Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan Komisioner tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra’ad Al Hussein pada tahun 2018. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas permasalahan strategis terkait isu HAM di Indonesia. Salah satu permasalahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penyelesaian HAM Papua. Isu yang dipertanyakan adalah seberapa jauh kebijakan Pemerintah berdampak terhadap penegakan HAM di Tanah Papua?.

Parameter dari kemanusiaan terletak pada penghormatan terhadap dignity (Harga diri manusia). Tanah Papua merupakan suatu peradaban yang harus dihormati harga dirinya. Konflik yang muncul hanya mengafirmasi dan mengulangi ritme pelanggaran HAM didaerah tersebut.

Oleh karena itu pemerintah telah mengambil langkah-langkah tertentu guna menyelesaikan permasalahan yang ada.
Salah satunya dengan menerima 61 tokoh dari Papua dan Papua Barat yang terdiri dari tokoh adat, agama, kepala suku, aktivis, hingga akademisi. Para tokoh Papua tersebut langsung diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

Pertemuan digelar pascakerusuhan di Papua dan Papua Barat yang disebabkan karena tindakan rasisme. Pertemuan tersebut berlangsung dengan hangat. Para tokoh Papua yang datang serta menteri-menteri yang mendampingi Presiden Jokowi, kompak mengenakan topi rumbai khas Papua.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan adat Papua, Abisai Rollo mengajukan beberapa hal kepada Presiden Jokowi guna penyelesaian konflik ditanah Papua. Sementara itu, Presiden Jokowi menjanjikan 4 hal kepada masyarakat Papua, yaitu, BUMN terima 1000 lulusan mahasiswa Papua, Istana Kepresidenan dibangun dipapua mulai 2020, menyetujui pemekaran 2-3 wilayah di Papua serta meresmikan jembatan Holtekamp di Jayapura.

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menepis anggapan bahwa provinsi Papua diabaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Justru ia menilai bahwa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini sangat perhatian dengan Tanah Papua.

“Kalau ada orang bicara ketidakadilan Papua, itu bohong, saya pelakunya, saya selalu dampingi Pak Presiden. Era Jokowi keadilan sudah mulai ditegakkan,” ujar Lenis Kogoya.

Seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Papua, tidak terprovokasi dengan pernyataan Kelompok Separatis Papua (KSP) seperti Benny Wenda karena dua provinsi di ujung timur Indonesia itu masih sah menjadi bagian dari NKRI. Benny Wenda merupakan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mengklaim dirinya adalah Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat. Ia mengumumkan pihaknya menyatakan pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat. Bagi dia, pengumuman itu menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak tahun 1963.

Keputusan Papua menjadi bagian Indonesia sudahlah final. Oleh karena itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Ada yang menyarankan, terutama Organisasi Papua Merdeka yang separatis dan berbagai organisasinya itu menyatakan bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia. Papua berhak menjadi negara dan bangsa sendiri. Maka, yang ingin kami tegaskan bahwa hubungan Papua dan NKRI sudah bersifat final tidak bisa diganggu gugat,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud memastikan Pemerintah akan menjaga Papua dengan segala daya dan upayanya. Baik itu melalui pendekatan ekonomi, sosial, hingga politik.

Baginya, masalah pemisahan Papua dari Indonesia sudah tak lagi dipersoalkan sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Tahun 1969. Dari hasil Pepera tersebut PBB menyatakan Indonesia berhak untuk mempertahankannya dengan kekuatan politik ataupun militer.

Persidangan Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tim kuasa hukum Rizieq tidak bisa menuduh bahwa sidang ada kejanggalan, karena majelis hakim sudah mengabulkan permintaan mereka untuk melakukan sidang secara langsung. Sebagai pengacara, seharusnya mereka menjaga marwah dan menghormati jalannya persidangan.

Pidana penjara maksimal 10 tahun kini menanti Rizieq Shihab. Ancaman hukuman tersebut adalah tuntutan dari kasus yang menjerat Rizieq, yakni dugaan pemalsuan surat hasil swab test di RS Ummi, Kota Bogor, Jawa Barat.

