“Kami memutuskan untuk May Day 2021 tidak menggelar aksi massa besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kami tidak ingin menciptakan klaster baru,” ujar Andi, Kamis (29/4/2021). Andi Gani menjelaskan, keputusan untuk tak terjun ke jalan secara besar-besaran ini diambil setelah melihat perkembangan kasus Covid-19 yang masih meningkat.

Dia juga ingin membuktikan bahwa buruh bukan hanya jago demo, tapi juga punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Untuk itu, banyak ragam kegiatan yang akan dilakukan sebagai pegganti aksi turun ke jalan.

Pertama, saat May Day ia akan memimpin langsung delegasi dari KSPSI datang ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, ia juga akan memimpin delegasi ke Istana Negara untuk menyerahkan Petisi May Day 2021.

Selain itu juga ada kegiatan penyerahan bantuan APD, masker, hand sanitizer untuk tenaga kesehatan dan masyarakat. “Jam 11.00 WIB kami akan ke MK, tentunya ini terkait dengan pembahasan UU Omnibus Law. Sekitar jam 12.00 WIB kami ke Istana Negara, saya sudah berkomunikasi intens dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk menyerahkan Petisi May Day 2021,” ungkapnya.

Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap 19 orang terduga sebagai pelaku pemalsuan surat hasil tes Covid-19. Pengungkapan para tersangka tersebut ke publik dalam dua periode berbeda. Sebanyak 15 tersangka dihadirkan oleh pihak kepolisian dalam jumpa pers di Taman Integritas Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Senin (18/1/2021) siang.

Para terduga pelaku adalah MHJ, M alias A, ZAP, DS alias O, U alias B, AA bin T, U alias U, YS, SB, S bin N, S alias C, IS bin IS, CY alias S, RAS, dan PA.

Sebanyak sembilan tersangka ditangkap di sekitar Bandara Soetta pada 7 Januari 2021. Sedangkan enam pelaku lain diamankan pada tempat dan tanggal yang berbeda.

Kasatreskrim Polresta Bandara Soetta, Kompol Alexander Yurikho, mengatakan bahwa keempat orang itu bekerja di Bandara Soekarno-Hatta.

“(Mereka bekerja) di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta sebagai orang yang membantu kelancaran penerbangan para penumpang,” Ujar Alexander.

Para tersangka dijerat Pasal 93 jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan dan/atau Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 263 dan/atau Pasal 268 KUHP.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 nomor 13 tahun 2021.

Surat edaran tersebut berisi tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya memahami mengapa pemerintah melarang mudik Lebaran 2021. Mudik dilarang karena ada bahaya yang mengintai jika orang-orang tetap memaksakan diri pulang kampung di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

Dirinya menambahkan bahwa informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa setelah mudik tahun baru pada Januari dan Februari terjadi lonjakan masyarakat yang terpapar virus Corona.

“Bahkan dokter, nakes (tenaga kesehatan) yang meninggal lebih dari 100 orang,” ujar Budi.

Pemerintah resmi melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam (FPI). Apabila masih ada kegiatan yang memakai simbol FPI, aparat penegak hukum akan mengambil langkah untuk menghentikannya.

Pengumuman pelarangan FPI ini disampaikan langsung oleh Menko Polhukam, Mahfud Md dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (30/12/2020). Mahfud didampingi sejumlah pejabat, diantaranya Mendagri, Tito Karnavian, Kepala BIN, Budi Gunawan, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Menkum HAM, Yasonna Laoly, dll.

Ada 7 (tujuh) poin isi ketetapan dalam surat keputusan bersama terkait pelarangan kegiatan FPI, sebagaimana berikut:

Menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam.

  1. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.
  2. Front Pembela Islam sebagai organisasi yang secara de jure telah bubar pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman-ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.
  3. Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam
  5. Meminta kepada masyarakat;
    a. Untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam
    b. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam
  6. Kementerian/lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  7. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. (*)

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris. Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, Pimpinan TNI.

Selain itu keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah khususnya Kemenko Polhukam untuk menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

Pemerintah, kata Mahfud, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Mahfud menjelakan definisi teroris berdasarkan UU teesebut adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Sedangkan terorisme, kata dia, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.

Tidak hanya KKB, kata Mahfud, pemerintah juga menyatakan mereka yang berafiliasi dengan KkB juga termasuk ke dalam tindakan teroris. “Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris,” kata Mahfud saat konferensi pers pada Kamis (29/4/2021).

