Setelah peristiwa terjadinya bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Pihak aparat penegak hukum terus melakukan pendalaman terhadap jaringan terduga teroris lain di sejumlah wilayah.

Hasil dari pendalaman tersebut, pihak Kepolisian telah berhasil menangkap empat tersangka teroris yang terkait dengan terduga pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar.
Keempat tersangka, yaitu AS, SAS, ML, dan AA. Mereka disebut ikut dalam satu kelompok kajian yang sama dengan L dan YSF.

Polisi juga turut menggeledah dua lokasi lain yaitu di Condet, Jakarta Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan empat terduga teroris yakni A, AH, AG, dan BS. Dari penggeledahan di lokasi, ditemukan barang bukti berupa lima bom sumbu aktif yang siap digunakan. Kemudian, ada pula sejumlah toples besar berisi bahan kimia yang digunakan sebagai bahan peledak dengan total empat kilogram.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, mengatakan bahwa tiga tersangka merupakan perempuan dengan inisial MM, M, dan MAN. Penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari tersangka AS, SAS, ML, dan AA, yang ditangkap pada Senin (29/3/2021).

“Dalam pengembangannya, telah ditangkap kembali tiga tersangka atau terduga teroris,” ujar Ahmad Ramadhan.

Pemerintah berjanji bahwa program vaksinasi mandiri atau gotong royong bisa dimulai pada April 2021. Vaksin gotong royong yang akan digunakan oleh pekerja swasta adalah vaksin Sinopharm. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan program vaksinasi virus corona ini bisa dimulai pada April 2021. Menkes memproyeksikan bahwa dengan adanya vaksin gotong royong di perusahaan swasta maka, realisasi vaksin virus corona bisa mencapai 77,19 juta suntikan di Indonesia hingga Juni 2021.

Budi menuturkan bahwa realisasi program vaksinasi gotong royong yang melibatkan perusahaan-perusahaan swasta itu akan didukung dengan regulasi petunjuk teknis yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Untuk Vaksin Gotong Royong, Sinopharm, diharapkan akan dapat dimulai digunakan untuk Program Vaksinasi pada April 2021 dan akan segera diundangkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Vaksinasi,” seperti dikutip dari rilis yang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (30/3/2021).

Budi mengungkapkan bahwa kecepatan harian tenaga vaksinasi akan meningkat seiring dengan pasokan vaksin virus corona. Sampai Jumat (26/3/2021), program vaksinasi telah direalisasikan untuk 10 juta orang penerima vaksin, dengan kecepatan harian dari tenaga vaksinasi di Indonesia sudah mendekati 500.000 penyuntikan per hari

Sikap penolakan terhadap persidangan virtual yang ditunjukkan terdakwa kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, Rizieq Shihab mendapat sorotan. Sejak persidangan perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dua minggu yang lalu, Rizieq selalu menolak hadir karena sidang itu dilaksanakan secara virtual. Mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu bahkan walk out pada persidangan perdana.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan bahwa terdakwa Rizieq Shihab menghina persidangan dalam sidang virtual yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Hal itu disampaikan JPU setelah membacakan dakwaan kasus kerumunan Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor, tetapi terdakwa Rizieq justru tidak mau tampil di layar. RS (Terdakwa) tetap tidak mau memberikan komentar atas dakwaan ini dan tidak mau kami hadirkan di depan persidangan, dengan kata lain secara terang-terangan RS telah menghina Pengadilan. Selanjutnya JPU menanggapi atas eksepsi Habib Rizieq Shihab (HRS) yang menyayangkan sikap Habib Rizieq dalam sidang. Jaksa juga menyinggung tentang revolusi akhlak yang digagas Habib Rizieq dan menilai sikap Habib Rizieq tidak sesuai dengan seruan revolusi akhlak.

Dalam kontek perilaku RS, sungguh sangat disayangkan sebagai seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah, dengan program revolusi akhlaknya, akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya, karena sering merendahkan orang lain, dalam hal ini jaksa penuntut umum yang sering dimaki dan diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas dari segi akhlakul karimah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara ihwal mantan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang dinilai telah menghina persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mahfud mengatakan, pemerintah pada dasarnya tidak bisa mengomentari persidangan Habib Rizieq. Sebab, hal itu sudah menjadi wilayah hukum yang tidak bisa diintervensi. Namun demikian, Mahfud berpendapat bahwa hakim memiliki kewenangan penuh untuk memerintahkan terdakwa dan unsur-unsur lainnya dalam suatu persidangan. Mahfud menuturkan, hakim juga bisa bersikap lebih keras untuk memerintahkan terdakwa dalam persidangan. Namun ia kembali mengatakan pada dasarnya itu menjadi domain hakim yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Semoga Bermanfaat (*)

Aparat Penegak Hukum menyatakan bahwa pelaku pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi ke ISIS.

Sebelumnya kelompok ini juga diketahui telah melakukan aksi teror dengan sasaran pengeboman yang serupa dengan insiden di Surabaya, Jawa Timur, pada 2018 dan Jolo, Filipina, pada 2019.

Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh, Al Chaidar, mengatakan bahwa Bom Makasar merupakan suatu bentuk aksi balas dendam kelompok JAD atas penangkapan puluhan anggotanya dan tewasnya dua orang dari kelompoknya oleh aparat penegak hukum pada Januari lalu di Makassar.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa pada awal tahun 2021 aparat penegak hukum telah menangkap puluhan terduga terorisme di Makasar dengan indikasi terlibat jaringan JAD. Lebih lanjut diperoleh informasi bahwa puluhan orang tersebut merupakan anggota FPI dan pelaksanaan pembaiatan disaksikan langsung oleh salah satu tokoh FPI.

“Jadi daripada tertangkap atau tewas maka mereka segera melakukan serangan amaliyah,” ujar Al Chaidar

Menyikapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kedua pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar merupakan bagian dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Selain itu, diketahui bahwa kedua pelaku bom bunuh diri pernah melakukan aksi serupa di Gereja Katedral Our Lady of Mount Carmel, Pulau Jolo, Filipina Selatan. Pelaku saat itu adalah pasangan suami-istri (R) dan (U).

“Pelaku merupakan bagian dari kelompok JAD yang pernah melakukan pengeboman di Jolo Filipina,” ujar Sigit.

Masalah terorisme dan radikalisme hingga kini masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Kedua hal tersebut muncul dan terus terjadi sejak kejadian Bom Bali I. Tiga serangkai bomber Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudara menjadi terkenal sebagai pelaku hingga mati di depan regu tembak. Kemudian kelompok teroris Doktor Azahari dan penggantinya Nurdin M Top juga menjadi orang yang paling dicari. Kelompok ini juga menjadi perhatian dunia karena memiliki jaringan dengan kelompok Al Qaeda atau Jamaah Islamiyah.

Namun sesungguhnya dalam catatan sejarah Indonesia, bahwa radikalisme dan terorisme sudah ada sejak lama sejak masa perjuangan revolusi dan kemerdekaan, seperti pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh, Kahar Mudzakar di Sulawesi dll.

Periode berikutnya aktifitas radikal dan teror adalah pembajakan pesawat garuda oleh kelompok Imron CS, penyerangan Polsek Cicendo, kasus Haur Koneng dll menghiasi sejarah berita-berita dan kasus teror di Indonesia.

Pada intinya kelompok mereka ini ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain yakni penerapan Syariat Islam, namun dengan melakukan kekerasan dengan dalih jihad melaksanakan ajaran agama.

Pasca reformasi tahun 1998 dengan runtuhnya orde baru, kelompok-kelompok harakah (pergerakan) yang sebelumnya melakukan kegiatan secara sembunyi dengan metode melalui kajian kelompok usrah atau halaqah pada akhirnya muncul ke permukaan. Salahsatu kelompok yang mengusung Syariat Islam dan ingin mewujudkan Khilafah Islamiyah adalah HIzbut Tahrir (HT), yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Hizbut Tahrir Indoensia (HTI).

Karena sepak terjangnya dinilai dapat menjadi ancaman dan merongrong NKRI, maka HTI dibubarkan oleh pemerintah pada 19 Juli 2017 berdasarkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang kemudian menjadi UU Ormas No. 16 Tahun 2017. HTI dibubarkan karena akan menerapkan Ideologi Khilafah. Sistem Khilafah HT/HTI bersifat transnasional, yang meniadakan konsep nation state.

Menkopolhukam Wiranto (saat itu) mengatakan bahwa pembubaran HTI telah melalui proses panjang, dengan melakukan pengamatan dan mempelajari nilai yang dianut ormas tersebut. Keberadaan HTI juga dinilai meresahkan karena berdasar laporan kepolisian bahwa banyak penolakan di berbagai daerah, bahkan memicu konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan yang kontra dengan HTI.

Selain itu, HTI menolak konsep dan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. HTI juga menolak sekulerisme, liberalisme, dan kapitalisme yang menurutnya sekarang ini diterapan di banyak negara, termasuk di Indoensia. HTI hanya ingin penerapan Syariat Islam dibawah sistem Khilafah Islamiyah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Walaupun HTI sudah dibubarkan, ideologinya masih tetap hidup, karena anggota HTI meyakini bahwa Khilafah itu akan terwujud sebagaimana yang telah diyakini seluruh anggotanya bahwa hal tersebut telah dinubuatkan oleh Nabi SAW. Perjuangan menegakkan Khilafah versi HTI tampaknya masih akan terus diwujudkan karena hal itu diyakini sebagai salah satu ajaran Islam dan telah tertanam kuat di kalangan anggota HT/HTI.

Secara de jure HTI memang telah dibubarkan, namun secara defacto, hingga kini HTI masih eksis dan terus menyampaikan ide-idenya melalui propaganda mewujudkan Khilafah. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai cara dan sarana yang dimilikinya. Ada yang melalui media sosial seperti twitter, facebook, instagram maupun kanal youtube, maupun melalui media online .

HTI menggunakan media online seperti situs-situs dan blog sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan faham khilafahnya. Jika kita mengunjungi situs-situs dan blog yang dikelola HTI tersebut, secara kasat mata kita bisa melihat bahwa konten berita atau artikel yang disajikan sangat kental membawa kepentingan HT/HTI. Bahkan banyak situs yang dikelola HTI menampilkan Amir atau pemimpin Hizbut Tahrir (HT) yakni Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah menjadi nara sumber atau rujukan dalam tanya jawab berbagai permasalahan seperti permasalahan politik maupun keagamaan.

Oleh karena itu walaupun HTI sudah dibubarkan, namun karena aktifitasnya masih menyebarkan faham khilafah, cukup beralasan untuk tetap diwaspadai, karena faham Khilafah sudah pasti akan berbenturan dengan konstitusi yang ada di NKRI

Semoga faham ya.