Menurut penjelasan jaksa penuntut umum (JPU), Rizieq didakwa dengan tiga dakwaan alternatif sekaligus, yakni di antaranya adalah Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sukma Violetta, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial menyatakan bahwa majelis hakim sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara. Juga berperilaku sesuai dengan kode etik. Dalam artian, tuduhan tim kuasa hukum Rizieq tentang penzaliman dll sangat tidak beralasan, karena merekalah yang bermain drama seolah-olah tidak bersalah.

“Pemantauan sidang Rizieq Shihab sudah dilakukan 3 kali, yakni tanggal 19, 23, dan 26 maret 2021. Dalam artian, Komisi Yudisial tidak asal-asalan dalam mengeluarkan pernyataan. Karena dari 3 sidang, majelis hakim sudah bertindak adil dengan memperbolehkan Rizieq membawa tim kuasa hukum untuk membelanya,” ujarnya.

Sebenarnya tak ada yang dikhawatirkan karena proses persidangan sudah sesuai dengan aturan hukum. Namun tim kuasa hukum Rizieq masih emosi karena jumlahnya dibatasi. Padahal yang diperbolehkan untuk masuk hanya nama-nama yang ada di dalam daftar. Namun mereka malah playing victim dan menuduh adanya ketidakadilan.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017 berdasarkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang kemudian menjadi UU Ormas No. 16 Tahun 2017. HTI dibubarkan karena akan menerapkan sistem Khilafah yang bersifat transnasional yakni meniadakan konsep nation state.

Menkopolhukam Wiranto (saat itu) mengatakan bahwa pembubaran HTI telah melalui proses panjang, dengan melakukan pengamatan dan mempelajari nilai yang dianut ormas tersebut. Keberadaan HTI juga dinilai meresahkan karena berdasar laporan kepolisian bahwa banyak penolakan di berbagai daerah, bahkan memicu konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan yang kontra dengan HTI.

Selain itu, HTI jua menolak konsep dan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. HTI hanya ingin penerapan Syariat Islam dibawah sistem Khilafah Islamiyah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tampaknya keinginan HTI ini akan berbenturan dengan konstitusi yang ada di Indonesia, bahkan akan menimbulkan konflik antara sesama warga masyarakat karena berbeda ideologi dan faham.

Walaupun HTI sudah dibubarkan, tetapi ideologinya masih tetap hidup. Perjuangan menegakkan Khilafah versi HTI tampaknya masih akan terus diwujudkan. HTI masih eksis dan akan terus menyampaikan faham Khilafah melalui berbagai cara.

Mantan anggota HTI Jawa Timur, Ainur Rofiq al-Amin (Gus Rofiq) mengatakan walaupun HTI secara resmi sudah dibubarkan, namun bukan berarti gerakannya akan berhenti. HTI tetap akan mengusung khilafah melalui gerakan bawah tanah sampai dengan memakai ‘baju baru’. Pendek kata, gerakan HTI tetap perlu diwaspadai.

“Gerakan mereka ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Ini sangat berbahaya,” kata Gus Rofiq yang juga pengasuh Ribath Al Hadi II, PPBU (Pondok Pesantren Bahrul Ulum) Tambakberas Jombang.

Gus Rofiq berani mengatakan seperti itu karena dirinya sudah tahu ‘jeroan’ HTI sebab pernah aktif menjadi anggota HTI pada 1993. bahkan menjadi pengurus inti. Saat itu, tugas Gus Rofiq adalah mencari kader HTI sebanyak-banyaknya. Dia memiliki tugas bergerilya dari tokoh ke tokoh, untuk mempengaruhi agar mereka mendukung khilafah. Juga menyasar kalangan kampus, termasuk menyebarkan buletin ke masjid guna ‘menjual’ ide.