Untuk itu, kata Mahfud, pemerintah sudah meminta Polri, TNi, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan terhadap organisasi tersebut. “Untuk itu maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil,” kata Mahfud.

Disisi lain, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat meninjau kembali pelabelan KKB sebagai teroris. Pelabelan teroris akan berdampak pada psikososial bagi warga Papua yang lain. “Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” kata Lukas dalam keterangan resminya, Kamis (29/4/2021).

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan. Pihaknya mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.

“Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua,” terang dia. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta mencederai prinsip-prinsip dasar HAM. (*)

Oleh : Diah Pitaloka )*

Ada ritual tiap tanggal 1 Mei yaitu demonstrasi buruh. Mereka merayakannya dengan long march dan berunjuk rasa, agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Masalahnya, saat ini masih masa pandemi, sehingga demo jelas dilarang keras oleh polisi. Pelarangan ini wajar, karena saat unjuk rasa berpotensi menyebabkan klaster corona baru.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) rencananya akan mengadakan unjuk rasa besar-besaran yang diadakan di berbagai daerah di Indonesia dan dihadiri oleh puluhan ribu buruh, tanggal 1 mei 2021. Kelompok buruh ini berencana berdemo (lagi) untuk menentang UU Cipta Kerja sekaligus merayakan hari buruh. Mereka tetap ngotot berdemo karena sudah jadi tradisi tiap tahun.

Padahal kita tahu sendiri bahwa demo adalah aktivitas yang mengumpulkan banyak orang, sehingga menyebabkan kerumunan, sehingga dilarang keras. Kombes Tjahjono Saputro, Kabag Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro PID Divisi Humas Polri menyatakan bahwa Polri sudah secara tegas mengeluarkan larangan unjuk rasa sampai masa pandemi berakhir.

Ketika sudah ada larangan dari kepolisian RI, maka seharusnya para buruh menaatinya. Saat mereka nekat mengadakan demonstrasi tanggal 1 mei nanti, maka jangan emosi ketika dihalau oleh aparat. Ini bukanlah sebuah arogansi, melainkan upaya untuk pencegahan terbentuknya klaster corona baru. Ingatlah bahwa polisi adalah sahabat rakyat dan seorang sahabat seharusnya mengingatkan jika ada kesalahan.

Saat ada aparat yang melarang demo, bukanlah sebuah bentrok antara polisi dengan rakyat. Karena bukan hak buruh yang diberangus, melainkan justru larangan ini menyelamatkan mereka dari bahaya penularan corona. Saat pulang demo lalu demam dan terinfeksi virus covid-19, emang enak?
Masyarakat juga tak setuju saat ada demo may day di masa pandemi. Dalam artian, para buruh harap bertindak dengan bijak dan bukannya ngotot dan mau menang sendiri, seolah-olah dengan berdemo mereka menjadi superhero. Justru demo akan membuat macet di mana-mana dan merugikan banyak orang. Sehingga merekalah yang akan dibully secara massal di media sosial.

Saat ada unjuk rasa buruh, maka masyarakat juga menolaknya karena mereka berpotensi terkena corona juga. Saat tidak sengaja berkontak dengan pendemo yang seorang OTG, maka virus akan menyebar ke mana-mana. Ia berkomunikasi dengan sesama pengunjuk rasa, dengan supir bus, penjual minuman, dll. Sehingga mereka tak sengaja tertular dan berpotensi menyebabkan serangan corona gelombang 2.

Hal ini akan sangat berbahaya karena Jakarta akan kembali menjadi zona merah, padahal jumlah pasien sempat menurun belakangan. Jangan sampai nasib Indonesia seperti India yang terkena tsunami covid, saking banyaknya pasien corona. Semua ini terjadi karena ketidakdisiplinan dalam menaati protokol kesehatan, berupa tak pakai masker dan berkerumun.

Para buruh tidak bisa membela diri dengan alasan bahwa mereka berdemo dengan memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan lain. Nyatanya, saat berunjuk rasa, kebanyakan orang akan melepas masker karena kegerahan dan mereka bisa terkena droplet dari OTG. Selain itu, akan sangat susah untuk jaga jarak saat berunjuk rasa.

Demonstrasi buruh saat pandemi lebih baik dibatalkan saja. Alasannya, pertama, buruh akan dibenci oleh masyarakat karena membuat kemacetan. Kedua, saat ini masih pandemi sehingga demo dilarang keras. Ketiga, tidak ada gunanya berunjuk rasa, karena pemerintah tidak akan membatalkan UU Cipta Kerja.

Lebih baik buruh merayakan may day dengan kegiatan positif, misalnya berdonasi atau kegiatan sosial lain. Jangan malah berdemo lalu berpotensi kena corona dan ketika parah akan mati merana. Sudahlah, tak usah ada demo-demoan. Hanya buang-buang waktu, tenaga, dan uang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebecca Marian )*

Salah satu sumber keresahan masyarakat Papua adalah adanya manuver dari Kelompok Separatis Papua (KSP) yang kerap menjadi biang kerok kerusuhan.

KSP kembali menciptakan gangguan keamanan yang menyebabkan seluruh bangsa Indonesia murka. Pasalnya pada 27 April 2021, seorang anggota Polri atas nama Bharada Komang gugur ditembak. Sehari sebelumnya, KSP menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu Danny di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.

Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Arebo secara tegas menyatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KKB sudah layak disebut disebut sebagai teroris.

Dirinya juga merekomendasikan dan mendukung BNPT untuk menetapkan KSP sebagai organisasi teroris lokal.

Jan Arebo mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh kepada BNPT untuk menetapkan status KSP sebagai teroris lokal. Hal ini dikarenakan mereka selalu melakukan teror, pembunuhan.

Jan mengungkapkan jika KKB terus melakukan aksi maka akan menjadi ancaman bagi negara. Sebab, di penghujung tahun 2021 mendatang tepatnya di bulan Oktober akan ada event besar yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.

Jan menilai, aksi KKB ini akan membuat kontingen di luar Papua menjadi merasa takut. Jika mereka takut, berarti tidak akan ada yang mengikuti event tersebut.

Untuk menyikapi situasi di Papua dan terkait status KKB menjadi teroris, BNPT juga akan mengundang pimpinan daerah di Papua bersama Komnas HAM untuk rapat bersama.

Selain menemui dan berkoordinasi dengan BNPT, perwakilan Pemuda Adat Papua juga berkesempatan bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Pada kesempatan berbeda, pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua merupakan kelompok teroris.

Menurutnya, hal tersebut mengacu pada undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantin UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Pada pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 disebutkan bahwa definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Jika merujuk pada definisi tersebut, tentu saja KSP yang sering kali melakukan aksi dapat disebut teroris. Riyanta menuturkan, pemerintah mesti melakukan pendekatan intens kepada masyarakat Papua.

Pendekatan ini, merupakan salah satu upaya agar masyarkat tidak mudah terhasut oleh KSP. Pelabelan ini nantinya juga harus diimbangi dengan pendekatan yang intens kepada masyarakat supaya masyarakat merasakan kehadiran negara dan percaya kepada pemerintah dan tidak mudah dihasut oleh KSP.

Tentu saja pelabelan KKB sebagai kelompok teoris tidak boleh membuat masyarakat Papua mendapatkan stigma yang sama. Sehingga pemerintah harus memberikan pendampingan dan melindungi warga Papua dan melihatnya sebagai korban yang harus dilindungi.

Riyanta menilai, pola yang dilakukan oleh KSP adalah dengan memanfaatkan situasi dan bersembunyi di antara masyarakat. Kelompok tersebut mengatasnamakan masyarakat, namun di sisi yang lain melakukan teror pada masyarakat yang dianggap mendukung pemerintah.

Sementara itu, gagasan pelabelan teroris kepada KSP dikemukakan oleh Kepala BNPT, Boy Rafli Amar dalam kesempatan rapat bersama komisi III DPR.

Boy mengatakan, wacana ini tengah dibahas BNPT bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Menurut Boy, kejahatan yang dilakukan oleh KKB layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KSP menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.

Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh KKB tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Layaknya teroris yang melakukan pengeboman di Gereja, KSP juga kerap melancarkan aksinya dengan melukai bahkan menghilangkan nyawa warga sipil Papua, apalagi manuver yang dilakukan oleh KKB terbukti mengancam persatuan NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Virus corona yang bermutasi di India sudah masuk ke Indonesia. Masyarakat diminta untuk lebih waspada, karena jangan sampai terkena virus tipe ini yang jauh lebih ganas. Tetaplah jaga imunitas, higenitas, dan patuhi protokol kesehatan. Tujuannya agar kita tidak terkena virus covid-19 dari varian apapun.

Saat pandemi belum usai, muncul berita mutasi ganda virus corona di India, pasca upacara ritual mandi bersama di sungai Gangga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, para korban berguguran. Mutasi ganda mengakibatkan virus ini jauh lebih menular. Naiknya jumlah pasien covid di negeri hindustan membuatnya dijuluki sebagai tsunami corona, saking banyaknya pasien.

Menurut dokter Dyah Novita Anggraini, mutasi ganda terjadi karena ada 2 mutasi sekaligus pada 2 tempat yang berbeda, pada virus yang sama. Mutasi ganda ini dinamakan E48Q dan L452R terjadi di area utama protein spike virus. Sedangkan protein spike adalah bagan virus yang bertugas menyerang tubuh manusia, sehingga virus jenis ini lebih berbahaya dariapada corona biasa.

Berita buruknya, mutasi virus corona ini telah sampai di Indonesia, karena ada warga negara India yang terlanjur masuk via bandara. Meski mereka telah dideportasi, tetapi ada kemungkinan mutasi virus ini bisa menyebar. Apalagi situasi bandara yang ramai dan ketika ada yang lalai tidak memakai masker, bisa tertular dari mereka.

Mutasi virus corona diklaim lebih berbahaya karena 2 kali lebih menular, tak heran disebut dengan mutasi ganda. Dokter S Chandra menerangkan bahwa gejala jika terkena virus covid-19 tipe ini adalah diare, tangan dan kaki berwarna kebiruan, ruam, sakit perut, dan brain fog. Jadi ketika Anda terkena salah satu gejala ini, segera periksakan diri ke dokter.

Jangan malah takut ke Rumah Sakit karena takut tertular corona. Justru setelah bertemu dengan dokter dan dites swab, kita bisa tahu apakah terkena virus covid-19 (dari varian manapun). Jika hanya isolasi mandiri, akan kurang maksimal, karena tidak mengkonsumsi obat yang bisa menekan penyebaran virus ke seluruh tubuh.

Pengobatan pada virus corona hasil mutasi harus segera dilakukan, karena ia beraksi jauh lebih ganas dan menyebabkan kematian. Apalagi virus ini tidak terdeteksi di tes PCR, harus tes swab antigen yang hasilnya lebih akurat. Lebih baik Anda berkorban uang lebih banyak untuk melakukan tes swab, daripada menderita karena corona jenis baru ini.

Kali ini kita benar-benar melakukan pepatah lama ‘lebih baik mencegah daripada mengobati’. Jangan pernah lupakan protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan atau menyemprot dengan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 2 meter, dan memakai masker. Belilah masker disposable sekaligus beberapa lusin, jika tidak sempat mencuci masker kain.

Masker ini bisa juga dibawa saat perjalanan, sehingga saat ada teman atau orang lain yang tak pakai masker, Anda bisa menawarkan sehelai padanya. Dengan pemberian sederhana ini, Anda sudah berusaha memutus mata rantai penyebaran corona. Karena menurut dokter Reisa Brotoasmoro, efektivitas penggunaan masker baru terjadi ketika minimal 75% orang di 1 tempat memakai masker.
Selain itu, tetaplah jaga higienitas tubuh dan lingkungan, baik di dalam maupun luar rumah.
Imunitas juga wajib ditingkatkan dengan mengkonsumsi air mineral (tetap 8 gelas sehari walau di bulan puasa), makan buah dan sayuran, dan berolahraga ringan minimal seminggu sekali.
Kita harus lebih meningkatkan imunitas dan kedisiplinna dalam menaati protokol kesehatan, karena mutasi virus corona dari India sudah masuk ke Indonesia. jangan kendor sedikitpun dan melupakan masker, walau sudah diinjeksi vaksin corona. Ingatlah bahwa pandemi belum berakhir dan mencegah lebih baik daripada mengobati.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abner Wanggai )*

Membangun Papua memang penuh tantangan, namun bukan berarti pembangunan di Papua harus ditinggalkan, karena bagaimanapun juga Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Hingga saat ini, Presiden Jokowi optimal membangun Papua sebagai langkah nyata memajukan wilayah tersebut.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, pihaknya telah memetakan tantangan mendasar di Papua dan Papua barat tahun 2020-2024. Pemetaan tersebut setidaknya menjadi basis dalam upaya untuk percepatan pembangunan di dua provinsi tersebut. Menurut Suharso, terdapat tiga tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Papua dan Papua Barat.
Yaitu, tantangan yang dihadapi dalam konteks global yaitu target Sustainable Development Goals (SDG’s) 2030, isu lingkungan hidup dan perhatian internasional terkait isu hak-hak asasi manusia (HAM). Sementara dalam konteks nasional, Papua dihadapkan pada tantangan berakhirnya kebijakan Otsus pada tahun 2022 serta perlunya keterpaduan kebijakan dan program Kementerian/Lembaga untuk Papua dan Papua Barat.

Dari kacamatan daerah, Papua dihadapkan pada tangantan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Angka kemiskinan di Papua yakni sebesar 26,55% dan Papua Barat 21,51 atau merupakan angka kemiskinan tertinggi se-Indonesia. IPM pada 2019 adalah 60,84 atau terendah se-Indonesia, lemahnya manajemen pelaksanaan otonomi khusus, kesenjangan ekonomi antar wilayah di Pantai dan di pegunungan di Papua, masalah keamanan di wilayah pegunungan dan tuntutan dialog dengan Jakarta. Agar program pembangunan semakin optimal, tentu saja diperlukan situasi politik, hukum dan keamanan yang kondusif.

Sebelumnya Presiden juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami masyarakat Papua.

Suharso menyampaikan ada 4 pendekatan untuk mendukung pelaksanaan Inpres tersebut, Pertama menggunakan pendekatan kesejahteraan, yakni dengan memastikan kebijakan percepatan pembangunan dengan berbasis pada tujuh wilayah adat dan memilih kegiatan prioritas sebagai “window” yang bersifat quick wins dan terpadu.

Kedua, Pendekatan Politik dan Keamanan, yaitu memantapkan pelaksanaan UU 21/2001 tentang Otsus melalui revisi UU Otsus, menjajaki dan melaksanakan pembentukan provinsi baru. Kebijakan keagamaan yang menghormati kearifan lokal dan HAM dalam semangat NKRI.

Ketiga, Pendekatan Dialog Kultural, yaitu memetakan kelompok sosial strategis Papua, melaksanakan dialog kultural dengan kelompok-kelompok sosial strategis, melaksanakan kegiatan quick wins di aspek sosial-budaya yang menyentuh kebutuhan segmen sosial Papua.

Keempat, pendekatan komunikasi dan Diplomasi yaitu memperkuat narasi tunggal terobosan pembangunan Papua, membangun kolaborasi dengan berbagai institusi, tokoh dan kaum muda sebagai influencer, memperkuat diplomasi publik ke komunitas internasional.

Pembangunan di Papua utamanya dari segi infrastruktur dan SDM terus berlanjut demi kemajuan Bumi Cenderawasih tersebut. Salah satu pembangunan yang tengah dioptimalkan adalah tol laut, dimana Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen untuk terus mengoptimalisasi program Tol Laut khususnya di Papua. Hal ini berguna menekan disparitas harga yang sudah cukup lama terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Bupati Jayapura Matias Awaitouw memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan yang telah menghadirkan Tol Laut di daerahnya. “Hal ini, merupakan wujud keseriusan dari Kementerian Perhubungan. Dirinya mengungkapkan, Pelabuhan Jayapura yang berada di pusat Kota Jayapura merupakan pusat titik Pelabuhan terbesar dan ramai. Bahkan, sangat sibuk untuk melayani hampir seluruh wilayah-wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan wilayah yang berbatasan langsung seperti kabuoaten Keerom, Kabupatan Sarmi, Kabupaten Membemarmo dan Kabupaten lainnya, bahwa sampai negara tetangga Papua Nugini.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perhubunga Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Chris Kuntadi mengatakan, Tol Laut di Papua sejalan dengan penyelenggaraan layanan kewajiban publik untuk kapal perintis. Hal itu juga yang merupakan bagian dari elemen pendukung Tol Laut dan juga pembangunan pelabuhan rakyat dan pelabuhan perintis. Dengan dibangunnya angkutan multimoda ini, tentu saja menjadi harapan baru bagi masyarakat di daerah pegunungan untuk bisa mendapatkan harga kebutuhan bahan pokok lebih murah.

Pembangunan yang optimal ini tentu saja merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan. Hadirnya terobosan ini juga sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan pembangunan melalui indikator harga barang kebutuhan nasional di wilayah pegunungan tengah Papua tanpa memandang permasalahan jarak dan akses sesuai dengan karakteristik wilayah.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus yang akan diperpanjang tahun 2021, menjadi sorotan publik. Pasalnya, dana otsus akan naik drastis menjadi 5,8 Trilyun rupiah. Sehingga pengawasannya akan diperketat, agar mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Penggunaan dana otsus harus optimal, agar bisa terserap demi kesejahteraan seluruh rakyat Papua.

Otsus adalah program khusus untuk rakyat Papua yang dimulai sejak 2001. Program ini dibuat untuk mensejahterakan rakyat di Bumi Cendrawasih dan meratakan pembangunan di Indonesia Timur. Perpanjangan otsus terjadi tahun 2021 dan rakyat menantikan momen istimewa ini. Karena otsus jilid 2 diharapkan bisa memberi lebih banyak manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dana otsus jilid 2 dianggarkan sebesar 5,8 Trilyun rupiah. Nominal ini jauh lebih besar daripada otsus jilid 1, karena ada inflasi dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, dana otsus juga dipergunakan untuk menyelenggarakan acara PON XX di Papua, yang tentu membutuhkan modal yang sangat besar. Sehingga kenaikan ini dapat dimaklumi.

Akan tetapi, dana otsus tidak diberikan begitu saja, karena ada pengawasan ketat dalam penggunannya. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana otsus yang nominalnya naik drastis. Tugas ini akan diemban oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Mengapa perlu ada pengawasan? Bukannya tidak percaya, tetapi uang sebanyak itu bisa membuat oknum tergiur untuk menilepnya. Padahal otsus diberikan untuk rakyat, dan oknum petugas yang ingin korupsi sama saja dengan mencuri uang rakyat. Jangan sampai ada oknum yang berani KKN, karena sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri.

Mahfud melanjutkan, pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 20 tahun 2020 sebagai realisasi Inpres nomor 9 tahun 2020. Kepres ini tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraa di Papua dan Papua Barat. Juga ada pembentukan tim hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan dana otsus.

Kepres ini dibuat karena tingkat korupsi di Papua masih cukup tinggi. Sehingga BPK dan KPK bekerja sama agar tidak ada lagi oknum yang berani menilep dana otsus. Jika ada yang nekat korupsi, maka bagaimana masa depan anak-anak Papua? Mereka bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa otsus, karena jatahnya dikurangi oleh koruptor yang licik.

Selain masalah korupsi, pembangunan di Papua dengan dana otsus juga masih terhalang oleh situasi keamanan. Seperti yang sudah kita ketahui, masih ada saja ancaman dari OPM dan KKB untuk menghalangi modernisasi Papua. Mungkin mereka takut hutan dan gunung yang jadi tempat sembunyi akan dijadikan infrastruktur, sehingga keberadaan mereka akan terungkap dan berakhir di bui.

Oleh karena itu, KKB akan diredifinisi jadi teroris. Sehingga pemerintah daerah Papua bisa menerjunkan Densus 88 antiteror untuk menangkap mereka. Jika KKB dan OPM sudah hancur, maka keamanan di Papua akan tercipta. Pembangunan bisa dilanjutkan karena tidak ada lagi kelompok separatis yang menghalang-halanginya. Penyerapan dana otsus akan makin maksimal.

Penggunaan dana otsus diharap akan lebih bisa terserap bagi seluruh rakyat. Konsentrasi pada otsus jilid 2 bukan membangun infrastruktur seperti gedung dan jembatan, tetapi untuk program-program dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Misalnya pemberian beasiswa yang lebih banyak, peminjaman modal usaha, pelatihan marketing, dll.

Otonomi khusus dibuat untuk seluruh rakyat Papua. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan prosedur. Begitu juga dengan pengawasannya, harus dengan ketat dan teliti, sehingga tidak ada celah untuk korupsi walau 1 rupiah pun. Dana otsus adalah amanat dari pemerintah untuk rakyat Papua, jangan sampai ada oknum nakal yang mengambilnya untuk kepentingan pribadi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta