, dan dibantu oleh Serse Polda dan Polrestabes. Sementara di TKP sudah dipasang police line dan dilakukan penyisiran untuk mendapatkan bukti-bukti yang otentik.

Langkah cepat kepolisian ini membuat masyarakat merasa aman karena mereka dengan sigap menyelidiki kasus pengeboman di Makassar. Memang kasus ini agak susah untuk diselidiki pada awalnya, karena tersangka langsung tewas di tempat (dengan kondisi yang mengenaskan). Namun Densus dan segenap aparat lain bekerja sama untuk menyelidikinya sampai benar-benar tuntas.

Diduga, pengeboman dilakukan karena di Sulawesi pernah ada penyisiran terhadap kelompok teroris. Mereka jadi membalas dendam dan melakukan pengeboman. Apapun alasannya, kekejian seperti ini tak diperbolehkan. Apalagi dilakukan di tempat ibadah yang suci. Kekejaman teroris sungguh membuat masyarakat sedih, karena mereka sudah kehilangan hati nurani.

Masyarakat diharap tidak terpancing dan tetap tenang setelah ada pengeboman di Makassar. Mereka bisa melakukan ibadah dengan khusyuk tanpa dibayang-bayangi kekejaman teroris, karena polisi dengan sigap menjaga di depan rumah ibadah. Terorisme tidak bisa dibenarkan, dan kelompok teroris harus diusut sampai ke akarnya, agar tidak membuat kekacauan di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Banyak permasalahan yang masih membutuhkan perhatian khusus di Papua, seperti pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua dengan harapan agar Papua semakin Maju baik dari segi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu tokoh Papua Idris Sirfeta mengatakan, dana Otsus sudah diberikan pemerintah sejak tahun 2002, untuk besarannya disesuaikan perkembangan dengan dana alokasi umum nasional, jadi setiap tahun jika dana alokasi umum naik maka dana Otsus ikut naik.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, tercatat bahwa pada tahun 2002 hingga 2020 pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 126,38 triliun. Dana tersebut merupakan gabungan dari otonomi khusus dan dana infrastruktur, dana itu ditransfer ke provinsi lalu ke kabupaten dan kota.

Dirinya mengakui, sudah banyak manfaat yang diberikan dari dana Otsus ini bagi warga asli Papua. Kalau dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di tahun 2015 mencapai 57,25 persen lalu tahun 2019 naik menjadi 60,84 persen. Sedangkan di Papua Barat dari 2015, 61,73 persen naik menjadi 64,07 persen pada tahun 2019.

Sekalipun menjadi wilayah provinsi papua berada di urutan terbawah di Indonesia, Agregasi tiap tahun terus meningkat.

Tak hanya itu, tingkat kemiskinan juga terus mengalami penurunan dan tingkat pengangguran juga menurut. Hal tersebut dirasa Idris merupakan bentuk kemajuan yang bisa dirasakan saat ini oleh warga Papua dari dana Otsus.

Perlu diketahui, bahwa pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah untuk wilayah Indonesia Timur, terutama pembangunan infrastruktur mulai jalan tol, bandara dan Pelabuhan serta daerah-daerah wisata.

Pemerintah pusat telah memutuskan bahwa Otsus Papua, terutama penyaluran dana Otsus akan dilanjutkan melalui pengajuan revisi UU Otsus Papua yang kini masuk dalam Prolegnas DPR periode 2019-2024. Melalui revisi tersebut diharapkan beragam masalah yang bersumber dari lemahnya regulasi Otsus dan aturan turunannya dapat diperbaiki sehingga Otsus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua dan beragam penyimpangan yang terjadi sebelumnya dapat dihindari.

Selama ini, UU Otsus Papua telah memberikan kewenangan pengaturan yang besar bagi daerah untuk menyelenggarakan pembangunan daerah melalui perdasi dan perdasus. Hal ini bukan berarti tanpa masalah, karena aturan turunan dari pada UU Otsus ini berada dalam situasi politik lokal yang kerap tidak stabil dan seringkali bersifat elitis.

Sebagai kebijakan otonomi asimetris, UU Otsus Papua menempatkan pemerintah provinsi sebagai pusat dari pelaksanaan Otsus Papua. Hal ini berbeda dengan otonomi yang dipraktikkan di wilayah lain dimana kabupaten/kota merupakan basis pelaksanaan otonomi sehigga jarak antara proses pemerintahan dengan aspirasi masyarakat tidak terlalu senjang. Sehingga, wajar saja jika realisasi Otsus Papua dirasa tidak memberikan dampak yang maksimal pada masyarakat.

Oleh karena itu momentum revisi UU Otsus Papua haruslah menjadi sarana untuk merevitalisasi pelaksanaan Otsus Papua agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Meski ada sebagian kecil yang menolak program Otsus. Tetapi banyak dari masyarakat dan tokoh yang merupakan masyarakat asli Papua menerima kebijakan dana otonomi khusus (Otsus) dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Hanya sebagian kecil yang menolak program tersebut.

John Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri PUPR mengatakan, Otsus memiliki tujuan agar orang Papua bisa menjadi tuan di daerahnya sendiri. Jika ada yang menilai Otsus gagal, bukan karena Otsus itu sendiri, namun lebih karena pejabat daerah tidak transparan dan tidak bisa menjalankan Otsus.

Tokoh senior Papua, Fredy Numberi, mengakui bahwa konsep Otsus merupakan strategi hebat yang diambil negara untuk Papua. Namun jika tidak diikuti dengan birokrasi yang baik maka akan menjadi amburadul. Meski demikian mantan Menteri perikanan ini menilai bahwa Otsus adalah pemikiran yang dahsyat.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa Otsus telah memberikan manfaat besar. Dimana berkat Otsus, tidak sedikit anak muda asli Papua yang dapat bersekolah ke luar negeri.

Otsus menjadi bukti akan hadirnya pemerintah dalam upaya memajukan Papua, sehingga kebijakan ini harus tetap dijalankan tanpa melupakan proses evaluasi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh: Abie)*

Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19 dengan menggencarkan vaksinasi Covid-19 demi terciptanya kekebalan direktif. Kendati demikian, masyarakat pun diimbau untuk tetap mematuhi Prokes 5M mengingat belum semua orang mendapatkan vaksin Covid-19.

Pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian masyarakat luas, baik dalam negeri maupun dunia Internasional. Berbagai bidang perlahan-lahan mulai berbenah, terutama masalah Kesehatan melalui program vaksinasi.

Pro kontra terkait efektifitas program vaksinasi Covid-19, mengisi diskusi di ruang-ruang publik. Pro kontra tersebut muncul akibat bias informasi dan juga maraknya info hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Tulisan ini tidak akan membahas pro-kontra tersebut, namun akan sedikit mengulas dan mengkalkulasi efektifitas program vaksinasi dalam upaya mengakhri pandemi Covid-19 khususnya di Indonesia.

Pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak anda seberapa efektif kah program vaksinasi covid-19 dalam menyelesaikan pandemi ini? Efektif atau tidak, perlu ditekankan lagi bahwa vaksinasi hanya sebagai katalisator penyelesaian pandemi, penerapan protokol Kesehatan masih dibutuhkan dan memegang peranan penting dalam upaya menuntaskan pandemi covid-19.

Mengapa demikian? berdasarkan keterangan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dr Ir Penny K Lukito, Efikasi Vaksin Sinovac yang digunakan pemerintah pada Tahap I sebesar 65,3 %. Hal tersebut berdasarkan Hasil analisis terhadap efikasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung dan menunjukkan efek vaksin sebesar 65,3 %. Artinya jika dikalkulasikan secara matematis potensi masyarakat yang sudah divaksin bisa tertular Covid-19 adalah 35%. Dengan demikian masyarakat yang sudah mendapat vaksinasi masih berpotensi untuk tertular Covid-19, sehingga harus tetap menerapkan protokol Kesehatan.

Kemudian, dalam kalkulasi efektifikas program vaksinasi dalam menyelesaikan pandemic covid-19 perlu dikaji capaian program vaksin terhadap jumlah masyarakat yang potensi/rentan terhadap penularan covid-19. Hal ini diperlukan dalam upaya pembentukan herd immunity.

Capaian vaksinasi covid-19 dalam upaya membangun herd immunity tidak harus mencapai 100 %, karena cukup 70 % sasaran vaksinasi terhadap masyarakat maka cukup untuk membuat virus covid-19 stres dalam perkembangbiakannya. Hal tersebut disampaiakan oleh ahli bioteknologi dari Universitas Putra Malaysia yaitu Assoc. Prof. Bimo Ario Tejo, PhD. Menurut Prof. Riyanto dalam acara diskusi bertajuk Ada Apa Dengan Vaksin?” pada Minggu 7 Februari 2021.

Bimo Ario juga menjelaskan bahwa syarat terjadinya herd immunity adalah apabila angka efikasi vaksin dan jumlah rakyat yang mau divaksin cukup tinggi. “Apabila angka efikasi vaksin terlalu rendah, maka jumlah rakyat yang divaksin harus tinggi, dan juga kebalikannya, apabila angka efikasi vaksin tinggi, maka jumlah rakyat yang divaksin bisa lebih rendah” Bimo Ario menekankan.

Apabila angka efikasi vaksin di Indonesia sekitar 65,3 %, perhitungan yang muncul untuk terciptanya herd immunity adalah diperlukan sekitar 189 juta penduduk untuk pemerintah dapat melakukan vaksinasi.
Angka tersebut diperoleh dari persentasi 70 % dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini.
Berdasarkan data BPS hasil Sensus Penduduk, jumlah masyarakat Indonesia saat ini sebesar 271.349.889 jiwa (jumlah penduduk Indonesia sampai dengan Desember 2020). Sehingga diperoleh angka sekitar 189 juta jiwa yang harusnya menjadi sasaran vaksin untuk mencapai angka 70 %. Angka tersebut tentunya tidak mutlak karena pemerintah menetapkan sasaran vaksinasi covid-19 sebesar 181.554.465 jiwa.

Jika mengenyampingkan faktor-faktor eksternal lainnya, untuk membuat pembahasan ini lebih simple. Optimisme keberhasilan program vaksinasi semakin menguat karena persentasi masyarakat yang menolak vaksinasi berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Selasa 23 Maret 2021 hanya sebesar 29 %. Sehingga potensi masyarakat yang dapat divaksin sebesar 71 %. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk divaksin, namun salah satu penyebab terbesar diduga akibat hoax.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi covid-19, literasi harus gencar dilaksanakan sehingga sasaran vaksin nantinya bisa lebih besar. disamping itu, pemerintah juga terus berupaya agar distribusi vaksin covid-19 berjalan dengan optimal,

Menurut pengakuan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, Indonesia menempati urutan ke-8 sebagai negara yang melakukan vaksinasi terbanyak untuk masyarakat nya. Karena, hingga saat ini tercatat ada 130 negara yang masih belum bisa melaksanakan vaksinasi.

Disamping itu, melihat capaian program vaksinasi ke 1 sampai dengan saat ini sebesar 5 juta lebih. Sehingga untuk mencapai angka 181 juta jiwa bukan hal yang mustahil.

Untuk itu, keberhasilan program vaksinasi dalam upaya menyelesaikan pandemi covid-19 di Indonesia perlu memperhatikan beberap faktor, diantaranya penguatan/disiplin protokol Kesehatan, literasi berita/info hoax soal vaksin untuk meningkatkan jumlah penerima vaksin dan percepatan pelaksanaan/capaian sasaran vaksin covid-19. Dengan demikian program vaksinasi covid-19 akan semakin berpeluang besar dalam menyelesaikan pandemi covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Kesepakatan politik didalam konstitusi mengatur bahwa seorang presiden maksimal hanya dapat memangku dua kali masa jabatan. Sejak akhir 2019, telah beredar wacana untuk mengamendemen UUD 1945 guna mengubah masa jabatan presiden.
Diperoleh informasi bahwa wacana tersebut berasal dari Fraksi Partai NasDem di DPR.

Menyikapi wacana yang sedang beredar tersebut, Presiden Jokowi menyatakan menolak masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode. Ia menyebut pengusul masa jabatan tiga periode seakan memiliki maksud terselubung, salah satunya hendak menyesatkan dirinya.

“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (arti) menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan,” tegas Jokowi.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik-Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan bahwa meskipun isu masa jabatan Presiden selama tiga periode sedang mengemuka, akan tetapi yang lebih penting adalah komitmen untuk melakukan regenerasi dalam kepemimpinan nasional.

“Meskipun isu masa jabatan tiga periode sudah ditolak oleh Presiden secara langsung, agenda penting yang perlu selalu dibicarakan adalah komitmen regenerasi kepemimpinan nasional dari semua elite politik,” ucap Aditya.

Lebih lanjut, dirinya menghimbau agar pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang, segenap partai politik dan elite bangsa memandang momen tersebut sebagai upaya untuk terus menjaga regenerasi kepemimpinan nasional.

Hal tersebut menjadi penting karena dua hal, pertama untuk menjalankan konstitusi, dan kedua, sebagai ajang regenerasi kepemimpinan nasional.

“Jadi bukan lagi memperdebatkan masa jabatan seorang Presiden. Regenerasi kepemimpinan nasional saat ini sangat penting karena dua hal, pertama, menjaga hakikat konstitusi yang sudah menetapkan pembatasan kekuasaan presiden, dan Kedua, mendorong para calon terbaik dari kepemimpinan nasional dan daerah untuk meramaikan kontestasi pilpres 2024,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo membongkar jaringan terorisme menindaklanjuti ledakan bom bunuh diri di depan Gereja Hati Yesus Yang Mahakudus atau Katedral Makassar pada Minggu (28/3).

“Terkait dengan kejadian aksi terorisme di pintu masuk Gereja Katedral Makassar hari ini, saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah perintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya,” kata Jokowi dalam keterangan resmi pada Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/3).

Jokowi menegaskan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak memiliki kaitan dengan ajaran agama apa pun. Ia menyatakan bahwa aparat penegak hukum tidak akan membiarkan peristiwa semacam ini dan akan bekerja dengan tuntas.

“Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan semacam ini,” ungkap Jokowi.

“Saya meminta masyarakat tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk ibadah tanpa rasa takut,” sambungnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat agar memerangi terorisme dan radikalisme yang bertentangan dengan nilai agama dan nilai luhur bangsa.

“Untuk para korban yang luka-luka kita mendoakan agar segera diberikan kesembuhan dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban,” tandasnya.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Ansyaad Mbai, mengatkan ada bibit radikalisme pada tubuh simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam memperjuangkan ideologinya.

“Mereka (HTI) bukan organisasi tapi ‘partai politik’ yang berdalih dan mengatasnamakan agama dan syariah Islam menurut kebenaran yang mereka yakini saja,” ujar Ansyaad.

Para anggota HTI selalu mengatakan organisasinya tidak pernah berbuat aksi kekerasan atau radikal melainkan hanya menyebarkan dakwah.

“Seluruh organisasi radikal tidak pernah mengaku terlibat atau melakukan aksi kekerasan,” jawab Ansyaad.

“Jangankan HTI, semua yang terlibat teror yang ditangkap tidak akan mau mengaku. Makanya polisi tidak pernah mengejar pengakuan, namun fakta-fakta. Organisasinya memang berjalan normatif, berdakwah, nonkekekerasan. Tapi, di bawah permukaan mereka itu membentuk paramiliter, dan hal ini bisa diketahui pimpinan formal organisasi mereka, bisa juga tidak,” ujarnya.

Ansyaad lantas menegaskan terorisme sebagai anak kandung radikalisme, dan radikalisme lebih berbahaya dari terorisme.

Konflik internal di tubuh Partai Demokrat masih belum surut. Bermula dari saling klaim kepemimpinan hingga kini berujung saling lapor. Api mulai memercik setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai. Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang digelar dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua baru versi KLB. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sampai angkat bicara soal klaim kepemimpinan ini, dan AHY melaporkan KLB yang dinilainya tak sah ke Kemenkumham.

Konflik internal PD sebaiknya diselesaikan dengan aturan dan mekanisme PD sendiri. Masa konflik internal bukannya diselesaikan, malah elite PD sibuk framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam urusan konflik PD. Karena itu, penyelesaian konflik internal tersebut harus sesuai aturan yang ada, atau sesuai dengan AD/ART PD. Siapapun di internal PD tidak boleh menyeret Presiden Jokowi, karena memang konflik tersebut sama sekali tidak melibatkan Presiden Jokowi. Berhentilah mem-framing Presiden Jokowi dalam konflik Partai Demokrat. Lebih bijak mencari cara menyelesaikan konflik sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Ian Siagian menyatakan, pemerintah menghormati dan tidak mungkin melawan hukum. Pemerintah tidak akan berpihak. Hanya melakukan dan bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Selama belum ada surat resmi hasil kongres luar biasa (KLB), pemerintah tidak akan turut campur. Jika kemudian datang surat terkait dengan penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang, pihaknya akan melihat lagi AD/ART partai. ”Kemenkum HAM akan melakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku”.

Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD. Beliau menjelaskan, selama belum ada laporan maupun permintaan legalitas hukum baru dari Partai Demokrat, masalah yang terjadi tetap dinilai sebagai persoalan internal. Karena itu, pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan apa pun yang mengatasnamakan Partai Demokrat. Termasuk agenda di Deliserdang. Mahfud menyebutkan, sikap pemerintah saat ini sama dengan pemerintah sebelumnya. Dia mencontohkan dualisme partai yang pernah terjadi di era ke pemimpinan Megawati Soekarnoputri maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat Matori Abdul Djalil mengambil PKB dari Gus Dur. Saat itu, Megawati tidak melarang atau mendorong. ”Karena secara hukum hal itu masalah internal PKB”. Semoga Bermanfaat (*)

Aksi bom bunuh diri terjadi lagi di depan Gereja Katedral di Jalan Kajaolalido, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Sulawesi Selatan pada 28 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WITA. Kejadian tersebut di sela pelaksanaan ibadah Misa Minggu Palma. Akibatnya banyak jatuh korban mencapai 20 orang serta merusak sejumlah kendaraan.

Di lokasi kejadian, polisi menemukan potongan tubuh manusia yang diduga sebagai salah seorang pelaku. Jumlah pelaku diperkirakan dua orang, melakukan aksinya dengan mengendarai sepeda motor. Mereka sempat memaksa masuk ke gereja sebelum melakukan aksinya, namun dapat dicegah apparat keamanan gereja. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut lebih dalam.

Esok harinya pada Senin (29/3/2021) Polda Metro Jaya bersama Densus 88 Antiteror melakukan penggerebekan di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian terduga teroris.

Dalam jumpa pers resmi Senin (29/3/2021) Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Inspektur Jenderal Fadil Imran menjelaskan bahwa dalam penggerebekan di dua tempat, Bekasi dan Condet Polisi menangkap empat orang yang diduga terkait serangan bom bunuh di depan gereja katedral di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hari Minggu (28/3/2021).

Disebutkan salah seorang terduga pertama berinisial ZA, lelaki 37 tahun, diduga berperan membeli bahan baku untuk membuat bahan peledak, seperti aseton, HCl, termometer, dan bubuk aluminium. ZA juga mengajarkan cara membuat bom kepada terduga teroris berinisial BS, lelaki 43 tahun. ZA kemudian membuat bahan peledak dan menyampaikan kepada terduga berinisial AJ terkait “takjil” (nama sandi untuk campuran bahan kimia untuk membuat bahan peledak).

Terduga AJ, lelaki 46 tahun membantu ZA membuat bahan peledak. AJ bersama BS mengikuti beberapa pertemuan untuk mempersiapkan serangan teror menggunakan bahan peledak. Selanjutnya terduga keempat berinisial HH, laki 56 tahun yang ditangkap di Condet, dinilai memiliki peran penting.

Kapolda Metro menjelaskan, beberapa barang bukti yang disita dari dua lokasi adalah satu parang, telepon seluler, dompet, kartu debit, kartu ATM, dan KTP atas nama ZA, dua surat tilang, kartu asuransi, dan uang tunai Rp 3.056.900.

Dari tangan AJ, Polisi menyita sebuah telepon seluler sedangkan dari HH, Polisi menyita telepon seluler dan kartu identitas. Polisi juga menemukan lima bom aktif yang sudah dirakit dalam bentuk kaleng dan tergolong bom berdaya ledak tinggi dan sangat mudah terbakar. Polisi juga menyita campuran bahan peledak seberat 3,5 kilogram yang dapat menghasilkan 70 bom pipa. Fadil menambahkan keempat terduga teroris itu diancam penjara 15 tahun berdasarkan Undang-undang Terorisme.

Pengamat Timur Tengah dan Terorisme dari Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah mengatakan penangkapan teroris di Bekasi dan Condet serta bom bunuh diri di Makassar menunjukkan kelompok teror di Indonesia masih ada.

Syauqillah memperingatkan kejadian bom di Makassar menunjukkan di masa pandemi COVID-19, kelompok teroris tidak mengurangi ancaman mereka untuk melaksanakan teror.
Syauqillah berpendapat, sebagian teroris meyakini melakukan serangan teror menjelang atau di bulan suci Ramadan bisa menjadi simbol kemenangan bagi mereka, seperti sejumlah perang yang dilakukan umat Islam semasa Nabi Muhammad SAW hidup. Syauqillah juga menekankan selama ideologi takfiri masih ada, maka teroris akan selalu ada.

Terkait aksi terorisme Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan, mengatakan
Presiden Jokowi sudah menunjukkan sikapnya dengan melarang kelompok yang bertentangan dengan Pancasila yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Namun menurut Ken, meskipun sudah secara legal formal dua organisasi tersebut dilarang, tetapi anggota dan simpatisannya diduga akan terus melakukan aktifitas.

Menurut Ken, orang dengan paham radikal yang sebelumnya bergabung dengan HTI dan FPI membutuhkan inang atau naungan. karena mereka perlu media untuk tetap eksis sambil melakukan propaganda untuk mencapai tujuan ideologinya.

Selain itu, kelompok trans nasional Ikhwanul Muslimin juga terus melakukan kaderisasi di berbagai organisasi termasuk parpol. Menurut Ken Setiawan, eks HTI dan FPI serta jaringan Ikhwanul Muslimin ini yang sangat perlu dipantau lebih serius karena kekuatan jaringan dan aktivitasnya yang cukup masif.

Beberapa waktu lalu, Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto menyebut bahwa ada 37 anggota atau mantan anggota Front Pembela Islam (FPI) yang terlibat langsung dalam kelompok teroris di Indonesia.

Data tersebut, katanya, dapat dipertanggungjawabkan lantaran 37 orang yang disebutnya itu telah divonis bersalah oleh pengadilan. Beberapa di antaranya bahkan disebutkan masih aktif tergabung dalam FPI.

“Saya buka datanya; ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD (Jamaah Ansharut Daulah), MIT (Muahidin Indonesia Timur) dan sebagainya yang terlibat aksi teror,” kata Benny.

Benny menyebut beberapa anggota FPI itu bahkan terlibat dalam sejumlah aksi teror besar yang terjadi di Indonesia. Misalnya, pengeboman Mapolresta Cirebon, hingga upaya menyembunyikan tokoh teroris Noordin M Top. Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak berhati-hati dengan kelompok ini. Termasuk kaitannya dengan kemungkinan kepemilikan senjata api.

“Inilah fakta, yang kemudian kita harus ekstra hati-hati menghadapi kelompok ini. Bukan rekayasa, bukan pembentukan opini. Ini fakta yang sudah terungkap dan sudah melalui proses hukum,”.

Sementara itu, Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus mengatakan Densus 88 perlu melakukan pencekalan dan menahan eks Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Munarman.

Jika FPI kerap melontarkan kalimat provokatif, adakah kemungkinan anggota FPI terlibat dalam jaringan teroris? Hal ini tentu saja perlu diusut secara tuntas, karena rupanya ada beberapa anggota teroris yang mengaku bahwa dirinya juga tergabung dalam FPI.

Menurut Petrus Munarman diduga hadir pada saat sejumlah anggota FPI atau eks anggota FPI dibaiat masuk jaringan teroris ISIS di Jalan Sungai Limboto Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2015. Petrus menjelaskan terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Ahmad Aulia, mengaku telah berbaiat kepada kelompok ISIS pimpinan Abu Bakr Al-Baghdadi. Ahmad yang disebut polisi merupakan anggota FPI tersebut, berhasil ditangkap pada 6 Januari 2021 lalu.

Ahmad mengatakan, ia berbaiat bersama 100 simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar yang berada di Jalan Sungai Limboto. Kegiatan baiat tersebut, menurutnya turut dihadiri oleh beberapa pengurus FPI termasuk Munarman dan Ustaz Basri yang memimpin baiat pada saat itu.

Setelah berbaiat, ia mengaku rutin mengukuti kegiatan taklim FPI Makassar. Sebelumnya, Polisi juga memastikan bahwa belasan terduga teroris jaringan JAD dari Makassar yang akan dipindahkan ke Jakarta merupakan anggota aktif di Organisasi terlarang FPI.

Pastinya, kita tidak boleh membiarkan aksi terorisme terus berlangsung, termasuk juga pembiaran terhadap praktik intoleransi dan radikalisme. Praktik intoleransi, radikalisme bahkan terorisme sesungguhnya berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan integritas sebuah bangsa.

Praktik intoleransi dan radikal dapat menjadi titik awal terorisme. Dalam kasus Indonesia, organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang kuat. Oleh karena itu HTI dan FPI yang sering dinilai menjadi kelompok radikal dan intoleransi oleh sebagian besar masyarakat, tampaknya sangat beralasan untuk diwaspadai.

Semoga dapat difahami.