“Saya bergabung sejak masih bernama HT (Huzbut Tahrir). Belum HTI. Kerjaannya menjual ide mengganti Pancasila dengan khilafah. HTI selalu berpandangan bahwa sistem NKRI itu kufur. Saya menjadi aktivis HTI sekitar lima tahun. Melalui dinamika yang cukup panjang, akhirnya saya menyadari bahwa langkah yang saya lakukan itu salah. Hingga akhirnya saya kembali ke ‘rumah lama’. Basic saya memang di NU (Nahdlatul Ulama),”.

Gus Rofiq menegaskan, setelah dibubarkan HTI bisa lebih berbahaya karena mereka menyusup ke mana-mana. Mereka bereinkarnasi, misalnya seperti yang terdeteksi oleh polisi Jombang, dalam Komunitas Royatul Islam (Karim).

Polres Jombang pernah menyatakan HTI bereinkarnasi di wilayah Jombang dengan wajah baru bernama Komunitas Royatul Islam (Karim). Polisi mengendus komunitas ini setelah di media sosial beredar posting soal aktivitas Karim. Postingan aktivitas komunitas Karim ini muncul pada 12 Maret 2019. Postingan tersebut diambil saat komunitas Karim mengadakan kajian di sebuah masjid Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Jombang pada 23 Februari 2019. Polisi mencurigai jika komunitas Karim ini reinkarnasi dari HTI karena dalam aktivitasnya mereka membawa-bawa bendera tauhid mirip dengan yang dilakukan oleh HTI.

Sementara itu Pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan mengatakan orang dengan paham radikal yang sebelumnya bergabung dengan HTI membutuhkan inang atau naungan. Hal ini diperlukan karena mereka perlu media untuk tetap eksis sambil melakukan propaganda untuk mencapai tujuan ideologinya.

Menurut Ken, eks HTI sangat perlu dipantau lebih serius karena kekuatan jaringan dan aktivitasnya cukup masif. Kelompok-kelompok yang sudah dilarang tersebut diduga kuat ikut aktif dalam aktifitas politik, termasuk unjuk rasa skala nasional di Jakarta dan tempat lainnya. Ini karena ada kebutuhan dari kelompok politik untuk menggalang massa, dan kelompok tersebut juga butuh momentum untuk eksistensi dan logistik.

Keberadaan kelompok tersebut di Partai Politik bisa diamati dari keberpihakan tokoh-tokohnya terhadap partai politik atau tokohnya. Partai Politik akan menjadi inang dengan indikasi terdapat relasi kuat atau sikap yang sama dalam menyikapi isu tertentu. Ken menggarisbawahi perlu ada gerakan yang masif untuk mendukung pemerintah dalam memberantas radikalisme dan terorisme. Jika ada organisasi resmi seperti partai politik, yang karena sikap politiknya berseberangan dengan pemerintah, lalu menampung orang-orang dengan ideologi radikal, maka partai tersebut perlu diwaspadai.

Partai politik memang membutuhkan massa, tetapi jika massa yang digalang adalah orang dengan ideologi radikal, tentu sama saja dengan memasang bom waktu. Parpol yang mau menjadi inang kelompok radikal adalah ancaman bagi Pancasila.

Media online detikNews medio 12 Agustus 2007 silam pernah memuat berita berjudul “Dirikan Parpol, HTI Tiru dari Gerakan Hizbut Tahrir Dunia” Menurut detiknews rencana HTI untuk membentuk partai politik belum diputuskan resmi, namun belajar dari gerakan organisasi Hizbut Tahrir di negara lainnya, HTI mengaku siap berpolitik praktis.

Mengutip pernyataan Jubir HTI – saat jumpa pers Konferensi Khilafah Internasional di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (12/8/2007) detiknews menjelaskan bahwa HTI sudah berpengalaman dengan pemilu karena HT pernah ikut pemilu di Lebanon dan Yordania. Namun Ismail enggan menyebutkan alasan pembentukan parpol itu. Yang jelas, Ismail menyangkal parpol yang kelak didirikan merupakan bentuk kekecewaan terhadap parpol Islam yang ada.

Hingga kini tampaknya HTI masih belum terdengar lagi apakah akan bergabung dengan parpol-parpol yang ada di Indonesia atau membuat parpol sendiri. Tetapi yang jelas aktifitas HTI tetap perlu diwaspadai mengingat faham yang dianutnya memang sudah berbeda dengan ideologi NKRI.

Semoga bisa difahami.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutuk keras aksi terorisme di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021), dan memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan pelaku teror dan membongkarnya sampai ke akar-akarnya, “Terkait dengan kejadian aksi terorisme di pintu masuk Gereja Katedral Makassar, hari ini saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut. Dan, saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/3/2021).

Presiden Jokowi secara tegas menyatakan, terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. “Seluruh aparat negara takkan membiarkan tindakan terorisme semacam ini dan saya meminta masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut,” katanya. Pada kesempatan itu, Kepala Negara mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Sementara itu terkait kejadian penyerangan Mabes Polri oleh terduga teroris, Pengamat Terorisme Universitas Indonesia (UI), Ridwan Habib mengatakan peristiwa ini harus menjadi kewaspadaan bagi seluruh institusi tak terkecuali Istana Kepresidenan. “Alarm merah bagi semua institusi termasuk dalam hal ini Istana Presiden saya kira juga harus diantisipasi”. Ridwan mengamati penyerangan terorisme seperti ini terjadi secara beruntun seperti yang pernah terjadi sebelumnya di Surabaya pada 2018 lalu. “Kita ingat bom gereja Surabaya 2018 kemudian menyerang Polrestabes Surabaya hari Senin, ini juga mirip-mirip”. Tak hanya institusi besar, ia juga meminta seluruh aparat waspada termasuk ke dalam lingkup kecil dari mulai Polsek.

Disisi lain, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayjen TNI Agus Subiyanto mengatakan pihaknya tidak pernah menganggap kondisi istana kepresidenan aman. Karena itu, penjagaan selalu dilakukan ketat. Pernyataan Jenderal Bintang Dua tersebut merespon terduga teroris yang sudah berani masuk ke dalam Markas Besar Kepolisian RI di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (31/3/2021). “24 jam Paspampres siaga. Tidak pernah menganggap situasi aman”. Personal dan kendaraan taktis kata Agus selalu disiagakan dalam mengantisipasi ancaman terhadap VVIP dan instalasi VVIP yang menjadi tugas pengamanan Paspampres. “Personel, senjata, K 9, kendaraan, panser, melaksanakan pengamanan berlapis, antisipasi ancaman yang timbul “. Semoga Bermanfaat (*)

Oleh : Raditya Akbar )*

Persidangan Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tim kuasa hukum Rizieq tidak bisa menuduh macam-macam, karena majelis hakim sudah mengabulkan permintaan mereka untuk melakukan sidang secara langsung. Sebagai pengacara, seharusnya mereka menjaga attitude dan menghormati jalannya persidangan.

Rizieq Shihab sudah masuk di dalam bui karena tersandung beberapa kasus. Di antaranya keramaian di Petamburan, kebohongan karena memalsukan hasil tes swab, dan juga kericuhan di Bandara Soekarno Hatta saat ia datang dari luar negeri. Hukuman yang harus ia terima minimal 6 tahun penjara dan ia tak bisa mengelak walau sudah beralasan macam-macam.

Tanggal 26 maret 2021 diadakan sidang ketiga bagi kasus kerumunan di Petamburan. Sidang ini akhirnya dilakukan secara offline setelah 2 kali sebelumnya dilakukan secara virtual. Sayangnya, ada kericuhan yang dibuat oleh simpatisan Rizieq di luar gedung, sehingga cukup mengganggu jalannya persidangan.

Polisi akhirnya membentuk barikade dan berusaha menertibkan mereka agar tenang dan tidak menganggu persidangan dengan suara yang keras. Namun mereka tetap ngotot, bahkan saling mendorong seolah-olah ingin merangsek ke dalam ruangan persidangan. Sehingga terjadi kejar-kejaran dan suasana jadi chaos. Pendukung Rizieq tak paham bagaimana prosesi persidangan dan seenaknya sendiri.

Kericuhan inilah yang sedikit disesali, karena sudah sesuai dengan prediksi majelis hakim. Jika saja sidang dilakukan secara virtual, maka massa tidak akan nekat datang untuk menonton Rizieq. Namun ketika pria tua ini datang, polisi sudah merapatkan barisan dan mencegah simpatisannya untuk menggila.

Sebenarnya tak ada yang dikhawatirkan karena proses persidangan sudah sesuai dengan aturan hukum. Namun tim kuasa hukum Rizieq masih emosi karena jumlahnya dibatasi. Padahal yang diperbolehkan untuk masuk hanya nama-nama yang ada di dalam daftar. Namun mereka malah playing victim dan menuduh adanya ketidak adilan.

Sukma Violetta, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial menyatakan bahwa majelis hakim sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara. Juga berperilaku sesuai dengan kode etik. Dalam artian, tuduhan tim kuasa hukum Rizieq tentang penzaliman dll sangat tidak beralasan, karena merekalah yang bermain drama seolah-olah tidak bersalah.

Sukma melanjutkan, pemantauan sidang Rizieq Shihab sudah dilakukan 3 kali, yakni tanggal 19, 23, dan 26 maret 2021. Dalam artian, Komisi Yudisial tidak asal-asalan dalam mengeluarkan pernyataan. Karena dari 3 sidang, majelis hakim sudah bertindak adil dengan memperbolehkan Rizieq membawa tim kuasa hukum untuk membelanya.

Pernyataan Komisi Yudisial membalikkan tuduhan dari tim kuasa hukum dan pendukung Rizieq. Bagaimana bisa mereka ngotot membela dan meminta orang yang bersalah untuk dibebaskan? Jika semua hakim bisa dirayu seperti itu, maka tindak kejahatan akan terus berlangsung di Indonesia dan hukum akan mati perlahan-lahan.

Bahkan saat pembacaan pembelaan, Rizieq malah menuduh beberapa pihak dan seolah-olah mengatakan dirinya yang tidak bersalah. Misalnya pada kasus pemalsuan hasil tes swab, ia malah menyalahkan Bima Arya. Padahal sesungguhnya Bima hanya menjalankan tugasnya sebagai pejabat, untuk mengontrol tiap pasien corona agar cepat-cepat dilakukan tracking, sehingga bisa mencegah penularan virus.

Rizieq juga menyalahkan Mahfud MD dan beberapa pihak lain. di sinilah terlihat pribadinya yang suka menyalahkan dan tidak mengakui kesalahannya. Padahal semua proses mulai dari persidangan awal sudah sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Tidak ada perbedaan perlakuan antar narapidana dan mereka tetap berhak mendapatkan proses hukum sesuai dengan aturan, bukan dijebloskan begitu saja ke dalam bui.

Sebaiknya Rizieq instropeksi dan menjalani peradilan dengan legowo. Karena semakin ia menyulitkan persidangan, prosesinya akan semakin lambat dan rumit. Sebagai WNI, seharusnya ia menghormati atur yang berlaku, termasuk prosesi peradilan dan juga majelis hakim.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Ciledug, Tangerang

Oleh : Azka Abdillah )

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengizinkan penggunaan AstraZeneca bagi program vaksinasi massal. Keputusan ini diambil mengingat saat ini Indonesia masih dalam situasi darurat dan tingginya angka penularan Covid-19.

AstraZeneca merupakan vaksin yang dianggap dapat memberikan harapan baru kepada masyarakat yang mulai penat terhadap pandemi yang sudah lebih setahun ini terjadi. Namun sayangnya kandungan yang terdapat pada vaksin merk ini masih ditangguhkan oleh MUI.

Adapun kandungan yang terdapat pada vaksin Covid-19 tersebut adalah tripsin babi yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin tersebut. Sehingga membuat sejumlah pihak juga meragukan keamanan vaksin tersebut. Karena tidak hanya Indonesia saja yang meragukannya, tetapi di beberapa negara juga menangguhkan izin penggunaannya.

Namun bila melihat kondisi darurat seperti saat ini, akhirnya MUI pun memberikan izin kepada pemerintah untuk memberikan vaksin terhadap masyarakat.

Tentu pemberian izin tersebut bukan tanpa alasan. MUI beranggapan bahwa saat ini memang belum ditemukan vaksin yang tepat untuk mengatasi pertumbuhan Covid-19 yang setiap hari semakin meningkat.

Beda halnya bila pada kondisi yang normal, maka pemberian vaksin merk AstraZeneca tidak boleh diberikan dengan bebas. Harus dilakukan berbagai macam uji sebelum akhirnya memang harus diberikan.

Izin dari penggunaan vaksin yang mengandung bahan terlarang, juga bukan menjadi kasus yang pertama bagi MUI. Karena sebelumnya MUI juga pernah mengeluarkan izin atas penggunaan beberapa vaksin, diantaranya adalah vaksin polio pada tahun 2000 yang diketahui juga mengandung unsur yang tidak dibolehkan diberikan pada tubuh manusia.

Lalu berlanjut pada tahun 2005 juga ada vaksin polio dengan injeksi. Selanjutnya kembali pada tahun 2009 MUI juga mengeluarkan izin atas vaksin meningitis, yang mana juga diketahui mengandung tripsin babi, tepatnya bagian perut babi.

Semua keputusan atas dikeluarkannya vaksin-vaksin diatas tentu bukan tanpa sebab. Karena bagaimana juga MUI harus memperhatikan kandungan yang terdapat pada vaksin-vaksin tersebut. Namun bila keadaan sudah masuk pada kondisi yang darurat bagi kesehatan masyarakat, tentu keputusan tersebut dianggap baik.

Setelah keadaan sudah tidak lagi dianggap darurat maka pemberian vaksin dengan kandungan yang lebih aman bisa menjadi solusi yang tepat. Seperti pada tahun 2010, yang mana akhirnya pemberian vaksin di atas dilarang ijin edarnya setelah pemerintah memiliki alternatif lain, yakni vaksin asal China yang kandungannya dianggap lebih aman.

Sebelumnya MUI Jatim memberikan pernyataan kalau vaksin merk ASTRAZENECA ini aman dan halal untuk diberikan pada masyarakat. Namun, hal tersebut sangat berbeda dengan MUI pusat.

MUI pusat mengatakan bahwa vaksin tersebut mengandung tripsin babi, yang mana sudah jelas kalau kandungan tersebut tidak halal untuk diberikan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Namun kembali pada ulasan diatas, pemberian vaksin asal Inggris tersebut tidak boleh diberikan saat kondisi normal. Melihat stok vaksin di Indonesia juga sudah mulai menipis, maka pemberian vaksin ini pun akhirnya diperbolehkan dan diizinkan untuk diberikan kepada masyarakat.

Karena bagaimana juga saat ini Indonesia sedang mengalami kondisi yang darurat, sehingga pemberian vaksin Covid-19 dengan merk AstraZeneca ini sebaiknya tidak lagi menjadi konflik antar pihak manapun.

Dan Islam pun bukan agama yang menyulitkan umatnya. Jadi apapun alasannya kalau memang sudah dalam keadaan yang mendesak, sebaiknya tidak ada lagi perdebatan atas vaksin tersebut, apakah halal atau haram.

Haram bila kondisi masih memang memungkinkan untuk menggunakan vaksin jenis lain yang dianggap lebih aman. Namun halal apabila kondisi sudah tidak lagi dapat mencari alternatif lain.

Jadi alangkah baiknya bila jalan yang ditempuh oleh pemerintah kita dukung dan berikan support yang tinggi. Sudah pasti pemerintah tidak akan mengambil keputusan begitu saja apabila tidak ada dukungan dari MUI dan BPOM. Yang mana keduanya juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidaknya pada produk-produk yang akan diberikan kepada masyarakat.

Semoga opini di atas dapat menjadi acuan dan juga motivasi bagi pembaca, karena apapun langkah yang diambil oleh pemerintah tentu bukan karena alasan, tetapi untuk kebaikan warga negara adalah alasan tersebut diambil. Sebagai warga negara sudah kewajiban kita untuk terus mendukung langkah pemerintah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Gerry Ramadhan )*

Agar pengusaha UMKM dapat bangkit, tentu saja perlu adanya kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM. Hal tersebut tentu saja merupakan tujuan dari terbitnya UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Menko perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa UU Cipta Kerja tidak hanya mendorong investasi sektor makro, tetapi juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
UU Cipta Kerja rupanya telah mengubah ketentuan mengenai kriteria UMKM dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja, kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

UU Cipta Kerja sendiri juga telah mengubah ketentuan mengenai kriteria UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ketentuan mengenai kriteria UMKM dalam UU Cipta Kerja tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sehingga mengenai kriteria UMKM harus menunggu aturan pemerintahnya terlebih dahulu.

Dalam ketentuan UU Cipta kerja, terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kemudahan bagi UMKM.

Salah satunya adalah pemberian insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK.

Hal tersebut merujuk pada pasal 90 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mewajibkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan besar dengan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMK) diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk bermitra dengan usaha menengah dan usaha Besar. Kemitraan yang dimaksud mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

Kemudian berdasarkan pasal 90 ayat (5) UU Cipta Kerja menyatakan, bagi usaha menengah dan usaha besar yang bermitra dengan UMK akan diberikan insentif oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak hanya pihak UMK saja yang diuntungkan, pihak usaha menengah dan usaha besar yang bermitra dengan UMK juga mendapatkan keuntungan. Namun, saat ini ketentuan mengenai pemberian insentif tersebut masih perlu diatur dalam peraturan pemerintah.

Sementara itu, dalam pasal 92 UU Cipta Kerja, pelaku usaha UMK akan mendapatkan kemudahan atau penyederhanaan dalam hal administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat.

Pelaku usaha UMK yang mengajukan perizinan berusaha akan diberi insentif tidak dikenakan biaya atau keringanan biaya.

Dalam pasal tersebut, para pelaku UMKM tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan (PPh).

Selain itu, para pengusaha UMKM di sektor makanan juga akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal. Hal ini tentu saja dilandasi pada UU Nomor 33 Tahun 2014 pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan, bahwa produk ang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Ketentuan tersebut tentu saja berlaku untuk setiap produk baik makanan dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyakarat.

Dari ketentuan tersebut, maka setiap produk yang diedarkan baik secara grosir ataupun eceran wajib memiliki sertifikasi halal.

Merujuk pada Pasal 48 angka 1 UU Cipta Kerja, bagi pelaku usaha UMK kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha UMK. Akan tetapi, pernyataan itu harus berdasarkan standar halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kemudian dalam pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja, bagi pelaku bisnis UMKM yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal tidak dikenai biaya. Hal ini tentu saja sangat membantu bagi pengusaha yang memiliki bisnis umkm.

Sudah sepatutnya kita menyambut positif akan disahkannya UU Cipta Kerja, karena regulasi ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebangkitan bisnis UMKM.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Salah satu faktor kemajuan suatu negara adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, sehingga daerah terpencil memiliki kesempatan untuk berkembang sama seperti daerah lainnya. Masyarakat pun mendukung berbagai upaya Pemerintah dalam membangun infrastruktur daerah demi meningkatkan konektivitas dan memajukan wilayah.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuturkan alasan dirinya menekankan pembangunan fisik di seluruh wilayah Indonesia. Dikatakan bahwa, pembangunan fasilitas untuk publik dapat memberikan akselerasi terhadap pemberdayaan manusia di daerah-daerah terpencil dan terdepan di seluruh Indonesia. Salah satu Infrastruktur yang telah dibangun adalah Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

Tentu saja akan ada pertanyaan, mengapa pemerintah fokus membangun infrastruktur?. Tentu saja pembangunan infrastruktur jangan hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik semata. Membangun infrastruktur juga membangun peradaban. Misalnya dengan membangun bandara, berarti juga membangun kedisiplinan baru bagi warga karena penerbangan membutuhkan akurasi jadwal dan waktu.

Kedua, infrastruktur yang memadai tentu saja akan meningkatkan daya saing sebuah negara untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang dilakukan merata di seluruh penjuru Indonesia berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terakhir, infrastruktur, utamanya fasilitas transportasi menjadi pemersatu bangsa yang wilayahnya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan belasan ribu pulau. Menyatukan antardaerah, antar Kabupaten/kota, antarprovinsi, antarpulau dan antar wilayah sehingga kita menjadi satu.

Dikatakan, wajah Bandara Kuabang dengan terminal baru yang kini bisa melayani 160.000 penumpang setiap tahunnya merupakan upaya terbarunya dalam membangun daerah terpencil di wilayah Indonesia Timur secara maksimal.

Jokowi berujar bahwa setelah dirinya mendarat di Bandara tersebut, langsung meresmikan terminal seluas 3.500 meter persegi yang dibangun dari 2016 lalu. Dengan terminal penumpang baru ini, Bandara Kuabang telah siap mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara dan sekitarnya.

Jokowi juga berharap dengan adanya bandara ini, nantinya akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sekitar bandara ini. Apalagi Kabupaten Halmehera Utara memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan bahari yang membutuhkan peningkatan konektivitas tersebut, termasuk akses ke ibukota Provinsi Malut, Sofifi.

Bandara Kuabang memiliki fasilitas berupa landasan pacu sepanjang 2.400 meter dengan lebar 30 meter dan landasan hubung sebesar 100×23 meter yang dapat melayani penerbangan pesawat jenis ATR 72-600, Boeing 737-800 dan Airbus A320.

Menurut Jokowi, selama ini Kabupaten Halmahera Utara memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan bahari yang membutuhkan peningkatan konektivitas. Karena itulah Jokowi percaya terminal yang dibangun sejak 2016 lalu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Presiden juga telah meminta kepada Menteri Budi Karya Sumadi untuk menyiapkan penerbangan reguler ke Bandara Kuabang di Halmahera Utara. Sekali dalam seminggu.

Budi juga mengatakan, saat ini pihaknya sedang koordinasi dengan pihak maskapai. Komunikasi ini adalah untuk mengadakan penerbangan reguler dari dan ke Bandara Kuabang.

Menhub Budi Karya menambahkan bahwa kehadiran Bandara Kuabang akan saling melengkapi dengan bandara Sultan Babullah di Ternate. Oleh karena itu, dirinya pun mengusulkan, untuk dilakukan pelebaran jalan dari Sofifi, ibu Kota Provinsi Maluku Utara, menuju ke Bandara Kuabang untuk melancarkan dan mempercepat pergerakan masyarakat.

Budi menilai, keberadaan Bandara Kuabang sangatlah penting. Karena Bandara senilai Rp 300 milar tersebut dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah aksesibilitas masyarakat di Provinsi Maluku Utara dan sekitarnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa manfaat besar dari pembangunan infrastruktur akan terlihat beberapa tahun kedepan. Salah satunya adalah sebagai penggerak roda perekonomian dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah sesuatu yang penting dan dibutuhkan bagi masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu cara untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Sri, pembangunan infrastruktur juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial di daerah perbatasan, ia menyebut bahwa wajah perbatasan Indonesia saat ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan era sebelumnya.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur di daerah harus didukung, agar negara ini semakin berkembang dan memiliki daya saing terhadap negara lain. Selain itu pembangunan infrastruktur tentu akan berdampak pada berkembangnya perekonomian masyarakat.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok